Batam, Kep. Riau â€“ Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan betapa pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Sejarah mencatat perpustakaan merupakan tempat yang paling mulia di setiap peradaban maju di dunia, karena di perpustakaanlah enlightment diperoleh. Hal tersebut disampaikan saat Emil menjadi keynote speaker pada Rapat Kerja Pusat IPI XXII dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia di Batam, pada Minggu (7/7).
Perpustakaan di masa kini tidak lagi berkutat dalam mengorganisasi koleksi, tetapi pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Setiap kepala perpustakaan merupakan chief literacy officer yang mengupayakan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun budaya literasi.
Emil berpendapat bahwa terdapat dua tantangan yang dihadapi perpustakaan dan kepustakawanan karena sekarang kita dituntut bagaimana orang dapat belajar dengan cepat dan segera dalam waktu singkat sementara informasi semakin banyak.Â 
Yang pertama, kita sedang membangun budaya membaca melalui bahan bacaan berupa teks dan berimajinasi dari bacaan tersebut tetapi di sisi lain kita juga dituntut harus mampu menyajikan informasi secara efisien agar dapat dengan cepat mencerdaskan masyarakat melalui infografis. Namun, karena wujudnya berupa teks dan gambar, maka dapat mengurangi daya imajinasi orang saat membacanya.
â€œTantangan bagi perpustakaan yang berikutnya adalah information overload, di mana banyak sekali information junk, tetapi informasi jika terstruktur maka akan membuat masyarakat lebih tercerahkan. Di sinilah peran pustakawan yang seharusnya tidak hanya mengorganisir koleksi, tapi pengetahuan, bagaimana menciptakan difusi pengetahuan yang bisa didorong melalui sistem kepustakawanan,â€ imbuh Emil.
Selain itu, Emil menekankan KPI (Key Performance Indicator) pemerintah daerah seharusnya bukan pada jumlah kunjungan ke perpustakaan, tetapi pada kegiatan membacanya dan bahkan mungkin pada apa yang dilakukan setelah membaca. Oleh karena itu,perlu dipikirkan bagaimana kita mendorong minat baca dengan membuat buku yang kontekstual dan relevan. â€œJadikanlah buku sebagai solusi,â€ ujar Emil.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Fotografer: Radhitya Purnama

Emil Dardak: Perpustakaan Bukan Lagi Entitas Fisik, tetapi Sebuah Sistem

Kemayoran, Jakarta&mdash;Upaya sistematis dan terstruktur dalam membentuk kesadaran tentang pentingnya naskah kuno Nusantara sebagai jati diri bangsa yang dapat diterima luas oleh masyarakat, harus dilakukan.
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) Munawar Holil menyatakan pemaknaan dari pengarusutamaan naskah kuno Nusantara, perlu dilakukan karena sejumlah faktor. Empat faktor tersebut adalah nilai penting naskah kuno, minimnya perhatian terhadap naskah kuno, kondisi naskah kuno, serta persepsi dan kesadaran tentang naskah kuno.
Pasalnya, naskah kuno memiliki beragam informasi penting mulai dari politik, sosial, hukum, bahasa, sastra, pengobatan, agama, hingga aspek lainnya.
&ldquo;Nilai penting naskah kuno sering tidak diketahui banyak pihak mulai dari pemilik naskah sendiri, komunitas, terutama yang di luar ilmu filologi. Naskah kuno juga minim perhatian karena nilai pentingnya tidak banyak diketahui. Padahal naskah kuno Nusantara sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Perpustakaan dan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan,&rdquo; urainya dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2024 yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), di Jakarta, pada Rabu (15/5/2024).
Dia menambahkan, kondisi naskah kuno terancam rusak karena beragam faktor yakni iklim tropis Indonesia, biota dan jamur, cahaya, temperatur dan kelembaban udara, hewan, bencana, hingga manusia yang menganggap naskah tidak penting sehingga disimpan di tempat yang tidak layak.
&ldquo;Contoh naskah kuno di Indramayu, yang diwariskan dari kepala desa ke kepala desa tapi tidak ada yang berani buka. Namun akhirnya setelah bisa dibuka, naskah mulai rusak dan ternyata berisi sensus dari akhir abad 19 hingga awal abad 20,&rdquo; tukasnya.
Persepsi dan kesadaran tentang naskah kuno sendiri belum terbangun dengan baik. Hal ini didorong dari berbagai faktor yakni pemerintah, masyarakat umum, pemilik naskah, dan dosen atau mahasiswa.
&ldquo;Pemerintah belum menjadikan naskah kuno sebagai acuan untuk mengambil kebijakan, masyarakat umum menganggap naskah kuno tidak menarik dan tidak tahu. Selain itu, pemilik naskah ada yang menganggapnya sebagai benda pusaka sehingga penyimpanannya kurang peduli, hingga dosen dan mahasiswa yang menganggap penelitian tentang naskah kuno mahal dan sulit untuk diteliti,&rdquo; urainya.
Menurutnya, pengarusutamaan naskah kuno Nusantara mengalami sejumlah tantangan yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran pentingnya naskah kuno, menggandeng komunitas anak muda, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yakni peneliti, pemilik naskah kuno, generasi muda, hingga meningkatkan frekuensi sosialisasi dan kolaborasi.
Namun begitu, visibilitas pengarusutamaan naskah kuno Nusantara dapat ditingkatkan, salah satunya melalui kerja sama dengan media. &ldquo;Meningkatkan kerja sama dengan media massa, baik koran, majalah, radio, maupun TV. Dalam simposium Manassa, kami mengapresiasi media televisi atas perhatiannya kepada naskah kuno Nusantara,&rdquo; tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Mumu ini menjelaskan sejarah Manassa. Organisasi yang didirikan pada 5 Juli 1996 ini pada awalnya beranggotakan filolog. Kang Mumu mencoba mengubahnya dengan memperluas jaringan keanggotaan, termasuk pemilik naskah dan kalangan muda.
&ldquo;Karena naskah kuno ini sebenarnya ekosistem, jadi saya membangun ekosistem. Sehingga terus berkembang, sekarang jadi 727 anggota, tersebar dari Aceh hingga Sulawesi Tenggara. Kalau mau bergabung Manassa, kami senang sekali,&rdquo; ungkapnya.
Secara berkala, Manassa melakukan kegiatan seperti pertemuan ilmiah berupa simposium internasional, seminar nasional dan internasional, menerbitkan buku dan jurnal Manuskripta sejak 2011, penelitian, serta pelatihan atau bimbingan teknis.
Dijelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan Manassa kebanyakan menggunakan sumber dana bantuan luar negeri. Namun saat ini, perhatian pemerintah kepada naskah kuno mengalami peningkatan.
Dia menekankan, upaya penelusuran naskah kuno dari pemilik naskah mesti menggunakan pendekatan khusus yakni kultural. &ldquo;Kalau kami di Manassa, anggotanya ada mahasiswa S1 hingga S3 dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami menggunakan mereka yang berasal dari daerah yang dimaksud. Mereka yang mulai mendekati pemilik naskah, sehingga kami datang ke pemilik naskah itu tidak dari nol,&rdquo; urainya.
Selain itu, dia membagikan pengalaman agar menemui ketua adat atau pemimpin adat (raja) daerah setempat. &ldquo;Misalnya di wilayah timur saya membantu program digitalisasi naskah di Maluku, Ambon. Itu kami mendekati salah satu pegawai di instansi pemerintah, ternyata raja di sana. Kami menghubungi para raja dari sana, kemudian kami mendapatkan akses. Berbeda dengan di Jawa, kami berbicara ke kyai,&rdquo; pungkasnya.
Rarkornas Bidang Perpustakaan Tahun 2024 membahas tiga kebijakan yang menjadi fokus Perpusnas pada 2024 yakni pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi, standardisasi dan akreditasi perpustakaan, serta pengarusutamaan Naskah Nusantara. Sebelumnya pada Selasa (14/5/2024), rakornas menghadirkan pimpinan daerah yang memiliki praktik baik serta pengalaman dalam keterlibatannya pada tiga isu tersebut.
 
Reporter: Hanna Meinita
 
Dokumentasi: Alfiyan A.&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Urgensi Pengarusutamaan Naskah Nusantara   

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2019 dengan tema â€œPustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatâ€. Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu (13/3/2019)-Sabtu (16/3/2019).
Tema ini sesuai dengan tagline Perpusnas yang dicanangkan pada 2 Januari 2019. Selain itu, literasi untuk kesejahteraan masuk dalam salah satu kegiatan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019. Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso menjelaskan salah satu indikator kinerja literasi untuk kesejahteraan yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan mengalami perubahan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, dan berlatih keterampilan hidup.
â€œPenguatan literasi untuk kesejahteraan ini diharapkan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di era industri 4.0,â€ jelas Joko Santoso saat memberikan keterangan dalam jumpa wartawan jelang Rakornas Perpustakaan Tahun 2019 di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Senin (11/3/2019).
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019 akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Kamis (14/3/2019). Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengulang pernyataan Mendagri menyatakan apresiasinya atas kinerja Perpusnas dalam penguatan literasi dan perpustakaan selama lima tahun terakhir. Melalui Rakornas, Kemendagri mendukung upaya Perpusnas yang menggerakkan pemerintah daerah dan perbatasan dalam rangka penguatan literasi dan perpustakaan. Menurutnya, pengelolaan perpustakaan tidak hanya dibebankan kepada Perpusnas, tapi juga harus sinergi dengan para pemangku kepentingan.
â€œKarena ini pekerjaan besar melibatkan banyak sumber daya, para SDM, stakeholder dan banyak pihak. Tentu metode-metodenya terus berkembang dan kebutuhan masyarakat semakin berkembang dan tentu harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Maka Mendagri selaku Pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya upaya Perpusnas dalam menggerakan pemerintah daerah,â€ jelas Bahtiar.
Bahtiar menjelaskan, Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah agar mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penguatan literasi dan pengelolaan perpustakaan. Melalui pengalokasian APBD untuk bidang perpustakaan, maka percepatan pembangunan kualitas SDM bisa terwujud.
â€œKemendagri mendukung pengalokasian APBD untuk perpustakaan. Akan kita cek apakah di 2020 harus dipertajam. Oleh karenanya regulasi pengelolaan keuangan daerah menjadi alat kita untuk memastikan seluruh pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi benar-benar mengalokasikan anggaran yang cukup. Jadi mengubah anggaran ke arah pembangunan SDM, dalam hal ini pengembangan perpustakaan di daerah,â€ urainya.
Rakornas Bidang Perpustakaan 2019 difokuskan pada upaya Perpusnas untuk memantapkan program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2015-2019, serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2020. Rakornas menghadirkan narasumber sejumlah kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wakil Ketua Ombudsman, Pimpinan Komisi X DPR-RI, Kepala Perpusnas, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, Ketua AIPI, serta narasumber lain.
Â Reportase: Hanna Meinita

Rakornas Perpustakaan 2019: Upaya Mewujudkan SDM Berkualitas

Sinabang, Aceh &ndash; Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue telah diresmikan.
 
Gedung perpustakaan yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan ini diresmikan oleh Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) E. Aminudin Azis yang diwakili Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Perpusnas Taufiq A. Gani didampingi oleh Pj. Bupati Kabupaten Simeulue Ahmadlyah, Selasa (16/7/2024).
 
Kepala Pusdatin Taufiq A. Gani mengatakan bahwa gelora ombak Samudera Indonesia harus dapat menggelorakan semangat pemerintahan dan masyarakat Simeulue untuk melaksanakan kegiatan literasi secara lebih kuat lagi agar tetap berkompetitif dengan kabupaten di daratan Sumatera.
 
&ldquo;Kami mengupayakan pemerataan pembangunan dengan simbol kesatuan wilayah. Kami telah membangun gedung perpustakaan di Merauke dan Sorong di sisi Timur, Penajam Paser di sisi tengah dan kini Simeulue di sisi barat Negara Indonesia yang kita cintai ini. Ini semua untuk memperkuat infrastruktur layanan perpustakaan dan gerakan literasi secara merata,&rdquo; ujarnya.
 
Selain itu, ia menjelaskan bahwa gedung layanan perpustakaan Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tengah juga sudah dapat digunakan oleh masyarakat pada tahun ini. Kedepannya adalah gedung layanan perpustakaan di Kota Bireuen dan Kabupaten Aceh Jaya. &ldquo;Ini adalah berbagai upaya Perpusnas untuk menunjang pembangunan literasi masyarakat Aceh,&rdquo; jelasnya.
 
Dia mengingatkan agar pengembangan infrastruktur fisik harus diikuti dengan pengembangan non fisik yaitu berupa kegiatan literasi seperti bercerita, penulisan buku dan membaca keras sehingga infrastruktur yang sudah dibangun semakin bermanfaat bagi masyarakat.
 
Lebih lanjut,ia mengatakan bahwa mulai tahun 2025 Perpusnas akan menyediakan DAK non fisik setiap tahunnya.
 
&ldquo;Saya mengharapkan Simeulue dapat ikut serta, tetapi dengan syarat sudah terakreditasi minimal C. Dengan persiapan dan data yang lengkap, akreditasinya bisa mencapai A. DAK Non Fisik yang dapat dikucurkan ke Kabupaten Simeulue adalah sebesar satu miliar rupiah. Jumlah ini sangat cukup untuk menyelenggarakan kegiatan&rdquo;, ujarnya.
 
Sementara itu, Pj. Bupati Kabupaten Simeulue Ahmadlyah menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Simeulue terletak di tengah gelora ombak Samudera Indonesia dengan keterbatasan akses transportasi tetapi pembangunan di berbagai bidang terus diupayakan termasuk sarana perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.
 
Selain itu, ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Perpusnas karena sulit bagi Kabupaten Simeulue untuk menyediakan anggaran membangun infrastruktur gedung.
 
"Ini pekerjaan yang luar biasa, anggaran kita terbatas. Kerja sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Perpusnas dan juga atas dukungan berbagai pihak di Simeulue harus menjadi contoh bagi SKPK lain," tuturnya.
 
Kedepannya, ia berharap Perpusnas bersedia terus membantu mengembangkan Perpustakaan Simeulue dalam meningkatan layanan perpustakaan bagi masyarakat.
&nbsp;
 
Penulis: Kapusdatin Taufiq A. Gani
 
&nbsp;

Dengan Gedung Baru, Perpusnas Harapkan Layanan Perpustakaan Kabupaten Simeulue Menggelora

Jakarta - Upaya peningkatan kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tidak lepas dari tujuan dan sasaran rencana strategis (renstra) Perpusnas tahun 2020-2024, serta capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perpusnas.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Suharyanto dalam Apel Pagi pada Senin (25/10/2021). Dikatakan, diperlukan komitmen untuk terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi masyarakat dan kegemaran membaca.
"Dengan indikator nilai kegemaran membaca dari 53,84 di tahun 2019 menjadi 71,30 di tahun 2024 nanti, sedangkan indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,52 di tahun 2019 menjadi 15 tahun 2024. Komitmen ini yang harus sama-sama kita pegang," ungkap Suharyanto.
Apabila melihat road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024, lanjut Suharyanto, di dalamnya disebutkan reformasi birokrasi merupakan perubahan yang menuju perbaikan pelaksanaan birokrasi. Pelaksanaan tersebut demi terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek KKN.
"Reformasi birokrasi juga mendorong agar keberadaan Perpusnas dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Melalui peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan," lanjutnya.
Dijelaskan, ada 11 fungsi yang terdapat di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan yang harus dilaksanakan guna mendukung renstra dan reformasi birokrasi.
Ada empat indikator terkait fungsi tersebut, diantaranya, tersusunnya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, penyusunan literatur sekunder, pemberian pelayanan ISBN, pengolahan bahan perpustakaan.
Dalam apel yang diselenggarakan secara daring, Suharyanto menyampaikan perkembangan terbaru di media sosial yang menjadi tantangan untuk generasi muda. Platfrom media sosial yakni tiktok memiliki keuntungan untuk promosi tanpa biaya dan cepat. "Terdapat 124 video tentang Perpusnas, yang menarik yang mempromosikan pemustaka yang berkunjung," ungkapnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perlu Komitmen Dalam Meningkatkan Literasi dan Gemar Membaca

Salemba, Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting menyampaikan tujuh nilai dasar Ber-AKHLAK yang harus dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (22/01/2024). Dia menjelaskan tujuh nilai Ber-AKHLAK yang harus diterapkan ASN dalam menjalankan tugasnya, yaitu&nbsp; Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
&ldquo;Sudah tak bisa dipungkiri lagi kalau setiap aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat. Ada tujuh nilai dasar bagi ASN dan yang ditekankan pertama kali adalah berorientasi pelayanan,&rdquo; ujarnya.
Nilai berorientasi pada pelayanan, lanjutnya, berarti ASN tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat melainkan wajib memahami kebutuhan masyarakat. &ldquo;Dalam konteks Perpusnas, ASN diwajibkan melayani masyarakat melalui pemenuhan akan kebutuhan literasi,&rdquo; lanjutnya.
Dia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
&ldquo;Pelayanan mestinya dilakukan dengan ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan dalam menyelesaikan masalah. Perlu kita tanamkan terus-menerus ke dalam diri kita masing-masing bahwasanya dunia terus mengalami transformasi dengan sangat cepat,&rdquo; katanya.
Ia juga menambahkan pentingnya keinginan untuk bertransformasi dalam sektor pelayanan terhadap masyarakat dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas sebagai tenaga ASN yang kompeten.
&ldquo;Kita harus buang jauh-jauh persepsi lama tentang birokrat harus dilayani agar urusan menjadi lancar. Ketika masuk ke dunia kerja, jangan langsung berorientasi pada uang akan tetapi, mulailah berburu sebanyak mungkin kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman,&rdquo; tutupnya.
&nbsp;
Reporter: Ranny K / Veronica

ASN yang Berorientasi Pelayanan kepada Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Kabupaten Enrekang pada tahun 2019 berhasil mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk menu pembangunan gedung perpustakaan dengan jumlah sebesar 10 miliar rupiah. Progres pembangunan fisik gedung perpustakaan ini sudah sejauh 80% dan untuk melengkapi gedung tersebut dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana lainnya. Hal inilah yang mendasari rombongan Komisi III DPRD Kab. Enrekang melakukan kunjungan kerja ke Gedung Layanan Perpusnas yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (19/4/2021).
Dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kab. Enrekang, Rahmat, rombongan diterima langsung oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, di Ruang Rapat Pimpinan yang berada di lantai 5. Membuka sambutan, Rahmat, mengatakan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan dan kelanjutan pembangunan gedung perpustakaan di Kab. Enrekang.
â€œTujuan kedatangan kami kemari adalah ingin menggodok peraturan daerah tentang perpustakaan agar ke depannya produk yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi masyakarat Kab. Enrekang. Kami juga membutuhkan pencerahan perihal kebutuhan sarana dan prasarana untuk melengkapi gedung perpustakaan yang sedang dalam proses pembangunan,â€ ujar Rahmat.
Menanggapi hal tersebut, Syarif Bando, menjelaskan literasi merupakan pengukuran tingkat kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek pengetahuan. Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa saat ini kegemaran membaca tidak lagi dimaknai dengan lamanya durasi seseorang saat membaca, melainkan seberapa jauh pengetahuan yang didapat orang tersebut dari membaca.
â€œLiterasi harus dimasukkan ke dalam perda tentang perpustakaan karena perda ini lah yang paling menentukan. Banyak orang yang akan menerima manfaat saat perda ini lahir,â€ tegasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan untuk kelengkapan gedung perpustakaan, Kab. Enrekang bisa melakukan pengajuan menu DAK baru.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kab. Enrekang Bangun Minat Baca Masyarakat untuk Memajukan Peradaban Daerah