Jakarta - Ungkapan â€œLife begins at fortyâ€ atau hidup dimulai dari usia ke-40 membuat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) merefleksikan diri tentang apa saja yang sudah terjadi selama 41 tahun berdiri. Sepenggal kutipan dari Marcus Garvey â€“ â€œA people without the knowledge of their past history, origin dan culture is like a tree withour rootsâ€ mampu menjadi pengingat akan betapa pentingnya mengetahui dan mempelajari sejarah. Bahwa dari sejarah tersebut, sudut pandang kita akan menjadi lebih luas karena berusaha memahami bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi, apa penyebabnya sehingga kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi setelahnya. Bagaimana pun semua yang tejadi di masa lalu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa kini dan apa yang dilakukan di masa ini akan mampu mempengaruhi hidup kita di masa depan, seperti layaknya mata rantai yang saling tersambung satu dengan yang lainnya.
Masih dalam rangkaian perayaan hari jadi Perpusnas ke-41, Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas menggelar talkshow bertema â€œCerita Tak Terungkap di Kepustakawanan Indonesiaâ€ pada Selasa (18/5/2021) secara hybrid. Dalam sambutannya Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh kepustakawanan adalah ilmu pengetahuan dan praktek dalam penyelenggaraan perpustakaan. Kepustakawanan Indonesia telah berkembang dengan terus mengikuti perkembangan serta tuntutan zaman.
â€œKehadiran perpustakaan di Indonesia dapat dikukuhkan dengan adanya payung hukum di bidang perpustakaan yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007,â€ ucapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan upaya yang dilakukan dalam mengukuhkan aturan tersebut pun tidak mudah. Menurut buku yang ditulis oleh salah satu narasumber yakni Blasius Sudarsono dengan judul â€œAntologi Kepustakawanan Indonesiaâ€ disebutkan bahwa upaya pembentukan Undang-Undang Perpustakaan telah dimulai sejak akhir dasa warsa 1980-an dan mengalami berbagai permasalahan serta tantangan dalam perumusannya. Namun, dengan adanya pertemuan yang intensif dengan Komisi X DPR RI pada akhirnya Rancangan Undang-Undang tersebut mampu dihasilkan.
â€œCita-cita bangsa ini seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud diantaranya dengan kehadiran perpustakaan sebagai salah satu lembaga pendidikan,â€ ungkap Syarif Bando.
Sejatinya keberadaan Perpusnas tentu saja tidak bisa lepas dari kontribusi banyak tokoh yang mempelopori pembentukannya. Dunningham merupakan salah satu dari tokoh tersebut, dia mengusulkan pembentukan sistem nasional perpustakaan pada tahun 1953 yang berdasar pada hasil kajiannya ke perpustakaan di Indonesia. Selain itu, ada juga tokoh dalam negeri yang memiliki kontribusi besar yaitu Mastini Hardjoprakoso yang pada tahun 1971 membuat makalah berjudul â€œThe need of National Library for Indonesiaâ€. Dalam makalah itu dia memaparkan betapa pentingnya kehadiran Perpusnas di Indonesia.
Satu hal yang pasti, motor penggerak yang tidak boleh ditinggalkan dari penyelenggaraan suatu perpustakaan adalah profesi pustakawan. Syarat agar suatu profesi diakui yakni dengan adanya organisasi profesi. Organisasi profesi pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan dalam Kongres Pustakawan Indonesia di Ciawi, Bogor pada tanggal 5-7 Juli 1973.
Selain Blasius Sudarsono, ada dua narasumber lainnya yang dihadirkan secara langsung di Ruang Teater Lt. 2, Gedung Layanan Perpusnas Medan Merdeka Selatan, yaitu Sri Sularsih dan Tisyo Haryono. Mereka secara tidak langsung dapat disebut sebagai saksi sekaligus pelaku dalam perjalanan kepustakawan Indonesia. Dengan demikian diharapkan para pustakawan, tenaga perpustakaan dan seluruh stakeholder di bidang perpustakaan dapat lebih memahami akar dari kepustakawanan di Indonesia sehingga mampu lebih baik dalam merumuskan visi kepustakawanan Indonesia ke depannya.
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian Â Â Â Â Â Â Â Â

Mengulas Sejarah Kepustakawanan Indonesia di Perpusnas

Salemba, Jakarta--Hasil kegiatan tahunan menjadi penyumbang keberhasilan program penilaian secara keseluruhan. Siklus ini akan berlangsung terus menerus, sehingga diperlukan wadah yang akan menjadi kegiatan awal di setiap tahun anggaran, yakni Rapat Kerja Teknis (Rakernis).
Demi pemantapan kegiatan tahun anggaran 2019, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional mengadakan Rakernis pada Selasa, (15/1). Rapat yang akan berlangsung selama tiga hari juga merencanakan agenda prioritas pada 2020 berdasarkan capaian kinerja. Â Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan, meliputi pembinaan semua jenis perpustakaan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan serta tenaga fungsional pustakawan.
Stategisnya peran kedeputian 2 diungkapkan Ketua Pelaksana Rakernis Widianto.Â  â€œLebih dari separuh kinerja Perpusnas ditentukan oleh kinerja kedeputian dua,â€ ucapnya di hadapan peserta Rakernis. Meski kedeputian hanya memiliki personil tidak kurang dari 150 orang namun, kedeputian dua selalu mempunyai cara dan strategi mensiasati agar efektivitas waktu kerja selama delapan bulan bisa optimal.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando secara terang-terangan mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap perpustakaan sudah semakin tinggi. Artinya, kemampuan dan kesadaran kerja juga harus sepadan dengan ekspektasi. Disiplin waktu juga harus meningkat. â€œTren perpustakaan yang positif adalah teamwork yang harus ditunjukkan,â€ ujar Kepala Perpusnas.
Khusus di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Kepala Perpusnas mengharapkan tidak lagi berkutat pada materi seputar â€˜dapurâ€™ perpustakaan, melainkan lebih mengarah bagaimana perpustakaan menggerakkan masyarakat. â€œDiseminasi informasi harus diperkuat,â€ pesannya. Peserta diklat jangan lagi merupakan pegawai buangan, tapi seorang yang mampu menjadi agent of change (agen perubahan) di masyarakat). Sarana dan prasarana juga mesti jadi perhatian untuk diperbarui.
Arus perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu cepat mewabah di hampir seluruh sektor kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi Perpustakaan Nasional mencermati isu-isu strategis dan kebijakan nasional yang bisa dijadikan kebijakan instansi dalam penyusunan program dan kegiatan di 2019.
â€œPersepsi seluruh unit kerja juga harus sepandangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program kerja,â€ tambah Widianto yang juga Kepala Pusdiklat Perpusnas.
Rakernis diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan kedeputian 2, para kepala bidang, pustakawan, widyaiswara, dan seluruh bendahara/PPK unit kerja. Sebelum rakernis berlangsung, seluruh peserta dibekali pemahaman oleh pustakawan utama Suprianto dan Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Bambang Supri Utomo.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Rakernis Deputi II Perpusnas : Tren Positif Perpustakaan Adalah Teamwork yang Harus Ditunjukkan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Banyak daerah sekarang berlomba-loba menjadikan perpustakaan sebagai prioritas pembangunan. Sejak masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional di 2019 oleh Bappenas sebagai program percepatan pengentasan kemiskinan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial, sudah membuka mata para pemimpin daerah untuk lebih peduli dan memfokuskan pembangunan dan pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca masyarakatnya. Mereka meyakini bahwa perbaikan kesejahteraanÂ  dan ekonomi bisa dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, aktualisasi diri, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat.Â 
"Implementasi setelah perpustakaan masuk ke dalam agenda prioritas 2019 adalah dengan membangun sekitar 300 perpustakaan di 60 kabupaten di 21 provinsi. Kenapa di kabupaten, karena pemerintah melihat pertumbuhan perpustakaan di kabupaten tidak sebaik yang berada di kota," terang Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryati saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kaur, Bengkulu, dan Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang di Jakarta, Rabu, (17/10).
Dari sejumlah daerah yang telah berhasil menumbuhkan peran dan fungsi perpustakaan di masyarakat disebutkan bahwa di perpustakaan masyarakat bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan yang selama ini belum tergarap maksimal. Pendampingan yang dilakukan perpustakaan, termasuk peran pengelola perpustakaan maupun pustakawan dirasakan benar. "Mereka tidak lagi bertumpu pada rutinitas sebagai sumber ekonomi, tapi juga memaksimalkan potensi alam dan kreativitas sebagai sumber pendapatan lain."
Ketua Komisi I DPRD Kab. Kaur Deni Setiawan sependapat jika perpustakaan dikatakan sarana belajar, bereksplorasi hingga arena bermain bagi masyarakat. Pemda Kab Kaur melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahkan menginginkan setiap akhir pekan sebagai waktu yang pas bagi perpustakaan mendekatkan dirinya ke masyarakat. Namun, Deni menyoroti di tengah cukup luasnnya wilayah Kab. Kaur yang mencapai 73 kilometer persegi, armada perpustakaan keliling (mobil) masih amat kurang karena baru memiliki satu unit.Â  "Kami meminta Perpusnas mengalokasikan mobil perpustakaan kelilingnya untuk Kab. Kaur," pinta Deni. Di samping itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana cara mengelola perpustakaan desa melalui alokasi dana desa.Â 
Sedangkan, Pansus Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Tangerang mengakui pihaknya sedang menggodok peraturan daerah terkait hal itu. Oleh karenanya, pihaknya memerlukan banyak materi sebagai pengayaan dalam penyusunan Raperda tersebut. "Payung hukum ini yang nantinya akan mengatur semua jenis perpustakaan yang ada di Kota Tangerang termasuk sumber daya manusianya (pengelola)," imbuh Ketua Pansus Amarno. Sisanya, Amarno mengatakan hal senada seperti yang diinginkan oleh Kab. Kaur, yakni alokasi bantuan seperti koleksi, ataupun mobil perpustakaan keliling.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â

Kab. Kaur dan Kota Tangerang Inginkan Alokasi Bantuan Koleksi dan Armada Perpustakaan Keliling

Surabaya - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meraih Anugerah Meritokrasi Tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kategori baik di tingkat Kementerian/Lembaga.
Perpusnas meraih 258 poin dalam penilaian KASN terkait penerapan sistem merit di tahun 2021. Sebelumnya, di tahun 2020 Perpusnas masuk dalam kategori kurang dengan 211,5 poin.
Anugerah meritokrasi merupakan bentuk apresiasi tinggi yang diberikan oleh KASN, terhadap instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung penghargaan tersebut dengan disaksikan Ketua KASN Agus Pramusinto dan Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, ASN di Indonesia menjalankan tiga fungsi penting, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketiga fungsi penting ini dapat terlaksana dengan baik salah satunya melalui penerapan meritokrasi pada manajemen ASN yang berbasis pada transparansi dan objektivitas serta mengedepankan kompetensi kinerja individu.
"Sistem merit ini harus dijalankan secara konsisten untuk mengakselerasi tercapainya transformasi ASN Indonesia yang merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai reformasi birokrasi," ungkap Wapres pada acara Anugerah Meritokrasi KASN 2021 yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (7/12/2021).
Wapres menyampaikan, diperlukan langkah strategis dalam akselerasi dan pengoptimalan penerapan sistem merit. Diantaranya, mengembangkan dan memperkuat implementasi manajemen talenta SDM aparatur, tingkatkan agility atau kelincahan dan kemampuan adaptif SDM dan organisasi untuk menghadapi tangtangan dan dinamika perubahan di tingkat nasoinal maupun global.
Serta mengintensifkan peran aktif kepemimpinan kepala daerah dalam mendukung meritokrasi daerah.
"Saya menghimbau kementerian/lembaga yang belum optimal melaksanakan sistem merit, untuk melakukan terobosan melakukan meritokrasi. Mengajak ASN mengerahkan profesionalitas dan tekad dalam mewujudkan ASN berkelas dunia," imbaunya.
Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, KASN sebagai lembaga yang independen dan bebas dari intervensi politik memiliki peran pengawasan untuk memastikan diterapkannya sistem merit, sehingga dapat terwujud birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.
"Melalui penerapan sistem merit, dapat secara adil menempatkan orang yang layak dalam jabatan tersebut, berlandaskan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi," jelasnya.
Dijelaskan, ada delapan aspek penilaian sistem merit dalam manajemen ASN. Diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi.
Sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2021, lanjut Agus, KASN telah melakukan penilaian penerapan sistem merit terhadap 347 instansi pemerintah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 instansi pemerintah telah mendapatkan kategori baik, dan 46 instansi pemerintah mendapat kategori sangat baik.
"Masih banyaknya instansi yang belum masuk kategori baik, KASN memiliki strategi untuk percepatan sistem merit. Melalui penguatan pengawasan, dengan lebih banyak instansi pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam manajemen ASN," lanjutnya.
Tahun 2021 ini, KASN menyerahkan Anugerah Meritokrasi secara luring untuk 24 instansi pemerintah yang nilai sistem meritnya berhasil naik ke kategori sangat baik, 68 instansi pertama kalinya berhasil mencapai nilai sistem meritÂ  mencapai kategori baik.
Sementara itu, penyerahan penghargaan juga dilakukan secara daring untuk lima instansi yang berhasil mempertahankan nilai sistem merit dengan kategori sangat baik di tahun 2021, 22 instansi yang nilai sistem meritnya tetap bertahan dalam kategori baik di tahun 2021.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Raih Anugerah Meritokrasi Kategori Baik

Bandar Lampung - Dunia mengalami banyak percepatan terutama di bidang teknologi. Namun, banyak yang tertinggal menghadapi tantangan teknologi diakibatkan salah satunya kurang atau malas membaca. Di Jepang, dianalogikan bukan orang yang besar yang timbangan nya lebih berat melainkan orang yang senang dengan membaca. Prinsipnya, teknologi memberikan pelbagai kemudahan termasuk dalam bidang pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di sela-sela penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan rektor/direktur 35 perguruan tinggi negeri dan swasta pada kegiatan Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia V pada Kamis (3/10/2019) di Bandar Lampung, Lampung.
"Apakah silabus sudah diubah. Sekarang jangan bicara sekedar ijazah. Tapi bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era industri 4.0," imbuh Syarif Bando.
Sekadar informasi bahwa hegemoni dunia saat ini dikontrol oleh negara adidaya Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. â€œDosen harus mampu mengantarkan mahasiswa kepada pekerjaan fisik dan kreatif. Jangan terpaku pada bidang pekerjaan yang nantinya akan hilang 5-10 tahun mendatang. Dan mahasiswa jangan menganggap mulia dengan gelar sarjana," tambah Syarif Bando.
MoU dengan 35 PTN/PTS
Dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0. Ciri khas dari era ini adalah mengedepankan smart technology yang melahirkan smart society. Smart society dipahami sebagai aktivitas masyarakat yang aktif menggunakan informasi, komunikasi dan teknologi dalam menunjang pekerjaan, termasuk aktivitas ekonominya.
Perpusnas mencatat hingga saat ini dari 4.644 perguruan tinggi di Indonesia, di mana sebanyak 382 merupakan perguruan tinggi negeri (PTN), dan 4.262 adalah perguruan tinggi swasta (PTS), 222 di antaranya sudah memperoleh akreditasi. "Penandatanganan MoU merupakan jawaban atas perkembangan di era industri 4.0," tutur Syarif Bando.
Sesuai pasal 24 Undang-undang Nomor 43 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan (SNP), baik dari jumlah koleksi (judul/eksemplar) untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat selain untuk mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Namun, dari jumlah 4.644 perguruan tinggi, baru 200 PTN/PTS yang sudah melakukan MoU dengan Perpusnas. Dari jumlah tersebut baru 135 perguruan tinggi yang telah tergabung dalam portal Indonesia OneSearch (IOS) milik Perpusnas.
Ruang lingkup MoU menyasar, antara lain pengembangan SDM bidang perpustakaan; pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan; pengembangan TIK di bidang perpustakaan dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital (IOS, iPusnas); pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan; pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama; penghimpunan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam (KCKR); danÂ  pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.
Semiloka Nasional Kepustakawanan Indonesia diselenggarakan berkat kerja sama, antara Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISPII), dan Perpustakaan Universitas Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Smart Society di seluruh Indonesia melalui peran strategis pustakawan dan perpustakaan sebagai motor penggeraknya.
Reporter &amp; Fotografer: Hartoyo Darmawan

Kepala Perpusnas: Jangan Sekadar Ijazah Tapi Ciptakan SDM Berdaya Saing

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan merupakan investasi untuk membangun masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Karena dengan memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan, seluruh elemen masyarakat bisa melakukan kegiatan untuk membangun kemandirian ekonomi. Hal ini disampaikan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud saat bertemu dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.
Pertemuan tersebut dilakukan di Gedung Layanan Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/4). Hadir mendampingi Kepala Perpusnas yaitu Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Minat Baca Deni Kurniadi, Pustakawan Madya Renus Siboro.
Sejak awal menjabat, Dirwan mengakui minat baca di kabupatennya masih rendah. Karenanya, dia ingin melakukan perubahan untuk meningkatkan minat baca dan kunjungan ke perpustakaan. Dia mengimbau seluruh jajaran di pemerintahan untuk membangun perpustakaan. Dia berharap, generasi muda gemar membaca dan mengunjungi perpustakaan, sehingga semakin cerdas dan siap berkompetisi secara global.
â€œSetiap saya masuk ke desa, saya instruksikan kepada kepala desa harus ada perpustakaan. Begitu juga di kecamatan, organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit, polres, kodim, semuanya, saya instruksikan harus ada ruang perpustakaan. Dan saya instruksikan kepada kades, untuk menggiring orang datang ke perpustakaan, agar memberikan kopi dan teh untuk pengunjung. Syukur semua kades itu patuh. Saya yakin ini investasi,â€ jelasnya kepada Muhammad Syarif.
Saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tengah membangun gedung perpustakaan dengan dua lantai. Sebelumnya, Dirwan berencana membangun gedung perpustakaan dengan empat lantai. â€œSaya panggil anggota DPRD, saya bilang akan bangun gedung perpustakaan empat lantai menggunakan lift. Gedung bupati saja tiga lantai, pakai tangga. Tapi anggaran susah. Lalu dibuat jadi dua lantai. Syukur dapat dukungan,â€ jelasnya.
Muhammad Syarif mengapresiasi kepedulian Dirwan terhadap perpustakaan. Menurutnya, majunya sebuah perpustakaan tergantung dari kebijakan kepala daerah. Karena perpustakaan yang representatif akan berkontribusi secara tidak langsung kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) manusia Indonesia.
â€œKalau dari segi pengetahuan universal yang diajarkan di sekolah, Indonesia paling pintar. Tapi yang jadi masalah adalah 83 juta orang yang tidak bisa lagi sekolah, dan kalau tidak ditangani, akan terus berkontribusi pada rendahnya IPM. Kenapa IPM kita terus turun? Karena itu dikontribusi dari kemampuan individual, di mana 53 juta peserta didik sudah meningkat, tapi yang 83 juta jiwa semakin turun. Kenapa yang 83 juta jiwa turun? Karena semakin banyak orang pintar, orang asing berdatangan, mereka semakin tereliminir. Dan ini bisa ditangani perpustakaan, melalui koleksi buku mengenai potensi lokal. Sehingga yang 83 juta orang itu bisa memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan,â€ jelasnya.
Muhammad Syarif meminta Dirwan agar memberikan ruang untuk menerbitkan buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Buku-buku dengan ilmu terapan bisa dimanfaatkan agar masyarakat tergerak untuk melakukan usaha. â€œKita jangan pernah mengharapkan sumber daya alam sebagai modal, tapi harusnya sumber daya manusia,â€ pungkasnya.
Dirwan Mahmud memiliki kepedulian tinggi pada minat baca dan perpustakaan. Pada Februari 2017, Bengkulu Selatan mencatat rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai pembaca massal terbanyak. Kegiatan Gerakan Bengkulu Selatan Membaca tersebut berhasil memecahkan rekor Muri karena menghimpun sebanyak 131 ribu orang dalam waktu bersamaan.
Reportase: Hanna Meinita
Â

Bupati Bengkulu Selatan: Perpustakaan adalah Investasi

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional menetapkan Yulistra Ivo Azhari sebagai Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Tengah periode 2020-2021. Pengukuhan dilakukan secara virtual oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mewakili ketidakhadiran Kepala Perpusnas pada Selasa, (15/9). Bunda Literasi dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/460/2020. Tugas berat diemban Bunda Literasi untuk dapat menumbuhkembangkan serta kegemaran membaca masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah serta membangun kepedulian terhadap perpustakaan.
Dalam sambutannya, Deputi II Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia belum melakukan kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan hidup. Artinya, selain promosi yang massif, juga diperlukan terobosan program yang terstruktur, tepat sasaran, dan berkesinambungan agar masyarakat punya kebudayaan membaca.Â 
"Di harapkan keberadaan Bunda Literasi bisa menginspirasi, mendorong tumbuhkembang kegemaran membaca serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Tengah," tuturnya.
Perpusnas,Â  tambah Deni, mengetahui jika saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang gencar-gencarnya melakukan aktivitas membaca dan literasi, salah satunya melalui pencanangan Gerakan Kalimantan Tengah Membaca.Â 
Sejalan dengan yang sudah dicanangkan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Fahrizal Fitri mengatakan gerakan membaca semoga tidak sekedar menjadi ajang seremonial saja, namun bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat.
"Kami mengajak seluruh pihak, baik elemen pemda, sektor swasta, bunda literasi dan juga duta baca untuk sama-sama membangun SDM yang unggul di Kalimantan Tengah. Keluarga sebagai satuan terkecil dari masyarakat agar menyediakan waktu khusus untuk membaca bersama minimal satu jam dalam sehari," terangnya.
Pada kesempatan yang sama turut dilakukan penasbihan kepada Glory Kriswantara sebagai Duta Baca Daerah dan Novi Silvia sebagai Duta Baca Anak/Remaja Provinsi Kalteng 2020.
Reporter : Wara Merdeka

Berita

Ivo Azhari Dikukuhkan sebagai Bunda Literasi