Jakarta—Para kepala daerah diajak untuk bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Perpusnas melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjangkau masyarakat, khususnya di pedesaan, dalam mendapatkan informasi yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial berawal dari kepedulian terhadap masalah kehidupan di pedesaan yang stagnan. “Bahwa sejatinya hampir 50 persen penduduk kita yang ada di sana yang ternyata membutuhkan buku-buku petunjuk teknis untuk bagaimana keluar dari persoalan ekonomi yang dihadapi di satu sisi dan membangun spirit motivasi untuk mereka mau berubah dengan sedikit ilmu pengetahuan yang mungkin bisa didapatkan di perpustakaan desa,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam Peer Learning Meeting Tingkat Nasional yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (2/12/2020).

Karenanya, uluran tangan dan keterbukaan dari para kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi. Perpusnas menjadi pendamping atau memberikan tutorial kepada daerah agar mendapatkan wawasan untuk mengelola potensi sumber daya yang melimpah di sekitarnya. Syarif berharap stimulus yang diberikan Perpusnas ini direspons oleh para kepala daerah.

Tahun ini, penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup 32 provinsi dan 100 kabupaten. Testimoni dari penerima manfaat yang mengalami peningkatan kualias hidup setelah mendapatkan ilmu di perpustakaan dapat memotivasi masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka berbagi pengetahuan, pengalaman, dan berlatih keterampilan hidup.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi mengungkapkan saat ini, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan literasi. Dia menegaskan masyarakat dengan tingkat literasi tinggi merupakan modal utama dalam membangun masyarakat berpengetahuan “Kemajuan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam dan ongkos pekerja yang murah,” jelasnya.

Pada masa pandemi Covid-19, Subandi menyatakan, perpustakaan desa dapat mengoptimalkan perannya sebagai pusat informasi dan pengetahuan sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan masyarakat bangkit dari keterpurukan. Dia mencontohkan perpustakaan Desa Candil di Belitung Timur. “Saya menjejaki kawasan hutan meranggas di sekitar perpustakaan desa sekaligus mengenal apa yang dapat kita sebut sebagai perpustakaan alam. Dengan konsep perpustakaan alam, perpustakaan ingin mengenalkan pada masyarakat bahwa pengetahuan itu tidak hanya dapat diperoleh dari buku tapi juga dari alam dan lingkungan kita,” urainya.

Sementara itu, Ketua Tim Pakar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Haryono Suyono menyatakan buku dan materi yang ada di perpustakaan harus dipilih sesuai kepentingan masyarakat. Selain itu, buku seharusnya bisa diantar ke desa, khususnya lembaga-lembaga sosial di desa, agar bisa menambah ilmu dan keterampilan masyarakat. “Bahan bacaan yang positif saya anjurkan diantarkan ke lembaga-lembaga sosial yang ada di desa. Sehingga perpustakaan menjadi agen perubahan bangsa dan masyarakat desa menjadi komponen perubahan,” tuturnya.

Peer Learning Meeting Tingkat Nasional diselenggarakan di empat lokasi atau region yakni Medan, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Peer Learning Meeting Tingkat Nasional dilaksanakan untuk memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman antar perpustakaan, memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta untuk terus melaksanakan rencana kerja transformasi perpustakaan kabupaten maupun desa, serta memperkuat proses mentoring dan monitoring perpustakaan kabupaten dan desa.

Reporter: Hanna Meinita

Fotografer: Raden Radityo