Kuningan, Jakarta&mdash;Undang-Undang No. 43 yang mengatur tentang perpustakaan disahkan pada 2007. Dalam rentang waktu 17 tahun sejak peraturan tersebut disahkan, banyak perkembangan yang telah terjadi di dunia dan turut berdampak pada perpustakaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa poin yang perlu diperjelas, bahkan ada pula beberapa hal yang perlu ditambahkan karena masih belum terakomodir.
 
Hal ini kemudian yang melatarbelakangi inisiasi untuk merevisi peraturan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Untuk mengidentifikasi dan menginventaris hal-hal terkait revisi tersebut, Perpustakaan Nasional melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun pada Selasa (23/7/2024).
 
17 dinas perpustakaan daerah yang diundang dalam diskusi ini di antaranya, Kota Bekasi, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. 
 
Dalam diskusi ini diharapkan dinas perpustakaan daerah dapat menyampaikan pengalaman dalam mengimplementasikan undang-undang dan masukan terkait revisi undang-undang tersebut. Masukan tersebut merupakan bahan penyusunan naskah akademik yang menjadi latar belakang revisi undang-undang. Jika perubahan substansi undang-undang di atas 50%, maka undang-undang direvisi dan jika di bawah 50%, maka dibuat perubahan atas undang-undang.
 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso, menyambut baik terselenggaranya kegiatan diskusi ini. Ia mengharapkan pada diskusi selanjutnya dapat menghadirkan dinas perpustakaan tiap cluster.
 
Dalam sambutannya ia menjelaskan banyak hal yang terjadi selama kurun waktu 17 tahun sejak 2007, yang baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perpustakaan. Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait naskah kuno, perkembangan teknologi yang pesat dengan munculnya Internet of Things, Artificial Intelligence, kecakapan literasi yang kini semakin signifikan, serta pergeseran perilaku masyarakat yang semakin menyukai kehidupan yang serba digital adalah beberapa hal yang patut menjadi perhatian dan harus dipertimbangkan saat menyusun revisi undang-undang. 
 
&ldquo;Perpustakaan seharusnya seperti Janus yang memiliki dua muka, yang satu memandang masa lalu dan yang satunya lagi memandang masa depan,&rdquo; pesannya.
 
Analogi perpustakaan dan dewa Romawi kuno ini menggambarkan perpustakaan memiliki dua spektrum yang terkait masa lalu dan masa depan, karena perpustakaan menyimpan dan melestarikan khazanah budaya bangsa dari masa lampau serta perpustakaan juga harus menerapkan teknologi agar mampu menghadapi dan mengantisipasi tantangan di masa depan. 
 
Labih lanjut Joko menekankan undang-undang lain yang terkait, seperti undang-undang pemerintahan daerah dan cagar budaya karena peraturan perundang-undangan tersebut bersinggungan dengan beberapa poin dalam undang-undang tentang perpustakaan. 
 
Hadir sebagai narasumber pada diskusi ini, pengajar Departemen Ilmu Komputer IPB, Firman Ardiansyah, yang memaparkan beberapa poin yang perlu dipertegas dalam revisi undang-undang, yaitu terkait definisi karya digital/format digital yang masih belum jelas, perpustakaan digital, privasi dan keamanan data pribadi yang menjadi sorotan terutama karena kasus Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware, layanan perpustakaan yang inklusif dan adaptif, pembelajaran sepanjang hayat, dan usulan poin standar.
 
Firman kemudian mengemukakan keprihatinannya terkait perpustakaan digital, karena terdapat mindset yang salah dalam pengelolaan perpustakaan digital di perguruan tinggi dan sekolah. Banyak sekolah yang mengunggah buku tanpa mengetahui hak cipta buku tersebut sehingga harus menghadapi tuntutan hukum. Selain itu, perguruan tinggi juga belum optimal dalam hal pelestarian karya digital sehingga tidak tertutup kemungkinan kasus serupa PDN dapat terjadi di perguruan tinggi.
 
&ldquo;Pemahaman tentang perpustakaan digital, yang penting saya punya koleksi digitalnya saya tempatkan di Google drive, kemudian selesai. Hal ini sangat rawan,&rdquo; ujarnya.
 
Beberapa poin yang disampaikan dinas perpustakaan daerah mengemuka dalam diskusi ini di antaranya terkait SDM pengelola perpustakaan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, dewan perpustakaan, TBM, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah di tiap level, dan penyiangan koleksi perpustakaan.
 
Ketersediaan dan kesejahteraan SDM pengelola perpustakaan, anggaran perpustakaan sekolah merupakan poin yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena masih menjadi ganjalan di hampir semua dinas perpustakaan daerah.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
 
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ahmad Kemal Nasution
 
&nbsp;

Perpustakaan Merangkul Masa Lalu dan Masa Depan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sebagai negara yang besar, income per kapita Indonesia kalah jauh dibanding negara tetangga, Singapura. Income per kapita Indonesia baru mencapai U$ 3.800, sedangkan Singapura memperoleh U$ 88.000. Hal ini terjadi salah satunya akibat kesenjangan informasi sehingga Indonesia kalah bersaing.
â€œIndonesia adalah negara yang kaya. Namun, karena kurangnya penyajian informasi menyebabkan kita tertinggal jauh. Inilah pentingnya perpustakaan dikelola dengan baik. Jadi, penting untuk menanamkan motivasi karena potret Indonesia hari ini adalah Indonesia di 15 tahun yang akan datang. Jangan sekedar mengajarkan masa lalu karena kehidupan tidak akan pernah mundur,â€ pesan Kepala Perpusnas saat melantik 300 PNS baru di lingkungan Perpusnas pada Senin, (3/2/2020).
Sumber daya alam suatu saat akan habis. Dan akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan. â€œTidak ada yang dapat merubah nasib kecuali dirinya sendiri. Siapa Anda di hari ini adalah Anda di masa depan. Dan itu tergantung apa yang dibaca. Dengan aktif membaca, maka kita akan mampu menghasilkan energi-energi alternatif untuk dunia,â€pesan Syarif Bando.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â

Di Hadapan 300 PNS Baru Terlantik, Kepala Perpusnas : Kesenjangan Informasi Buat Daya Saing Bangsa Menurun

Salemba, Jakarta -Â Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Perpustakaan Nasional menyelenggarakan workshop peningkatan kualitas pengajar diklat kepustakawanan untuk memberikan pembekalan kepada para pengajar agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembaharuan materi pengajaran. Workshop diselenggarakan selama empat hari (24-27/9). Peserta workshop terdiri dari para pengajar di lingkungan Perpusnas dan beberapa dari kalangan perguruan tinggi.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam mencermati materi pengajaran yang disampaikan pada workshop, sudah diformulasikan sesuai dengan bidang perpustakaan. Namun materi yang ada harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan terkini. "Kita semua harus menyamakan persepsi bahwa ada tantangan yang dihadapi para pengajar untuk menciptakan ilmu baru sesuai perkembangan zaman, dimana bicara perpustakaan juga harus mampu merumuskan apa itu literasi, minat membaca, gemar membaca dan budaya membaca," terang Syarif.
Kepala Perpusnas menegaskan tidak ada keraguan bagi institusinya untuk terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk perpustakaan. Pengajar diklat kepustakawanan juga harus mengubah paradigma tentang perpustakaan sesuai kondisi kekinian. Perpustakaan tidak lagi sekedar tempat deretan buku-buku yang berdebu namun perpustakaanlah yang harus mampu menjangkau masyarakat dimanapun berada. "Tagline perpustakaan tahun 2018 adalah pustakawan bergerak dalam rangka mobilisasi ilmu pengetahuan dan tahun 2019 pustakawan berkarya untuk turut serta membangun bangsa," terangnya.
Pengajar diklat kepustakawanan juga harus memiliki wawasan kekinian dan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan melalui ilmu-ilmu terapan. "Pengajar juga perlu menguasai google cendekia yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi dan update terhadap isu terkini yang bisa dibaca melalui kolom opini pada media massa nasional," pinta Syarif.
Lebih lanjut Syarif menambahkan, pengajar atau widyaiswara harus library minded yang mumpuni pengetahuannya dan harus mampu menjawab terhadap seluruh aspek atas materi yang diajarkannya. Selain itu pengajar juga harus mampu menulis. Semakin banyak membaca akan banyak ide dan gagasan yang dapat dituangkan melalui tulisan, kemudian disampaikan kepada peserta didik. "Sesuai pepatah Cina, tidak akan muncul murid petarung yang lahir dari guru pecundang. Jadi widyaiswara itu harus pintar, tidak boleh tidak pintar," tutup Syarif pada pengarahan workshop.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Pengajar Diklat Kepustakawanan Harus Miliki Wawasan Kekinian

Jakarta â€“ Dalam rangka merancang pembangunan di Papua, pemerintah membuat perumusan langkah strategis dan kolaborasi serta percepatan pembangunan tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik kedepan untuk menajamkan strategi tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Bappenas, Himawan Ariyoga, dalam laporannya pada Konferensi Pembangunan Papua 2019 (Papua Development Summit 2019) di JW Marriot Hotel Jakarta, Selasa (17/12).
â€Acara ini merupakan momentum refleksi dan evaluasi atas perjalanan membangun tanah Papua di masa yang akan datang dalam konteks Indonesia Maju Bersama Tanah Papua,â€ ungkapnya.
Dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan dalam sambutannya bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. â€œPapua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Jika Indonesia memiliki SDM unggul maka Papua akan maju,â€ jelasnya.
Selain bertujuan untuk menyosialisasikan keberhasilan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat, penyelenggaraan konferensi ini juga dijadikan sebagai ajang pengenalan budaya Papua serta pemasaran produk Papua. 
Adapun agenda percepatan pembangunan Papua antara lain meliputi pembangunan SDM sesuai dengan potensi wilayah dan kearifan lokal, percepatan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi untuk peningkatan pelayanan, serta transformasi ekonomi yang memanfaatkan SDA.
Reporter: Dewi Kartikasari

Menkopolhukam: Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Good government tidak akan terwujud apabila tidak ada keterbukaan.
Demikian disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Syawaludin saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Urgensi Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Instansi Pemerintah, Jumat (27/9/2024).
Syawaludin mengatakan tugas pokok dan fungsi utama yang dimiliki Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sejalan dengan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Setiap warga negara memiliki hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan diri. Selain itu, pelayanan publik tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau publik tidak diberikan informasi. Sehingga, agar pelayanan publik dan partisipasi semakin baik, informasi harus disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Syawaludin menerangkan bahwa manfaat dari keterbukaan informasi publik diantaranya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang anti korupsi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik.
&ldquo;Keterbukaan informasi akan membuat masyarakat terpapar informasi lalu memahaminya. Setelah paham, mereka akan percaya dan selanjutnya berpartisipasi untuk mendukung pembangunan bangsa,&rdquo; terangnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2021 Perpusnas berhasil mendapatkan penilaian dengan kualifikasi informatif dengan nilai 93,73. 
Akan tetapi, tahun 2022 dan 2023 nilai yang diraih terus mengalami penurunan yakni 83,89 dan 80,08, sehingga hanya mampu mencapai kualifikasi menuju informatif.
Melihat kondisi tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso menegaskan UU KIP merupakan salah satu alat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki adalah mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas tinggi.
&ldquo;Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik. Oleh karena itu, Perpusnas wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik yang disediakan harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan,&rdquo; tegasnya.
Joko berharap kegiatan ini mampu memberikan insight baru agar Perpusnas mampu meningkatkan kembali nilai yang sebelumnya menurun.
Kegiatan dilanjutkan dengan praktik teknis pengisian monitoring dan evaluasi PPID tahun 2024 oleh Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirtasari.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Alfiyan Tarih Alfatih dan Ahmad Kemal Nasution

Memperoleh Informasi adalah Hak Warga Negara

Mataram, Nusa Tenggara Barat- Perpustakaan Nasional memberikan bantuan 3 Pojok Baca Digital (Pocadi) yang akan dibangun Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Perpustakaan Provinsi NTB, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Tengah tahun ini. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Kepala Perpusnas kepada Gubernur NTB, Â Zulkieflimansyah saat pelaksanaan kegiatan Webinar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Prov. NTB yang mengangkat tema â€œPenguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakatâ€, Rabu (25/8/21) di Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB.
Syarif Bando mengatakan, Perpusnas juga akan memberikan bantuan pembangunan gedung layanan perpustakaan modern di NTB senilai 15 miliar melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebagai modal daerah wisata ini menjemput tantangan di era disrupsi. Disamping itu, Perpusnas berencana menempatkan Pocadi diÂ Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika.
â€œBertahun-tahun Indonesia menikmati penghakiman dunia sebagai bangsa yang rendah budaya bacanya dan rendah indeks literasinya. Dengan kehadiran kita sebagai orang-orang di sisi hulu baik sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, kita akan menolong masyarakat ini untuk bisa keluar dari penghakiman dunia untuk kita,â€ sebutnya.
Menurut Syarif Bando, persoalan lain yang masih ada adalah terbatasnya bahan bacaan di tengah masyarakat. Â Maka, dirinya mengajak pemerintah daerah NTB untuk dapat mendorong masyarakat di wilayahnya bergerak dalam dunia literasi menuliskan tentang budaya dan kearifan lokal yang ada di sana. Hal ini sebagai bagian awal mula tersedianya bahan bacaan di tengah masyarakat.
Di lain pihak, Zulkieflimansyah mengatakan apresiasi yang luar biasa atas perhatian Perpusnas untuk Provinsi NTB. Zul berharap membangun sumber daya manusia perpustakaan di NTB menjadi lebih baik dapat segera dilakukan dengan bantuan Perpusnas. Zul ingin penjaga perpustakaan di NTB dapat diberikan status sebagai pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan.
â€œPerpustakaan ini ada ilmunya, ada caranya, ada seninya, dan kalau perpustakaan kita dihuni, dijaga, diarahkan oleh orang yang tepat tidak menjadi hambatan untuk mampu menembus segala batas di dunia saat ini.,â€ ungkapnya.
Zul berharap nantinya apabila NTB mampu dan diizinkan melakukan pelatihan pustakawan secara mandiri akan dapat mempercepat peningkatan indeks literasi masyarakatnya.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Pengukuhan Niken Saptarini Widyawati sebagai Bunda Literasi Prov. NTB tahun 2021. Niken mengatakan dukungan terhadap peningkatan indeks literasi masyarakat dalam peran sebagai Bunda Literasi akan dilakukan melalui kegiatan peningkatan literasi berbasis keluarga dengan harapan dapat meningkatkan minat baca sejak dini.
â€œKami akan lebih banyak menstimulasi minat baca untuk anak-anak yang berada pada usia dini. Ini sangat penting, karena semua upaya-upaya yang kita berikan pada anak usia dini akan terserap dengan sangat baik dalam benak anak tersebut sehingga menjadi sebuah kebiasaan, â€œ papar Niken.
Sekretaris Daerah Prov. NTB Lalu Gita Aryadi yang juga menjadi narasumber pada kegiatan ini juga mengungkapkan harapan pada perpustakaan di wilayahnya untuk bisa senantiasa merekam berbagai dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, NTB sebagai destinasi pariwisata dapat menyediakan informasi terkait kekayaan potensi, cara hidup maupun sejarahnya untuk orang-orang yang berkunjung ke sana melalui perpustakaan.
â€œItu membutuhkan komitmen dari pemerintah tentunya. Penulis kita sudah banyak tinggal tugas Dinas perpustakaan dan kearsipan daerah untuk menghimpun potensi-potensi penulis tersebut dengan sayembara dan lain sebagainya sehingga ke depan bahan-bahan bacaan di NTB merupakan sesuatu yang kaya,â€ imbuhnya.
Dari sisi regulasi, Ketua DPRD Prov. NTB, Baiq Isvie Rupaedah menegaskan dirinya siap mendukung sebesar-besarnya terkait kebijakan maupun penganggaran dalam peningkatan literasi di NTB. Bahkan menurut Baiq, saat ini Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpustakaan telah dihasilkan dan menunggu untuk dapat segera diundangkan. â€œSinergitas seluruh pemangku kebijakan di NTB sangat penting dalam rangka peningkatan indeks literasi kita,â€ pungkasnya.
Dalam rangka memperkuat sinergi, juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan pengembangan perpustakaan antara Perpusnas dengan pemerintah provinsi dan 8 perguruan tinggi di NTB, salah satunya Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)
Rektor UMMAT, Arsyad Abdul Gani mengungkapkan bukan minat baca masyarakat NTB yang menjadi masalah. â€œSekarang kami sedang melakukan penelitian di Lombok Barat dan Lombok Tengah tentang kemampuan dasar baca siswa Sekolah Dasar. Mereka mengatakan tidak punya bahan bacaan, bahkan kalau ada koran masuk desa hampir robek karena berebut untuk dibaca. Itu menunjukkan bahwa mereka minat bacanya tinggi, hanya bahan bacaan yang tidak tersedia dan ini yang harus diperhatikan,â€ tutup Arsyad.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Beri Bantuan Pocadi dan DAK Fisik Untuk NTB

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Di saat daerah lain berlomba mengajukan dana alokasi khusus (DAK), Kabupaten Pagar Alam justru hingga saat ini belum tercatat sebagai penerima DAK. Perpustakaan Nasional mengaku belum mengetahui alasan tiadanya Kab Pagar Alam dalam list daerah penerima DAK hingga 2020. Apakah dikarenakan kekuranglengkapan persyaratan atau memang belum berniat mengajukan.
Hal ini ditanyakan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca (P3MB) Perpusnas Deni Kurniadi ketika menerima kunjungan DRPD Kab. Pagar Alam yang diketuai Ketua Komisi Tohari pada Kamis, (31/10).
â€œKami ingin tahu alasannya. Tapi, sayangnya dinas perpustakaan tidak berada disini. Padahal APBN Perpusnas separuhnya untuk daerah. Ditambah lagi DAK yang nilainya mencapai ratusan miliar. Sepenuhnya untuk pengembangan perpustakaan di daerah,â€ ujar Deni Kurniadi.
Lewat DAK, pemerintah daerah bisa mengajukan aneka bantuan yang sudah disediakan dalam aplikasi KRISNA, seperti pembangunan, perluasan, renovasi gedung perpustakaan, bantuan TIK, perabot, hingga koleksi. Di tahun 2020, 30 gedung perpustakaan akan dibangun di 30 daerah. Lebih besar dari 2019.
â€œKami paham besaran alokasi untuk kegiatan perpustakaan di daerah beragam. Tergantung PAD yang diterima. Jadi, kami berharap Kabupaten Pagar Alam mulai bersiap-siap mengajukan untuk DAK 2021. Silakan isi apa saja. Manfaatkan setiap jenis bantuan yang sudah disiapkan,â€ tambah Deni. Â Â 
Â 
Reportase/Fotografer : Hartoyo Darmawan

Berita

Kab Pagar Alam Diminta Ikut Manfaatkan DAK