Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
 Semestinya, seluruh kursi di Ruang Sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong. Semestinya, sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI. Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi Covid-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus di dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa.
Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar Covid-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%, tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%.
Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. KemunduranÂ banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya.
Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baruÂ untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara Upper Middle Income Country. 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia Negara Maju.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiapsiagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi Warga Negara Indonesia dari wilayah pandemi di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat.
Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional, kita juga harus cepat bergerak: memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji; membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka; membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan Program Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah.
Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program; menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini; melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat; menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi UU No.2 Tahun 2020; bersinergi dengan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil.
Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Perjuangan untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter dan perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi, kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, serta para ASN di pusat dan di daerah.
Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan.
Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran. Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan.
Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional. Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Upaya besar juga telah dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi. Tahun 2019, kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20. Tahun ini kita mulai dengan B30, sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019. Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari.
Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah menjadi methanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi, dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi.
Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan.
Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi.
Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi. Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harusÂ ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastianÂ hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.
Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya.
Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Semestinya, perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.Â Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang berbahagia,
Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong-royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia.Â Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan adaÂ yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar.
Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik. Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari Pimpinan dan Anggota lembaga-lembagaÂ negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.
MPR dengan cepat membuat payung program baru "MPR Peduli Covid-19" serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita. Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas, kemudian menyetujui dan mengesahkanÂ Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasiÂ krisis kesehatan dan perekonomian; Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.
Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUUÂ Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SistemÂ Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Respons cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah,Â mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, danÂ dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapaÂ agenda lain sesuai bidang tugas DPD.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telahÂ memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.060 rekomendasiÂ kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp 1,39 triliun.Â Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannyaÂ sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB.
Demikian pula halnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di eraÂ pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka. Guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuanÂ hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan.
Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial sesuai kewenangannya.Â Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim.
Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat danÂ merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi. Kecepatan dan kecermatan Mahkamah KonstitusiÂ juga sangat patut untuk kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik untuk melayani masyarakat dalam mencari keadilan.
MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dariÂ waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal tahun 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinasi berbagai kegiatan di tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi.
Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan.
 Dirgahayu Republik Indonesia!
Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka! Terima kasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Â 
Â

Pidato Lengkap Presiden Jokowi di Sidang MPR-DPR-DPD: Krisis, Momentum Lakukan Lompatan Kemajuan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Perguruan Tinggi diminta ikut berperan dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan hal ini saat mengukuhkan Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) periode 2020-2023. Dia berharap, forum perpustakaan perguruan tinggi tidak sekadar dijadikan wadah untuk berbagi jejaring, namun juga turut mengatasi masalah literasi Indonesia mulai dari hilir hingga hulu.
â€œSaya ingin forum ini tidak hanya sekedar berbagi jejaring tetapi ada pekerjaan berat yang harus dilakukan, keluarlah dari zona nyaman dan bekerja untuk negeri,â€ ujarnya.
Seperti halnya persoalan rendahnya literasi Indonesia yang seringkali didengungkan. Menurut Syarif Bando, perlu adanya perbaikan di sisi hulu untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya, memastikan tersedianya bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
â€œBerhenti kita menghakimi masyarakat yang tidak suka membaca, tetapi apakah kita sudah menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan. Siapapun kita mari dorong setiap orang untuk menulis buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, perlu adanya regulasi yang memungkinkan buku yang berada di kota besar bisa sampai di wilayah Papua maupun Nusa Tenggara Timur, serta menyiapkan anggaran yang memastikan dapat menyiapkan bahan bacaan sesuai dengan standar UNESCO yakni minimal tiga buku tiap orang tiap tahunnya
Syarif Bando menegaskan, tidak benar budaya baca Indonesia rendah, sebab bangsa Indonesia memiliki keturunan nenek moyang pembaca terbaik di dunia. Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 50 aksara, misalnya aksara Batak, aksara Jawa dan aksara Bali.
"Dengan fakta yang ada kami mohon FPPTI untuk turut berperan, Â masa kepengurusan yang hanya tiga tahun jangan sebatas seremoni saja. Melainkan, bantu Perpusnas menyelesaikan persoalan ini di sisi hulu. Jika bicara rendahnya budaya baca, otomatis indeks literasi rendah, daya saing rendah, pendapatan per kapita rendah. Hal ini jangan diperdebatkan lagi,"lanjutnya
â€œSaya mengajak FPPTI untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mendukung kualitas SDM masyarakat Indonesia, jangan biarkan mereka hidup dalam kemiskinan dan kebodohan, salah satunya melalui transfer knowledge, serta menyiapkan banyak buku tentang ilmu terapan,â€ tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan, terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus FPPTI Periode 2014-2020 serta Pengurus Pusat FPPTI periode 2014-2020 atas kerja kerasnya selama memimpin dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu membawa dampak positif bagi kemajuan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI).
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Eka Purniawati
Â

Perpustakaan Perguruan Tinggi Diminta Turut Berperan Tingkatkan Literasi

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan program literasi sebagai prioritas pembangunan daerah. 
 
Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 pada Senin (26/2/2024).
 
"Ini dikarenakan salah satunya tingkat kecakapan literasi siswa dan masyarakat masih rendah," ujarnya.
 
Beberapa permasalahan lain, lanjutnya, rendahnya tingkat budaya/kegemaran membaca siswa dan masyarakat, ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan minat calon pembaca yang masih jarang, standar fasilitas perpustakaan yang tidak seragam dan umumnya masih rendah, serta variasi program yang disediakan yang sering tidak menarik masyarakat. 
 
"Selain itu, banyak naskah nusantara yang telah dikonservasi dan didigitalisasi terbengkalai atau belum dimanfaatkan," jelasnya.
 
Dalam merespons permasalahan tersebut, Perpusnas merumuskan tiga kebijakan utama. Pertama, pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi dengan membentuk 10.000 perpustakaan di tingkat desa/kelurahan. 
 
Kedua, standardisasi perpustakaan melalui pelatihan dan pendampingan pengelola perpustakaan di desa dan tempat baca lainnya. Dan ketiga, pengarusutamaan naskah nusantara dengan preservasi digitalisasi sebanyak 2.000 naskah.
 
"Program intervensi kami termasuk pembentukan 10.000 perpustakaan di desa, menyediakan bahan bacaan bermutu untuk jenjang PAUD dan SD, pelatihan untuk pengelola perpustakaan, dan preservasi digitalisasi naskah-naskah berharga," paparnya.
 
Perpusnas, lanjutnya, juga mendorong keterkaitan antara program literasi di sekolah dengan program literasi di perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, desa, dan yang dikelola masyarakat.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tahun 2024 menjadi momen krusial untuk mengoptimalkan anggaran guna menuntaskan proyek-proyek yang belum selesai.
 
"Pesan dari Presiden adalah bahwa 2024 adalah tahun terakhir RPJMN, dan anggaran harus dioptimalkan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas, baik yang sudah direncanakan maupun yang masih dalam tahap pelaksanaan," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, dia menekankan dukungan daerah terhadap penyampaian visi Indonesia Emas. Menurutnya, kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan, dan dukungan masyarakat dalam menyusun rencana kerja untuk periode mendatang, khususnya pada tahun 2025. 
 
"Hal ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dan berkelanjutan," imbuhnya.
 
Dalam Rakortekbangnas, terdapat pembahasan desk urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Desk perpustakaan yakni untuk mengonfirmasi terkait target indikator kinerja utama urusan perpustakaan di daerah yakni Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Prakas Agrestian

Perpusnas Dorong Pemerintah Daerah Jadikan Literasi Sebagai Program Prioritas Pembangunan

Â Salemba, Jakartaâ€”Industri 4.0 secara tidak langsung juga melahirkan generasi milenial. Generasi yang hidupnya tidak lepas dari teknologi. Generasi milenial dalam aktivitasnya akan mengalami perbedaan dari generasi sebelumnya. Bekal kesiapan menghadapi revolusi 4.0 bagi generasi milenial adalah dengan kemampuan literasi.
Nielsen Consumer dan Media View (CMV) pada kuartal II 2016 pernah melakukan survei di 11 kota di Indonesia terkait minat baca pada generasi milenial. Saat itu ada 17 ribu responden (usia 10-17 tahun). Hasilnya, mencengangkan bahwa minat baca anak-anak generasi milenial (gen- Z) tidak lebih dari 11%. Tertinggi yang diminati mereka adalah aktivitas olahraga dan menonton televisi.
Menurunnya faktor minat baca disampaikan anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, pertama akibat belum adanya kebiasaan membaca yang ditanamkan para orang tua. Padahal peran orang tua amat penting untuk meningkatkan kemampuan literasi anak.
â€œSebagian masih banyak yang menyepelekan kegiatan membaca. Baru sebatas hobi, belum menjadi kebiasaan,â€ urai Ledia pada Webinar â€˜Menyiapkan Generasi Literasi Melalui Penguatan Kegemaran Membaca Era Milenialâ€™ yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Jumâ€™at, (16/10).
Ledia melanjutkan menurunnya minat baca juga disebabkan karena akses ke fasilitas pendidikan masih minim dan belum merata. Padahal di tengah kondisi pandemi saat ini, generasi milenial dipaksa belajar ala digital dengan segala keruwetan dan keterbatasannya.
Dan faktor terakhir adalah produksi buku yang masih kurang. Hal ini dipicu karena royalti yang diterima rendah, insentif bagi produsen buku yang belum adil sehingga berdampak pada belum berkembangnya penerbit.
Mengomentari karakter milenial Indonesia, Ledia melihatnya sebagai generasi yang memiliki percaya diri yang tinggi dan berani mengungkapkan pendapat di muka publik, berpikir out of the box, kaya akan gagasan, mudah bersosialisasi terutama dengan komunitasnya, dan cakap menguasai teknologi, terlebih di media sosial dan internet.
â€œBagi generasi milenial, kemampuan berliterasi digital amat penting karena menjaga mereka untuk terus berpikir kreatif,â€ tambah Ledia.
Sementara itu, Duta Baca Provinsi Jawa Barat Salbia Salsabila Mulki memahami bahwa tugas mengajak orang untuk membiasakan membaca itu sulit. Contohnya, di dunia akademisi, kebiasaan membaca baru akan dilakukan ketika mendapat tugas kuliah.
â€œIstilahnya the power of kepepet,â€ Salsa berseloroh.
Salsa meyakin bahwa kemampuan literasi yang baik tidak sekedar baca dan tulis. Karena jika hanya kedua faktor yang menjadi parameter, maka tidak heran informasi yang masih sumir (hoaks) mudah diterima masyarakat.
Dara yang masih duduk di bangku kuliah ini pun menyarankan untuk bisa menjadi generasi yang literat, jalan satu-satunya adalah dengan gemar membaca. â€œBangsa yang memiliki tingkat literasi yang tinggi akan menjadi bangsa yang disegani,â€ imbuh dara manis ini.
Untuk menyiapkan generasi literasi, perlu menggunakan pendekatan literasi yang milenial lakoni dalam keseharian, seperti memfasilitasi bahan bacaan yang sesuai dengan perkembangan zaman (relate), menyediakan bahan bacaan yang beragam dan diperlukan, melakukan ekspose berbagai aksi literasi dari berbagai pelosok negeri, serta memfasilitasi ruang-ruang diskusi.
â€œLiterasi akan selalu menjadi pondasi kokoh kehidupan, meski berevolusi sejalan dengan perkembangan zaman,â€ ucap Salsa.
Narasumber lainnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan untuk menghasilkan manusia yang berbudaya haruslah melek literasi. Upaya yang dibangun pihaknya demi mewujudkan SDM Juara Lahir Batin, pihaknya menyusun tiga langkah membangun generasi literasi.
Pertama, mencanangkan gerakan literasi sekolah sebagai upaya menumbuhkan budi pekerti siswa. Kedua, menunjuk Duta Baca sebagai simbol inspirasi terutama bagi kalangan remaja dan anak-anak sehingga memberikan efek kebanggaan serta citra baik terhadap perpustakaan. Dan ketiga, menggalakkan program West Java Leaderâ€™s Reading Challenge bekerja sama dengan The Crown in Right of the State of South Australia tentang dunia pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan daya nalar siswa menjadi lebih baikÂ  melalui kegemaran membaca sehingga menumbuhkan karakter positif siswa. Â Â 
â€œUntuk program unggulan perpustakaan di Jawa Barat, kami memiliki â€˜Candilâ€™ kepanjangan Baca Dina Digital Library, semacam aplikasi buku digital, dan â€˜Makan Jengkolâ€™, kepanjangan dari Mari Antar Jemput Buku Dengan Kolaborasi. Program Makan Jengkol ini merupakan hasil kerja sama Dispusipda Jawa Barat dengan penyedia layanan antarjemput aplikasi, Grab,â€ imbuh Ahmad.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan, Wara Merdekawati, Rizki Agum Gumilar
Fotografer : Raditya Purnama

Webinar Literasi Digital Bagi Milenial : Literasi Digital Amat Penting Buat Generasi Milenial

Â Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Begitu banyak kontestan dari berbagai partai politik bersaing merebut hati pemilih di daerah konstituennya. Beragam ide Â menarik perhatian dikeluarkan guna meraih simpati. Tidak sedikit pula yang menebar berita bohong (hoaks) menjegal lawan. Namun, biar bagaimanapun pemilu harus dibingkai dengan etika, budaya dan kesantunan negara.
Menciptakan pemilu yang berbudaya itu keharusan. Pesta demokrasi harus menjadi ajang jual gagasan bagaimana mengelola negara. â€œBukan dibesarkan oleh berita-berita hoaks yang isinya menghujat dan menghina satu sama lain,â€ ujar pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie saat Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya dan Peluncuran Buku Cultural Constitution and Constitutional Culture di Ruang Teater Soekarman Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, (5/4).
Dunia mengenal sejarah perpolitikan dari teori â€œTrias Politicaâ€ yang dipopulerkan oleh Mostesque, seorang hakim asal Perancis, pada abad ke-18. Saat itu Perancis begitu digdaya di belahan Eropa. Namun, sejatinya Indonesia masa lampau telah memulainya pada era Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 masehi, yang disebut Pesirah.
Pesirah adalah kepala pemerintahan. Seorang tokoh masyrakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa. Istilah Pesirah di Sumatera Selatan hingga tahun 1970-an. â€œBisa dikatakan Pesirah adalah penguasa, pembuat, pelaksana, sekaligus pengawas,â€ tambah Jimly yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode awal. Â 
Pemilu berbudaya adalah kemasan demokrasi yang diimbangi dengan tata cara dan perilaku politik yang santun.
Sementara itu, pakar politik dalam negeri dan kepemerintahan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli, mengatakan nilai-nilai demokrasi beberapa diantaranya mampu menyelesaikan perselisihan secara damai dan terlembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secra teratur, dan mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Lalu, bagaimana peranan masyarakat sipil?
Demokrasi tidak dapat bertahan kecuali demokrasi tersebut diiringi dengan sebuah budaya sipil yang kuat dan didukung oleh populasi yang memiliki komitmen terhadap hal-hal ideal, seperti supremasi hukum, kebebasan individu, kebebasan beragama, kepemimpinan mayoritas serta perlindungan terhadap minoritas.
â€œKematangan budaya politik adalah keadaan dimana budaya politik suatu masyarakat berada dalam suatu tahap atau tingkat yang merupakan prakondisi yang memungkinkan berfungsi dengan baik yang berkaitan dengan trust dan hostility yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kerja sama dan konflik,â€ beber Lili Romli.
Perpusnas merasa wajib menyebar pesan positif termasuk pesan-pesan pemilu di kalangan generasi muda (milenial). Perpusnas terus membuka pintu bagi kegiatan-kegiatan maupun forum diskusi ilmiah. "Informasi-informasi strategis ini yang perannya dimainkan oleh Perpusnas dalam menebarkan virus literasi sehingga bisa menangkal isu-isu negatif yang wara-wiri di masyarakat," ujar Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpusnas Teguh Purwanto
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Seminar Kebangsaan Pemilu Berbudaya

Jakarta - Perpustakaan Nasional menambah hari dan jam buka layanan di gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat. Mulai pertengahan Februari 2018, layanan Perpusnas buka setiap hari dari Senin hingga Minggu. Pada Senin-Kamis, jam layanan dibuka pada pukul 08.30 WIB dan berakhir pada pukul 18.00 WIB, pada Jumat pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Sementara pada Sabtu dan Minggu, jam layanan dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
Dengan dibukanya layanan pada Sabtu dan Minggu, Perpusnas siap menjadi destinasi wisata untuk menghabiskan akhir pekan. &ldquo;Harus diinformasikan bahwa Perpustakaan Nasional sudah buka sampai hari Minggu, bagi yang ingin berekreasi ke sana,&rdquo; jelas Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando usai menerima arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/2).
Syarif menjelaskan meski hari dan jam buka diperpanjang, belum ada penambahan petugas perpustakaan. &ldquo;Kita masih pegawai yang shift-shiftan karena belum ada tambahan,&rdquo; tuturnya.
Saat ini, Perpusnas sedang menghitung tambahan jumlah petugas perpustakaan. &ldquo;Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani, red) sangat mendukung dan sudah menyampaikan ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, red) untuk menindaklanjuti pembahasan anggarannya,&rdquo; jelas Syarif.&nbsp;
Selain itu, ujar Syarif, Perpusnas sedang membahas rencana membuka layanan hingga pukul 22.00 WIB. Syarif Bando menjelaskan, rencana ini sudah disampaikan kepada pihak terkait. &ldquo;Kita mesti menyesuaikan juga karena mesti minta laporan dengan pihak keamanan untuk memastikan apakah dikasih buka sampai jam 10 malam,&rdquo; jelas Syarif.
Layanan koleksi Perpusnas bisa diakses dengan datang secara langsung. Selain itu, layanan koleksi Perpusnas juga bisa diakses secara daring. Saat ini, Perpusnas mengembangkan dua aplikasi unggulan. Pertama adalah iPusnas. Aplikasi berbasis media sosial ini bisa diunduh di gawai dan komputer. &ldquo;Semua buku bisa dibaca full text,&rdquo; jelas Syarif.
Aplikasi lainnya adalah Indonesia One Search (IOS). Dengan mendaftar menjadi anggota melalui situs Perpustakaan Nasional, pengunjung bisa mengakses layanan IOS. Repositori perpustakaan di seluruh Indonesia ini terkoneksi dengan 828 lembaga perpustakaan dengan jumlah koleksi 2,6 juta eksempar. &ldquo;Kita tidak mesti datang ke Jakarta untuk membaca buku di Perpustakaan Nasional. Tetapi bisa saja di perpustakaan Papua atau perpustakaan Aceh. Ini bisa melalui portal IOS,&rdquo; urainya.
&nbsp;
Reportase: Hanna Meinita

Layanan Buka Setiap Hari, Perpusnas Siap Menjadi Destinasi Rekreasi

Salemba, Jakartaâ€”Kabupaten Bangka Barat merupakan satu provinsi yang menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk pendirian gedung baru perpustakaan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bangka Barat Ruhiman saat melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah Ketua dan anggota Komisi I DRPD Kab. Bangka Barat, Jumat, (23/11).
Syarat-syarat yang diminta seperti ketersediaan lahan, dokumen sertifikat tanah, dan detail engineering desain (DED) senilai Rp 10 miliar juga sudah disiapkan. â€œKami siapkan lokasi gedung baru nanti di jalan protokol (utama),â€ terang Ruhiman. Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bangka Barat menempati areal perkantoran.
Senada dengan niatan Dinas Perpustakaan, Komisi I DPRD pun seratus persen mendukung. Ketua Komisi I Affandi mengakui bahwa kiprah OPD Perpustakaan dan Kearsipan Bangka Barat patut diapresiasi. Sudah banyak terobosan inovatif yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, seperti menitipkan sejumlah koleksi bahan bacaan ke beberapa instansi publik setelah sebelumnya melakukan kerjasama (MOU).
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pengkajian Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi mengatakan bahwa niat dan usaha Kab Bangka Barat akan coba dimasukkan dalam usulan dana alokasi khusus (DAK) pada 2020. Â â€œKami meminta Dinas Perpustakaan segera menyiapkan data dukung fisik yang disyaratkan, seperti dokumen kelengkapan tanah, dan DED-nya. Paling lambat akhir Maret mendatang,â€ jelas Deni.
â€œUntuk saat ini pemerintah telah mengusulkan Provinsi Bangka Belitung sebagai salah satu penerima DAK karena belum memiliki gedung perpustakaan. Meski masih menjumpai kendala-kendala terkait lahan pembangunan tapi kami belum menerima surat ketidaksanggupan dari pemprov,â€ terang Deni.
Mendengar hal itu, Dinas Perpustakaan dan DPRD berinisiatif mengajukan diri dan siap andaikan pemprov Babel batal alias mengundurkan diri. Namun, Deni menerangkan itu baru sebatas wacana sepanjang belum ada surat ketidaksanggupan resmi dari pemprov. Meski demikian, Perpusnas mendukung dan siap mengusulkan Bangka Barat di tahun berikutnya sebagai penerima DAK.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Kab. Bangka Barat Siap Bangun Gedung Baru Perpustakaan