Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI merayakan hari jadinya ke-41 tahun. Memasuki usia lebih dari empat dekade pada 17 Mei, Perpusnas mengusung tema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€.Â  Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan pihaknya terus melakukan upaya penguatan budaya baca dan literasi untuk membangun komunitas masyarakat yang berbudaya baca dan tinggi tingkat literasinya. Ini mendukung Arahan Utama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maâ€™ruf Amin dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mewujudkan Indonesia maju.
Syarif Bando mengakui luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia merupakan tantangan tersendiri dalam mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan tinggi budaya literasinya. Namun, dia menegaskan Perpusnas memiliki sepuluh potensi atau modal untuk mencapai hal tersebut.
â€œPertama, jumlah perpustakaan Indonesia yang besar. Berdasar sensus data perpustakaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2018, jumlah perpustakaan di Indonesia sebanyak 164.610 perpustakaan. International Federation of Library Association and Institution (IFLA) mencatat jumlah ini sebagai yang terbesar kedua dunia setelah India,â€ jelasnya saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan HUT ke-41 Perpusnas yang diselenggarakan secara hybrid, pada Senin (17/5/2021).
Ke depannya, Perpusnas masih memiliki tugas besar yakni mendorong seluruh jenis perpustakaan di Indonesia sesuai dengan Standard Nasional Perpustakaan.
Kedua, Perpusnas memiliki modal karena sudah melakukan transformasi digital perpustakaan. Perpusnas telah mengembangkan Indonesia OneSearch, yang merupakan portal web layanan penjelajahan pengetahuan satu pintu yang memungkinkan masyarakat mengakses semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia.
â€œKetiga, perpustakaan sudah mengembangkan perpustakaan digital bagi generasi milenial, iPusnas. i-PusnasÂ  mengimplementasikan metode pendekatan perpustakaan kepada kaum muda milenial melalui pemanfaatan gawai,â€ ujarnya. Pada area publik, Perpusnas telah menyediakan sejumlah Pojok Baca Digital (Pocadi) di berbagai daerah.
Keempat, Perpusnas merupakan ikon peradaban bangsa. Founding father Bangsa, Sukarno, memiliki visi tentang ibu kota sebagai lambang peradaban bangsa. Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional di jalan Medan Merdeka Selatan, dari sisi arsitektur gedung serta pemilihan lokasi pembangunannya merupakan perwujudan dari visi Bung Karno. Kawasan Medan Merdeka, Jakarta, sudah sejak lama dipersiapkan untuk pembangunan sebuah â€˜konfigurasi mandalaâ€™ dengan konsep peradaban bangsa yang berpusat pada Monumen Nasional (Monas) sebagai porosnya.
â€œDalam konfigurasi mandala Indonesia, Perpustakaan Nasional memposisikan diri sebagai sumber ilmu pengetahuan, pusat informasi, serta pusat kegiatan edukatif, rekreatif, dan kultural yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia,â€ urainya.
Kelima, Perpusnas memiliki e-deposit yang merupakan transformasi sistem penghimpunan dan pelestarian karya intelektual bangsa. E-deposit merupakan sistem yang dikembangkan Perpusnas untuk memfasilitasi kegiatan pengumpulan dan pengelolaan bahan perpustakaan digital yang diterbitkan di Indonesia sebagai hasil dari implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Karya Cetak Karya Rekam.
Syarif Bando melanjutkan, Perpusnas memiliki potensi keenam yakni standardisasi layanan publik perpustakaan. Dia menjelaskan, layanan publik Perpusnas sudah memenuhi standar di antaranya mendapatkan sertifikasi SNI-ISO 9001:2015 untuk kategori Layanan keanggotaan, Layanan Koleksi Referensi, dan Layanan Koleksi Naskah Nusantara. Ini tidak hanya dicapai di pusat, tapi juga di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Blitar dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Bukittinggi. Sejumlah prestasi juga diraih Perpusnas terkait pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman RI.
Perpusnas juga memiliki potensi ketujuh dalam membangun SDM unggul karena sudah mengembangkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Hingga tahun 2021, sejumlah 32 perpustakaan umum provinsi, 311 perpustakaan umum kabupaten dan 1.250 perpustakaan desa telah diintervensi Perpusnas untuk melakukan transformasi berbasis inklusi sosial. Program ini berhasil memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
â€œBerkat keberhasilan program ini, sejumlah 19 pemerintah daerah provinsi, 76 pemerintah kabupaten dan 344 pemerintah desa tergerak untuk mereplikasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilaksanakan secara mandiri dengan dukungan dana dari APBD dan Dana Desa,â€ ungkapnya.
Kedelapan, Perpusnas memiliki modal yakni masuknya pembangunan nasional bidang perpustakaan ke Agenda Pembangunan Nasional Revolusi Mental dan Pemajuan Kebudayaan. Kesembilan, Perpusnas memiliki organisasi perpustakaan yang makin dinamis dengan memperkuat peran pustakawan. Terakhir, Perpusnas memiliki peran penting dalam penguatan budaya baca dan literasi Indonesia.
â€œRiset yang dilakukan Perpustakaan Nasional pada tahun 2020, frekuensi membaca masyarakat Indonesia rata-rata empat kali per minggu dengan durasi membaca 1 jam 36 menit per hari atau 9 jam 52 menit per minggu, dan jumlah buku yang dibaca dua judul buku per tiga bulan. Nilai tingkat gemar membaca masyarakat sesuai dengan kajian ini pada tahun 2020 adalah 55.74 atau kategori sedang,â€ jelasnya.
Syarif Bando berharap ada sinergi dan kolaborasi dan hulu hingga hilir, antara seluruh pemangku kepentingan di negara ini untuk memperkuat budaya literasi. Dengan begitu, ketimpangan antarwilayah dalam akses pengetahuan dapat dipersempit.
â€œSesuai dengan Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 pasal 5, masyarakat mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, baik di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang dari semua latar belakang sosial dan ekonomi,â€ pungkasnya.
Merayakan hari jadinya, Perpusnas menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang mendukung masyarakat dalam mengakses sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Kegiatan berlangsung secara daring pada 17 Mei-18 Juni 2021. Pembukaan diisi dengan gelar wicara dengan tema â€œ41 Tahun Perpustakaan Nasional dalam Torehan Peradabanâ€ yang menghadirkan para Kepala Perpusnas, peluncuran konsultasi daring dari seluruh unit kerja kerja yang ada di Perpusnas, serta penandatanganan Pakta Integritas.
Selanjutnya, rangkaian acara diisi dengan kegiatan webinar, workshop ISBN, penerbit, sosialisasi bidang perpustakaan dan kepustakawanan, peluncuran dan bedah buku terbitan Perpusnas Press, pendampingan, serta lomba penulisan. Rangkaian kegiatan tidak hanya berlangsung di pusat, tapi juga di UPT Perpusnas yaitu UPT Perpustakaan Bung Karno dan UPT Perpustakaan Bung Hatta. Masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru melalui media sosial Perpusnas.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Rayakan Hari Jadi ke-41 Tahun, Perpusnas Punya 10 Modal Wujudkan SDM Unggul

Cikini, Jakarta-Untuk mewujudkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional mengadakan focus group discussion (FGD) dengan stakeholder pada kementerian/lembaga terkait, khususnya membahas data perpustakaan di hotel Novotel Cikini pada hari Rabu. (19/05)
Focus group discussion bertujuan untuk mendukung sasaran Perpustakaan Nasional dalam mewujudkan satu data perpustakaan Indonesia dan sinkronisasi data perpustakaan.
Salah satu fungsi Perpustakaan Nasional RI seperti yang diamanatkan dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah sebagai perpustakaan pembina berbagai jenis perpustakaan yang disesuaikan dengan Standar Nasional Perpustakaan.Â 
Nurcahyono, selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa pembinaan perpustakaan belum maksimal.
â€œMasih banyak perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi yang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan disebabkan oleh lemahnya implementasi regulasi perpustakaan. Strategi yang kami lakukan untuk mendapatkan data perpustakaan yang valid adalah dengan optimalisasi aplikasi NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)â€, terangnya.
Data dalam aplikasi NPP akan digunakan sebagai dasar pembinaan perpustakaan. Analisis data akan dilakukan untuk menentukan apakah perpustakaan tersebut sudah sesuai standar atau belum. Apabila sebuah perpustakaan belum memenuhi standar, maka perpustakaan tersebut akan menjadi prioritas untuk dibina.
Sejalan dengan usaha mendukung terciptanya Satu Data Indonesia, Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional mempunyai tugas sebagai Wali Data sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional yaitu mengumpulkan data, memeriksa kesesuaian, mengelola data, menyebarluaskan data dan membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data (perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi).
â€œData bersifat abstrak, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur sehingga sangat kompleks dalam pengelolaan, oleh sebab itu harus ada tata kelola data. Inilah yang menjadi tantangan kitaâ€, kata Taufiq A. Gani, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional.
Sebagai penutup, para peserta focus group discussion menyepakati bahwa data dalam sistem NPP data digunakan sebagai database perpustakaan, Produsen Data aktif mengupdate data, memberikan informasi data profil, aplikasi NPP terintegrasi dengan aplikasi lainnya dan koordinasi berkelanjutan antar instansi untuk proses menuju satu data.
Reportase: Anastasia Linawati
Dokumentasi : Basma Sartika

Sinergi antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi; Menuju Satu Data Perpustakaan Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Profesi pustakawan pernah diberitakan sebagai salah satu profesi yang akan mati. Hal ini membuat Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), M. Syarif Bando, yang dilantik pada 2016, memutar otak dan berpikir keras bagaimana caranya agar pustakawan tidak dapat digantikan oleh komputer. Oleh karena itu, paradigma perpustakaan harus berubah, tidak lagi berkutat dengan collection management yang biasa dilakukan pada abad ke-18 dan knowledge management pada abad ke-19, tapi perpustakaan masa kini harus bertransformasi lebih ke knowledge transfer.
Demikian disampaikan Syarif saat menyambut kunjungan kerja anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI, Wakil Wali Kota Depok beserta jajarannya, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Kamis (10/6/2021).
â€œJadi kita mentransformasi peran perpustakaan menjadi transfer knowledge. Kita semua harus berubah dan kami menawarkan perpustakaan sebagai solusi atau satu bagian terpenting untuk melakukan perubahan mindset dan akhirnya bisa merubah perilaku untuk bisa mendidik bangsa ini,â€ tambahnya.
Sependapat dengan Syarif, M. Nur Purnamasidi, anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI, juga menyampaikan pentingnya pengetahuan dan literasi bagi kehidupan masyarakat. Terlebih lagi masyarakat yang menempati wilayah rawan bencana. Pengetahuan yang cukup akan membuat masyarakat menjadi literat dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup.
Sebagaimana diketahui bersama, belum lama ini ramai diberitakan bahwa wilayah pesisir selatan Jawa Timur merupakan wilayah dengan potensi gempa dan tsunami yang dapat mencapai ketinggian 29 meter. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi penduduk di daerah tersebut.
M. Nur mengharapkan Perpusnas sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dapat berperan serta dalam membangun gerakan sadar literasi kebencanaan di daerah rawan bencana. Menurutnya dengan adanya literasi kebencanaan, masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang bencana tersebut, bagaimana menghadapinya, dan menghindari jatuhnya banyak korban.
â€œJadi, kalaupun terjadi bencana itu, kita sudah siap,â€ ujarnya.
Fajril Hikmah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulang Bawang Barat, juga menyampaikan kerisauannya karena sampai saat ini kantor perpustakaan di daerahnya masih menempati bangunan yang disewa, sedangkan pengajuan bantuan DAK tahun lalu pun tidak membuahkan hasil.
Oleh karena itu, kali ini Fajril sangat mengharapkan proposal pengajuan bantuan pembangunan gedung perpustakaan untuk periode 2022 dapat dipertimbangkan untuk memperoleh DAK. Diakuinya kali ini, semua dokumen pendukung telah siap, di antaranya bukti kepemilikan lahan atas nama pemerintah daerah dengan lokasi yang strategis. Kelak gedung tersebut tidak hanya digunakan untuk perpustakaan saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat untuk belajar bersama oleh masyarakat.
Keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan perpustakaan juga ditunjukkan oleh Kota Depok. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, menyampaikan harapannya agar Perpusnas dapat membantu membangun budaya baca dengan pengadaan pojok baca digital di daerahnya.
â€œKe depan, kami ingin semua kantor pemerintahan dari tingkat kota sampai kelurahan bisa hadir untuk memudahkan masyarakat mencari referensi dengan membuat perpustakaan, apalagi ditambah dengan pojok baca digital,â€ urainya.
Syarif Bando menyampaikan bahwa Perpusnas membuka kesempatan bagi daerah untuk mengajukan bantuan DAK dalam rangka pengembangan perpustakaan daerah, dengan menu pilihan pembangunan gedung, renovasi gedung, pengadaan koleksi, TIK, dan perabot.
Lebih lanjut, Syarif meninggalkan pesan agar melebihkan pengadaan anggaran untuk perpustakaan karena perpustakaan wajib hadir untuk melayani semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas menyerahkan bantuan mobil perpustakaan keliling secara simbolis untuk Kota Depok.
Â 
Reporter: Radhitya Purnama
Fotografer: Robby
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Perpusnas Dukung Pengembangan Literasi untuk Memberdayakan Masyarakat di Daerah

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Barus (STAIB) sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Barus, Sumatera Utara.
 
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU antara Perpusnas dengan STAIB di sela-sela Seminar Nasional Barus: Refleksi Literasi Sejarah dan Moderasi Beragama di Indonesia yang diselenggarakan secara hibrida pada Kamis (8/8/2024).
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan Barus sebagai destinasi wisata religi yang diakui, serta memperkuat posisinya sebagai titik nol peradaban Islam di nusantara. 
 
"Ini adalah langkah penting dalam memastikan Barus tidak hanya dikenal sebagai titik nol peradaban Islam di Nusantara, tetapi juga sebagai pusat kajian dan studi yang akan mendukung keberlanjutan sejarah dan peradaban Islam di Indonesia," ujar Adin.
 
Deputi mengapresiasi inisiatif Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli) yang mencanangkan pembangunan kampus STAIB pada tanggal 2 Agustus 2024. 
 
"Inisiatif ini adalah langkah penting untuk menjadikan Barus sebagai pusat studi sejarah peradaban Islam dan studi agama-agama, serta memperkuat moderasi beragama di Indonesia," ungkapnya.
 
Penetapan Barus sebagai titik nol peradaban Islam oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2017, lanjutnya, menegaskan kembali peran penting daerah ini dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ini menandai Barus sebagai pintu masuk awal agama Islam di Indonesia. 
 
"Penelitian arkeologis yang dilakukan oleh EFEO dan AREKENAS juga menguatkan posisi Barus sebagai pusat awal peradaban Islam di Nusantara," lanjutnya.
 
Ketua Yayasan Matauli Fitri Krisnawati Tandjung mengatakan STAIB hadir untuk mengangkat kembali Barus ke panggung internasional sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di masa lalu serta menjadi mercusuar pendidikan di Indonesia.
 
"STAIB saat ini memiliki dua program studi, yaitu Sejarah Peradaban Islam dan Studi Agama-Agama, yang bertujuan memberikan pendidikan berkualitas kepada putra-putri Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara," katanya.
 
Ia menambahkan bahwa kerjasama dengan Perpusnas merupakan langkah strategis dalam mengembangkan literasi sejarah dan moderasi beragama di Barus. 
 
&ldquo;Kerjasama ini diharapkan dapat memperkenalkan Barus ke dunia internasional sebagai pusat sejarah dan peradaban Islam di Nusantara. Kami pun telah menyiapkan lahan untuk dapat dibangun perpustakaan&rdquo; imbuhnya.
 
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan untuk menciptakan peradaban yang berkesejahteraan, perlu adanya investasi dalam Pendidikan dan pengembangan manusia.
 
"Kehadiran STAIB ini sebagai contoh nyata dari upaya untuk mengawal peradaban melalui Pendidikan. Ilmu lebih berharga dibandingkan harta, karena ilmu dapat melestarikan dan memperluas harta serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat," ungkapnya.
 
Sekjen menegaskan moderasi beragama bukan berarti moderasi agama itu sendiri, karena agama sudah memiliki landasan yang kuat dalam ajarannya. 
 
"Moderasi beragama lebih merujuk pada bagaimana seseorang mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dengan cara yang toleran, menghormati budaya lokal, dan memiliki komitmen kebangsaan," tegasnya.
 
Selain itu, dia berharap agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui sinergi dalam pendidikan dan moderasi beragama.
 
"Semoga kita semua dapat terus berkomitmen dalam memajukan pendidikan dan moderasi beragama untuk menciptakan peradaban yang lebih baik," harapnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Aji Anwar / Andri TK / Andini

Perpusnas dan STAIB Jalin Kerja Sama Menguatkan Literasi Sejarah dan Moderasi Beragama

Salemba, Jakartaâ€”Maju mundurnya suatu peradaban menentukan institusi strategis yang Namanya perpustakaan. Perpustakaan adalah medan magnet bagi siapapun, terutama bagi kaum cendikia dan pendidik. Di era industri 4.0, daya tahan (endurance) masyarakat untuk membaca makin lama makin tergerus oleh kemajuan peradaban.
â€œPerpustakaan seiring waktu akan mengalami metaformosa yang sangat cepat. Namun, biar bagaimana pun perpustakaan harus menjadi garda terdepan dalam membangun peradaban menuju masyarakat yang maju, besar dan sejahtera,â€ kata Ketua Bakohumas Pusat Widodo Muktiyo pada peluncuran Buku Perpustakaan Nasional RI : Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan, Jumat siang, (6/12).
Saat ini dunia memasuki era yang disebut milenial. Era dimana masyarakat banyak dijejali dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nyaris setiap orang mempunyai hand phone ataupun smart phone. Nyaris semua aktivitas dan rutinitas masyarakat tidak lepas dari teknologi genggam. Bahkan, membaca pun dilakukan melalui hand phone. â€œPadahal membaca melalui hand phone tidak bisa berlama-lama. Dalam waktu 2-3 jam mata udah memerah,â€ tambah Widodo. Â Â 
Widodo yang juga menjabat sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan apresiasinya atas peluncuran buku Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan ini. Di hadapan peserta Bakohumas, Widodo meminta seluruh Humas K/L menyebarluaskan informasi penting ini. Setiap kegiatan yang diselenggarakan K/L harus memiliki impact. â€œJangan kalah dengan Humas instansi swastaâ€.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengingatkan bahwa fokus pembangunan Â saat ini sesuai arahan Presiden adalah salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan perpustakaan merupakan tempat strategi menciptakan hal tersebut. â€œTransfer knowledge hanya dua, membaca dan vokasi. Dua program inilah yang menjadi titik awal (start) dari kebijakan Presiden,â€ ucap Syarif Bando.
Terlepas bagaimana setiap K/L memaknai arahan Presiden, namun yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah ketersediaan bahan bacaan. Jadi, Bakohumas harus bisa menjawab bahwa bukan minat baca yang rendah tapi yang hendak dibaca tidak ada. Rasio ketersediaan buku dengan penduduk masih kurang, 1 : 5.000.
â€œAda tiga faktor yang menyebabkan, yakni kesenjangan antarwilayah, pemerataan, dan kesesuaian bahan bacaan yang dibutuhkan. Jadi, setiap daerah yang memiliki penulis harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,â€ lanjut Kepala Perpusnas.
Pada akhir peluncuran, Kepala Perpusnas menyerahkan buku Perpustakaan Nasional RI : Ikon Perdaban dan Ilmu Pengetahuan kepada Ketua Bakohumas dan Direktur Eksekutif Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Asmono Wikan, serta melakukan soft launching Press Corner Perpusnas. Di sesi diskusi menghadirkan nara sumber penulis buku Maya Fransisca, Direktur Eksekutif SPS Asmono Wikan, dan pendiri Wellbeing Institute Jadi Suriadi.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo Â Â Â Â 
Â

Perpusnas Luncurkan Buku Ikon Peradaban dan Ilmu Pengetahuan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Terdiri dari 5 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 175 ribu jiwa membuat 1 mobil perpustakaan keliling tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat Kab. Belitung. Terlebih lagi jarak antar desa dalam dan kecamatan memang terbilang cukup jauh. Hal tersebut yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kab. Belitung Syamsir saat berkunjung ke Perpustakaan Nasional Rabu (22/01).
â€œKami mengharapkan fasilitas seperti Mobil Perpustakaan Keliling untuk bisa ditambah karena manfaatnya akan sangat besar sekali untuk kami yang jarak antar kecamatannya cukup jauh,â€ jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut Asisten Pemerintah Daerah Kab. Belitung Ita Wahyuni yang turut hadir menjelaskan adanya bantuan Mobil Perpustakaan Keliling yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional pada 2006 kini sudah tidak mampu beroperasi secara maksimal.
â€œUntuk mendukung program inovasi oleh Pemerintah Kab. Belitung di bidang pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat, kami ingin perpustakaan juga turut berperan serta,â€ ungkap Ita. Lebih lanjut, dirinya berharap melalui perpustakaan masyarakat juga dapat memiliki akses informasi secara digital seperti yang telah dikembangkan Perpustakan Nasional.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando yang menerima langsung kunjungan ini menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi I DPRD Kab. Belitung terhadap kebutuhan perpustakaan untuk masyarakatnya. Syarif menjelaskan pentingnya perpustakaan hadir di tengah masyarakat
â€œLiterasi hanya bisa didapat dengan membaca. Dan tanpa literasi masyarakat akan semakin tertipu dan daya nalarnya rendah,â€ terangnya. Maka dari itu dirinya berharap pentingnya kerjasama unsur-unsur pemerintah bersinergi mengajak masyarakat meningkatkan literasi.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Raden Radhityo
Â 
Â

Berita

Kabupaten Belitung Harapkan Tambahan Mobil Perpustakaan Keliling