Ambon, Maluku - Bunda Literasi dan perguruan tinggi memainkan peran yang luar biasa penting dalam upaya mencerdaskan anak bangsa sebagai pengejawantahan implementasi dari visi dan misi Presiden Joko Widodo tahun 2020-2024 tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando menyatakan harus ada sinergi baik yang terjalin antara Perpusnas dengan Bunda Literasi dan perguruan tinggi guna menghasilkan penerus bangsa yang mampu bersaing dalam kompetisi global.
Syarif Bando menegaskan bahwa dewasa ini literasi ada dalam percaturan global dengan kata kunci yang tidak lagi tentang sebatas kemampuan dalam mengenal huruf, kata, kalimat serta kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan hubungan sebab akibat. Melainkan kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu serta dapat digunakan dalam kompetsisi global.
â€œBunda Literasi yang juga merupakan ibu Gubernur memiliki ruang gerak yang melingkupi seluruh wilayah kerja bapak Gubernur. Dalam kapasitasnya sebagai ibu bangsa, beliau memiliki andil untuk menginspirasi semua jajaran perempuan mulai dari ibu-ibu PKK hingga pejabat. karena itu adalah ruang yang beliau gunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat mengenai literasi dan kecerdasan,â€ jelasnya dalam gelar wicara dengan tema â€œPeningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Provinsi Maluku dan Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Maluku serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Perpustakaan Nasional RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Perguruan Tinggi Se-Provinsi Malukuâ€ yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center Ambon, Maluku, pada Selasa (27/4/2021). Â Â 
Pada sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, disebutkan bahwa tahun 2020, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Provinsi Maluku adalah 52,90 atau masuk dalam kategori sedang dan berada pada peringkat 26 dari 34 provinsi. Hal ini menurutnya menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan nilai kegemaran membaca dan literasi masyarakat.
Adapun upaya yang dilakukan agar indeks kegemaran membaca dan literasi masyarakat di Provinsi Maluku dapat meningkat antara lain dengan melakukan pengukuhan Bunda Literasi dan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta sejumlah perguruan tinggi yang ada di Maluku.
â€œPengukuhan Bunda Literasi yang dilakukan ini patut dimaknai sebagai sebuah kebutuhan daerah agar seluruh arah program dan kebijakan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dan kepada para pimpinan perguruan tinggi agar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada semaksimal mungkin agar kebutuhan bahan bacaan bagi mahasiswa serta pengembangan kualitas perpustakaan perguruan tinggi di Provinsi Maluku dapat terpenuhi,â€ ungkap Kasrul Selang.
Bunda Literasi yang baru saja dilantik, Widya Pratiwi Murad, menjelaskan literasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami informasi guna mengembangkan kecakapan hidup. Anak yang memiliki kecakapan literasi yang baik akan memahami bahasa lsisan dengan baik, berbicara dengan jelas dan runtut, dan memahami isi bacaan dengan baik.
Menurutnya faktor penyebab rendahnya minat baca dan literasi masyarakat di Provinsi Maluku selain karena terbatasnya sarana atau fasilitas membaca dan harga buku yang relatif tinggi, namun juga belum dibiasakannya kebiasaan membaca di rumah oleh orang tua khususnya ibu.
â€œPeran ibu dapat mengatasi masalah literasi di lingkungan rumah. Karena ibu adalah penggerak budaya literasi dan penggerak peradaban untuk mewariskan generasi yang cerdas dan sukses. Literasi dasar ada di keluarga,â€ jelasnya.
Sependapat dengan hal itu, Rektor Universitas Pattimura, M.J. Saptenno, mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan dan dilanjutkan di masa mendatang, terlebih sudah ada penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Perpusnas dan beberapa peruguruan tinggi negeri dan swasta di Maluku.
â€œPerpustakaan menjadi urat nadi pada proses pendidikan, oleh karena itu perpustakaan harus dibenahi menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat generasi muda ataupun generasi lanjut usia agar mereka terdorong untuk membaca. Caranya adalah dengan mengatur secara baik konten-konten yang menarik, misalnya dengan menginformasikan ilmu pengetahuan maupun teknologi secara offline dan online,â€ ujar Saptenno.
Penandatanganan nota kesepahaman terjalin antara Perpusnas dengan sejumlah pihak yakni Pemerintah Provinsi Maluku dan delapan perguruan tinggi diantaranya Universitas Patimura, Institut Agama Islam Negeri, Politeknik Negeri Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, STIKES Pasapua Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Universitas Darusallam Ambon.
Selain itu, Kepala Perpusnas juga memberikan bantuan dua unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Gubernur Provinsi Maluku yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan Bupati Maluku Barat Daya.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Radhitya PurnamaÂ

Bunda Literasi dan Perguruan Tinggi Berperan Besar dalam Mencerdaskan Anak Bangsa

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Rotasi, mutasi, dan promosi merupakan dinamika dari suatu organisasi. Dinamika yang dibarengi dengan harapan dan sikap optimisme lebih tinggi demi cita-cita mencerdaskan bangsa lewat perpustakaan.
Selasa, (12/3), disaksikan Sekretaris Badan Kepegawaian Negara (BKN), para pejabat struktural, fungsional dan para calon pegawai negeri sipil (CPNS), Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando melantik empat pejabat tinggi madya (eselon 2).
Keempat pejabat yang dilantik tersebut antara lain Teguh Purwanto sebagai Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, Upriyadi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Nurcahyono sebagai Direktur Deposit Bahan Pustaka, dan Janti Suksmarini sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Blitar.
Dalam amanahnya, Kepala Perpusnas menghendaki kinerja yang sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemustaka. â€œSebagai ASN, setiap kinerja harus dipertanggungjawabkan,â€ Kepala Perpusnas mengingatkan.
Tagline â€˜Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€™ adalah tema besar yang diusung Perpustakaan Nasional di 2019.
Arahan lebih lanjut, Kepala Perpusnas meminta Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi mampu mengungkap kepuasan pemustaka di seluruh Indonesia. Analisis koleksi mana yang kurang diminati, sedang dinikmati, dan sangat dinikmati masyarakat dan pemustaka. â€œPublish semua koleksi dan maksimalkan pengguna perpustakaan sebagai media promosi perpustakaanâ€.
Di bidang pengembangan dan pengolahan koleksi bahan pustaka, Muhammad Syarif menginginkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi pertama yang membeli seluruh koleksi. â€œKontrol seluruh terbitan baru. Usahakan 10 hari ketika karya cetak atau karya rekam beredar di masyarakat sudah ada di Perpustakaan Nasional,â€ tambah Muhammad Syarif. Hadirkan IKAPI untuk mengulas kebutuhan koleksi sesuai daerah.
Di bidang Direktorat Deposit Bahan Pustaka, pascaUU KCKR Nomor 13/2018 resmi diundangkan, maka Peraturan Pemerintah (PP) ditargetkan selesai kurang dari 10 bulan. Berikan progress kepada seluruh penerbit dan pengusaha rekaman atas koleksi KCKR yang mereka serahkan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Radhitya Purnama

Lantik 4 Pejabat Tinggi Madya, Kepala Perpusnas : Setiap Kinerja Harus Dipertanggungjawabkan

Senayan, Jakarta â€“ Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI atas realisasi anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 98,95 persen serta capaian prestasi yang telah diterima Perpusnas di sepanjang tahun 2021.
Dengan capaian tersebut, Komisi X DPR RI pun mendorong adanya penambahan anggaran Perpusnas untuk mengoptimalkan berbagai program kerja.
"Saya mengapresiasi capaian yang diraih Perpusnas. Seperti keberhasilan media sosialnya yang mendapat predikat terbaik dalam pengunaan bahasa Indonesia, ini cukup membanggakan," ujar Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Perpusnas pada Rabu, (19/1/2022).
Terkait dengan pencapaian yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan literasi di era pandemi, Legislator Fraksi PDIP ini mendorong Perpusnas terus fokus pada upaya peningkatan minat baca masyarakat.
"Saya harap capaian ini juga dapat berbanding lurus dengan perubahan budaya literasi di masyarakat," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun mengapresiasi kinerja Perpusnas di tahun 2021. Menurutnya, dengan banyaknya pembangunan perpustakaan di daerah dapat menjadi pemantik gairah masyarakat untuk datang ke perpustakaan.
Hal senada diungkapkan oleh Legislator Partai Persatuan Pembangunan Illiza Sa'aduddin Djamal yang turut mengapresiasi sasaran program Perpusnas di tahun 2021 dapat melampaui target.
"Tetapi sangat disayangkan anggaran yang diberikan untuk Perpusnas masih terbatas. Tentu hal ini menjadi kontras dengan pencapaian yang telah diraih Perpusnas. Sehingga kami dorong perlu adanya penambahan anggaran," ungkapnya.
Dukungan tersebut juga disampaikan Fraksi Golongan Karya Adrianus Asia Sidot yang menilai program-program Perpusnas telah dirasakan oleh masyarakat sampai ke daerah pelosok, salah satunya program fisik pembangunan perpustakaan.
"Harus ada suara tegas dari Komisi X untuk mendukung peningkatan anggaran. ini sejalan dengan kinerja prestasi perpusnas," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengungkapkan, jika usulan tambahan sebesar Rp 1,9 Triliun yang telah disepakati pada tahun 2021 lalu dapat terealisasi, Â maka pihaknya akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
â€œProgram ini akan kita bagi merata ke seluruh Â wilayah Indonesia, hingga ke dusun-dusun. Sehingga masyarakat yang ada di tiap dusun dapat dicerdaskan sesuai dengan potensi daerahnya,â€ ungkap Syarif.
Â 
Â

Banyak Prestasi, Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpusnas

Jakarta, - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) dan&nbsp;Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menjalin kerja sama melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (9/1/2023).
&nbsp;
Melalui kerja sama ini, diharapkan Perpustakaan bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. &ldquo;Mengingat letaknya yang ada di pusat Ibukota Jakarta, kami ingin salah Perpusnas menjadi salah satu destinasi wisata. Karena kalau kita pergi keluar negeri, pasti ke perpustakaannya,&rdquo; ungkap Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana.
&nbsp;
Hal tersebut mendapat dukungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga juga menjelaskan pada era transformasi digital saat ini masyarakat dapat melakukan semua aktivitas dengan mudah dan cepat melalui pemanfaatan teknologi digital.
&nbsp;
&ldquo;Perpustakaan digital hadir sebagai salah satu jawaban terhadap kebutuhan akan data dan informasi yang berasal dari buku pustaka,&rdquo; ujarnya saat meluncurkan e-library Kemenparekraf/Baparekra di kesempatan yang sama.
&nbsp;
Sandiaga juga mengatakan semua informasi dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Sejalan dengan hal tersebut, Kemenparekraf berinovasi dengan menghadirkan perpustakaan digital yang diharapkan dapat menyediakan kebutuhan informasi untuk para penggunanya, baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan Kemenparekraf.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&ldquo;Semoga kehadiran Perpustakaan Digital Kemenparekraf/Baparekraf dapat menumbuhkan minat baca dan mengakselerasi penyebaran informasi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sehingga semakin dikenal luas oleh masyarakat,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando yang turut hadir mengatakan akan terus memberikan dukungan terhadap sektor pariwisata dengan membuat narasi tentang destinasi wisata Indonesia berbasis buku dan sejarah.
&nbsp;
&nbsp;&ldquo;Januari ini kami akan meluncurkan, lebih dari satu juta eksemplar buku digital bagi masyarakat. Kami juga akan mensupport dalam sektor ekonomi kreatif. Terkait target wisatawan kami akan membuat narasi tentang destinasi wisata Indonesia berbasis buku dan sejarah,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;
Selain itu, Syarif juga menjelaskan Perpusnas memiliki&nbsp; program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. &ldquo;Program ini akan mendorong masyarakat untuk memulai usaha berbasis ilmu buku-buku ilmu terapan. Dengan begitu akan menambah jumlah pelaku ekonomi kreatif dan mendorong sebanyak mungkin orang menjadi terlibat dalam dunia usaha yang dimulai dari home industri,&rdquo; imbuhnya.
&nbsp;
Ke depannya, Perpusnas bersama Kemenparekraf akan mendorong destinasi wisata di Indonesia menyediakan perpustakaan sebagai bagian dari layanan untuk para wisatawan.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati

Perpusnas dan Kemenparekraf Jalin Kerja sama, Jadikan Perpusnas Destinasi Wisata

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendorong pelaksanaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah berlangsung sejak tahun 2018 menjadi satu perencanaan yang terintegrasi dan holistik.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Regulasi Perka No. 3 Tahun 2023 Tentang TPBIS dan Pedoman Replikasi TPBIS secara daring, Jumat (19/5/2023).
TPBIS yang terintegrasi dan holistik dibutuhkan agar semua jenis permasalahan produktivitas masyarakat dapat ditingkatkan, tak terkecuali permasalahan tentang stunting. Menurut Deputi Adin, stunting tidak hanya berfokus pada kemiskinan, namun juga karena adanya ketidakberdayaan orang tua atas asupan buah hati mereka.
&ldquo;Stunting bukan seluruhnya karena faktor kemiskinan, tetapi ada ketidakberdayaan karena tidak membaca. Ibu-ibu muda saat ini terlalu banyak bermain medsos sementara resources kita sangat tinggi, tersedia semuanya. Butuh strategi agar diseminasi informasi dapat terlaksana dengan baik,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Deputi Adin menekankan kolaborasi antar stakeholder di tingkat nasional dan daerah harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan, khususnya untuk kerja sama dengan sektor swasta dan pihak organisasi lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program TPBIS.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Didik Darmanto menyampaikan perpustakaan berperan penting dalam upaya peningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) karena menjadi sarana pendukung utama sebagai tempat sumber informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat.
Sependapat, Didik juga menegaskan program TPBIS bertujuan meneguhkan komitmen bersama baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia. 
&ldquo;Melalui program TPBIS, kita juga ingin membangun komitmen bersama bahwa literasi itu penting untuk pembangunan SDM,&rdquo; ujarnya.
Kegiatan prioritas peningkatan budaya literasi dalam RPJMN 2020-2024 disejajarkan dengan kreativitas dan inovasi karena saling terkait dan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
&ldquo;Bappenas berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan literasi pada umumnya dan juga TPBIS. Pada hari ini Bappenas melakukan konsultasi publik rancangan awal RPJPN 2025-2045 untuk memastikan bahwa upaya guna peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi nanti akan menjadi bagian penting pada 20 tahun yang akan datang. Kemudian nanti tahapannya bisa kita kawal dalam rencana pembangunan 5 tahunan,&rdquo; jelasnya.
Pustakawan Ahli Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti memaparkan urgensi untuk mereplikasi program TPBIS berdasarkan Peraturan Perpusnas No. 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain luas wilayah Indonesia, kondisi geografis Indonesia, jumlah perpustakaan di Indonesia, keterbatasan resources, peningkatan inklusi sosial, kesetaraan, dan pemberdayaan masyarakat.
&ldquo;Kenapa harus direplikasi? Karena Perpusnas tidak sanggup melakukannya sendiri, sehingga harus melakukannya bersama. Dengan demikian semua lapisan masyarakat termasuk kelompok yang rentan atau pinggiran dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan baik,&rdquo; ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Nani Suryani melaporkan Perpusnas telah memberikan dukungan bantuan program TPBIS ke 34 provinsi, 296 kabupaten/kota dan 1696 desa/kelurahan. Sampai dengan Februari 2023, TPBIS telah direplikasi di 1.205 desa/kelurahan di 26 provinsi dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain.
 Reporter: Basma Sartika

Perlu Kolaborasi untuk TPBIS Terintegrasi dan Holistik

Makassar, Sulsel&mdash;Seiring perkembangan jaman dan teknologi informasi (TI), ilmu dan informasi tidak lagi tersimpan dalam bentuk karya cetak dan karya rekam (KCKR).&nbsp;E-book, e-magazine,&nbsp;dan&nbsp;e-paperyang banyak bermunculan saat ini tidak tertera secara eksplisit dalam UU Deposit Nomor 4 Tahun 1990, sehingga banyak pelaku KCKR yang tidak menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi. Alasan ini yang menjadi dasar Perpusnas dan Komisi X DPR-RI memandang perlu untuk mengganti UU tersebut menjadi RUU tentang serah simpan KCKR dan Karya Elektronik dengan materi perubahan yang cukup mendasar.
Usia UU yang lebih dari 25 tahun dianggap sudah tidak mampu menjawab kemajuan peradaban teknologi informasi. Permasalahan yang acap ditemui, yakni (1) kurangnya kesadaran pelaku serah simpan KCKR untuk menyerahkan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi, (2) regulasi mengenai serah simpan belum mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, seperti&nbsp;e-book, e-journal, e-newspaper, dan lainnya, (3) belum mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang berasal dari luar negara Indonesia yang melakukan penelitian di dalam negeri untuk wajib menyerahkan KCKR yang dihasilkan tentang segala jenis informasi terkait daerah tertentu di Indonesia, (4) penerapan sanksi dalam UU ini juga belum efektif sehingga perlu dipertimbangkan alternatif sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi yang tidak mematuhi, (5) perlu pengaturan mengenai kordinasi antara Perpusnas dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai kewajiban serah simpan KCKR, dan (6) substansi dan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan per-UU yang baru, seperti UU Perpustakaan, UU Sistem Perbukuan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga tersusun pengaturan yang komphrehensif.
&ldquo;Selama kurun waktu 25 tahun pelaksanaan KCKR belum bisa maksimal sehingga perlu ada kajian dari sisi substansi dan implementasi tentang KCKR,&rdquo; terang Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Sutan Adil Hendra di hadapan ratusan peserta workshop UU Serah Simpan KCKR di Makassar, Selasa, (21/11).
RUU Serah Simpan KCKR dan Karya Elektronik memuat tujuh Bab dan 42 Pasal. Titik berat RUU tersebut mengatur mengenai bidang informasi, dokumentasi, proteksi dan kesejahteraan. Kesemuanya menunjang penelitian dan pengembangan Iptek,&nbsp;urai Sutan yang sekaligus sebagai Ketua Tim Panja RUU.
Informasi yang dimaksud dalam RUU agar terciptanya penyelenggaraan penyebaran informasi dan pengetahuan yang merata ke seluruh Indonesia yang menunjang pembangunan Pendidikan, penelitian, serta pengembangan Iptek. Dokumentasi dimaksudkan sebagai sarana penyimpanan dokumen karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik yang bersejarah.
Proteksi dalam RUU ini diartikan sebagai cita-cita untuk mewujudkan koleksi nasional, menyelamatkan KCKR dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia. Dan kesejahteraan dimaksudkan agar segala bentuk KCKR dan karya elektronik bisa menjadi sarana promosi bagi penerbit, produser rekaman, maupun film.
Workshop UU Serah Simpan KCKR dimaksudkan untuk mendengar berbagai masukan dari masyarakat sebelum nantinya dijadikan Undang-undang yang baru. Workshop diselenggarakan serentak di tiga kota, yakni Palembang, Surabaya, dan Makassar. Wokrshop melibatkan seluruh kepala perpustakaan di Kabupaten/Kota, para penerbit, pengusaha rekaman dan film, para pegiat perpustakaan dan informasi, akademisi, pustakawan, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia (ASIRI), dan Serikat Perusahaan Pers (SPS).
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Bunda Literasi dan Perguruan Tinggi Berperan Besar dalam Mencerdaskan Anak Bangsa

Lantik 4 Pejabat Tinggi Madya, Kepala Perpusnas : Setiap Kinerja Harus Dipertanggungjawabkan

Banyak Prestasi, Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpusnas

Perpusnas dan Kemenparekraf Jalin Kerja sama, Jadikan Perpusnas Destinasi Wisata

Perlu Kolaborasi untuk TPBIS Terintegrasi dan Holistik

Workshop UU KCKR : Karya Elektronik Akan Masuk Dalam RUU Serah Simpan Terbaru