Merdeka Selatan, Jakarta- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) jangan hanya dilihat sebagai sebuah tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan pemanfaatan teknologi atau pembangunan aplikasi. Hal ini disampaikan oleh Cahyono Tri Birowo, ST., MTI. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB pada pembukaan Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Perpustakaan Nasional RI, Senin (18/10).
Cahyono mengatakan bahwa inti dari Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah bagaimana instansi bisa align untuk mencapai target pembangunan nasional. â€œKarena sebetulnya SPBE itu bukan bukan (hanya) bagaimana instansi membangun aplikasi atau sistem informasinya,â€ katanya. â€œSPBE itu mungkin hanya 50 persen teknologi, dan 50 persenÂ nya lagi adalah non teknis seperti layanan dan proses bisnis yang terintegrasi,â€ tambah Cahyono.
Ia mengatakan bahwa sudah saatnya untuk Indonesia tidak terdistraksi dan membuang banyak energi untuk membangun SPBE yang sifatnya tumpang tindih. Ia menekankan sinergi antar sektor pemerintahan dalam mencapai target yang diinginkan. â€œPerpustakaan Nasional yang berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga harus siap (dalam) melakukan elaborasi dengan instansi lain,â€œ ujarnya.
Elaborasi antar instansi merupakan wujud dari keterpaduan layanan SPBE secara nasional. Arsitektur SPBE dibangun untuk memberikan panduan pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
Integrasi Sistem Pemerintahan lintas kementerian, lembaga, dan daerah kemudian akan menghasilkan smart government yang praktik pemerintahannya bersifat dinamis. Pada titik ini diharapkan terjadi optimalisasi SPBE dalam koordinasi siklus Planning, Do, Action, dan Act pada isu tematik lintas sektor. â€œ Untuk bisa mencapai ke sana maka kita sudah mulai mengarah pada pola pemerintahan yang sifatnya agile.Â  pola pemerintahan yang sudah melepaskan struktur kelembagaan yang mengikatâ€, ucap Cahyono.
Guna mencapai hal tersebut, diperlukan strategi bertingkat mulai pada level makro, meso, dan mikro. Strategi pada level makro yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan menunjang antar sektor kemudian harus diturunkan di level meso, dan mikro. â€œMaka pelaksanaan di kebijakan meso adalah memastikan tata kelola pemerintahan sudah berbasis konteks isu dan tematik,â€ kata Cahyono. Pola tematik level meso tersebut kemudian harus diturunkan ke level mikro dengan melakukan penguatan koordinasi inter-organisasi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam siklus penuh sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan lintas sektor.
Tujuan tematik seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan daya saing ekonomi adalah hal yang harus didefinisikan. â€œSetelah itu bisa kita definisikan, maka perlu melakukan harmonisasi dan penyederhanaan proses bisnis dengan pola tematik tersebut yang kemudian akan dijadikan arsitektur SPBE,â€ katanya.
Bimtek Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Perpustakaan Nasional RI akan dilakukan selama 5 hari. Peserta adalah pegawai Pusat Data dan Informasi dan perwakilan dari unit kerja lainnya di lingkungan Perpustakaan Nasional. Diharapkan setelah Bimtek ini, peserta dapat menyusun arsitektur SPBE instansi yang selaras dengan kerangka SPBE Nasional.
Reportase: Radhitya Purnama

SPBE Tidak Hanya tentang Teknologi dan Aplikasi

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh evaluator pada proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021. Proses wawancara adalah tahapan di mana evaluator dapat bertanya atau melakukan klarifikasi terkait jawaban, penjelasan, dan bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Perpusnas pada tahapan evaluasi mandiri. Evaluator pada tahapan wawancara ini dipimpin oleh Yunus Abdul Halim dari Universitas Airlangga.
Yunus menjelaskan bahwa tahapan wawancara ini hanya membahas indikator yang memiliki perbedaan persepsi antara evaluator dan instansi.Terdapat setidaknya 14 indikator dari total 47 Indikator yang perlu diklarifikasi. Indikator itu muncul dari semua domain, yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.
Evaluasi SPBE ini sendiri merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Perpusnas untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE. Tiga unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut adalah unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Perpusnas juga dapat memilih tiga layanan unggulan yang dinilai oleh evaluator. Tiga layanan unggulan yang diajukan Perpusnas adalah iPusnas, Indonesia OneSearch, dan e-Resources. Yunus melihat bahwa pada sisi layanan pemerintah yang dihasilkan Perpusnas memiliki kualitas yang baik dan juga dikenal masyarakat."Karena kalau layanan publik sudah bagus di Perpusnas, ada iPusnas, IOS, dan inlis. Yang e-Resources ini saya baru tahu," ucap Yunus.
Ketua Tim evaluasi SPBE Perpusnas, Taufiq A Gani Â mengatakan bahwa pelaksanaan evaluasi ini akan ditindak lanjuti dengan terobosan yang dapat meningkatkan kualitas SPBE Perpusnas. Terobosan yang akan dilaksanakan di antaranya adalah pemanfaatan infrastruktur Â Pusat Data Nasional (PDN) yang ada di kementerian Komunikasi dan Informatika. Kapasitas server yang besar dari PDN akan dimanfaatkan untuk iPusnas. "Secara prinsip mereka sudah setuju kita memanfaatkannya, iPusnas itu sangat luar biasa jadi kami butuh backup redudan server," ucap Taufik Gani.
Taufiq menambahkan bahwa Langkah-langkah pengembangan SPBE Perpusnas ke depannya akan mengutamakan kolaborasi agar menghasilkan layanan publik yang berkualitas dengan pembiayaan dan pelaksanaan yang efektif dan efesien.
Pasca proses wawancara ini, Perpusnas diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban evaluasi dan dokumen pendukungnya maksimal lima hari. Selanjutnya, penilaian akhir akan ditentukan oleh KemenPAN-RB dan Tim Koordinasi Nasional SPBE.
Reportase: Radhitya Purnama

Perpusnas Jalani Tahapan Wawancara SPBE

&ldquo;Tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap bahagia.&rdquo;
 
Pernyataan tersebut diucapkan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia saat melakukan sambutan sekaligus membuka acara Pembekalan Pegawai Menjelang Batas Usia Pensiun di Lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan di Hotel Gumilang Regency, Kota Bandung pada Rabu (31/7/2024).
 
Sestama Joko menyatakan bahwa Pembekalan tersebut bertujuan agar pegawai Perpusnas yang masuk masa pensiun akan tetap produktif dan semangat untuk berbakti kepada masyarakat dan keluarga. Ia menambahkan bahwa persiapan pensiun sebaiknya dilakukan dari jauh hari sehingga pegawai dapat mengakhiri masa kerja dengan perasaan gembira.
 
Sestama Joko juga menyebutkan ada beberapa hal yang patut dicermati oleh pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
 
Yang pertama adalah keyakinan menjadi kunci dalam menghadapi masa pensiun bahwa apapun yang telah dilakukan adalah yang terbaik, sehingga pegawai dapat memasuki masa pensiun tanpa adanya beban pikiran.
 
Selanjutnya ia menambahkan bahwa kebahagiaan layak untuk terus diperjuangkan terutama keluarga, &ldquo;masa pensiun menjadi salah satu kesempatan untuk menjaga kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga,&rdquo; ucap Joko Santoso. 
 
Terakhir adalah untuk tetap produktif dalam memanfaatkan waktu di masa pensiun, dalam artian tetap memberikan kontribusi kepada orang lain. Ia menganalogikan produktifitas tersebut dengan Human Library, yaitu sebagai manusia yang hendaknya menjadi pendengar yang baik, memberi nasehat terhadap hal yang diperlukan, serta memastikan informasi yang diketahui menjadi relevan bagi siapa saja.
 
Reporter &amp; Dokumentasi : Andri Tri

Siap Produktif Sukses dan Bahagia di Masa Pensiun

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menerima secara langsung kunjungan Asisten Deputi Literasi Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK, Molly Prabawaty. Kunjungan yang menghadirkan perwakilan kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah ini membahas mengenai pembangunan perpustakaan desa.
Moly Prabawaty mengatakan, kunjungannya ke Perpusnas untuk menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan desa, salah satunya perpustakaan desa.
"Kami sangat berharap desa di seluruh Indonesia akan punya perpustakaan desa dan tentunya dengan adanya perpustakaan ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat," ungkapnya, Kamis (16/06/2022).
Sebelumnya, lanjut Moly, telah melakukan kunjungan dinas pada 6-7 Juni ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bertemu dengan pegiat literasi dan Dinas Perpustakaan Provinsi NTB, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah.
Selain itu, pihaknya juga berkunjung ke Desa Semparu untuk melihat perpustakaan desa. Perpustakaan desa di Semparu ini sangat baik dan ada motor roda tiga yang dimodifikasi untuk perpustakaan keliling.
"Pengelolaannya sudah sangat baik, hanya saja masih minim di sarana dan prasarana, baik gedung perpustakaan maupun koleksinya. Maka kami harap Perpusnas dapat membantu perpustakaan ini agar memiliki gedung yang nyaman dan memadai," ungkapnya.
Camat Kopang Lalu Halik menambahkan, keberadaan perpustakaan menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Mengingat kecenderungan minat baca yang masih rendah dan literasi masih kurang.
"Terlebih akan disahkannya Perda perpustakaan di Lombok Tengah, tentunya perpustakaan menjadi barometer," ungkapnya.
Kepala Desa Semparu, Lalu Ratmaji Hijrat menceritakan, setelah menjadi kepala desa dirinya memindahkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang didirikannya menjadi perpustakaan desa. Saat ini perpustakaan desa tersebut telah memiliki tenaga perpustakaan, fasilitas dan koleksi.
Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perpustakaan desa, namun tidak menyurutkan semangat Lalu Ratmiji. "Saya memang sudah suka perpustakaan dari dulu. Dengan pembangunan perpustakaan ini sudah disetujui, kami tidak kesulitan anggaran karena seluruh OPD sudah setuju," lanjutnya.
Namun, Lalu Ratmiji mengungkapnya, perpustakaan Semparu masih kurang koleksi bahan bacaannya. Selain itu, sarana lainnya seperti rak dan komputer masih minim.
Sedangkan, Kepala Desa Lendang Are, Ayunan mengatakan, perpustakaan desa yang dibangun untuk membangun SDM di wilayahnya. Perpustakaan desa menggunakan gedung bekas kantor desa lama. Pihaknya juga berencana membangunan perpustakaan di objek wisata.
"Dengan adanya perpustakaan ada pembeda dengan objek wisata lainnya. Nantinya pelayanan perpustakaan ada di dua tempat ada di eks kantor desa dan objek wisata," katanya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan, Perpusnas mendukung pengembangan perpustakaan desa. Meskipun belum ada anggaran untuk pembangunan perpustakaan desa, namun Perpusnas memiliki stimulan yang dapat dimanfaatkan.
"Mengenai koleksi, Perpusnas ada program hibah buku yang dapat dihibahkan ke perpustakaan desa. Selain itu, kami mendorong pemerintah desa menulis buku yang berisi kearifan lokal. Ini bertujuan agar masyarakat jadi lebih tahu tentang daerah tersebut," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Alfy/Deni

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Desa

Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando bersama jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas RI) menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen setiap pimpinan unit kerja dalam melaksanakan tugas sesuai indikator kinerja.
Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan yang dilakukan Perpusnas. Indikator kinerja tersebut harus selaras antar tingkatan unit kerja.
Kepala Perpusnas saat memberikan arahannya pada Kamis (20/01/2022) mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Maka perlu disiapkan upaya sehingga dalam proses implementasinya bisa terealisasi dengan kinerja yang tinggi, mulai dari input, process, output, hingga outcome dan impact.
â€œPerjanjian kinerja adalah wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. Kita adalah penerima amanat dari rakyat melalui negara. Maka dedikasi kita kepada rakyat harus dipupuk setinggi-tingginya,â€ imbaunya.
Menurut Syarif Bando, Â sudah bisa dibuktikan bahwa Â ASN di Perpusnas berkinerja. Namun dirinya menegaskan bahwa tugas sebagai pejabat negara adalah sebagai quality control agar organisasi berjalan ke arah tujuan yang benar dan cepat.
â€œJadi ada harus komando dari pimpinan. Agar kesatuan energi kita bisa mempercepat tercapainya tujuan. Karena itu perlu modal kemampuan teknis dan lapangan dan mendengar untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah menuju arah pencapaian,â€ tuturnya.
Lebih lanjut Syarif Bando menyampaikan perlu komitmen yang kuat, bukan sekedar kumpulan janji kinerja yang ditandatangani. Tapi harus menjadi awal sebuah kerja yang tuntas dan ikhlas, yang betul-betul menjadi ketetapan hati, dan benar-benar direalisasikan dengan baik di tahun anggaran 2022.
Indikator kinerja juga memerlukan evaluasi dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Selain itu, pelaporan kinerja dilakukan dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi amanat, juga upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Perpusnas untuk meningkatkan kinerjanya.
Pada Tahun 2021 masih ada target kinerja yang belum tercapai. Namun Syarif Bando berharap bahwa pada tahun 2022 pelaksanaannya akan semakin baik. Dengan begitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi semakin optimal.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Prakas Agrestian

Kepala Perpusnas: Perjanjian Kinerja Bentuk Komitmen Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Salemba, Jakartaâ€”Pegawai Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong agar melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui aplikasi MySAPK. Pembaharuan data mesti dilakukan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti menyatakan pengisian data secara mandiri ini merupakan tugas setiap pegawai, bukan hanya unit yang mengurusi kepegawaian. Pengisian data terbaru mengenai pribadi pegawai harus dilakukan melalui MySAPK. Apalagi, pemutakhiran data mandiri merupakan tahapan dari pembangunan Satu Data ASN.
â€œIni tertuang dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, akan terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara. Kita harus mendukung terciptanya Satu Data Aparatur Sipil Negara, kita juga harus satu data ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional,â€ jelasnya dalam sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri melalui MySAPK di lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (30/6/2021).
Dia menambahkan pemutakhiran data mandiri akan mempersingkat proses birokrasi urusan kepegawaian lebih cepat dan mudah. Mulai dari kepengurusan naik pangkat hingga pensiun, prosesnya akan lebih mudah. â€œBanyak birokrasi yang terpotong nanti di dalamnya, jadinya akan lebih mempersingkat dan mudah-mudahan dengan layanan ini semuanya akan lebih lancar dan lebih baik lagi,â€ ungkapnya.
Dia menegaskan, partisipasi aktif pegawai sangat dibutuhkan agar pemutakhiran data mandiri, khususnya Satu Data ASN, bisa berjalan sukses. Para pegawai didorong agar mengisi data sebagai kewajiban menjadi ASN, untuk ikut melakukan pemutakhiran data.
Sementara itu Subkoordinator Analis Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Elin Cahyaningsih menyatakan pemutakhiran data mandiri merupakan kebijakan yang bertujuan memperoleh data ASN yang akurat, terkini, dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data ASN. Dalam pengisian data, yang wajib melakukan adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pejabat pimpinan tinggi (PPT) non-ASN. Dia menambahkan, aplikasi pendukung pemutakhiran data mandiri adalah MySAPK. Pengisian mesti dilakukan hingga Oktober 2021.
â€œIni adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk ASN yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database ASN nasional untuk informasi profil ASN,â€ jelasnya.
Dia menambahkan, ada perbedaan jenis data yang dimutakhirkan antara PNS dengan PPPK dan PPT Non-ASN. Untuk data yang dimutakhirkan oleh PNS adalah data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat, riwayat SKP selama dua tahun terakhir, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, riwayat cuti di luar tanggungan negara, riwayat CPNS/PNS, dan riwayat organisasi.
â€œUntuk PPPK dan PPT Non-ASN, data yang mesti dimutakhirkan adalah data personal, riwayat diklat atau kursus, riwayat penghargaan atau tanda jasa, riwayat keluarga, dan riwayat organisasi,â€ urainya. Nantinya, Satu Data ASN akan menyediakan data manajemen ASN seperti perencanaan, perekrutan, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan reward, promosi, rotasi dan karier hingga purnabakti.
Reporter: Hanna Meinita
Â

Pegawai Perpusnas Didorong Memutakhirkan Data secara Mandiri

Surakarta, 27 Juni 2024 &ndash; Kegiatan Koordinasi dan Advokasi dengan Mitra Jejaring Indonesia One Search (IOS) yang diselenggarakan di Hotel Novotel Solo pada 25 hingga 27 Juni 2024, berlangsung sukses. Acara ini menghadirkan berbagai pemateri dan praktisi untuk membahas pentingnya bergabung dalam jejaring perpustakaan nasional.
Dalam acara tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memaparkan kebijakan terkait jejaring perpustakaan digital nasional. Bapak Arif Handoko, S.Sos., MH., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta, turut menyampaikan materi mengenai kebijakan dan dukungan lokal terhadap jejaring perpustakaan digital.
Dwi Fajar Saputra, S.Sos., M.M., membagikan materi tentang cara mengaktifkan protokol OAI-PMH pada berbagai aplikasi repositori seperti Slims, Eprints, OJS, dan Dspace. Di sisi lain, Reiza Metsya Putra, S.T., bersama Faizal Ardyanto, S.Kom., Pranata Komputer Pusdatin Perpusnas, menjelaskan cara mengaktifkan protokol OAI-PMH pada aplikasi repositori InlisLite.
Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan, konsep, dan praktik terkait pentingnya bergabung dengan jejaring perpustakaan melalui portal Indonesia One Search kepada pengelola perpustakaan di Surakarta dan sekitarnya yang belum tergabung. Diskusi juga mencakup kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi oleh perpustakaan mitra serta solusi terbaik yang dapat diterapkan.
Selain itu, kegiatan ini membuka ruang diskusi mengenai cara-cara efektif untuk mengatasi berbagai kendala dan memperluas jaringan perpustakaan dalam mendukung penyebaran informasi dan koleksi yang lebih menyeluruh di seluruh tanah air. Diharapkan, melalui kegiatan ini, perpustakaan dapat lebih mudah tergabung dan meningkatkan kontribusinya dalam menghimpun serta mendistribusikan koleksi mereka kepada masyarakat melalui portal Indonesia One Search.

Berita

Jejaring Indonesia One Search: Koordinasi dan Advokasi di Surakarta