Blitar, Jawa Timur--Pustakawan-pustakawan di Perpustakaan Bung Karno mempunyai peran dan andil yang besar dalam menginformasikan kebenaran tentang Bung Karno berdasarkan kajian referensi yang ada kepada masyarakat, khususnya kepada generasi milenial, karena anak-anak muda sekarang banyak yang tidak memahami sejarah secara utuh, termasuk mengenal sosok pendiri negara ini, sosok proklamator Republik Indonesia," ujar Gubernur Lemhanas Andy Widjajanto ketika mengunjungi memorabilia Perpustakaan Bung Karno Blitar, Jumat (13/5), didampingi Menteri Koperasi &amp; UKM Teten Masduki, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan para pejabat teras Lemhanas RI. Kunjungan Gubernur Lemhanas dan rombongan itu dalam rangkaian Ziarah ke Makam Bung Karno, yang biasanya dilakukan setiap tahun pada menjelang 20 Mei. Hal ini sudah menjadi tradisi di Lemhanas karena pada 20 Mei 1965 bertepatan dengan ditetapkannya Lemhanas sebagai lembaga negara berdasarkan Pidato Bung Karno pada 20 Mei 1965 saat di itu dirancang sebagai sekolah geopolitik.
Dalam rangka 57 tahun Lemhanas, Gubernur Lemhanas dan jajaran pimpinannya berziarah ke makam Bung Karno untuk meneguhkan tekad, komitmen, dalam meneruskan apa yang dulu menjadi arahan Bung Karno. Sejak saat itu, Lemhanas, ujar Andy,Â  mengemban tugas memberikan pendidikan kepemimpinan tingkat nasional, membuat kajian strategis ketahanan nasional dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.
Gubernur Lemhanas Andy Widjajanto dan Menteri Teten Masduki tertarik dengan berbagai koleksi yang tersimpan di ruang Koleksi Khusus Perpustakaan Bung Karno, banyak referensi yang perlu diungkapkan ke masyarakat agar sejarah ini tetap mendapat tempat di hati generasi muda. Hal ini juga merupakan masalah ketahanan nasional, ujarnya. Menurutnya, justru masalah ketahanan nasional ini yang lebih tantangannya di era digital seperti sekarang ini. Andy Widjajanto mengatakan, saat ini sedang terjadi transformasi faktor penentu ketahanan nasional yang sebelumnya adalah kekuatan ekonomi dan militer kini bergeser ke kekuatan digital dan konektivitas. "Makanya kami di Lemhanas mengambil tema HUT ke-57 ini adalah Transformasi Ketahanan Nasional di Era Geopolitik 5.0," ungkapnya. Kita tahu, di era digital ini, penguasaan suatu negara padaÂ  teknologi digital, artifisial intelijen dan infrastuktur konektivitas menjadi lebih menentukan kekuataan ketahanan nasional suatu negara dibandingkan dengan militer dan ekonomi. Karenanya, ujar Gubernur Lemhanas, penting bagi generasi muda Indonesia, generasi milenial dan generasi Z untuk menguasai teknologi digital dan segala hal yang terkait dengannya.
Baik Gubernur Lemhanas maupun Menteri Teten Masduki berharap dengan teknologi digital yang sekarang ini sedang berkembang pesat untuk dimanfaatkan di Perpustakaan Bung Karno sehingga manfaatnya yang nyata bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh pemustaka Perpustakaan Bung Karno ini. Berikan semudah mungkin akses layanannya dengan e-book, selain itu sebagai pusat penelitian kebungkarnoan juga diberikan kemudahan dalam layanannya. "Saya berharap Perpustakaan Bung Karno tetap dalam koridor pemikiran dan nasionalisme Bung Karno yang banyak pemikirannya ini dituangkan berbagai referensi, koleksi buku-bukunya, dan sumber informasi lainnya yang bisa tersalurkan informasinyaÂ  ke masyarakat," ujar Teten Masduki. Dan tentu perlu strategi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang bernuansa pemikiran Bung Karno, karena anak muda zaman now beda sekali gaya dan keinginannya dalam menyikapi hal ikhwal yang bernilai sejarah, ungkapnya lagi.
Selesai berkunjung ke Perpustakaan Bung Karno rombongan Gubernur Lemhanas dan Menteri Teten Masduki melanjutkan dengan berziarah ke makam Bung Karno didampingi Walikota Blitar Santoso.*
Â 
Reporter: Agus Sutoyo
Fotografer: Juwito
Â 
Â

Pustakawan Tebarkan Informasi Tentang Bung Karno Kepada Generasi Milenial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando didampingi Sekretaris Utama, Ofy Sofiana menerima kunjungan kerja sejumlah kepala daerah.
 
Diantaranya, Bupati tanah Bumbu, Bupati Belitung, Pj Bupati Boalemo, Bupati Lebong, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batu Bara, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon.
 
Kepala Perpusnas mengapresiasi kunjungan para kepala daerah ke Gedung layanan Perpustakaan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
 
Menurutnya, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mencerdaskan anak bangsa. 
 
"Dalam Pembukaan UUD 19445 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan anak bangsa. Semua unsur dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan TNI/POLRI memiliki tugas yang sama untuk mewujudkan itu," ungkapnya, Senin (20/2/2023).
 
Kepala Perpusnas menyampaikan, literasi merupakan kedalaman pengetahuan seseorang yang dapat diimplementasikan terhadap barang dan jasa.
 
"Semua kepala harus punya literasi, karena literasi punya semua orang. Literasi tidak akan ada jika tidak membaca," lanjutnya.
 
Dikatakan, dalam peningkatan literasi ini perlu dukungan dari pemerintah daerah. Misalnya, bagaimana perpustakaan sebagai trigger untuk menumbuhkan UMKM.
 
"Paradigma perpustakaan telah berubah. Perpustakaan tidak hanya tempat tumpukan buku saja, tetapi peran perpustakaan lebih banyak untuk transfer pengetahuan," katanya.
 
Senada, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar mengakui bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam membangun kualitas SDM. 
 
Sebagai bentuk dukungan terhadap perpustakaan, Bupati Tanah Bumbu menjelaskan, pihaknya memiliki program membangun ruang baca di setiap desa.
 
"Di Kabupaten Tanah Bumbu telah dibangun perpustakaan, kami lanjutkan untuk membangun ruang baca di tiap desa. Ada 171 desa di Tanah Bumbu," jelasnya.
 
Sementara itu, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi dambaan bagi sejumlah pemerintah daerah.
 
Seperti halnya di Kabupaten Boalemo, Pj Kabupaten Boalemo Hendriawan, menyampaikan keinginannya untuk membangun gedung perpustakaan. Dengan keterbatasan APBD yang ada, pihaknya akan mengharapkan bantuan DAK untuk pembangunan gedung perpustakaan.
 
"Kami telah menyiapkan sarana prasarana. APBD yang terbatas, maka kami mohon dukungan dari pusat untuk membantu meningkatkan pendidikan, terutama minat baca untuk masyarakat," katanya.
 
Bupati Lebong, Kopli Ansori menuturkan, untuk meningkatkan minat masyarakat mengunjungi perpustakaan pihaknya berencana membangun perpustakaan. 
 
"Kami berencana membangun perpustakaan di dekat gedung yang diminati masyarakat. Konsepnya bagaimana terfokus pada pusat-pusat layanan publik," tuturnya.
 
Bupati Belitung, Sahani Saleh menyampaikan apresiasinya pada Perpusnas karena telah mendukung perpustakaan di Kabupaten Belitung. "Kami berharap untuk lebih dapat dukungan lagi dalam pengembangan perpustakaan di Belitung," harapnya. 
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Aji
 
&nbsp;

Upaya Peningkatan Literasi, Perlu Dukungan Pemda

Medan Merdeka Selatan, JakartaÂ - Peran Perpustakaan Nasional dalam upaya perlindungan dari pelanggaran hak cipta dilakukan berdasarkan UU no 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dalam webinar bertajuk Menjaga Hak Cipta Guna Menbangun Peradaban Bangsa, Selasa (8/12).
â€œKarya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran yang strategis peran dan penting. Yaitu sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, sebagai referensi dalam bidang pendidikan dan pengembangan iptek, dan karya cetak rekam ini juga sebagai alat telusur terhadap catatan sejarah jejak peradaban suatu bangsa. Maka kita semua sepakat itu harus dilestarikanâ€ terangnya.
Menurut Ofy tujuan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini adalah salah satunya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan karya dari bahaya yang ditimbulkan baik oleh alam maupun manusia. Misalnya saja penyalahgunaan atau pelanggaran hak cipta.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang turut hadir mengatakan pentingnya kesadaran untuk melestarikan karya-karya anak bangsa ini di perpustakaan. Menurut Syarif kekuatan peradaban sebuah bangsa ada pada karya-karya yang tersimpan di institusi-institusi peradabannya
â€œSimbol peradaban suatu bangsa adalah karya-karya dan peninggalan masa lampaunya. Sebuah negara dikatakan berperadaban tinggi kalau bisa mendapatkan semua sumber-sumber peninggalan jejak rekam pendahulu atau leluhurnya,â€ imbuhnya.
Syarif Bando menegaskan dalam peran melindungi hak cipta melalui serah simpan karya cetak karya rekam ini tugas Perpusnas adalah menyiapkan infrastruktur dan SDM yang memadai, membangun kerja sama dengan mitra kerja perpusnas tekait pendayagunaan, serta untuk menampilkan karya anak bangsa dalam persaingan global.
Disisi lain, Ketua Umum Karya Cipta Indonesia (KCI) Dharma Oratmangun mengungkapkan kesadaran kolektif masyarakat tentang perlindungan hak cipta di Indonesia khususnya para pemilik hak cipta masih cenderung rendah.
â€œKesadaran untuk membukukan, untuk mendata, dan lain sebagainya masih masih belum terlaksana dengan baik,â€ ujar Dharma. Adanya UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menurutnya merupakan bukti kehadiran negara dan peran strategis perpusnas dalam perlindungan hak cipta dan dan upaya menjaga peradaban.
Pengamat Musisi Bens Leo menceritakan salah satu contoh nyata kurangnya kesadaran akan hak cipta yaitu musisi legendaris Indonesia Didi Kempot. â€œAda berapa karya video yang tidak terdata oleh keluarganya maupun oleh institusi yang kaitanya dengan hak cipta. Itu sebuah catatan bagaimana karya-karya para penulis atau para penyanyi Indonesia dalam rangka menciptakan karya sendiri itu ternyata tidak terdata dengan baik, tidak tersimpan dengan baik,â€ ungkap Bens. Â 
Bens juga mengapresiasi kehadiran Perpusnas yang siap menerima karya-karya para penulis maupun musisi untuk disimpan di Perpustakaan Nasional bahkan secara gratis.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Menjaga Hak Cipta Guna Membangun Peradaban Bangsa

Bandar Lampung, Lampung--Sering kali Indonesia ditempatkan pada urutan dua terbawah perihal pemeringkatan minat baca atau literasi berdasarkan riset lama (2006) yang dijadikan alat propaganda internasional oleh negara maju. Kini, posisi Indonesia sudah berada pada 16 besar dunia.
Penyair kenamaan Taufiq Ismail pernah menuliskan 'Tragedi Nol Buku' yang menggambarkan tidak adanya buku wajib yang harus dibaca para anak didik tiap tahunnya. Beda dengan di negara-negara maju maupun berkembang yang punya kewajiban membaca buku wajib.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando secara gamblang mengoreksi hasil riset yang mengatakan budaya baca Indonesia rendah. Rendahnya budaya baca pernah dialami negara-negara maju. Namun, perlu trik-trik agar masyarakat, khususnya anak-anak agar keranjingan dengan membaca. Pun di bidang pendidikan, para guru/dosen harus membuka mata melihat perkembangan peradaban dunia. Paradigmanya harus diubah. "Bekali anak-anak didik dengan kemampuan menghadapi tantangan dunia 20-30 tahun yang akan datang. Angka-angka di ijazah itu bukanlah yang utama," terang Syarif Bando saat Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di Bandar Lampung, Selasa, (8/10).
Orang tua, lanjut Kepala Perpusnas, jangan menghukum anak-anak karena budaya bacanya rendah, tapi penuhi dulu kebutuhan bukunya. Saat ini yang terjadi bukan minat baca yang rendah, tapi kurangnya bahan bacaan yang berkualitas.
Bermunculannya duta-duta baca dan bunda literasi yang tersebar di berbagai daerah diharapkan Kepala Perpusnas harus menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Mampu memberikan energi dan sinergi positif termasuk dengan perpustakaan, karena paradigma perpustakaan sudah mulai berubah mengikuti perkembangan zaman.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ririn Koeswantari menjelaskan dukungan legislatif terhadap perpustakaan sudah ditunjukkan dalam bentuk regulasi. Ada dua peraturan daerah (Perda) yang terkait transformasi perpustakaan, yakni tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah dan budaya literasi. "Saat ini sedang dilakukan harmonisasi namun tidak mengurangi esensi," terang Ririn.
Dewan akan mendukung niatan pemerintah Lampung memperluas gerakan literasi daerah, termasuk perpustakaan berbasis inklusi sosial. "Saya pikir semua unsur harus terlibat, bersinergi, sehingga menjadi kekuatan besar dan terlaksana, tandasnya. Sekedar informasi, saat ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah membuat Perbup Literasi.
Sementara itu, Bunda Literasi Provinsi Lampung Riana Sari Arinal mengaku siap memotivasi para orang tua untuk menjaga kebiasaan membaca di lingkungan keluarga. "Ada tiga tahap yang bisa dilakukan agar anak suka membaca, yaitu memulai, membiasakan, dan membudayakan. Orang tua adalah perpustakaan pertama bagi anak-anak," ujar Riana.
Sedangkan penulis buku Fitri Restiana menyarankan ketika kecintaan membaca sudah baik. Tuangkan menjadi tulisan dalam bentuk resensi, misalnya. Dari hasil tulisan tersebut bisa dikirimkan ke penerbit ataupun media. Jika berhasil dan imbalan diterima, belikan kembali buku. "Jangan pernah berpikir menulis itu sulit," pesan Fitri.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan
Â

Safari Nasional Gerakan  Pembudayaan Kegemaran Membaca, Lampung Kompak Sukseskan Budaya Baca

Salemba, Jakarta &ndash; Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Ofy Sofiana melantik sebanyak 19 pejabat fungsional, Selasa (4/7/2023).
 
Dala sambutannya, Sestama mengungkapkan harapannya bahwa pejabat fungsional yang baru dilantik mampu menghadapi tantangan dan merubah mindset.
 
Selain itu, diharapkan pula para pejabat yang dilantik akan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, dengan sikap mandiri dan profesional.
 
"Dengan pelantikan ini, kami berharap jenjang jabatan fungsional ini menjadi titik awal bagi&nbsp; yang dilantik untuk bisa mengikuti perubahan zaman yang terjadi serta mampu berkontribusi bagi kemajuan Perpusnas," ungkapnya.
 
Dia mengatakan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), diharapkan mampu menjalankan tugas pemerintah secara profesional, sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 
Menurutnya, jabatan fungsional ini sangat bergantung pada kualifikasi profesionalitas, dengan tugas yang didasarkan pada penguasaan metodologi dan teknis analisis di bidang keahlian.
 
"Setiap pejabat fungsional dalam sebuah unit kerja pemerintahan memiliki posisi penting dan strategis," katanya.
 
Dengan terbitnya Peraturan Menpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, lanjutnya, membawa perubahan penting. Diantaranya kinerja yang didasarkan pada penetapan predikat kerja yang dikonversi ke dalam angka kredit.
 
Sestama juga menekankan bahwa para pejabat fungsional tidak lagi harus sibuk dengan pengurusan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
 
"Diharapkan kepada seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik untuk memberikan kinerja terbaik bagi Perpusnas. Sejatinya, eksistensi lembaga ini diukur dari kinerja kita sebagai unsur penggerak," harapnya.
 
Dalam pelantikan tersebut, enam pejabat fungsional dilantik sebagai pustakawan ahli madya, lima pejabat fungsional dilantik sebagai pustakawan ahli muda, lima pejabat fungsional dilantik sebagai pustakawan ahli pertama, satu oejabat fungsional dilantik sebagai pustakawan penyelia, dan dua pejabat fungsional dilantik sebagai perencana ahli pertama.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Alfyan/Prakas

19 Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Apa beda museum, arsip, pendidikan dan perpustakaan? Pertanyaan ini mengemuka ketika Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima delegasi Komisi E DPRD dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara di ruang kerjanya Rabu, (11/4).
Museum menurut Kepala Perpusnas berisikan artefak kebudayaan dengan sedikit kalimata penjelasan agar mudah dipahami. Arsip adalah semua dokumen yang dibubuhi tanda (berstempel). Pendidikan adalah aktivitas yang menyertakan tenaga pengajar dan peserta didik. Sedangkan perpustakaan adalah ruangan berisi bermacam koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan jika pemustaka memerlukan.
â€œDi perpustakaan banyak terjadi inovasi dan kreatifitas meski tidak ada guru disana,â€ imbuh Kepala Perpusnas. Namun, saat ini paradigma perpustakaan adalah menjangkau masyarakat. Jadi, setiap daerah harus berpikir kreatif dan inovatif agar pelayanan perpustakaan terjangkau oleh masyarakat.
Ambil contoh, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasti akan mencoret jika ada nomenklatur kegiatan membangun gedung perpustakaan. Moratorium tersebut berlaku kecuali pembangunan rumah sakit atau gedung sekolah. â€œTapi, dinas bisa mensiasati dengan mengubah nomenklatur pengembangan fasilitas layanan perpustakaan. Di dalamnya berisikan ruang-ruang seperti katalog, layanan perpustakaan anak, multi media, referensi, dan sebagainya, tambah Kepala Perpusnas.
Ketua Komisi E DPRD Prov. Sumut sepakat dengan pernyataan Kepala Perpusnas. Menurutnya, infrastruktur memang kewenangan Dinas Pekerjaan Umum tapi pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi program besar Perpustakaan Nasional.
Perpustakaan dirasakan anggota DPRD sebagai elemen penting dalam menangkis kesimpangsiuran berita ataupun informasi yang beredar di masyarakat. Tidak semua masyarakat mampu membedakan mana informasi yang valid, mana informasi yang menyesatkan (hoax). Di situlah pentingnya membaca. Membaca yang tidak sekedar melafalkan ejaan huruf tapi mencoba memaknai. â€œParadigma membaca harus diubah. Hoax bisa ditangani dengan banyak membacaâ€.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Komisi E DPRD Provinsi Sumut : Lawan Hoax Dengan Banyak Membaca  Â 

Bandung, Jawa Barat--Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memasukkan elemen perpustakaan sebagai bagian dari penandatanganan Deklarasi Literasi yang digelar bertepatan dengan Festival Literasi bertemakan 'Habis Gelap Terbitlah Terang', di halaman kantor Gubernur, Sabtu, (20/4).
Pada butir kedua Deklarasi Literasi tersebut mencantumkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dengan prinsip terbuka, menyenangkan, menjunjung kebermanfaatan tinggi bagi masyarakat Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.Â  Â 
Kang Emil berharap gerakan literasi ini bisa berhasil secara maksimal.Â  "Kita budayakanÂ  agar ranking literasi yang masih jelek ini bisa membaik," ucapnya.Â 
Seperti diketahui, Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara dalam hal literasi dan membaca. Namun, janganÂ patah semangat. Tugas kita sekarang cari solusi. Pertama, budaya membaca. Saya titip kepada kepala daerah wajibkan di Paud, TK, SD, SMA, SMA membaca dulu sebelum masuk kelas,â€ pesan GubernurÂ  Pendandatanganan Deklarasi Literasi dihadiri langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarief Bando,Â  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Regional, Jawa Barat, Doni P Joewono, Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Praratya, serta Plt. Direktur Utama Bank Jabar Banten,Â  Agus Mulyana.Â  
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

Gubernur Ridwan Kamil Masukkan Perpustakaan Bagian Dari Deklarasi Literasi

Pencarian

Berita Lainnya

Pustakawan Tebarkan Informasi Tentang Bung Karno Kepada Generasi Milenial

Upaya Peningkatan Literasi, Perlu Dukungan Pemda

Menjaga Hak Cipta Guna Membangun Peradaban Bangsa

Safari Nasional Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Lampung Kompak Sukseskan Budaya Baca

19 Pejabat Fungsional di Lingkungan Perpusnas Dilantik

Komisi E DPRD Provinsi Sumut : Lawan Hoax Dengan Banyak Membaca Â