Salemba, Jakartaâ€”Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organsiasi) , ketatalaksanaan (bisnis proses) dan sumber daya aparatur.
Namun, berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan tidak berjalan atau kurang berjalan ditata ulang.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Woro Titi Haryanti, mengatakan sudah tidak jaman lagi birokrasi yang berbelit-belit atau yang gampang justru dipersulit.
â€œSumber daya aparatur adalah sistem yang besar. Sekarang rubah mind set dan culture set. Semuanya harus terlibat dalam sistem. Pahami apa yang harus dilakukan dan dikerjakan bersama sehingga dapat mendukung tujuan organisasi,â€ imbuh Deputi Woro Titi pada Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan RB di Unit Kerja Kedeputian II, Selasa, (14/5). Â 
Implementasi pelaksanaan RB juga diharapkan tidak sebatas pada kelompok kerja RB tapi kepada seluruh pegawai sehingga pelaksanaan RB terlihat. Tujuan akhir dari pelaksanaan RB adalah bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
â€œASN sebagai pengelola pemerintahan, dapat mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai tupoksi, manajemen pemerintahan dan manajemen ASN yang efektif,â€ ucap Ketua Tim RB Unit Kerja Kedeputian II, Widianto.
Semangat menciptakan sistem integritas pada budaya organisasi antikorupsi senantiasa harus diperbaiki. â€œLakukan survei internal berkala dari unit kerja yang berbeda sehingga Â dapat diketahui persepsi pegawai terhadap perubahan lingkungan kerja,â€ ucap Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, beberapa waktu lalu.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Adit
Â

Sosialisasi dan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi II Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memberikan bantuan satu unit mobil perpustakaan keliling (MPK) untuk Kota Singkawang. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando kepada Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie. Penyerahan dilakukan dalam kunjungan yang dilakukan Wali Kota bersama jajarannya ke Gedung Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Senin (8/2/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menyatakan transfer pengetahuan merupakan esensi dari perpustakaan. Perpustakaan harus berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat. Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Melalui koleksi buku terapan dan pendampingan dari pustakawan dan tenaga ahli, perpustakaan menjadi tempat belajar masyarakat untuk menghasilkan kemampuan wirausaha.
Sebagai lanjutan dari program transformasi, Perpusnas mengembangkan Pojok Baca Digital (Pocadi). Tahun 2020, Perpusnas menyalurkan bantuan Pocadi ke 90 kabupaten/kota. Singkawang merupakan salah satu penerima bantuan. Syarif berharap dukungan dari kepala daerah untuk mendukung Pocadi dengan memamerkan produk lokalnya.
"Pocadi dirancang untuk melanjutkan program transformasi kami. Ada masyarakat yang tadinya di pinggiran termarginalkan, punya usaha-usaha kecil dan mikro, nanti dibantu dipasarkan di situ," jelasnya.
Syarif menguraikan, data Bappenas menyebut hanya 10 persen masyarakat Indonesia yang menembus perguruan tinggi. Ini artinya, sekira 90 persen yang tamat pendidikan setara SMA, SMP, SD, hingga tidak tamat sekolah. "Sehingga produk yang mereka hasilkan itu biasanya UMKM. Dan ini fakta, 62 persen APBN kita itu dikontribusi oleh UMKM. Jadi ini harus dipelihara. Apalagi ini di wilayah kerja ibu wali," urainya.
Sementara itu, Tjhai Chui Mie mengapresiasi bantuan yang diberikan Perpusnas. Dia mengungkapkan hal ini memotivasi dirinya untuk berjuang meningkatkan minat baca masyarakat kota yang berlokasi di Kalimantan Barat tersebut. "Kita harapkan dari Perpusnas terus mendukung, saran, ide untuk kami kembangkan di Kota Singkawang. Saya akan lebih fokus mengembangkannya lagi, di mana kami mendapatkan mobil perpustakaan keliling. Terima kasih buat Kepala Perpusnas, dan tentu kami Singkawang akan memberikan yang terbaik untuk Perpusnas," pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Syarif Bando menyerahkan buku "Impact Stories"Â dari penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan "Perpustakaan Nasional RI: Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan" kepada Tjhai Chui Mie. Sementara Tjhai Chui Mie menyerahkan buku "Cerita Rakyat Singkawang" terbitan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Kepala Perpusnas Berikan Mobil Perpustakaan Keliling untuk Kota Singkawang

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€“Berada di daerah perbatasan antarnegara, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dinilai perlu mendirikan perpustakaan yang representatif. Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Senin, (29/7). Menurutnya, perpustakaan merupakan tempat bagi para pemustaka untuk menambah ilmu pengetahuan dan meraih cita-cita yang tinggi.
Setiap harinya, banyak masyarakat dari Serawak (Malaysia) dan negara Brunei Darussalam datang ke daerah tersebut. Maka dari itu, Kab. Sambas memerlukan dukungan dari Perpusnas untuk membangun gedung perpustakaan daerah. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah dan menjadikannya sebagai ikon kebanggaan Kabupaten Sambas,â€ jelasnya.
Menanggapi niat tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah Kab. Sambas. Syarif Bando mengatakan bahwa Perpusnas selalu berusaha untuk memberikan dukungan terbaik karena perpustakaan adalah benteng literasi dan tempat masyarakat untuk mengasah pengetahuan.
Akan tetapi ada persyaratan yang harus dilengkapi agar pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. â€œKelengkapan dokumen dan gambar gedung harus diunduh melalui aplikasi Krisna sebagai prasayarat pendukung, lalu setelahnya baru akan dilakukan survei lapangan,â€ ungkap Syarif Bando.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sambas, Heryanto, menyampaikan bahwa persayaratan yang disebutkan di atas sudah disiapkan dan akan segera diunduh ke aplikasi Krisna.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Bupati Sambas Ingin Bangun Perpustakaan Sebagai Ikon Kebanggaan

Jakarta, Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meluncurkan portal web Kepustakaan Keagamaan. Portal web yang dibangun Perpusnas tersebut berisi informasi tentang keagamaan, diantaranya buku, artikel, berita, gambar, dan video yang diambil dari berbagai sumber.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, portal web keagamaan ini sebagai bentuk implementasi moderasi beragama. Portal ini ditujukan untuk seluruh pemeluk agama, yang nantinya konten pembelajaran agama kan diisi oleh pemeluknya masing-masing.
"Boleh saja seseorang tidak ikut berpendidikan, tetapi sesuai dasar negara kita tidak boleh hidup di Indonesia kalau tidak beragama. Portal keagamaan ini menjadi suatu investasi luar biasa untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tentang keagamaan," ungkapnya dalam Peluncuran Portal Web Kepustakaan Keagamaan di Jakarta pada Kamis (23/9/2021).
Syarif Bando menegaskan, rendahnya tingkat literasi di Indonesia bukan karena kegemaran membaca yang rendah. Tetapi, permasalahan tersebut dikarenakan keterbatasan bahan bacaan. Kondisi ini satu buku ditunggu 90 orang, padahal menurut standar UNESCO idealnya tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya.
"Langkah pragmatis untuk menjawab tantangan ini adalah digital. Satu buku yang kita digitalkan bisa menembus jutaan kepala dan menumbuhkan milyaran bilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku dengan harga Rp 500.000 akan terasa mahal ketika hanya dibaca untuk orang, tetapi satu buku itu jika dibaca berulang-ulang oleh jutaan orang maka nilainya menjadi tidak terasa mahal," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Bando menyampaikan keinginannya untuk bersinergi dengan Kemenag dalam mirroring (penggandaan) data. Ini dilakukan untuk bisa memastikan seluruh buku digital dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan. Sebagaimana prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo yakni pembangunan dimulai dari pinggiran. Sehingga perbatasan menjadi titik tolak untuk memastikan akses bahan bacaan ada disana.
"Setidaknya butuh lima titik mirroring agar akses bahan bacaan bisa menjangkau masyarakat hingga perbatasan, dengan biaya Rp 40 milyar. Sinergi dengan Kemang ini untuk memastikan seluruh konten pembelajaran agama masuk disini. Saya kira ini menjadi satu jawaban Kemenag untuk menjawab keterbatasan akses terhadap penduduk indonesia ini," jelasnya.Â 
Menanggapi hal tersebut,Â  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyetujui program mirroring untuk mendukung akses bahan bacaan, mengingat program penggandaan ini memiliki manfaat yang besar.
"Saya akan kawal langsung terkait program mirroring ini tentu saja nanti akan dikerjakan bersama dengan Bimas yang ada karena ini portal semua agama. Bagaimana kita membuat sodaqoh ini produktif. Semoga portal ini bemanfaat terutama untuk guru, pendidik dan anak-anak di masa yang akan datang," ungkapnya.
Sementara itu, dalam Talkshow dengan tema "Literasi Digital dalam Moderasi Beragama Menuju Indonesia Unggul, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, ada hal yang menggembirakan ketika survey dilakukan oleh masyarakat Internasional terhadap berbagai negara, bahwa Indonesia menjadi negara terbesar yang menyebut bahwa kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh pemahaman keagamaannya.
Dari survey tersebut, lanjutnya, menyatakan 93 persen komitmen agama menjadi salah satu faktor penting kebahagiaan bagi generasi z. Tetapi saat data ini diklarifikasikan dengan data yang lain maka hasilnya, agama sebagai pusat kebahagiaan itu terekspresi melalui ruang-ruang radikal.
"Literasi yang tidak sempurna membuat seseorang salah memperoleh asupan pendapatnya dan diekspresikan dengan cara yang salah. Agama memudahkan hidup, menata hidup bukan merusak tatanan hidup harmonisasi sosial. Ini yang dibutuhkan Indonesia ke depan untuk menjadi lebih baik," ungkapnya.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Muhammad Zein mengatakan, Indonesia dan seluruh negara di dunia karena Covid-19 mengalami learning loss, kalau ini dibiarkan maka anak-anak akan mengalami loss generation.
"Dari hasil riset, inovasi pemulihan pembelajaran di masdrasah hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan buku-buku teks. Jika guru mengajar tanpa buku teks yang mumpuni, maka transfer knowledge tidak akan sampai pada target pembelajaran. Ini yang mendorong kami segera mewujudkan kerja sama dengan Perpusnas," ungkapnya.
Zein mengatakan, dengan kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi, serta menambah bahan bacaan untuk para guru dan pendidik.
Selain meluncurkan situs web kepustakaan, Perpusnas dan Kemenag juga menjalin kerja sama bidang perpustakaan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas dengan Menteri Agama. Pada kesempatan itu, Menteri Agama juga menerima kartu anggota kehormatan Perpusnas.
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal

Jalin Kerja Sama, Kemenag dan Perpusnas Luncurkan Portal Web Kepustakaan Keagamaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, komitmen dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebut perpustakaan menjadi urusan wajib.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengatakan, masih ada beberapa daerah yang belum membentuk kelembagaan perpustakaan. Bahkan yang sudah membentuk lembagapun masih bersoal pada keterbatasan sarana, prasarana, anggaran dan SDM.
"Meski Perpusnas saat iniÂ  telah memiliki dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan fisik perpustakaan. Namun kami berharap dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah dapat mengakomodir urusan wajib perpustakaan ini didalamnya," katanya dalam gelar wicara Dukungan dan Tantangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Literasi Masyarakat yang digelar secara hybrid di Aula Lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, di Jakarta pada Rabu, (30/6/2022).
Syarif Bando mengatakan, sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah berakibat ada indeks income perkapita Indonesia yang juga rendah, serta indeks kebahagian pun menjadi rendah. Maka perlu adanya peran sisi hulu negara.
"Negara harus hadir melindungi mewakili rakyat pedesaan yang tidak sampai melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi. Maka Perpustakaan hadir sebagai suporting pengajaran untuk mereka yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan," ungkapnya.
Dari buku-buku yang ada di perpustakaan, lanjut syarif, diharapkan dapat meningkatkan skill masyarakat yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Sementara itu, Dirjen Pembangunan Desa (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni menyampaikan pihaknya selalu mendukung pembangunan literasi dan juga perpustakaan di seluruh Indonesia. Menurutnya ada tiga faktor yang menentukan suksesnya penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah, salah satunya diperlukan komitmen kepala daerah.
Dikatakan, dari hasil Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu, terpilih 270 kepala daerah yang bisa diuji komitmennya. Pasalnya, setelah enam bulan kepala daerah ini dilantik, mereka wajib bersama dengan DPRD setempat membuat dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Komitmen dari Kepala Daerah ini diuji sebetulnya apakah mereka memang betul menampatkan perpustakaan sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Seharusnya kalau memang iya maka terkait dengan urusan perpustakaan ini menjadi salah satu program unggulan mereka yang tertuang dalam RPJMD," jelasnya.
Selain itu, kapasitas kelembagaan di daerah juga menjadi salah satu faktor dalam suksesnya penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Ditjen Bangda sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020 kemarin, untuk mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan perpustakaan. Dan yang terakhir, perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan.
"Menyadarkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang penting di dalam perpustakaan, itu menjadi tugas kita bersama. Karena literasi bukan hanya sekadar baca tulis dan menghitung, namun tujuan akhirnya untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Ditjen Bangda Kemendagri Zanariah menambahkan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan ditentukan oleh meningkatkan literasi masyarakat serta bertambahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat.
Disebutkan bahwa di tahun 2022 peningkatan indeks literasi secara nasional ditargetkan dengan nilai indeks 13, sedangkan tingkat kegemaran membaca ditargetkan sebesar 63,3.
"Tentunya target nasional ini tidak akan tercapai tanpa kontribusi dan penguatan peran serta dari pemerintah daerah. Oleh karenanya Ditjen Bangda Kemendgari terus mendorong pemerintah daerah untuk terwujudnya budaya literasi, agar sejalan dengan rencana strategis Perpusas serta Program Prioritas Nasional," tambahnya.
Sependapat dengan Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Heri Hendrayana mengungkapkan bahwa pentingnya komitmen dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan perpustakaan. Pasalnya di beberapa daerah, ditemukan kurangnya dukungan terhadap komunitas literasi dalam menyelenggarakan program literasi.
"Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah untuk membantu pendanaan mengenai program literasi yang digagas oleh beberapa komunitas literasi. Selain itu dukungan sarana prasarana, seperti koleksi buku di taman baca masyarakat maupun perpustakaan masih kurang variatif," ungkapnya.
Meski begitu, Pria yang akrab disapa Gol A Gong ini juga mengapresiasi Perpustakaan Daerah yang sudah berupaya untuk melakukan terobosan untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. "Misalnya dari segi arsitektur perpustakaan yang modern, sehingga pemustaka bisa lebih betah membaca di dalam perpustakaan," ucapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Robby

Perpusnas Dorong Pemda Berperan dalam Peningkatan Literasi Masyarakat

Salemba, Jakarta &ndash; Dalam rangka terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjaga keberlanjutan pengelolaan manajemen risiko dari tahun ke tahun, sejalan dengan Grand Design Manajemen Risko 2020-2024. Pengelolaan manajemen risiko menjadi salah satu unsur penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Sri Marganingsih menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini sebanyak 386 risiko telah tuntas diminimalisir. Sedangkan risiko yang capaiannya tidak dapat didefinisikan sebanyak 66 risiko. 
Dia memaparkan risiko yang capaiannya dibawah 50% ada sebanyak 112, risiko yang capaiannya antara 50% sampai dengan kurang dari 100% sebanyak 163 risiko. Penghitungan capaian adalah dengan menghitung jumlah realisasi aktivitas tindak lanjut perlakuan risiko yang telah diidentifikasi oleh masing-masing unit kerja yang dibuktikan dengan tautan eviden.
&ldquo;Saya sangat bangga karena unit-unit kerja eselon 2 sudah mengetahui pentingnya mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dan kemudian dilakukan tindak lanjut perlakukan risikonya," tambahnya pada Rapat Pleno Manajemen Risiko, Selasa (28/11/2023).
Sementara itu, &nbsp;Joko S.Dwi Rahardjo selaku konsultan menjelaskan terkait tujuan dilakukannya monitoring risiko. &ldquo;Perlu dilakukan monitoring risiko karena untuk memastikan kendali yang digunakan, memperoleh informasi lebih lanjut mengenai risiko tersebut, menganalisi dan belajar dari risiko serta mengidentifikasi risiko baru yang muncul," jelasnya.
Pada tahun 2023, Perpustakaan Nasional telah mengidentifikasi sebanyak 727 risiko dengan tahun sebelumnya 406 risiko atau naik sebanyak 75%. Risiko terbanyak ada di Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas dengan 75 risiko. 
Pada kesempatan yang sama, Konsultan Agung mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan manajemen risiko tahun ini terdapat beberapa kendala diantaranya kesibukan kerja dan permasalahan anggaran. Diharapkan pada tahun selanjutnya dilakukan antisipasi agar kendala yang ada tidak berulang.
Di akhir acara, perwakilan unit Inspektorat Safei memberikan masukan agar Perpusnas &nbsp;khususnya Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas sebagai pengampu kegiatan pengelolaan manajemen risiko untuk membuat risk register di dalam sebuah sistem informasi sehingga semua risiko yang pernah diidentifikasi dan perlakuannya dapat tersimpan dengan baik. 
&nbsp;
Reporter: Endah Purwanti
Dokumentasi: Ahmad Kemal/Robi
&nbsp;

Sebanyak 386 Risiko Tuntas diminimalisir Perpusnas pada Tahun 2023

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Finalis Duta Baca Jawa Barat tahun 2021, Paguyuban Duta Baca Jawa Barat serta sejumlah pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Provinsi Jawa Barat mengunjungi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (31/03/2021).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Adin Bondar beserta para jajaran.
Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ateng Kusnandar Adisaputra mengatakan, audiensi tersebut dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan Perpusnas bagi para finalis Duta Baca.
â€œAlhamdullilah sudah mendapatkan kejelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional dalam upaya meningkatkan literasi dan kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Insyaallah, para rekan Duta Baca dapat meningkatkan indeks literasi masyarakat Jawa Baratâ€, ungkap Ateng Kusnandar.
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Adin Bondar mengharapkan kiprah dari para Duta Baca yang telah terpilih untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan literasi, utamanya di Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut diperkenalkan pula berbagai macam layanan yang ada di Gedung Fasilitas Layanan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Para Duta Baca Perpusnas juga turut membimbing para finalis dalam pengenalan sejumlah layanan, antara lain pemanfaatan kartu anggota, aplikasi i-Pusnas dan pemutaran video layanan.
Reporter/Fotografer: Anastasia Linawati

Berita

Finalis Duta Baca Jabar Kunjungi Perpusnas