FKP Kebijakan Layanan ISBN Hasilkan Rekomendasi Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta — Pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan nasional tentu memerlukan proses pertimbangan, kajian, dan uji publik agar tidak menyimpang dari batasan dan ketentuan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (Pusbiola) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Supriyanto, dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan International Standard Book Number (ISBN), bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 4 Gedung Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2025). 

Kepala Pusbiola menyampaikan bahwa penyelenggaraan FKP ini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan layanan ISBN agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar yang ditetapkan.

Ia juga menambahkan bahwa melalui survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, Pusbiola berupaya memperbaiki kualitas layanan agar memenuhi harapan masyarakat dan standar layanan yang baik. 

Supriyanto mengungkapkan, pada triwulan pertama tahun 2025, nilai survei layanan ISBN mencapai 85,45 dengan kategori baik. Hal ini menjadi stimulan untuk terus meningkatkan mutu layanan.

"Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas perbukuan nasional yang akan menjadi aset ilmu pengetahuan serta khazanah bangsa sebagai modal pembangunan manusia Indonesia yang cakap, cerdas, dan beretika," ajaknya.

FKP ini menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor. Sistya Devi Apriliana dari Pusat Perbukuan  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), memaparkan bahwa kebijakan single account layanan ISBN mempermudah akses, memastikan keseragaman gaya selingkung, dan mengoptimalkan pengawasan literasi serta kualitas data penerbitan buku. 

“Dengan penggunaan Application Programming Interface (API), data pengajuan ISBN dari unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen dapat terintegrasi langsung ke Perpusnas secara lebih cepat dan akurat,” tuturnya. 

Senada, Walanstar Alimcan Sitorus dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), menekankan pentingnya sinkronisasi sistem ISBN dan Science and Technology Index (SINTA) untuk mendukung penilaian kinerja akademik. 

“Integrasi ISBN diperlukan agar data buku ajar, referensi, dan monograf yang bobotnya tinggi dalam penilaian SINTA bisa sinkron dan kinerja publikasi terukur akurat. Kami temukan ada data di Perpusnas yang belum muncul di sistem kami, sehingga sinkronisasi perlu segera dilakukan,” jelasnya. 

Dari sektor industri, General Manager PT Alex Media Komputindo, Wahyu Raharjo, mendorong semua pihak untuk memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan industri perbukuan. 

"Industri perbukuan patut kita syukuri karena masih bertumbuh hingga kuartal kedua tahun ini. Namun, kita perlu bergerak bersama untuk melindungi hak cipta penulis dan memastikan ISBN menjadi filter kualitas buku yang beredar di masyarakat. Tantangannya, biaya produksi masih tinggi akibat mahalnya harga kertas dan distribusi yang belum merata," terangnya. 

Kegiatan juga menghadirkan narasumber lain, seperti Vincentia Dyah Kusumaningtyas (Perpusnas) yang membahas sinkronisasi ISBN dan SSKCKR, Mappa Tutu (Ikatan Penerbit Indonesia) terkait distribusi buku, Elang Ilik Martawijaya (APPTI) tentang single account penerbit perguruan tinggi, serta Sigit Haryanto (Pengembang INLIS Enterprise) dan Indra Setiawan (KemenPANRB).

Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mendukung peningkatan mutu layanan ISBN, di antaranya integrasi perubahan API ISBN untuk mendukung ketersediaan data di SINTA, sinkronisasi real time antara sistem ISBN dan SSKCKR, serta usulan subsidi kertas untuk menekan biaya cetak penerbit.

Di samping itu, FKP juga mendorong sosialisasi rutin kebijakan ISBN, kajian atas kewajiban ISBN untuk buku monograf dan referensi, serta pertimbangan penggunaan teknologi AI dalam revisi regulasi layanan ISBN.

 

Reporter: Alditta Khoirun Nisa 

Dokumentasi: Aditya Irfan F.