Pasar Minggu, Jakarta &ndash; Tidak seperti hari ini, dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Namun masa lalu kemaritiman Indonesia tenggelam oleh pertikaian penjajah Belanda dan Inggris. Sehingga arsip yang tersimpan bukan tentang maritim, melainkan daratan.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengingatkan untuk kembali menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim. Karena dengan menguasai samudera, Indonesia mampu menjadi satu negara yang kuat, sentosa, dan sejahtera.
Banyak cerita hebat tentang masa lalu Indonesia ketika masih memegang titel sebagai negara maritim, termasuk para pejuang wanitanya. Tapi Imam menyadari bukti kebenaran mengenai hal tersebut sulit untuk dicari, baik bukti arkeologis, bukti arsip, naskah maupun bukti akademis lainnya.
&ldquo;Kita membutuhkan banyak inspirasi dari masa lalu tentang pejuang wanita yang sangat menentukan hari ini,&rdquo; ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional bertema &lsquo;Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia&rsquo; di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari ANRI, Selasa (17/1/2023).
Terlepas dari para pahlawan wanita Indonesia, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan saat ini ada banyak &lsquo;pahlawan&rsquo; wanita di daerah pesisir Indonesia yang berjuang bertaruh nyawa untuk menjalani kehidupan.
&ldquo;Ada jutaan pahlawan wanita di daerah pesisir yang bertaruh nyawa untuk sesuap nasi. Mereka bekerja dengan alat tangkap ikan yang masih sangat tradisional,&rdquo; ucapnya.
Menurut Syarif Bando, langkah yang perlu diambil untuk membantu para &lsquo;pahlawan&rsquo; wanita tersebut ialah mengubah mereka menjadi manusia unggul. Adapun caranya yakni memfasilitasi puluhan titik kampung bahari dengan penyediaan akses terhadap bahan bacaan dan buku-buku ilmu terapan yang relevan dengan wilayah tempat tinggal mereka.
&ldquo;Tidak butuh waktu lama untuk Indonesia mampu melunasi hutang kalau poros maritim kita kuasai dan hal tersebut butuh manusia unggul,&rdquo; ungkapnya.
Wakil Ketua MPR RI, Lestarie Moerdijat, yang turut hadir memberikan apresiasi kepada ANRI atas diadakannya acara seminar nasional ini. Menurutnya, acara ini sangat berperan untuk menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia memiliki banyak pahlawan wanita luar biasa, sekaligus mengajak generasi muda untuk mengambil peran atas laut Indonesia.
&ldquo;Tidak hanya dari perempuan saja tapi juga bagaimana Indonesia mampu mengambil peran. Bagaimana kita memperlakukan laut bukan hanya dari sisi ekonomi namun juga sebagai pagar teraman dari negara kita,&rdquo; jelasnya.
Lestarie menekankan menguasai lautan sama dengan menguasai dunia dan mengembalikan Indonesia menjadi poros maritim menjadi keharusan dan urgensi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur SDM dan Umum Pelindo, Ihsanuddin Usman, mengungkapkan kebanggaannya karena dapat berkolaborasi dengan ANRI dalam mengadakan kegiatan ini. Dia menjelaskan sejak diberlakukannya merjer, Pelindo mendapatkan mandat untuk memperkuat daya saing dan menjadi penghubung Indonesia dengan negara-negara lain.
&ldquo;Ini membuat hubungan yang terjalin antara Pelindo dan ANRI menjadi sangat signifikan, terutama ketika perlu menulusur arsip,&rdquo; katanya.
Hal tersebut Usman sampaikan karena Pelindo tidak sekadar mengurusi kegiatan ekonomi, namun juga berperan penting sebagai agent of development.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Prakas Agrestian

Pejuang Wanita di Negara Poros Maritim Dunia

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Sebagai negara yang besar, income per kapita Indonesia kalah jauh dibanding negara tetangga, Singapura. Income per kapita Indonesia baru mencapai U$ 3.800, sedangkan Singapura memperoleh U$ 88.000. Hal ini terjadi salah satunya akibat kesenjangan informasi sehingga Indonesia kalah bersaing.
â€œIndonesia adalah negara yang kaya. Namun, karena kurangnya penyajian informasi menyebabkan kita tertinggal jauh. Inilah pentingnya perpustakaan dikelola dengan baik. Jadi, penting untuk menanamkan motivasi karena potret Indonesia hari ini adalah Indonesia di 15 tahun yang akan datang. Jangan sekedar mengajarkan masa lalu karena kehidupan tidak akan pernah mundur,â€ pesan Kepala Perpusnas saat melantik 300 PNS baru di lingkungan Perpusnas pada Senin, (3/2/2020).
Sumber daya alam suatu saat akan habis. Dan akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan. â€œTidak ada yang dapat merubah nasib kecuali dirinya sendiri. Siapa Anda di hari ini adalah Anda di masa depan. Dan itu tergantung apa yang dibaca. Dengan aktif membaca, maka kita akan mampu menghasilkan energi-energi alternatif untuk dunia,â€pesan Syarif Bando.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo
Â

Di Hadapan 300 PNS Baru Terlantik, Kepala Perpusnas : Kesenjangan Informasi Buat Daya Saing Bangsa Menurun

Jakarta,- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan alumni perguruan tinggi harus bisa mendampingi masyarakat yang belum sejahtera untuk dapat keluar dari problematika yang dihadapi.
Dirinya mengungkapkan Indonesia segera mengubah institusi pendidikannya dan seluruh peserta didiknya dianjurkan menghasilkan buku-buku ilmu terapan, tidak hanya terbatas pada menulis skripsi maupun tesis saja sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.
â€œSepertinya kita ditantang untuk persiapkan jutaan buku ilmu terapan yang kita akan sebarkan ke masyarakat desa dan kita dampingi mereka agar mereka bisa mengelola potensi sumber daya alam dan inilah yang mungkin akan mengubah paradigma perguruan tinggi bahwa alumni perguruan tinggi tidak lagi mencari pekerjaan setelah wisuda tapi menciptakan lapangan kerja bersama dengan masyarakat dengan potensi sumber daya alam yang melimpah,â€ imbuhnya.
Lebih lanjut Syarif Bando menjelaskan bahwa berkaitan dengan peran perpustakaan perguruan tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan sudah sesuai dengan regulasi yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan di mana setiap alumni perguruan tinggi paling lama 6 bulan sudah harus menciptakan lapangan kerja atau terserap di lapangan kerja.
â€œSaya kira kita semua tahu bahwa parameter daripada perguruan tinggi yaitu menciptakan SDM yang kompetisinya bertaraf dunia. Karena itu alumni perguruan tinggi harus memiliki kemampuan bertaraf Internasional dan juga harus menjadi sosok yang bisa menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahliannya,â€ tegas Syarif.
Di sisi yang sama, peningkatan transformasi perpustakaan perguruan tinggi dengan berbagai aspek di dalamnya sangat besar manfaatnya untuk membuka wawasan dan memahami tantangan apa saja yang tengah dihadapi Bangsa Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian pada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Teuku Faisal Fathani, Kamis (17/2/2022).
Dalam FGD Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk Kesejahteraan yang digelar Perpustakaan Nasional secara daring tersebut Faisal menyebut beberapa yang menjadi tantangan bangsa Indonesia saat ini yakni mulai dari demokratisasi, kesenjangan, hingga ketergantungan import.Â 
Bahkan Faisal menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih di bawah rata-rata Global yaitu berada di peringkat 107 dari 189 negara dan indeks daya berada di peringkat 40 dari 140 negara.
â€œAda satu harapan bagi perguruan tinggi di mana perguruan tinggi menjadi mata air bagi pembangunan bangsa. Bagaimana mata air ini bisa terus menghasilkan air yang bersih, yang bisa dikonsumsi dengan baik ya oleh seluruh elemen bangsa ya tentunya melalui wadah perpustakaan yang kita kenal saat ini sangat dibutuhkan dan harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman,â€ imbuhnya.
Transformasi perpustakaan di perguruan tinggi di Indonesia sendiri menurut Faisal menjadi salah satu upaya transformasi digital di lingkungan pendidikan sebagai bagian 5 prioritas riset dan pengabdian masyarakat di lingkungan pendidikan tinggi.
Faisal menambahkan, di beberapa tahun terakhir ini dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul tantangan lainnya adalah menyiapkan keterampilan dan kompetensi baru yang lebih adaptif hingga pada literasi digital.
â€œKita bisa melihat digital literasi itu adalah salah satu tujuan yang mau kita capai kalau kita ingin membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing. Saya selalu menekankan bahwa pendidikan itu kompleks dan salah satu yang juga menjadi penopang utama adalah literasi dari transformasi perpustakaan di perguruan tinggi,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter/Foto: Eka Purniawati

Kepala Perpusnas: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Bisa Dampingi Masyarakat Capai Kesejahteraan

Salemba, Jakarta &ndash; Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. 
 
Peraturan tersebut merupakan salah satu langkah efektif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional, Rabu (1/3/2023).
 
"Para PNS wajib memahami peraturan tersebut agar pelanggaran tidak terjadi, dan PNS semakin disiplin, memahami kode etik dan kewajibannya," ungkapnya.
 
Sebagai PNS yang bekerja di Perpusnas, lanjut Syarif, PNS yang baru dilantik diharapkan dapat memahami perpustakaan. Dia menyampaikan, bahwa saat ini paradigma perpustakaan telah berubah seiring perubahan zaman.
 
"Di era abad 18, ketika para raja menugaskan para pembantu-pembantunya (pustakawan) mengumpulkan bahan perpustakaan sebagai bukti para raja adalah eksklusif. Kalau ini masih dilakukan, maka profesi pustakawan akan hilang di muka bumi," urainya.
 
Memasuki abad 19, pekerjaan pustakawan masih mengumpulkan koleksi, dan menata buku. Sehingga tugas pustakawan saat ini adalah transfer pengetahuan melalui jutaan atau milyaran data yang dimiliki perpustakaan.
 
"Sekarang ini kita berlomba dengan google, amazone. Jika perpustakaan tidak bisa melampaui itu, pastinya perpustakaan akan ditinggalkan. Bagaimana cara memenangkannya? Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Masyarakat membutuhkan buku-buku ilmu terapan. Tugas kalian untuk menggaungkan ini," jelasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan melantik sebanyak 122 orang CPNS menjadi PNS dan empat orang pejabat fungsional dengan jabatan baru pustakawan ahli madya.
 
Kepala Perpusnas berpesan, kepada PNS yang baru dilantik agar membaca buku sebanyak-banyaknya. 
 
"Bacalah sebanyak mungkin buku sebelum menyuruh orang membaca. Karena ilmu yang anda dapatkan hari ini akan berguna beribu kali dalam hidup kalian," pesannya.
 
&nbsp;
 
Reportase: Wara Merdeka
 
Fotografer: Prakas/Aji

Kepala Perpusnas: PNS Wajib Pahami PP No. 94 Tahun 2021

Â  Â  Â JANGANKAN membeli buku untuk makan saja susah. Inilah ironi, satu sisi ingin memacu lirasi yang mensejahterakan, di sisi lain ada kemiskinan, mereka terbelit persoalan untuk sesuap nasi. Boleh kita sebut semacam liter(n)asi untuk mengggambarkan bagaimanan susahnya mencari seliter nasi. Dengan alokasi 20% dari APBN untuk sektor pendidikan mestinya mampu mencerdaskan bangsa sekaligus memajukan kesejahteraan umum, sehingga kemiskinan benar-benar dapat diatasi, bukan sekedar angka-angka. Ironi bahwa lulusan SMK (Sekolah Menegah Kejuruan) ternyata banyak yang menganggur mencapai Â 8,49 persen dari angka TingkatÂ PengangguranÂ Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 6,88 juta orang, dan lebih dari 50% pendidikan angkatan kerja rendah yakni SD dan SMP. Hal tersebut dikarenakan adanya mismatch dan mislink antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ada yang salah dengan system pendidikan kita dan perlu perubahan yang komprehensif, tepat dan revolusioner agar pada 2030 kita dapat memetik hasil dari insentif/bonus demografi, bukan sebaliknya menjadi beban demografi.
Â  Â  Â Prestasi Masih Tertinggal Â  Â  Â Update data Organization for Economic Co-operation and DevelopmentÂ (OECD) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-57 dari 65 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, skor PISA (Programme for International Student Asessment ) pada 2019 skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematika ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asean. Parameter yang dikukur utuk aspek membaca adalah kemampuan itu diartikan sebagai kapasitas murid untuk memahami, menggunakan, evaluasi, merenungkan, dan memakai teks untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Aspek matematika adalah kapasitas murid untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika di berbagai konteks. Ini termasuk penalaran matematika dan memakai konsep, prosedur, fakta, dan perangkat matematika untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Dan aspek sains adalah kemampuan sains diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi isu-isu terkait sains dan dengan gagasan-gagasan sains, sebagai anggota masyarakat yang berpikir. Kondisi ini menunjukan bahwa literasi kita masih rendah yang mengakibatkan kontribusi rendah untuk menyokong produktivitas bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, sehingga perlu upaya-upaya cepat mempertinggi tingkat literasi Indonesia.
Â  Â  Â PHK akibat wabah corona
Â  Â  Â Dampak multi-dimensional karena covid 19 menjadikan kita semakin rumit menjalani hidup. Pun, PHK semakin naik secara seri mengakibatkan kehilangan pendapatan sekaligus menambah jumlah rakyat miskin. Data PHK per 2 Juni 2020 ada sekitar 3,05 juta orang tenaga kerja terdampak Covid-19 dan diprediksikan dapat mencapai 5,23 juta orang. Angka pengangguran dan kemiskinan akan terus bertambah, mengingat sektor ekonomi masih sudden death. Sementara itu, Bappenas memproyeksikan bahwa jumlahÂ pengangguranÂ di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlahÂ pendudukÂ miskinÂ pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan dataÂ  September 2019. Data orang miskin pada Maret 2019 tercatat ada 25,14 juta orang (sekitar 9,41%). Mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, perumakah/pemukiman, kredit/modal, informasi dan lain-lain. Di perkotaan masing banyak kantong-kantong kemiskinan, ada sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110-an kota dan 42.000 desa dari desa yang miskin dan tertinggal. Oleh karena itu perlu penguatan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jasa secara antara lain naiknya Gross National Product; dibarengi dengan distribusi pendapatan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Faktanya sungguh memprihatinkan, hanya 1 persen orang kaya menguasai 50 persen lebih asset nasional, sebagaimanan laporan Tim NasionalÂ Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kondisi ini akan diperparah oleh aktor-aktor politik yang sengaja mendulang suara, meraih kemenangan dalam kontestansi demokrasi pada pemilihan langsung melalui money politic dan umbar janji-janji manis. ILO mencatat bahwa ketenagakerjaan dunia sedang mengalami malapetakan aibat penyebaran covid 19 yang berasal dari Wuhan-China berdampak kepada 2,7 miliar pekerja di dunia atau sekitar 81 persen tenaga kerja. Pengaruhnya berbagai macam, mulai dari pengurangan jam kerja, dirumahkan, cuti tanpa gaji, hinggaÂ PHKÂ (pemutusan hubungan kerja). Pun, pelaku usaha di banyak sektor terancam rugi besar, terutama perusahaan-perusahaan skala kecil. Imbasnya, jutaan pekerja berpotensi kekurangan penghasilan, bahkan kehilangan.Secara global, jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020 oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). Kenaikan pengangguran di Amerika Serikat (AS) sebesar 14,7 persen ; China sebesar 6 persen. ; Jepang 2,5% persen; dan Korea Selatan 3,8 persen.
 Â  Â  Â Pacu Kualitas SDM Â  Â  Â SDM Ungul Negara Maju jangan sekedar dijadikan slogan belaka, haru dijabarkan dalam program yang membumi. Misalnya regulator bidang pendidikan harus melakukan terobosan yang fundamental, cepat dan tepat sebagai paket revolusi pendidikan nasional. Mengenai anggaran 20% dari APBN sangat besar dan tinggal implementasinya yang benar. Ada 3 hal yaitu Struktur, Sistem dan SDM yang menjadi platform pengembangan dengan focus pda a) kurikulum pendidikan; b) peningkatan kualitas &amp; kuantitas tenaga pendidikan dan d) pemerataan pendidikan hingga ke pelosok nusantara. Pun, paket wajib belajar (wajar ) 9 tahun harus ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun untuk semua anak-anak usia sekolah tanpa terkecuali dan ditanggung negara. Terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang harus diimbangi secara bijak dan benar antara lain melakukan langkah-langkah transformative melalui transformer-transformer nasional yang handal dan secara bertingkat hingga ke pelosok nusantara serta memacu Research &amp; Development agar tidak menjadi korban maupun residu atas kemajuan teknologi tersebut. Harapannya anggaran R&amp;D ditingkatkan dari sebelumnya kurang dari 1% menjadi sekurang-kurangnya 2% dari APBN atau bahkan lebih agar mampu mengejar ketertinggalan sehingga kita tidak hanya menjadi pengekor dan menjadi mangsa/pangsa pasar negara-negara maju.
 Â  Â  Â Penguatan &amp; Revitalisasi BLK Â  Â  Â Kemudian untuk dunia kerja, perlu penguatan dan revitalisasi BLK-BLK menuju Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 ala Jepang agar mampu meningkatkan kualitas pekerja maupun angkata kerja, antara lain program Triple skilling,Â yakniÂ skilling, upskilling,Â danÂ reskilling.Â SkillingÂ ditujukan untuk angkatan kerja muda dan baru yang ingin mendapatkan keahlian; UpskillingÂ diberikan kepada pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan atau kariernya agar bisa eksis dalam perkembangan dunia ketenagakerjaan; dan re-skillingÂ adalah pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja agar bisa ganti hilang. Dengan 305 BLK yang di bawah pemerintah/kemnaker, 1.125 BLK Komunitas, 5.020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang teregistrasi di Kemnaker, 109 lembaga pelatihan di kementerian lain, dan 1.799Â training centerÂ yang dimiliki industry agar benar-benar menjadiÂ training centerÂ yang setidkanya dapat melatih sekitar 5,5 juta orang per tahun. Semua pelatihan harus mengacu pada standar kompetensi yang diregistrasi Kemnaker, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar kompetensi internasional (standar kompetensi negara lain yang diadopsi karena memang dibutuhkan), dan standar kompetensi khusus (misalnya, Toyota memiliki standar khusus yang tidak dimiliki oleh Honda). Dan sertifikasinya diselenggrakabn oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), standar ini akan menjadi skema sertifikasi materi uji kompetensi serta didukung oleh kemitraan strategis dengan industry.Â 
 Â  Â  Â Program pengentasan kemiskinan Â  Â  Â Kemiskinan bagaikan lingkaran setan (the vicious circle of poverty), sebagaimana Teori yang dibuat oleh Ragnar Nurkse yang menggambarkan saling berpengaruhnya pada masing-masing bagian dalam siklus lingkaran kemiskinan. Adanya saling memberikan pengaruh dalam siklus lingkaran kemiskinan menyebabkan siapapun yang berada di dalamnya sulit untuk keluar tanpa terkecuali dengan negara. Penyebab kemiskinan dapat dilihat secara makro karena adanya a) ketidaksamaan pola kepemilan sumber daya sehingga distribusi pendapatan timpang; b) perbedaan kualitas SDM; dan c) perbedaan akses modal. Sehingga terjadi keterbelakangan, tidak produktif, pendapatan rendah maupun hal-hal ain yang serba kekurangan. Maka dari itu sampai dengan saat ini masih banyak didapati negara-negara di dunia yang masih dihinggapi kemiskinan yang sangat sulit dicarikan solusinya. World Bank mengemukakan ada 3 (tiga) cara mengurangi kemiskinan di suatu negara yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah. Pun, dapat dilakukan antara lain meningkatkan daya beli, stabilitas harga, program subsidi, bantuan social maupun dana desa yang dilakukan secara terintegrasi antara kementerian/Lembaga sebagai mitra strategis yang sinergis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tidak serta merta menjamin pendapatan rakyat miskin meningkat karena distribusi pendapatan masih terpusat pada pemilik modal. Perlu tindakan terpadu serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) yaitu keseimbangan antara People, Planet dan Profit (Three Buttom Lines) Jhon Elkingtons dalam memenuhi kebutuhan masa sekrang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Dan harus diputus mata rantai kemiskinan agar rakyat yang miskin tidak melahirkan generasi miskin berikutnya.
 Â  Â  Â Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan literasi, tidak lagi bergelut dengan urusan seliter nasi sehingga secara bersama-sama mampu berkontribusi kepentingan bangsa dan NKRI; tidak berkutat pada lingkaran syetan kemiskinan.
Oleh : KRAT. Suharyono S. Hadinagoro, M.M. (Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti, Alumni Lemhannas RI (IKAL 59), Trainer Hubungan Industrial Tingkat Nasional Kemnaker)

Literasi dan Liter(N)asi 

Salemba, Jakarta-Literasi inklusi menjadi penting bagi bangsa. Oleh karena itu, peran perpustakaan maupun literasi menjadi sangat esensial dalam mengkonstruksi sumber daya manusia demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Potensi bangsa pada 2045 nanti akan menjadi bangsa yang sangat luar biasa akibat bonus demografi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan Indonesia memiliki masyarakat sangat produktif di rentang usia 15-64 tahun. Sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meletakkan pilar utama pembangunan nasional yang berprioritas pada pembangunan sumber daya manusia, " terang Adin Bondan pada Webinar Literasi Informasi yang diselenggarakan Perpusnas bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), pada Jumat pagi, (11/9).
Sasaran utama dari pembangunan manusia adalah penguasaan terhadap Iptek. Oleh karena itu, literasi itu sangat penting ditumbuhkan di dalam masyarakat yang berpengetahuan. Menciptakan masyarakat yang tidak hanya pintar tetapi juga cerdas dan berbudi pekerti.
"Perpustakaan berandil besar membangun masyarakat yang berpengetahuan. Menggugah habitual (perilaku) masyarakat agar kegemaran membaca menjadi gaya hidup. Membaca bukan lagi suatu pilihan tetapi kewajiban agar kesejahteraan membaik," pungkas Adin.
Reporter : Wara Merdekawati
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Literasi Esensial Mengkonstruksi SDM 

Bogor, Jawa Barat -Â Perpustakaan Nasional RI menjalin kesepakatan bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) tentang pengembangan, pemanfaatan dan optimalisasi perpustakaan di lingkungan Kementan. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di sela peluncuran Museum Tanah dan Pertanian, Jl. Ir. Juanda No. 98, Bogor, pada Selasa (3/3/2020).
Muhammad Syarif Bando menyatakan, jalinan kerjasama ini bertujuan mensinergikan program dan kegiatan antara Perpusnas dan Kementan. Selanjutnya, hal ini diharapkan meningkatkan efektifitas fungsi dan peran kedua instansi dalam pemanfaatan dan pengembangan di lingkungan Kementan.
Kesepakatan bersama meliputi tujuh ruang lingkup yakni pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang pusdokinfo, melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional, otomasi perpustakaan, serta perluasan jejaring nasional perpustakaan repositori digital yang tergabung ke dalamÂ Indonesia OneSearchÂ (IOS); pengembangan SDM dan TIK di bidang perpustakaan dan kepustakawanan; pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan; dukungan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang perpustakaan dan kepustakawanan.
â€œSelain itu, kerjasama ini juga melakukan penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); penguatan program perpustakaan berbasis inklusi sosial; dan kerja sama lain yang disepakati kedua pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,â€ urai Syarif Bando.
Sementara itu, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) Kementerian Pertanian Retno Sri H. MulyandariÂ menyatakan kolaborasi yang intensif harus dilakukan dengan Perpusnas sehingga informasi terkini terkait pembangunan pertanian dan teknologi pertanian dapat diakses petani, penyuluh, dan masyarakat. â€œSehingga serta-merta dapat diakselerasi, dapat diakses secara masif sampai di tingkat penyuluh, sehingga kita benar-benar menjadi jembatan invensi menuju inovasi, sehingga dapat menyejahterakan petani kita di Indonesia,â€ jelasnya sebelum penandatanganan kesepakatan bersama.
Kesepakatan bersama berlaku dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal ditandatangani.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Humas Kementerian Pertanian
Â

Berita

Kembangkan Perpustakaan, Perpusnas Jalin Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Pertanian