Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Jika ingin mengenal dunia, membacalah. Tapi, jika ingin dikenang dalam keabadian peradaban zaman, maka menulislah.
Pelaut Penerbang (Purn) Laksamana Muda, Rosihan Arsyad dan Kapten Pilot, Monica Anggreni membuktikan bahwa menulis bisa dilakukan oleh siapa saja apapun latar belakang profesinya.
Penulis buku "Menerjang Ombak Menembus Awan", Rosihan Arsyad, dalam bukunya mengisahkan kesan dan inspirasi selama menjadi orang nomor satu di Bumi Sriwijaya periode 1998-2003.&nbsp;
Sebelum menduduki posisi nomor satu di Sumatera Selatan, Rosihan Arsyad yang kelahiran Bengkulu 74 tahun silam merupakan purnawirawan di Angkatan Laut berpangkat Laksamana Muda.&nbsp;
Kecintaan Rosihan Arsyad dengan dunia kepenulisan diawali semenjak menjadi Perwira Muda. Di mulai dengan menyusun buku-buku ajar.&nbsp; Beberapa tulisan Rosihan Arsyad juga telah diterbitkan dalam bentuk publikasi.&nbsp;
Penulis Monika Anggreni layak disebut Kartini Modern. Pilot yang sudah memiliki 9.000 jam terbang kini sudah menjadi seorang Kapten Pilot, pimpinan dalam sebuah penerbangan. Monica mengakui dalam buku yang ditulisnya bahwa awalnya ia tidak bercita-cita menjadi Pilot, namun ayahnya yang bertugas di TNI AU mengharuskan dirinya keluar kuliah dari teknik sipil dan mengambil jalur penerbangan sebagai karirnya.&nbsp;
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Mariana Ginting mengatakan aktivitas membaca, berpikir, menulis, dan berkarya adalah siklus yang saling berhubungan. Buku sebagai produk dari proses kreatif menjadi pemicu dalam mendorong penguatan literasi masyarakat.
"Karya yang dipersembahkan ini setidaknya memberikan kontribusi dalam hal ketersediaan literatur dan sumber bacaan alternatif," imbuh Mariana.
Literasi Akhir Pekan yang digawangi Chappy Hakim Institute (CHI) bekerja sama dengan Perpusnas dan hari ini, Sabtu (27/5/2023) merupakan kali kelima diselenggarakan.&nbsp;
Literasi akhir pekan merupakan aktivitas bincang-bincang buku, dikolaborasikan dengan musik dan literasi yang dikonsep ala gathering.&nbsp;
"Tema bincang-bincang dipilih agar tidak terlalu serius. Harapannya banyak pihak yang mau mengikuti jejak untuk menulis dan sharing pengetahuan," pungkas pimpinan CHI, (Purn) Marsekal TNI Chappy Hakim.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin

Membaca Bawa Dunia, Menulis Bawa Keabadian 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendukung adanya kebijakan program Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah.Â 
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu Lembaga Negara non Kementerian yang bergerak di bidang perpustakaan juga ikut andil dalam penyajian data tentang perpustakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpusnas bertugas sebagai pembina dari perpustakaan umum, khusus, sekolah dan perguruan tinggi.
"Maka menjadi kewajiban yang fundamental bagi Perpusnas untuk melaporkan data yang berkaitan dengan perpustakaan. Maka aspek perpustakaan ini harus dibuatkan aplikasi agar kita mudah mendapatkan data yang namanya perpustakaan berbasis wilayah," Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada arahannya dalam evaluasi implementasi aplikasi Big Data Perpustakaan Nasional RI, Sabtu (17/4/2021).
Data yang dimaksud diantaranya mengenai data yang mencakup aspek-aspek perpustakaan (data pustakawan, jumlah perpustakaan, data koleksi, data anggaran, data aplikasi TIK), data analisis perkembangan perpustakaan di Indonesia, langkah strategis untuk meningkatkan kegemaran membaca.
Syarif Bando meminta jajarannya untuk melengkapi data yang saat ini sudah ada. "Karena tujuan dari data-data ini nantinya untuk pengambilan kebijakan. Jadi mari kita data secara rinci dan bisa diakses secara real time dimana dan kapan saja," tuturnya.
Sementara itu Pengembang Indonesia One Search, Ismail Fahmi memberikan masukan terhadap aplikasi Big Data Perpustakaan Nasional, diantaranya dengan membuat landscape ilmu pengetahuan dan perpustakaan Indonesia setiap tahun. Misalnya, berapa jumlah perpustakaan di Indonesia, jumlah buku tahun ini yang dibuat dengan versi nasional maupun provinsi.
"Kalau dilakukan secara konsisten ini luar biasa. Selain itu akan menjadi referensi seluruh indonesia tentang kondisi perpustakaan dan ilmupengetahuan indonesia," jelasnya.
Kedua, lanjut fahmi landscape yang sudah disusun dapat menjadi sumber data dari big data. Dan terakhir, untuk melakukan hal tersebut haruslah dibuat tim yang terdiri dari tiga tenaga ahli, yakni ahli matematika, ahli komputer dan ahli perpustakaan.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Radhitya Purnama

Kesiapan Perpusnas Menuju Big Data

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando secara langsung menyambut kedatangan rombongan sebanyak 75 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari para Camat dan Kepala Desa (Kades) di Ruang Teater lantai 2 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, (1/8). Turut hadir mewakili Bupati Sigi, yaitu Sekretaris Daerah Muhammad Basir serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Andi Muhyul.
Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti sangat mengapresiasi kehadiran para OPD yang sangat antusias berkunjung ke Perpustakaan Nasional dalam rangka menggali informasi untuk dijadikan bahan acuan dalam pengembangan perpustakaan di desa masing-masing. "Diharapkan dengan kedatangan ke Perpustakaan Nasional dapat menginspirasi dalam pengembangan perpustakaan desa. Perpustakaan adalah rumah masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan aktivitas masyarakat," terang Woro.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Muhammad Basir mengungkapkan kekagumannya dan mengubah 360 derajat cara pandangnya terhadap perpustakaan. "Setelah melihat gedung perpustakaan dengan teknologi yang canggih, penataan dan pelayanannya yang sangat luar biasa, para kades terinspirasi mengembangkan perpustakaan dan tertantang untuk mendorong masyarakat untuk datang ke perpustakaan," urai Basir. Basir menyebutkan beberapa desa telah menganggarkan dana desa untuk pengembangan perpustakaan dan kedepannya setiap OPD diwajibkan bekerjasama dengan dinas perpustakaan dalam penyelenggaraan kegiatan.
"Desa harus maju dan dijadikan prioritas pembangunan nasional guna mewujudkan program Nawacita Presiden Joko Widodo dengan membangun Indonesia dari pinggiran," jelas Kepala Perpustakaan Nasional. Syarif juga menekankan bahwa perpustakaan sangat penting bagi desa, dimana kesejahteraan diperoleh melalui kecerdasan dan transfer ilmu pengetahuan diperoleh melalui membaca. "Jangan melihat perpustakaan sekedar tempat deretan buku-buku tetapi harus dapat dikorelasikan dengan empat prioritas pembangunan desa yaitu pengembangan produk unggulan desa, pengembangan akses pasar, pembangunan embung atau saluran air dan pembangunan sarana olahraga desa," papar Syarif.
Syarif juga menjelaskan bahwa perpustakaan setidaknya diperkuat oleh lima undang-undang, yaitu pada pembukaan UUD 1945, UU No 4 Tahun 1990 tentang KCKR, UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada PP No 18 Tahun 2016 ditetapkan perpustakaan sebagai urusan wajib non dasar yang wajib dibentuk kelembagaannya, UU No 6 tentang Desa dimana pada Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang alokasi dana desa salahsatunya untuk perpustakaan.
Dalam kesempatan kunjungannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sigi Andi Muhyul menyampaikan bahwa Bupati Sigi Mohammad Irwan sangat mendukung perkembangan perpustakaan di wilayahnya. Andi juga berharap kepada Perpustakaan Nasional dapat memberikan bantuan pembangunan gedung perpustakaan ataupun mobil dan motor perpustakaan keliling untuk menjangkau wilayah yang terdiri dari 15 kecamatan dan 176 desa. Selain itu juga kabupaten Sigi selayaknya mendapat kesempatan untuk acara Roadshow atau Safari Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan literasi masyarakat kabupaten Sigi.
Reportase : Arwan Subakti

75 OPD Kabupaten Sigi Menyambangi Perpustakaan Nasional

Jakarta &ndash; Dengan pembicaraan damai dan pikiran terbuka, diharapkan semua konflik bisa berakhir.
 
Demikian disampaikan oleh Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Maria Sobon Sompe saat menjadi pimpinan apel pada kegiatan Apel Pagi, Senin (7/10/2024) secara daring.
 
Bertepatan dengan Hari Komunikasi Damai Internasional yang jatuh setiap tanggal 7 Oktober, Maria mengatakan bahwa hari besar tersebut digagas oleh Ruben M. West pada 2019 untuk meningkatkan kesadaran akan kekuatan komunikasi damai.
 
&ldquo;Hari-hari seperti Hari Komunikasi Damai Internasional menjadi semakin penting pada era di mana banyak tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini disebabkan sentimen untuk memecah belah selalu tinggi, terutama penyebaran kebencian dan intoleransi,&rdquo; ucapnya.
 
Lebih lanjut, Maria menyebutkan aksi terorisme memicu kekerasan, sementara ekstremisme berusaha meminggirkan mereka yang sudah berada dalam posisi rawan.
 
Selain itu, di bagian dunia yang paling miskin dan kurang berkembang, bencana terkait iklim memperburuk situasi yang ada dan meningkatkan migrasi paksa. Hal ini juga menyebabkan meningkatkan kejahatan kekerasan.
 
&ldquo;Hambatan untuk perdamaian sangat kompleks dan curam. Tidak mungkin bagi negara mana pun untuk menyelesaikannya sendiri dan mungkin itulah sebabnya Hari Komunikasi Damai Internasional diadopsi secara global,&rdquo; terangnya.
 
Pada kesempatan yang sama, Maria mengajak seluruh peserta apel untuk mempromosikan dialog yang inklusif dan penuh pengertian baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
 
Karena baginya, perdamaian bukanlah sesuatu yang datang secara percuma, melainkan hasil dari upaya bersama melalui komunikasi yang terbuka dan niat untuk saling memahami.
 
&ldquo;Sebagai ASN, kita memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semangat perdamaian ini tercermin dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Melalui pendidikan, kolaborasi, dan komunikasi yang damai, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan negara yang lebih kuat,&rdquo; pungkasnya.
 
Reporter: Basma Sartika

Komunikasi Damai untuk Raih Kedamaian Dunia

Jakarta â€“ Penerbit Perpusnas Press menggelar diskusi buku berjudul ASN Bangga Melayani Bangsa sekaligus sosialisasi e-Publishing, Selasa (16/8) di Ruang Auditorium Perpusnas, Jl. Salemba Raya Jakarta. Buku yang dibahas adalah hasil tulisan 18 pegawai Perpusnas dalam kegiatan kompetisi penulisan Perpusnas Press tahun 2021, kolaborasi dengan KORPRI Perpustakaan Nasional. Kegiatan diikuti penulis buku, pegawai di lingkungan Perpusnas dan beberapa dari Komunitas Pelita (Penulis Literasi Pustaka).
Dalam sambutannya Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas, Sri Marganingsih menyampaikan bahwa kegiatan diskusi buku ini sebagai bagian dari kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-77.
â€œDalam rangka turut menyemarakkan Peringatan Ulang tahun Ke-77 Republik Indonesia sekaligus menginternalisasi nilai-nilai ASN Berakhak yang diterjemahkan dalam tulisan kemudian dibukukan dan diterbitkan oleh perpusnas Press dalam Buku Antologi, ASN Bangga Melayani Bangsa, maka kegiatan hari ini sangat penting untuk kita semua. Bukan hanya bagi para penulis, tetapi seungguhnya memiliki makna bagi setiap ASN di Perpustakaan Nasional RI,â€ urai Sri Marganingsih.
Meski peserta yang hadir dalam kegiatan ini terbatas, tetapi kisah, pengalaman dan pengetahuan para penulis nantinya dapat disebarluaskan kepada semua ASN di Perpusnas. Demikian juga untuk content dari buku juga telah tersedia secara digital yang dapat dibaca dan diakses melalui aplikasi Sistem Informasi penerbitan (SiPena) dan platform Perpustakaan Digital di iPusnas.
Sebagai pembahas dalam diskusi Buku ASN Bangga Melayani Bangsa adalah beberapa penulis yaitu Ilsa Nurul Oktaviani (Pusat Analisis Perpustakaan dan pengembangan Budaya Baca), Syahrul (Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara), Dede Gimilar (Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara), Johar Dwiaji Putra (UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta), M. Yanuar Hafidz (UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno) dan Edi Wiyono (Pemimpin Redaksi Perpusnas Press) dengan dipandu moderator Elsa Tuasamu (Subkoordinator Penerbitan).
Para penulis berbagai pengalaman dan pengetahuan terkait tema-tema yang diangkat dalam tulisan buku ini. Dengan pendekatan core value ASN Berakhlak, penulis menerjemahkan nilai-nilai yang terkandung kemudian menghubungkannya dengan realitas yang terjadi, baik terkait pengalaman pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari di unit kerja masing-masing.
Dalam kesempatan ini, Edi Wiyono juga memaparkan dan menjelaskan tentang implementasi TIK di penerbitan yang diterjemahkan dengan hadirnya aplikasi SiPena, dimana didalamnya terintegrasi dengan ePublishing.
â€œHal ini sesungguhnya adalah respon kami dalam menjawab perkembangan TIK dan sebagai bagian dari penerapan SPBE di lingkungan Perpusnas. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan akses bagi pembaca terhadap buku-buku yang telah kami terbitkan. Di sisi lain juga memberikan kemudah kepada para penulis dalam mengirimkan naskah atau tulisannya untuk bisa masuk ke redaksi Perpusnas Press,â€ tambahnya.
Bagi siapa saja yang ingin membaca buku ASN Bangga Melayani Bangsa, dapat membaca dan mengunduh secara online/digital di SiPena (<a href="http://press.perpusnas.go.id">http://press.perpusnas.go.id</a>) dan platform iPusnas. Sementara disisi lain, bagi yang ingin mengirimkan naskah/tulisannya untuk diterbitkan erpusnas Press dapat disubmit di ePublishing (<a href="https://epublishing.perpusnas.go.id">https://epublishing.perpusnas.go.id</a>).
Reporter : Edi Wiyono

Diskusi Buku Karya Pegawai Perpusnas "ASN Bangga Melayani Bangsa"

Tugu Tani, Jakarta&nbsp;- Pasal 1 butir 1, UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dikatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perundang-undangan, bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Namun, seringkali masyarakat yang mestinya dilayani malah jadi melayani penyelenggara pelayanan publik. Padahal tujuan dari UU Pelayanan Publik dibuat adalah untuk memastikan penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas KKN.
Pada dasarnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Beberapa prinsip tersebut adalah :
1.Keterbukaan
Pelayanan publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. Semua informasi terkait dengan penanggungjawab/satuan kerja pelaksana pepelayanan, prosedur/persyaratan pelayanan, rincian waktu dan biaya penyelesaian serta hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik wajib diinfor-masikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
2.Kesederhanaan
Pelayanan publik diselenggarakan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, cepat dan tepat.
3.Kejelasan
Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus membe-rikan kejelasan terkait dengan tenggat waktu penyelesaian pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya dan tata cara pembayaran, unit kerja yang berwenang dalam penyelenggaraan layanan serta informasi persyaratan teknis dan administrasi.
4.Keteraksesan
Tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau, tersedianya sarana dan prasarana kerja serta sarana pendukung lainnya yang memadahi. Selain itu untuk mendukung layanan publik maka sampai pada ke-mudahan dalam pemanfaatan system informasi dan tersedianya akses telekomunikasi.
5.Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik haruslah dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada penerima layanan.
Selain ada penyelenggara terdapat juga organisasi penyelenggara dan pelaksanan pelayanan publik. Untuk mendorong optimalisasi proses pelayanan publik maka para pe-nyelenggara tersebut juga di awasi oleh lembaga Negara yang dikenal sebagai Lembaga Ombudsman. Melalui lembaga ombudsman, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait dengan persoalan pelayanan publik yang diterima.

FGD Perpusnas, Ombudsman, KemenPAN-RB : Menyoal Pelayanan Publik

Salemba, Jakarta â€“ Memahami pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan yang berguna bagi pembelajaran dan pengembangan kapasitas manusia, Ketua DPRD Kabupaten Agam beserta jajaran dan Bupati Pacitan menyampaikan permohonan bantuan buku untuk koleksi perpustakaan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Kamis (11/7). Kedua rombongan diterima oleh Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana beserta pejabat terkait. â€œKami ingin Pacitan punya SBY dua, SBY tiga di masa depan,â€ ujar Bupati Pacitan Indartato.
Ofy menegaskan komitmen Perpusnas dalam membantu pengembangan perpustakaan daerah di antaranya dengan memberikan bantuan buku, mobil dan motor perpustakaan keliling, dan aplikasi perpustakaan beserta bimbingan pemakaiannya. â€œPerpustakaan tidak sekedar tempat atau gudang buku dan tempat baca. Sekarang perpustakaan bertransformasi menjadi tempat kegiatan masyarakat,â€ ujar Ofy menanggapi permohonan bantuan yang disampaikan wakil ketua DPRD Kabupaten Agam Marga Indra Putra. Ofy menyarankan agar daerah mengajukan permohonan bantuan DAK. Anggaran tersebut hanya dapat digunakan di antaranya untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung perpustakaan, pengadaan koleksi, layanan dan bantuan TIK.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar yang menyatakan bahwa perpustakaan diarahkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan hal tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional. Oleh karena itu, pengembangan perpustakaan mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Adin menambahkan Kabupaten Agam dan Pacitan mendapatkan bantuan DAK tahun 2019 untuk buku dan TIK. Permohonan bantuan DAK tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Bappeda, Kemendagri, kemudian dinilai oleh Bappenas, Perpustakaan Nasional, dan Kementerian Keuangan untuk kelayakan memperoleh bantuan.
Kepala Pusdiklat Widiyanto meminta kerja sama dari daerah dalam hal komitmen pemimpin daerah terhadap pengembangan perpustakaanÂ  dan mengapreasiasi Bupati Pacitan yang telah menempatkan perpustakaan di pusat kota. â€œJangan pilih orang yang sudah mau pensiun untuk jadi kepala perpustakaan. Staf juga kebanyakan outsourcing, jadi kurang berkomitmen. Seharusnya ada pengadaan formasi pustakawan. Perpustakaan juga harus aktif menyebarkan informasi,â€ ungkap Widiyanto. Ia juga berpesan kepada DPRD agar memperhatikan anggaran untuk perpustakaan.
Â 
Reportase: Eka Cahyani Foto/Video: R. Radityo/Ahmad Kemal N.

Berita

Kab. Agam dan Pacitan Komitmen Majukan Perpustakaan