Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali mendukung penyelenggaraan pameran para seniman yang terdampak pandemi Covid-19.
Pameran bertajuk Creative Freedom To Heal The Nation #2 merupakan kegiatan lanjutan dari pameran yang diselenggarakan pada 15-20 Oktober 2020. Pameran dengan tema Creative Freedom To Heal The Nation ini merupakan awal sebuah momentum budaya di saat pandemi dan menjadi ruang untuk memotivasi tumbuh kembangnya kratifitas seni.
Perpusnas sebagai penyedia jenis sumber pengetahuan, dalam upaya mewujudkan masyarakat berliterasi tentunya aktif mengambil peran dalam menyebarluaskan karya seni budaya Indonesia dengan segala keberagamannya.
"Ini menjadi kebanggan tersendiri bagi setiap anak bangsa, bahwa eksistensi seniman dan karya-karyanya layak untuk dipamerkan karena nilai-nilai budaya dan pengetahuan," ungkap Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando di Jakarta, Sabtu (15/1/2022).
Syarif Bando mengatakan, seni rupa merupakan salah satu subsektor dalam ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar jika dilihat dari kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, hingga potensi pasar.
"Peran Perpusnas sebagai institusi perawat peradaban dapat dimaknai dengan menyediakan ruang bagi seniman dan masyarakat dalam mengekspresikan karya-karyanya," ungkap Syarif.
Dengan penyelenggaran pameran ini, lanjut Syarif, diharapkan dapat menjadi ajang pertemuan antar seniman, antara seniman dan masyarakat penikmat seni.
"Kreatifitas dan serangkaian pemikiran-pemikiran seniman dalam pameran seni rupa ini, dapat memberikan inspirasi dan edukasi untuk masyarakat secara luas," harapnya.
Pameran yang bertajuk "Creative Freedom to The Heal the Nation #2" diselenggarakan pada 15 Januari - 25 Februari 2022 bertempat di Ruang Pameran Lantai 4 Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Pameran ini diikuti sebanyak 120 seniman yang berasal dari berbagai wilayah di Tanah Air. Diantaranya, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Bali, Kupang, Flores, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.
Kurator Pameran Fajar Sidiq Sukirnanto mengatakan, tujuan pameran ini untuk menyatukan persepsi diantara lintas genre, lintas generasi maupun lintas agama. "Creative Freedom to The Heal the Nation merupakan sebuah pesan moral kepada masyarakat bahwa kita memang ada di dalam proses itu," kata Fajar.
Fajar menjelaskan, kreativitas seni yang disebut dalam kata freedom asalah cermin dari kebebasan berinteraksi seorang seniman. Pameran ini menjadi bentuk nyata eksistensi para seniman bertahan hidup di masa pandemi Covid-19.
"Barangkali memang kita benar terkena dampak ekonomi, tetapi seniman tetap bisa kreatif dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kesulitan dan terbatas. Pandemi memang betul adanya tetapi seniman tetap kreatif di dalamnya" jelasnya.
Â 
Reportase: Mutiara Nurseha Alatas / Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Dukung Pameran Seni Rupa Creative Freedom To Heal The Nation #2

KESELAMATAN dan kesehatan kerja (K3) menjadi faktor utama dalam dunia kerja khususnya guna memacu kinerja safety maupun produktivitas kerja. Sejak dicanangkan oleh Ida Fauziah, Menteri Ketenaga kerjaan R.I pada 12 Januari lalu semarak Bulan K3 dirasakan hingga pelosok negeri.
Menurutnya, persoalan K3 zaman now sangat kompleks. Terlebih dihadapkan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang sarat dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berubah sangat cepat dan tidak menentu. Sehingga diperlukan strategi pengendalian yang lebih efektif, efisien dan inovatif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Semua pemangku kepentingan harus memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya konkret terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing agar budaya K3 benar-benar terwujud diseluruh Tanah Air. Kita perlu melakukan lompatan dan terobosan dengan inovasi-inovasi baru agar pelaksanaan K3 dapat terus diperkuat di tengah gerak perubahan masyarakat dan revolusi industri yang kian melesat.
Para pemangku kepentingan baik pengusaha, serikat buruh/pekerja, pekerja dan masyarakat untuk terus meningkatkan pengawasan dan penyadaran akan pentingnya K3. Persoalan K3 hendaknya tidak hanya diingat dan dibahas saat terjadi kasus kecelakaan atau musibah di tempat kerja: namun harus dijadikan budaya kita semua.
ANGKA KECELAKAAN KERJA 
Data Kemnaker mengungkapkan bahwa sepanjang 2018 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Januari hingga September 2019 terdapat 130.923 kasus. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan serius adanya pendidikan yang masih rendah yang dimiliki oleh para pekerja secara nasional yakni sebanyak 57,5persen dari 126,51 juta total penduduk bekerja.
Disinyalir ini menjadi salah satu potensi yang menyebabkan rendahnya kesadaran pentingnya perilaku selamat dalam bekerja. Akibat kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Kecelakaan kerja juga memengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK). Persoalan nyawa dan kesehatan manusia serta keselamatan adalah yang utama. Safety first. Karena uang bisa dicari, karier bisa dikejar, namun keselamatan dan kesehatan sama sekali tak tergantikan. Untuk itulah maka K3 harus terus kita promosikan sebagai bagian penting dalam perlindungan tenaga kerja.
Sejatinya, K3 bukan hanya tanggung jawab para pengusaha dan pemerintah pusat, namun peran penting serikat buruh/pekerja wajib hadir di perusahaan dan lingkungan kerja untuk memberikan perhatian dan mendorong K3 agar dapat dijalankan secara efektif. Pun, pemerintah daerah harus aktif melaksanakan K3 dan mengontrol pelaksanaannya, mengingat ketenagakerjaan merupakan bagian yang diotonomikan di daerah. Perlu koordinasi dan sinergi yang semakin solid dan tidak terkesan jalan masing-masing dan saling melempar tanggung jawab.
PERINGATAN BULAN K3
Tema Peringatan Bulan K3 Tahun 2020 adalah Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi. Dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan, tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat pada semua level dalam menerapkan program K3 sehingga K3 benar-benar menjadi Budaya kita. Tahun ini juga bertepatan dengan peringatan 50 tahun K3.
Kemnaker mencanangkan Bulan K3untuk Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3. Menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan usaha di era ekonomi digital. Meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi. Mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing. Dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
PACU PRODUKTIVITAS KERJA
Indeks produktivitas pekerja Indonesia menduduki urutan ke-4 di antara negara-negara ASEAN, berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan data dari Asian Productivity Organization (APO) Â produktivitas pekerja Indonesia sekitar USD 24.900 setara Rp 348 juta. Sementara itu produksi pekerja Singapura USD 131.900, Malaysia USD 56.400 dan Thailand USD 28.300.
Sehingga kita perlu memacu lebih kencang lagi antara lain melalui peningkatan kesehatan, gizi, ekonomi dan pendidikan. Pun, peningkatan pendidikan vokasi melalui perubahan kurikulum yang lebih fleksibel guna menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang serba digital dan cepat berubah. Redefinisi BLK-BLK untuk mengatasi persoalan re-skilling, up-skilling dan skilling agar persoalan ketidaksesuaian dengan dunia industri dapat diatasi.
Perlu melakukan penguatan antara lain melalui strategi mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja dengan melakukan harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasamalintas sektor. Meningkatkan akses pekerja kepada sumber daya produktif melalui peningkatan keterampilan pekerja dengan cara melakukan pelatihan.
Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif. Peningkatan fungsi pasar tenaga kerja dengan cara memastikan job matching dilaksanakan dengan tepat. Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dengan cara meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian daerah dan perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi.
Membekali pekerja dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian. Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerjadengan mendorong pengembangan penyedia kredit. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Penguatan tindakanhukum. Dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi peraturan ketenagakerjaan.
Harapannya Bulan K3 dapat memacu kinerja safety dan produktivitas pekerja sehingga memiliki dayasaingandaldalam membangun bangsa dan Indonesia tercinta sekaligus mampu bersaing dengan negara-negara lain baik regional maupun global. Semoga. (ndu/k18)
Â 
Oleh:
SUHARYONO S. HADINAGORO
PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN
Â

K3 Pacu Kinerja dan Produktivitas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bersama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Universitas Terbuka melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Penandatanganan dilakukan di Lemhannas pada Selasa pagi, (10/9).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, dan Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat, sepakat untuk bersinergi mengembangkan perpustakaan sebagai modal ketahanan nasional. 
Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menjelaskan MoU pihaknya dengan Perpusnas memiliki tiga tujuan penting, yaitu menjalin kemitraan untuk memperluas jejaring perpustakaan melalui repositori digital IOS, pemanfaatan fasilitas, serta penghimpunan karya cetak dan karya rekam publikasi ilmiah.
Sedangkan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan paradigma perpustakaan saat ini sudah berubah. Perpustakaan harus menjangkau masyarakat. â€œSehingga tersedia informasi-informasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Guna mempermudah akses masyarakat terhadap perpustakaan, lanjut Syarif Bando, Perpusnas telah mengembangkan tiga aplikasi digital, yakni Indonesia One Search (IOS) sebagai repositori koleksi perpustakaan seluruh Indonesia, Khasanah Nusantara (Khastara) yang berisi koleksi manuskrip-manuskrip, dan aplikasi iPusnas.
Gubernur Lemhannas berharap MOU ini dapat diimplementasikan secara nyata dan konsisten sesuai ruang lingkupnya. â€œSinergi antarlembaga merupakan satu upaya dalam memperkuat wawasan kebangsaan sebagai prasyarat utama terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh,â€ sebutnya.
Reportase : Eka Purniawati

Lemhannas, Universitas Terbuka dan Perpusnas Sepakat Jalin MOU Sinergi Ketahanan Nasional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Literasi masuk pada substansi membangun manusia, antara lain kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang memadai untuk bekal menjadi seorang profesional, kemampuan memahami apa yang tersirat dan tersurat, kemampuan mengemukakan ide, gagasan dan inovasi baru juga kemampuan menciptakan barang dan jasa. Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja Pansus DPRD Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bangka, Jumat (6/12).
Kunjungan kerja ini merupakan kegiatan konsultasi terkait perpustakaan di daerah masing - masing. Dalam pertemuan ini, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lombok Utara, Tusen Lashima menyatakan kenyamanannya berada di Perpustakaan Nasional dan berharap perpustakaan di daerahnya kelak bisa seperti ini karena saat ini perpustakaan disana jauh dari kata nyaman.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bangka, Kemas Herman Susilo mempertanyakan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten Bangka. Ia juga meminta masukan terkait perda perpustakaan daerah.
â€œIndeks literasi harus menjadi standard reference dalam perda perpustakaan,â€ ungkap Muhammad Syarif Bando. Ia juga menambahkan bahwa tugas utama dari setiap elemen adalah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.
"Jadi kalau bisa tertuang di dalam perda bagaimana indeks literasi itu dapat menjadi bagian dari pada kinerja pemerintah daerah. Karena Presiden memperingatkan jangan membuat perda yang bisa memberatkan jika tidak dijalankan atau bahkan menghambat." ujarnya.
Pada akhir kegiatan Kepala Perpustakaan Nasional juga berpesan dan berharap nantinya perda ini dapat menjadi induk pendidikan daerah.
Reporter : Astried Merdekawati Tri Hastanti
Fotografer : Raden Radityo

Pansus Kab. Lombok Utara dan Bangka Konsultasikan Penyusunan Perda Perpustakaan

Jakarta - Masifnya pertumbuhan produksi serta diseminasi informasi di era digital saat ini, membawa tuntutan langsung kebutuhan masyarakat dalam menganalisa dan mengevaluasi informasi.
Pustakawan memiliki peran dalam penguatan budaya literasi, khususnya literasi digital di masyarakat. Pustakawan harus mampu memenuhi pemahaman ruang digital masyarakat menuju masyarakat yang berpengetahuan. Sehingga masyarakat memiliki kecakapan digital dalam mengelola dan mendayagunakan.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Deni Kurniadi menyampaikan, sebagai salah satu upaya mencerdaskan masyarakat dan penyelenggaraan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan dapat menyelenggarakan program literasi digital.
"Hal ini ditunjukkan melalui kerja sama kolaboratif dengan memberdayakan berbagai fasilitas TIK perpustakaan serta sumber daya digital lainnya untuk kesejahteraan masyarakat," ungkap Deni dalam Webinar Penguatan Peran Pustakawan dalam Mendukung Literasi Digital Nasional yang digelar secara hybrid pada Kamis,(16/12/2021).
Deni mengatakan, perpustakaan sebagai media literasi digital menjadi harapan bagi pengguna/masyarakat dalam mendapatkan informasi yang mudah, murah, dan cepat secara online.
Program literasi digital perpustakaan, lanjut Deni, akan kurang optimal jika tidak didukung oleh kompetensi pustakawan yang memadai, khususnya dalam hal pengoperasian TIK dan pemanfaatan sumber daya informasi digital perpustakaan.
"Pustakawan sebagai motor penggerak program literasi digital harus mampu mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai media social space," kata dia.
Dalam penyediaan konten informasi digital, Deni menjelaskan, pustakawan dapat memanfaatkan database global dan database nasional sehingga peran perpustakaan sebagai media literasi digital masyarakat dapat bekerja secara optimal.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Boni Pudjianto mengatakan, literasi digital merupakan kunci dan pondasi utama untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi. Tak terkecuali, pustakawan.
"Untuk menghadapi tantangan di era digital, pustakawan perlu melakukan transformasi digital. Pustakawan yang biasanya melayani secara fisik namun sekarang melakukan pendampingan secara digital," katanya.
Dikatakan, ada tiga aspek yang harus ditingkatkan oleh pustakawan dalam menghadapi era digital. Salah satunya, perlu adanya infrastruktur digital yang mumpuni, karena semua move to digital.
"Harus dilengkapi dengan SDM, literasi digital agar tidak hanya untuk pustakawan saja tetapi juga masyarakat. Pustakawan harus melakukan kemitraan dengan seluruh stakeholder yang ada, baik komunitas, lembaga, maupun NGO dari dalam dan luar negeri," imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), Eine Ayu Saraswati. Menurutnya, literasi digital memerlukan interaksi antara sistem yang baik mudah digunakan.
"Kemudian ada aspek SDM yang berkaitan dengan literasi digital, apa yang perlu dikomunikasikan, pengetahuan yang dikelola," ungkapnya.
Eine mengatakan, pustakawan perlu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga literasi digital dapat berperan dalam berbagai lini kehidupan.
Sementara itu, Pustakawan Universitas Indonesia, Kalarensi Naibaho mengatakan, untuk mendukung gerakan nasional literasi digital perlu penerapan program literasi informasi di perpustakaan sehingga tercipta kolaborasi antar lembaga dan sinergi pustakawan.
Terdapat lima komponen literasi informasi, diantaranya identifikasi, akses, evaluasi, sintesis, dan penggunaan. "Penerapan lima komponen literasi informasi ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemustakaan. Rumusan ini akan terkait dengan SKKNI dan sertifikasi pustakawan," katanya.
Kalarensi menegaskan, perpustakaan perlu berkolaborasi dengan Kementerian terkait agar tujuan bersama, yakni menciptakan masyarakat yang berpikir kritis, cakap digital, dan menjadi pembelajar seumur hidup.
"Sinergi pustakawan diperlukan agar program literasi informasi yang menjadi nilai jual perpustakaan lebih terstruktur dan berkesinambungan," tegasnya.
Pustakawan Universitas Gajah Mada, Nasirullah Sitam mengatakan, pustakawan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan informasi dan menuliskan ide maupun cerita menarik terkait pengalamannya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Pustakawan Berperan dalam Dukung Literasi Digital Nasional

Perpusnas RI Mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Surabaya, Tim inventarisasi hasil-hasil penelitian koleksi langka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan kegiatan inventarisasi hasil penelitian koleksi langka di daerah tahun 2024.
Tujuan dari hasil pemetaan akan menunjukkan tingkat pemanfaatan koleksi langka secara spesifik terkait aktivitas pengembangan ilmu pengetahuan serta menunjukkan preferensi pemanfaatan koleksi langka Perpusnas oleh masyarakat, dalam hal ini peneliti. Peta hasil penelitian ini juga akan bermanfaat dalam pembuatan keputusan atas pemilihan subjek penyusunan literatur sekunder yang akan dilakukan oleh pustakawan.&nbsp;
Selain itu, peta hasil penelitian ini juga menjadi informasi penting sebagai bagian dari hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perpusnas. Dengan kata lain, hasil pemetaan ini mendukung penguatan fungsi Perpusnas sebagai perpustakaan penelitian dan perpustakaan rujukan.
Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 Juni sampai dengan 28 Juni 2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pemetaan hasil-hasil penelitian civitas akademi Universitas Airlangga Surabaya yang memanfaatkan sumber-sumber dari Koleksi Langka Perpusnas.&nbsp;
Di sela kegiatan Inventarisasi yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Unair Surabaya, Tim Pustakawan Koleksi Langka Perpusnas melakukan kunjungan ke Gedung Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya dan disambut oleh Salah satu Guru Besar Unair Bapak Prof. Dr. La Ode Rabbani dengan didampingi oleh Kepala&nbsp; Perpustakaan Pusat Unair Suhernik, M.Si. Pada kesempatan tersebut Tim Inventarisasi Koleksi Langka telah menyerahkan sebuah kenang-kenangan berupa foto repro Peresmian Pertama Universitas Unair oleh Mr. Moh. Yamin pada tahun 1955 yang bersumber dari koleksi langka Perpusnas.
Kegiatan inventarisasi yang diadakan di Perpustakaan Pusat Unair selama empat hari telah berjalan lancar dan sukses. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini, antara lain hasil pemetaan untuk pengembangan koleksi langka Perpusnas ke depannya selain kemungkinan pengembangan kerjasama yang positif serta berkelanjutan di masa mendatang.
&nbsp;

Berita

Kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian Koleksi Langka di Daerah Tahun 2024