Jakartaâ€”Pelestarian naskah kuno Nusantara mesti dilakukan sebagai upaya penyelamatan dokumenter sejarah peradaban bangsa. Melalui naskah kuno, masyarakat Indonesia memahami rekam jejak budaya bangsa yang berisikan beragam budaya dengan nilai tinggi dan kejayaan pada masa lampau.
Perpustakaan sebagai jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, kini, dan akan datang, harus terus melakukan pelestarian dan penyelamatan koleksi, baik karya cetak maupun karya rekam, yang merupakan hasil budaya bangsa.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan pelestarian naskah tidak sekadar dilakukan secara fisik. Ini harus diikuti dengan sosialisasi, implementasi, dan aktualisasi nilai-nilai kehidupan dari isi dan pesan naskah kuno kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
Kepala Perpusnas menjelaskan, Indonesia pada masa lampau, sudah memiliki tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini terlihat dari naskah La Galigo yang mengandung tatanan masyarakat Bugis Makassar dalam hubungan sosial. â€œDan ketika para politisi dunia bicara tentang politik, sejatinya Mahapatih Gajah Mada sudah menunjukkan kepemimpinannya di Nusantara,â€ jelasnya.
Penggambaran isi dari manuskrip harus dilakukan untuk menunjukkan besarnya peradaban bangsa pada ribuan tahun silam. Karenanya, dia mendorong para pustakawan dan sejarawan untuk mengenalkan isi dari manuskrip kepada masyarakat sesuai konteks kekinian.
â€œMakna filosofis dari sebuah pesan naskah-naskah kuno yang ada itu. Bagaimana kita aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara saat ini, yang mohon maaf dalam tanda petik, tercabik-cabik oleh prasangka-prasangka yang sengaja disebar sebuah berita-berita bohong yang dipakai dalam konteks media sosial,â€ jelasnya dalam webinar dengan tema â€œPentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsaâ€ yang diselenggarakan Perpusnas secara hybrid pada Kamis (22/4/2021).
Saat ini, perpustakaan sudah bertransformasi menjadi pusat transfer ilmu pengetahuan. Perpustakaan mesti mensosialisasikan pengetahuan dari koleksi yang dimilikinya, untuk memastikan keberadaan sebagai pusat informasi bagi masyarakat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana menyatakan rekam jejak budaya bangsa yang tertuang dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam, harus dapat tetap terjaga kelestariannya. Dia menambahkan, hasil konservasi dan digitalisasi beragam jenis media koleksi yang dimiliki pihaknya, dapat dimanfaatkan dan didayagunakan oleh masyarakat. Koleksi tersebut tersedia dan dapat diakses melalui website ataupun aplikasi digital lainnya. â€œKarena sejatinya tujuan dari preservasi adalah untuk memastikan generasi yang akan datang dapat terus menikmati dan memanfaatkan koleksi yang kita miliki pada saat ini,â€ pungkasnya.
Webinar yang berlangsung selama sehari tersebut diikuti hampir 3.000 peserta secara daring. Selanjutnya, Perpusnas menyelenggarakan workshop pelestarian bahan perpustakaan yang rencananya berlangsung pada 28 April 2021. Masyarakat bisa mengikuti workshop tersebut melalui media sosial Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita

Pentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsa

Â  Â EGO sektoral bagaikan benteng kokoh yang menghadang setiap upaya untuk bersinergi meraih tujuan dan kemajuan. Istilah ego sektoral berkaitan dengan mental cerobong (silo mentality atau silo thinking) yaitu pola piker dan tindakan yang melekat pada sekktor atau bagian tertentu tidakmingin berbagi informasi dengan pihak lain dalam suatu organisasi/perusahaan/negara yang sama. Akibatnya bukan hanya mereduksi efisiensi operasional secara keseluruhan juga akan menggerus moral kebersamaan sehingga tidak mau berkontribusi dan sangat sulit untuk mencapai sinergi. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk hendaknya mampu menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi negara yang maju; namun demikian keberagaman juga menjadi ancaman ketika ketika primordialisme dan ego sektor menguat dan saling mengalahkan. Pun, di instansi/lembaga pemerintahan, keberagaman menjadi realitas yang tidak dapat dihindari. Perbedaan antar sektor mengakibatkan adanya perbedaan visi, isi dan orientasi masing-masing sehingga memunculkan kompetisi antar sektor yang menajam. Satu sektor memandang sektor lain tidak lebih penting dari seeektornya sendiri, demikian pula sebaliknya. Mentalitas sempit yang lebih mementingkan sektornya masing-masing ini bisa terus menguat manakala perekat antar sektor melemah atau tidak ada. Rasanya sangat sulit untuk meniadakan ego sektoral, yang memungkinkan dilakukan adalah mereduksinya antara lain melalui solidaritas dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Terlebih di era demokrasi terutama pilpres dan pilkada langsung masih meninggalkan luka-luka sosial yang cenderung destruktif dalam polarisasi kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan atau pun justru dipertentangkan demi kepentingan masing-masing, termasuk membela kepentingan asing. Disinilah diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki wawasan kebangsaan dan berkarakter negarawan.
 Whole of Government (WoG) Approach Pendekatan WoG adalah An approach that integrates the collaborative efforts of the departments and agencies of a government to achieve unity of effort toward a shared goal. Also known as interagency approach. The terms unity of effort and unity of purpose are sometimes used to describe cooperation among all actors, government and otherwise. Prinsipnya kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WoG menekankan pentingnya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan. WoG merupakan evoluasi dari New Public Management (NPM) yang menekankan pada efesiensi dan cenderung mendorong berkembangnya ego sekktoral. WoG sering disamakan dengan konsep join-up government, policy integration, cross-cutting policy making, policy coherence, policy coordination, concerned decision making atau cross government. WoG ini menjawab atas permasalahana sulitnya koordinasi dan kolaborasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. WoG mendesak dilakukan karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maupun tuntuttan zaman teknologi informasi dan komunikasi, terlebih era Revolusi Industri 4.0 maupun Society 5.0 ala Jepang. Pun, factor intenal seperti fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya kompetisi antar sektor dalam mengambil peranan dalam pembangunan. Ada tendensi satu sektor menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya maupun adanya ketimpangan antara sektor yang tumbuh tidak beriringan bahkan kontraproduktif dan saling mengalahkan. Di berbagai negara maju, WoG sudah diimplementasikan misalnya di Inggris saat dipimpin Tony Blair tahun 1990-an memordenisasi gerakan dan system berbasis WoG yang dikenal dengan istilah Joined-Up Government. WoG merupakan pendekatan inter-agency yang menyatukan beberapa instansi yang relevan. Di Australia saat dipimpin Jhon Howard telah mendorong adanya koalisi social anatar kctor pemerinath, bisnis dan kelompok masyarakat. Koalisi soail ini mendorong terjadinya penyamaan persepsi terhadap suatu hal sehingga terwujud koordinasi alamiah. Di sisi lain, kita masih menghadapi tantangan besar berupa kuatnya mentalitas ego sektoral dan comfort zone (zona nyaman) untuk mengimplementasikan WoG tersebut secara menyeluruh. Pun, sejak 1974 telah dimulai pelayanan publik dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, BPKB/STNK di kantor-kantor Samsat (sistem administrasi manunggal satu atap), sebagai salah satu contoh aplikatif mengenai WoG.
 Strategi Kolaborasi &amp; Sinergi Kolaborasi dan sinergi kelembagaan maupun pemerintahan akan melahirkan pelayanan prima berbasis dedikasi maupun totalitas kinerja; dibarengi melibatkan public untuk membangun reputasi instansi maupun kepercayaan public (public trust). Kolaborasi menekankan pada kerjasama sedangkan sinergi merupakan kolaborasi/hubungan kerjasama yang produktif sebagain suatu kemitraan yang harmonis dan strategis antar para pihak untuk menghasilkan karya (produk dan jasa) yang bermanfaat dan berkualitas. Kolaborasi &amp; sinergi dibangun mulai dari diri sendiri kemudian berangsur-angsur melibatkan semua angota tim, masyarakat dan warganegara sesuai dengan tujuan kolektif yang ingin diraih bersama. Membangun kolaborasi dan sinergi memerlukan waktu dan konsistensi sehingga terbangun kerjasama kreatif berbasis rasa saling menghargai, saling berbagi,saling membutuhkan satu sama lain, membangun kekuatan dan mengkompensasi kelemahan. Intinya Together we grow !. yang sebenarnya nilai-nilai ini telah diwariskan oleh nenek moyang Bangsa Indonesia dalam kehidupan bergotong royong sejak zaman perjuangan untuk merdeka maupun membangun martabat bangsa dan negara. Kini, kita generasi penerus harus mampu mengisi kemerdekaan dan menciptakan karya-karya gemilang demi kepentingan nasional. Tingkatkan Produktivitas Nasional Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu unsur utama yang harus dikelola dengan sangat baik adalah Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) beserta keunikannya. Harus dinagun Dimensi 3 S (Struktur, Sistem dan SDM) sebagai satu kesatuan utuh dalam mencapai produktivitas maupun tujuan-tujuan lainnya. Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Berdasarkan data Bank Dunia, indeks modal manusia (HCI) Indonesia sebesar 0,53 atau berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, Singapura dengan skor 0,88 berada pada peringkat 1, Malaysia dengan skor 0,67 berada pada peringkat 55, kemudian Thailand dengan skor 0,60 pada peringkat 65 dan Filipina dengan nilai 0,55 pada peringkat 84. Kita harus berpacu lebih kebcabg agi untuk meningkatkan kualitas SDM agar produktivitasnya tinggi dan memeiliki daya saing unggul, perlu dimulai sedini mungkin. Investasi membangun SDM harus dimulai sejak hari pertama dilahirkan dengan asupan gizi yang seimbang dan jaminan layanan kesehatan yang prima agar nantinya mempunyai produktivitas tinggi. Di sisi lain, kita khawatir adanya jumlah stunting (kekerdilan) yang meningkat. Pun, Daya saing global (Global Competitiveness Index) Indonesia turun 5 peringkat menjadi urutan ke-50 dari sebelumnya peringkat 45 dari 145 negara berdasarkan data World Economic Forum 2019. Sementara itu, GCI Singapura di peringkat 1, Malaysia di peringkat 27dan Thailand di peringkat 40. Parameter yang digunakan untuk mengukur GCI ada 12 aspek yaitu dinamika bisnis, infrastruktur, institusi, kemampuan inovasi, sistem keuangan, stabilitas makroekonomi dan ukuran pasar, .adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja dan produk. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas nasional antara lain : 1) Perbaikan system manajemen dan penyederhanaan birokrasi (Good Governance) seperti melakukan a) deregulasi dan debirokratisasi, b)transparansi dan demokratisasi, c) efektivitas dan efisiensi (over-head cost yang tinggi, d) Optimalisasi sumberdaya dan kapasitas terpasang, e) Akuntabilitas pelayanan publik. 2) Inovasi teknologi dan engineering melalui penguatan a) Research and Development b) Inovasi Teknologi, c) Rekayasa Sosial , d) Pelestarian Lingkungan Hidup dan e) Pembangunan Berkelanjutan. 3) Peningkatan Kualitas SDM melalui a) Pengembangan standar kompetensi, b) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, c) Rekognisi dan sertifikasi kompetensi profesi, d) Perbaikan gizi, kesehatan dan kesejahteraan pekerja. 3) Pengembangan budaya produktif melalui a) Sosialisasi dan internalisasi, b) Modeling and benchmarking, c) Bimbingan dan konsultasi , d) Penghargaan dan kompetisi, dan e) Jaringan informasi dan pelayanan. 4) Global warming and green productivity melalui a) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (FGD: Global Warming, Green Productivity, Eco-Finance dan Urban Transportation), b) Green jobs, c) Green technology (mesin, bangunan, proses produksi, energi, dll), d) Green management , e) Green city dengan memaksimalkan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah penguatan komitmen unsur pimpinan pemerintahan/organisasi, focus area pada sektor tertentu, pemberdayaan organisasi dan personil pelaksana, perancangan, pelaksanaan dan perbaikan program kegiatan, pelembagaan dan pembudayaan. Fokus Area mencakup sektor pemerintah meliputi Instansi yang membuat kebijakan, Instansi yang memberikan pelayanan public, Instansi yang mengelola anggaran besar maupun sktor swasta meliputi usaha skala Usaha UMKM dan Koperasi , Jenis Usaha Industri yang sebanyak mungkin menggunakan bahan domestic dan usaha â€“usaha lain yang paling besar mencemari lingkungan. Dengan beberapa solusi ke depan antara lain a) penguatan kinerja sektor industry, b) perencanan Tenagakerja yang komprehensif, c) Menciptakan iklim investasi UMKM, d) Repossisi pengiriman tenagakerja ke luar negeri, e) Memberdayakan sektor informal, f) Kebijakan nasional yang berorientasi employment, g) Peningkatan kinerja aparatur di semua tingkatan dari pusat dan daerah. Untuk kinerja industri nasional dapat ditingkatkan antara lain melalui a) penguasatan struktur, system dan SDM (Sumber Daya manusia); b) pengembangan infrastruktur industri, c) penguasaan teknologi, dan d) akselerasi inovasi melalui penguatan R&amp;D (Research and Development), dan mengutamakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Akhirnya, marilah kita bersama-sama mereduksi ego sektoral (dan bila mampu nihilkan) kemudian perkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas maupun kepentingan nasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjalani kehidupan kenormalan baru walaupun dalam kepungan covid 19 agar mampu mengakselerasi inovasi dan meningkatak produktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Trainer Tingkat Nasional Hubungan Industrial, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59)

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI  DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL 

Jakarta - Menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (Panja PLTP) Komisi X DPR RI, mengenai standar nasional perpustakaan, kebutuhan tenaga perpustakaan sekolah, revitalisasi gerakan literasi, dan syarat penerbitan ISBN, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) gelar rapat koordinasi.
Rapat yang diselenggarakan luring di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/1/2024) dipimpin oleh Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz dan mengundang Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo.
Amin menyampaikan bahwa upaya duduk bersama yang dilakukan ini merupakan bentuk tanggung jawab antara Perpusnas dan Kemendikbudristek untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka menunaikan tugas terkait penguatan budaya literasi di Indonesia.
"Ada aturan yang sedang dibuat tentang penataan standar perpustakaan di sekolah tapi belum final karena masih ada beberapa komponen yang perlu dilihat bersama. Ketentuan terkait perpustakaan sekolah baru akan diluncurkan setelah ada sinkronisasi antara Perpusnas dan Kemendikbudristek, sehingga implementasinya bisa sama," jelasnya.
Hal tersebut ditanggapi positif oleh Anindito bahwa penguatan budaya literasi secara keseluruhan di Indonesia menjadi tujuan bersama Perpusnas dan Kemendikbudristek.
Lebih lanjut, dia juga menerangkan penyusunan standar pendidikan termasuk di dalamnya standar sarana dan prasarana seperti perpustakaan dan perbukuan yang mencakup buku pendidikan dan non pendidikan.
"Salah satu elemen sarana dan prasarana yang penting untuk pembudayaan literasi di sekolah, tentu perpustakaannya. Selain itu, secara substansi yang perlu dipertimbangkan sebenarnya ialah fasilitas seperti apa yang sudah berdampak pada peningkatan literasi di sekolah," terangnya.
Dalam menyusun standar perpustakaan menurut Anindito harus ditetapkan standar minimalnya karena kalau terlalu idealis nanti tidak akan ada perpustakaan yang diakreditasi.
Permasalahan permintaan International Standard Book Number (ISBN) yang menumpuk juga menjadi pokok pembicaraan dalam rapat ini. Di sisi pengguna, ISBN dibutuhkan untuk keperluan mencetak buku sedangkan di sisi pemberi layanan, permintaan tersebut datang dari banyak pihak dan mengakibatkan kemandekan dalam prosesnya.
Kepala Pusat Perbukuan BSKAP Kemendikbudristek, Supriyatno mengatakan bahwa persoalan kemandekan permintaan ISBN sudah mulai terurai karena sejatinya permintaan itu sifatnya fluktuatif.
Akan tetapi, dia menyatakan ada satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama yakni dibutuhkan adanya integrasi antara aplikasi yang dimiliki Perpusnas dan Kemendikbudristek.
"Sejauh ini, persoalannya sudah mulai terurai karena permintaan ISBN ini fluktuatif. Namun, satu hal yang menjadi PR adalah aplikasi yang dimiliki Perpusnas dan Kemendikbudristek harapannya bisa terintegrasi sehingga apabila ada perubahan data bisa langsung sinkron," ungkapnya.
Dalam hal ini Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas dan Pusat Data dan Informasi Perpusnas bekerjasama untuk bisa mengatasi permasalahan teknis tersebut.
"Permasalahan antar muka yang ada memunculkan satu kesimpulan yaitu bahwa proses penyelesaian harus dilakukan oleh kedua pihak, tidak hanya Perpusnas yang perlu melengkapi tetapi Pusat Perbukuan juga perlu melakukan modifikasi," ujar Kepala Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani.
Terkait isu pengelolaan perpustakaan sekolah, Plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek, Irsyad Zamjani menjabarkan terutama mengenai standar kompetensi pengelola perpustakaan sekolah akan segera dirancang.
"Dalam penyusunan standar sifatnya lintas jalur, jenjang, dan pendidikan jadi memang tidak dibuat standar untuk masing-masing. Hal lain mengenai tenaga pengelola perpustakaan, belum dibuat regulasinya yang baru, akan tetapi rencananya tahun ini akan disusun," jabarnya.
Untuk poin pembahasan indeks literasi, bagi Kepala BSKAP Kemendikbudristek diperlukan pembahasan lebih lanjut karena elemen-elemen yang nantinya disusun harus saling melengkapi dan secara konsep wajib menentukan yang akan diukur.
"Salah satu hal yang harus dipikirkan yaitu tentang bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan program-program yang sasarannya adalah penguatan literasi," pungkas Anindito.
Reporter: Basma Sartika
Dokumentasi: Aji Anwar/Prakas Agrestian

Perpusnas dan Kemendikbudristek Bersama Tindaklanjuti Rekomendasi Panja PLTP Komisi X DPR RI

Jakartaâ€”Kaum Ibu diyakini memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan membaca dan kemampuan literasi anak. Sebagai perpustakaan pertama bagi anaknya, ibu bisa membangun konstruksi biologis dan psikologis anak sejak dini.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Joko Santoso menyatakan ibu yang banyak membaca memiliki peluang lebih tinggi memiliki anak yang cerdas secara intelektual dan mental. Disebutkan Joko, hal ini dapat dibangun ibu melalui kebiasaan membacakan cerita atau mendongeng kepada anak.
Berdasarkan riset dari Cincinnati Childrenâ€™s Hospital Medical Center terungkap bahwa ada efek sangat baik terhadap otak anak, saat mendengarkan cerita dari sebuah buku. Penelitian yang melibatkan sekitar 20 anak itu menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap buku yang dibacakan seorang ibu kepada anaknya, meningkatkan aktivitas di sisi kanan otak serebelum.
"Ini merupakan area otak yang mendukung penyempurnaan keterampilan kognitif, peningkatan memori, pemecahan salah, dan memberikan perhatian. Dengan menirukan kebiasaan membaca ibu sejak mula, anak anak mampu menguasai lebih banyak kosakata dan motoriknya berkembang lebih sempurna," jelasnya saat memberikan sambutan dalam diskusi virtual dengan tema Kekuatan Literasi dalam Perlindungan Tumbuh Kembang Anak yang diselenggarakan IKA BKPRMI LTB dan FGII, pada Kamis (28/10/2021).
Penguatan literasi anak harus dilakukan karena menghadapi perkembangan zaman, masyarakat dituntut tidak hanya menguasai literasi lama yakni membaca, menulis, dan matematika. Dia menambahkan, ada tuntutan untuk menguasai literasi baru atau sering disebut sebagai literasi informasi yang mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
"Literasi data adalah kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital. Sementara literasi teknologi adalah memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (coding/programming, artificial intelligence, dan engineering principles)," urainya.
Dan literasi manusia adalah kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif seperti leadership, team work, cultural agility, entrepreneurship (social entrepreneurship).
Dia menegaskan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan dengan kecakapan literasi baru akan memiliki peran dominan di era revolusi industri 4.0. Pada era ini, SDM harus memiliki kemampuan soft-skill dan hard-skill. Apalagi diperkirakan 60 persen pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi dan 30 persen pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin canggih.
"Mengapa ini penting? Tema ini sangat berpengaruh terhadap peluang dan tantangan era revolusi industri 4.0, di mana literasi dan transformasi digital dan juga distribusi pasar kerja mewarnai suasana kita," ujarnya.
Tantangan pemerintah di era revolusi industry 4.0 adalah menyiapkan SDM yang literat, berkualitas, dan berdaya saing serta mampu mempraktikkan prinsip literasi baru (literasi inklusi sosial).
Reporter: Hanna Meinita
Â 
Â 
Â

Ibu Rajin Membaca, Anak Cerdas Intelektual dan Mental

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik dan mengambil sumpah dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pejabat Struktural dan sebanyak 72 orang ASN menjadi Pejabat Fungsional Pustakawan danÂ  7 orang ASN menjadi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Perpustakaan Nasional, pada Selasa (17/11/2020).
Dua orang ASN yang dilantik menjadi Pejabat Struktural, yakni Supriyanto dengan jabatan baru sebagai Direktur Standarisasi dan Akreditasi serta Ellon Kendi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi.
Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan, baru 0,5 persen perpustakaan di Indonesia yang terakreditasi. Sehingga menjadi tugas Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas untuk menjadi quality control terhadap Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Umum dan Khusus di wilayah Indonesia.
â€œPerlu dipahami bahwa tugas kita sebagai pembina perpustakaan di Indonesia. Menjadi tugas untuk Direktur yang baru karena masih ada 99,95 persen perpustakaan yang belum terakreditasi,â€katanya.
Syarif Bando juga menegaskan kepada pejabat fungsional yang dilantik untuk bekerja melayani masyarakat dengan giat, tulus dan ikhlas. â€œKarena kita digaji dari uang rakyat, rakyat yang membayar kita sehingga kita pun harus melayani masyarakat dengan setulus hati dan ikhlas,â€ tegasnya.
ReporterÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdeka
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Kepala Perpusnas Lantik Dua Pejabat Struktural dan 79 Pejabat Fungsional

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur - Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca di wilayah yang pernah menjadi kerajaan tertua di nusantara yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Acara yang bertempat di Perpustakaan Umum dan Taman Pintar Kabupaten Kartanegara, Kalimantan Timur pada hari Jumat (20/7) menggelar talkshow dengan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara Aji Hasanuddin, Kabid Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Eka Mustikawati dan Pegiat literasi Erwan Riyadi.
Plt. Bupati Kartanegara Marli dalam sambutannya mengatakan perpustakaan berperan penting bagi kehidupan masyarakat karena perpustakaan sebagai tempat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi maupun pengetahuan serta sarana edukatif untuk membuka cakrawala penggunanya. "Perpustakaan sebagai tempat yang menyediakan berbagai informasi harus mendapat perhatian kita semua dan perlu kita kembangkan baik dari kecukupan koleksi seperti buku-buku terbitan, sarana prasarana yang dapat membuat nyaman penggunanya maupun sumber daya manusia pengelolanya," ujar Marli. Lebih lanjut Marli menjelaskan kelengkapan koleksi perpustakaan dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penggunanya.
Marli menekankan pentingnya perpustakaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan menjadi jembatan untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan sehingga mampu merubah pola pikir, wawasan, sikap ke arah yang lebih baik. "Perpustakaan harus dikembangkan sampai kelurahan dan desa, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan untuk terus belajar," imbuh Marli. Perpustakaan Umum Kutai Kartanegara dipadukan dengan ruang terbuka publik yaitu Taman Pintar sehingga diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Selain itu sumber daya manusia perpustakaan perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan pelayanan perpustakaan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan saat ini perpustakaan telah memasuki era industri 4.0 yang telah maju pemanfaatan teknologinya seperti cyber physical system dan artificial intelligent , dimana pada industri 1.0 tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin, industri 2.0 ditemukannya motor listrik, baja dan lainnya, industri 3.0 ditemukannya internet dan semi konduktor.
Syarif menimpali yang dikatakan Marli tentang pentingnya perpustakaan, dengan merujuk UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa pada pasal 1-5, masyarakat berhak memperoleh ilmu pengetahuan. Pasal 7, pemerintah wajib menyiapkan fasilitas perpustakaan. Pasal 22, pengembangan perpustakaan kabupaten/kota/umum. Pasal 23, pengembangan perpustakaan sekolah, Pasal 24, pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, Pasal 25, perpustakaan khusus seperti instansi, RS, dan lain-lain. Berlandasan undang-undang perpustakaan tersebut, Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki legitimasi mengatur perpustakaan dari pusat hingga daerah.
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi Ilmu Pengetahuan dan Sarana Edukasi

Bandung, Jawa Barat--Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memasukkan elemen perpustakaan sebagai bagian dari penandatanganan Deklarasi Literasi yang digelar bertepatan dengan Festival Literasi bertemakan 'Habis Gelap Terbitlah Terang', di halaman kantor Gubernur, Sabtu, (20/4).
Pada butir kedua Deklarasi Literasi tersebut mencantumkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dengan prinsip terbuka, menyenangkan, menjunjung kebermanfaatan tinggi bagi masyarakat Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.Â  Â 
Kang Emil berharap gerakan literasi ini bisa berhasil secara maksimal.Â  "Kita budayakanÂ  agar ranking literasi yang masih jelek ini bisa membaik," ucapnya.Â 
Seperti diketahui, Indonesia menempati ranking 60 dari 61 negara dalam hal literasi dan membaca. Namun, janganÂ patah semangat. Tugas kita sekarang cari solusi. Pertama, budaya membaca. Saya titip kepada kepala daerah wajibkan di Paud, TK, SD, SMA, SMA membaca dulu sebelum masuk kelas,â€ pesan GubernurÂ  Pendandatanganan Deklarasi Literasi dihadiri langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarief Bando,Â  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Regional, Jawa Barat, Doni P Joewono, Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Praratya, serta Plt. Direktur Utama Bank Jabar Banten,Â  Agus Mulyana.Â  
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

Gubernur Ridwan Kamil Masukkan Perpustakaan Bagian Dari Deklarasi Literasi

Pencarian

Berita Lainnya

Pentingnya Pelestarian Dokumenter Sejarah Peradaban Bangsa

REDUKSI EGO SEKTORAL DAN PERKUAT SINERGI DEMI PRODUKTIVITAS NASIONAL

Perpusnas dan Kemendikbudristek Bersama Tindaklanjuti Rekomendasi Panja PLTP Komisi X DPR RI

Ibu Rajin Membaca, Anak Cerdas Intelektual dan Mental

Kepala Perpusnas Lantik Dua Pejabat Struktural dan 79 Pejabat Fungsional

Perpustakaan Sebagai Sumber Informasi Ilmu Pengetahuan dan Sarana Edukasi