Salemba, Jakarta - Perpustakaan sejatinya adalah ruang untuk memastikan anak didik mendapatkan wawasan yang luas karena seluruh ilmu pengetahuan hanya bisa diserap dengan membaca.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya pada Webinar Implementasi Peran Perpustakaan Sekolah/ Madrasah dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Kewirausahaan, Selasa, (28/3/2023).
 
Dengan adanya berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan budaya baca, Kepala Perpusnas menegaskan seluruh pihak berperan dalam menyeleksi bahan bacaan yang bisa mengantarkan peserta didik memiliki pemikiran dan perilaku berkelas dunia.
 
Peran perpustakaan sebagai tempat belajar terbuka akan berkontribusi pada tingkat pengetahuan peserta didik. &ldquo;Betapa lambatnya kita kalau hanya bergantung pada ilmu yang diajarkan,&rdquo; tegasnya.
 
Koleksi buku di sebagian besar perpustakaan sekolah saat ini menurut Kepala Perpusnas juga kurang sesuai dengan kebutuhan dan kurang diminati untuk dibaca peserta didik. &ldquo;Perpustakaan sekolah kita sangat kurang menyimpan koleksi-koleksi tentang potensi sumber daya alam Indonesia,&rdquo; terangnya.
 
Kepala Perpusnas juga mengatakan permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan budaya baca dan kualitas sumber daya manusia secara luas adalah kurangnya bahan bacaan yang tersedia bagi masyarakat.
 
Dirinya mengajak seluruh civitas akademika dan pemerintah daerah untuk menghasilkan buku-buku ilmu terapan tentang potensi sumber daya alam, sejarah, pariwisata, dan kuliner, yang bermanfaat bagi masyarakat terutama di daerah pedesaan dan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
 
Hal tersebut juga dilakukan dengan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial serta berbagai kolaborasi dengan berbagai stakeholder salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 
&ldquo;Perpusnas, perpustakaan di daerah, dan komunitas pegiat literasi adalah sebagai influencer dan tutor untuk memberikan akses bacaan yang mudah diperoleh masyarakat dan mendorong mereka untuk menerapkan hasil bacaan tersebut untuk memulai usaha kecil mereka sendiri,&rdquo; ungkapnya.
 
Koordinator Substansi Pusat Profil Pancasila dan Inklusivitas, Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dian Srinursih dalam kesempatan yang sama menjelaskan dukungan terhadap perpustakaan sekolah dalam kaitannya dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila.
 
Menurutnya, dalam pengelolaan perpustakaan sekolah bisa disinergikan dalam mendukung 6 dimensi Profil Pelajar Pancasila. Yaitu (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia (2) berkebhinekaan global (3) mandiri (4) bergotong royong (5) bernalar kritis dan (6) kreatif.
 
&ldquo;Rebranding perpustakaan dikaitkan dengan Profil Pelajar Pancasila yaitu perpustakaan yang dulunya bersifat tradisional dan sasarannya hanya sebatas warga sekolah, sekarang kita bisa menginternalisasikan dimensi Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan kebutuhan dan sasarannya,&rdquo; terangnya.
 
Namun ketertarikan peserta didik saat ini untuk datang ke perpustakaan sekolah juga menjadi sebuah tantangan. Dirinya berpendapat bahwa perpustakaan perlu menunjukkan kreativitas agar bisa menarik&nbsp; minat pemustaka berkunjung.
 
&ldquo;Bagaimana orang bisa melirik kita kalau kita tidak menunjukkan kekhususan atau kehebatan yang dimiliki. Jadi tunjukkanlah dulu prestasi atau sumber daya yang kita miliki saat ini meskipun dengan segala keterbatasannya. Dengan adanya kreativitas yang kita miliki bisa memunculkan bahwa perpustakaan yang kita kelola bisa menarik perhatian,&rdquo; jelasnya. 
 
Dalam webinar yang digelar secara daring tersebut juga menghadirkan Kepala Sekolah SMAN 1 Sewon, Bantul, DIY, Subarino yang berhasil mengelola perpustakaan sekolah Loka Ghana di SMAN 1 Sedayu yang dulu pernah dipimpinnya.
 
Menurutnya kompetensi literasi adalah kunci dasar agar dapat belajar secara efektif dan berkontribusi positif. &ldquo;Dengan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), perpustakaan sekolah memiliki peran semakin strategis dalam pembelajaran di sekolah,&rdquo; sebutnya.
 
Lebih lanjut Subarino mengatakan, ada beberapa peran strategis perpustakaan dalam mendukung IKM. Salah satunya perpustakaan sebagai leading sector gerakan literasi sekolah dan sumber belajar siswa yang bertujuan menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan.
 
&ldquo;Karena kalau kita hanya mengandalkan dari guru saja tanpa peran perpustakaan maka hal tersebut sangat sulit untuk bisa diimplementasikan secara efektif,&rdquo; pungkasnya.
 
Dengan mengusung konsep Fun Library Subarino berupaya menghadirkan perpustakaan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan dan ramah bagi siswa. &ldquo;Dengan begitu mereka akan datang ke perpustakaan. Mungkin awalnya tidak untuk membaca tapi lama-lama mereka akan tertarik untuk membaca,&rdquo; jelasnya.
 
Sebagai seorang Pustakawan di Sekolah Tumbuh Jogja, Cintantyo Yosi Putri mengatakan untuk menarik minat pemustaka datang ke perpustakaan sekolah, yang pertama kali dilakukannya adalah dengan mengenali mereka.
 
&ldquo;Jadi saya mencoba untuk mengingat bahkan nama mereka dan apa buku yang sesuai dengan ketertarikan mereka sehingga akan muncul memori bagus anak-anak khususnya tentang perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
 
Dirinya mendorong Pustakawan di perpustakaan sekolah untuk bekerja dengan hati untuk mendukung proses belajar peserta didik meskipun banyak hambatan yang harus dihadapi. Reporter: Eka Purniawati&nbsp;

Kepala Perpusnas: Ilmu Pengetahuan Bisa Diserap Dengan Membaca

Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyebut Perpustakaan sebagai motor segala ilmu dan informasi. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02/2020).
â€œKita lihat betapa pentingnya fungsi dari perpustakan, karena perpustakaan motor, semua ilmu-ilmu itu, semua data-informasi dikemas menjadi ilmu, menjadi bidang-bidang ilmu, kemudian bidang-bidang ilmu ini semua dikumpulkan, termasuk semua literatur dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan perpustakaan,â€ kata Mendagri.
Dengan demikian, kehadiran perpustakaan sebagai sebuah lembaga maupun tempat untuk memperoleh akses literatur bacaan kian mendesak di seluruh daerah. Perpustakaan sebagai motor ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan SDM unggul yang berdaya saing.
â€œMaka perpustakaan muncul menjadi suatu bagian penting untuk menjadi pusat informasi dan data dalam rangka untuk mengisi otak kita, maka ada perpustakaan yang spesifik untuk menangani masalah tertentu. Ada perpustakaan referensi untuk penelitian, mengambil referensi tertentu, ada perpustakan akademik, ada juga perpustakaan publik, dan ada juga perpustakaan nasional yang berperan mengumpulkan informasi nasional sekaligus menjadi motor untuk menggerakkan perpustakaan-perpustakaan lain,â€ ujarnya.
Pentingnya perpustakaan sebagai motor penggerak ilmu pengetahuan juga perlu ditunjang dengan adanya akses bahan bacaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari secara mandiri betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan.
â€œKita tahu betapa pentingnya ilmu, kita tahu pentingnya SDM, namun kita kekurangan akses. Masyarakat kita kekurangan akses, minatnya tinggi (tapi) aksesnya kurang, maka solusinya adalah kita harus mensosialisasikan dulu betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya buku, betapa pentingnya perpustakaan,â€ cetusnya.
Di samping membangun kesadaran masyarakat, kolaborasi dengan dengan pihak swasta maupun NGO perlu dilakukan untuk meningkatkan askesibilitas bahan bacaan masyarakat. Selain mengandalkan pemerintah, masyarakat juga dituntut untuk berswadaya dalam membangun akses bacaannya.
â€œKemudian memperluas akses dengan cara membangun perpustakaan, bisa dengan cara melalui jalur power, kedua adalah dengan cara swadaya. Saya paham banyak LSM, NGO, dan juga inisiatif masyarakat sendiri untuk membangun perpustakaan di daerahnya karena kesadaran mereka sendiri, tetapi the biggest power adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki kemampuan regulasi, kemampuan memaksa, memiliki sumber dan terbesar,â€ jelas Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menilai jaringan dan regulasi kian sama urgensinya. Hal ini terkait juga dengan bagaimana daerah membangun kelembagaan perpustakaan, termasuk dinas perpustakaan di daerah kian solid.
â€œDalam konteks inilah saya melihat bahwa kita perlu membngun jaringan, dan jaringan ini harus didorong oleh pemerintah. Dari data yang ada saya kira belum semua daerah memiliki dinas perpustakaan, yang kita harus dorong adalah regulasi, organisasi kelembagaan, anggaran, dan personel. Keempat poin ini yang penting.Â  Regulasi artinya harus ada aturan yang mengatur tentang adanya lembaga jaringan perpustakaan sampai ke daerah-daerah, UU Perpusnas sudah ada tetapi mungkin sosialisasinya belum keluar, tidak dibaca, kemudian aturan-aturan untuk membngun tetapi belum tersosialisasi dengan baik,â€ kata Mendagri.
Â 
Reportase : Puspen Kemendagri

Mendagri Sebut Perpustakaan Sebagai Motor Segala Ilmu

Jakarta - Komitmen dan kerja keras merupakan faktor utama harus dilakukan pemerintah daerah terutama provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan legislatif dalam membangun minat baca hingga ke pelosok. Dua hal tersebut penting dilakukan demi menghasilkan keteladanan sebagai penggerak untuk peningkatan literasi di masyarakat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pasaribu saat menjadi pembicara dalam webinar â€œ25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Menuju Indonesia Majuâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (14/9/2020).
Suganda menyatakan hal ini berdasarkan pengalamannya saat bertugas sebagai Asisten Administrasi di Kabupaten Musi Rawas. Menurutnya, keteladanan sangat dibutuhkan dalam peningkatan minat baca masyarakat. Saat itu, meski anggaran minim, Suganda melakukan inovasi dengan mengembangkan perpustakaan terapung. Terbukti, perpustakaan terapung berhasil minat masyarakat untuk berkunjung.
â€œKebetulan waktu itu perpustakaan di bawah koordinasi asisten administrasi. Kami tidak memiliki dana yang besar pada waktu itu, tetapi bagaimana menciptakan sehingga masyarakat ini minat datang ke perpustakaan. Jadi dengan dana yang ada kami coba untuk membuat perpustakaan terapung. Perpustakaan terapung itu ketika kami launching mendapatkan minat yang sangat besar dari masyarakat,â€ jelasnya.
Selain itu, untuk menyediakan koleksi bahan Pustaka, Suganda tidak kehabisan akal dan justru menyusun buku bersama timnya yang memuat sejarah pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas sejak 1945 hingga 2015. â€œIni mendapat apresiasi sekali karena waktu buku ini dilaunching, banyak yang datang ke perpustakaan, pengen lihat seperti apa pemerintahan di Musi Rawas.â€ tuturnya.
Dia mengajak pemerintah daerah khususnya kepala dinas perpustakaan untuk terus berupaya meski anggaran minim. â€œDibutuhkan komitmen, kerja keras, dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, juga dengan DPRD. Kalau satu stakeholder saja bergerak, seperti yang saya contohkan tadi, bergeraknya dari sisi kami, kami bisa melaksanakan. Apalagi kalau didukung DPRD, stakeholder lain, kami yakin merupakan salah satu strategi yang bisa lakukan,â€ urainya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB Naptalina Sipayung menyatakan saat ini, pihaknya mendorong instansi pusat maupun daerah untuk mengusulkan jabatan fungsional, termasuk pustakawan. Â â€œTerkait formasi pustakawan, kami dari Kementerian PANRB sesuai arahan dari Presiden, untuk menghapus eselon 3 dan 4, kita mintakan kepada semua instansi baik pusat maupun daerah, untuk membuat kajian terkait pentingnya jabatan fungsional termasuk pustakawan ini,â€ jelasnya.
Naptalina menekankan agar instansi mengusulkan jabatan fungsional tersebut, yang tentunya disertai analisis jabatan dan beban kerja.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Dedi Junaedi menyatakan Perpusnas tetap hadir melayani masyarakat meski dalam kondisi pandemi covid-19. Melalui beragam layanan daring (online), masyarakat diminta memanfaatkan koleksi bahan perpustakaan yang tersedia.
â€œKami ada layanan e-resources, kemudian ada layanan iPusnas, dengan handphone bisa langsung buka, di sana iPusnas itu, bisa dibaca full text. Jadi tidak perlu khawatir bapak ibu sekalian bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di Perpusnas. Kita juga terus melayani kebutuhan pemustaka,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita/Robby F. Anggriawan/Andri Dwy Nuryanto
Â

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca  Â 

Purbalingga, Jawa Tengah, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan seluruh masyarakat atas diresmikannya perpustakaan Kabupaten Purbalingga.
 
Gedung Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dibangun dengan bantuan DAK dari pemerintah Pusat sebesar 9,5 miliar rupiah.
 
&ldquo;Kami mengapresiasi tanah gedung ini bisa diwujudkan sangat megah dan upaya untuk memanfaatkannya bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga juga telah disusun dalam program pemerintah daerah yang tujuannya dalam menjabarkan program bapak Presiden Jokowi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia,&rdquo; ungkapnya pada Kamis (9/3/2023).
 
Menurut Kepala Perpusnas hal tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan literasi masyarakat dengan menyiapkan buku-buku ilmu terapan bagi masyarakat, gencar mempromosikan dan mendorong masyarakat untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu terapan.
 
&ldquo;Dalam kaitannya dengan perwujudan ekonomi pasca pandemi ini sudah terbukti Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk kesejahteraan. Kurang lebih 2 juta masyarakat yang telah kami edukasi punya bekal untuk bisa bedaya dalam tantangan ekonomi yang sangat berat terutama menghadapi ancaman krisis di 2023 dan 2024,&rdquo; imbuhnya.
 
Kepala Perpusnas berharap Perpustakaan Kabupaten Purbalingga bisa menjadi ruang belajar terbuka bagi seluruh masyarakat bukan hanya peserta didik secara formal tapi juga para pelaku ekonomi mikro terutama ibu dan bapak rumah tangga.
 
Dirinya juga perlu berpesan perlu adanya perubahan pola pelayanan perpustakaan yang tadinya hanya tempat membaca buku menjadi tempat untuk melakukan pelatihan seperti membuat kerajinan, hingga kuliner dan sebagainya.
 
&ldquo;Dengan begitu masyarakat bisa secara langsung menikmati manfaat dari kehadiran mereka di perpustakaan. Juga diperlukan upaya-upaya meyakinkan masyarakat agar mereka sadar mereka membutuhkan sekali inovasi dan kreativitas,&rdquo; tegasnya.
 
Acara peresmian gedung perpustakaan Kabupaten Purbalingga juga dirangkaikan dengan pameran produk hasil literasi dan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Purbalingga.
 
Dalam pameran tersebut dipamerkan produk literasi masyarakat Kabupaten Purbalingga seperti&nbsp;Kerupuk Ampas Tahu D&amp;D, Kerajinan Produk Rajut (boneka, tas, aksesoris), Dompet Kulit, Sofie Craft (Tas dan Sepatu Rajut), Penerbit dan Percetakan CV Trik Jitu Purbalingga (Buku hasil karya penulis Purbalingga), dan Hasil Kerajinan Limbah Pustaka (Daur Ulang Limbah).
 
Juga dihadirkan Kuda Pustaka Gunung Slamet yang selama ini menjadi upaya pegiat literasi Kabupaten Purbalingga mendorong budaya baca masyarakat.
 
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi yang hadir secara daring menyampaikan ucapan terima kasih untuk Presiden Jokowi bersama jajaran Pemerintah Pusat atas dukungan pembangunan gedung layanan perpustakaan di daerahnya.&nbsp;
 
&ldquo;Tentunya banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas telah terbangunnya gedung layanan perpustakaan daerah Kabupaten Purbalingga. Minat baca masyarakat dan juga angka literasi mudah-mudahan akan semakin meningkat,&rdquo; ungkapnya.
 
Dyah berharap dengan hadirnya gedung layanan yang representatif akan mewujudkan visi misi daerah yaitu Purbalingga yang mandiri, berdaya, sejahtera, dan berakhlak mulia.
 
Narasumber Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Purbalingga, Duta Besar/ Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Prof. Ismunandar menjelaskan bahwa saat ini masyarakat mengonsumsi informasi hingga ikut memproduksi dengan adanya perkembangan media, salah satunya media sosial.
 
&ldquo;Banyak sekali literasi yang kita perlukan di era digital. Saat ini semua orang bisa memproduksi informasi, jadi kita diharuskan menyaring informasi tersebut benar atau tidak,&rdquo; terangnya.
 
Menurut Prof. Ismunandar ada 3 literasi yang sangat penting untuk dipelajari yaitu literasi informasi, literasi media, dan literasi digital.
 
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga, Sutrisno yang juga hadir sebagai narasumber menegaskan dukungannya terhadap Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan adanya regulasi penyelenggaraan perpustakaan.
 
&ldquo;Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyikapi dengan melahirkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan,&rdquo; jelasnya.
 
Lebih lanjut Sutrisno menyampaikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perpustakaan baik perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum di tingkat kecamatan dan desa adalah mendorong agar kreativitas dan inovasi perpustakaan di dapat berkembang.
 
&ldquo;Peran literasi sangat banyak. Salah satu dari hasil literasi pertanian di Kabupaten Purbalingga, ketika banyak pemuda yang menganggur, kita kumpulkan dan beri motivasi dan peluang serta pinjaman modal dari kredit usaha rakyat sebesar 200 juta rupiah dan saat ini sudah mulai berjalan sebagai salah satu manfaat literasi,&rdquo; pungkasnya.
 
Sutrisno mengungkapkan kedepan, program ini akan dikembangkan hingga menjangkau sektor di luar pertanian.
&nbsp;
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Aditya Irfan F

Kepala Perpusnas Apresiasi Diresmikannya Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Pekalongan, Jawa Tengahâ€”Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bersinergi dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat. Sinergi dilakukan melalui kegiatan dan program yang mendukung literasi masyarakat sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, bisa dicapai bersama.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan daerah (provinsi, kabupaten) dibina untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Di perpustakaan, masyarakat terutama kaum marjinal, diberikan keterampilan hidup melalui bahan bacaan, agar bisa meningkatkan keahliannya dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Syarif Bando menjelaskan ini merupakan upaya perpustakaan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
â€œIni cita-cita mulia bapak Presiden Joko Widodo, yang pesannya, Indonesia jangan hanya pengguna teknologi tapi harus menjadi produsen teknologi. Ini menjadi kata kunci dan apapun peran yang kita mainkan, kita semua sama. Menurut saya, sebagaimana dimandatori dalam Undang-undang Dasar 45, siapapun kita, di manapun kita bertugas. Tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Itu tugas kita, karena itu kami tak pernah berhenti selangkah pun, terus bergerak maju dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,â€ ujarnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Peran Sisi Hulu Budaya Baca Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat" yang diselenggarakan Perpusnas di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (25/5/2021).
Saat ini, Syarif Bando mengungkapkan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi kendala kondisi literasi Indonesia. Akibatnya, akses terhadap bahan bacaan di seluruh daerah di Indonesia, tidak merata. Perpusnas melakukan sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini.
Pada kesempatan tersebut, Syarif Bando mengapresiasi Jateng yang menjadi provinsi dengan pendataan terbaik di seluruh Indonesia. Pendataan sangat penting karena menjadi acuan dalam menganalisis perkembangan perpustakaan, perkembangan budaya baca, dan impact-nya terhadap masyarakat, terutama dalam kaitan peran perpustakaan untuk mengukur tingkat kecerdasan masyarakat yang parameternya adalah tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pembangunan sumber daya manusia melalui membaca dan perpustakaan, harus menjadi kebiasaan yang dikembangkan setiap hari. Jika kebiasaan membaca sudah tinggi dan tersedia fasilitasnya, maka kebiasaan ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang tidak mudah menyebarkan berita bohong.
â€œMaka terima kasih untuk para pustakawan, temen-temen yang mengurusi ini, mulai merangsang masyarakat untuk membaca, mulai menulis, membuat narasi positif termasuk literasi digital, agar kita tidak hoaks, agar kita enggak baperan, agar kita nggak maki-maki, agar kita selalu menjaga NKRI, dan Pancasila,â€ urainya.
Ganjar Pranowo mendukung anggaran untuk menerjemahkan buku terbaru, terutama e-book. Menurutnya, pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa kebutuhan masyarakat atas buku digital sangat tinggi. â€œIni harus ada inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,â€ ujarnya.
Senada, Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan Fauzi Umar Lahji berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Pekalongan, terus memasyarakatkan kebiasaan membaca kepada anak-anak hingga orang dewasa. Karena melalui membaca, banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Dia menjelaskan, sejatinya, budaya literasi atau budaya membaca adalah menambah kepintaran. Menurutnya, masyarakat yang banyak membaca tidak akan mudah termakan berita bohong.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan Salahudin menjelaskan saat ini tercatat ada 355 perpustakaan di Kota Pekalongan yang terdiri dari 204 perpustakaan sekolah/madrasah, 142 perpustakaan umum (daerah, masjid, keluarga, dan masyarakat), enam perpustakaan perguruan tinggi, dan tiga perpustakaan khusus. Pihaknya berupaya melakukan optimaslisasi perpustakaan, khususnya di kecamatan dan kelurahan, dengan meningkatkan kualitas layanan berbasis TIK dan penggunaan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
Bunda Literasi Kota Pekalongan Inggit Soraya menyatakan kondisi literasi di kotanya masih harus dibenahi. Saat ini, ujarnya, literasi kota Pekalongan menempati posisi 31 dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Dia berharap mampu menjadi pendobrak dan penggerak dunia literasi di Kota Pekalongan.
â€œHarapan saya juga nantinya, ada pengukuhan Bunda literasi di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Pekalongan. Sehingga lebih mudah jangkauan kami untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya tidak hanya Bunda PAUD atau ketua TP PKK, itu ada tingkat Kecamatan dan Kelurahan,â€ pungkasnya.
Pada kesempatan sama, Perpusnas juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Politeknik Pusmanu Pekalongan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan. Kepala Perpusnas mengukuhkan Bunda Literasi Kota Pekalongan, Inggit Soraya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Prakas Agrestian
Â

Perpusnas Bersinergi dengan Pemkot Pekalongan Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat

Salemba, Jakarta- Dalam rangka mendorong peran perpustakaan khusus di era keterbukaan informasi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia menggelar webinar sebagai salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun Perpusnas ke-41, Selasa (25/5). Webinar yang mengangkat tema â€œOptimalisasi Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi Untuk Mendukung Literasi Masyarakatâ€ tersebut dihadiri 1000 peserta secara daring.
Â 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Upriyadi menyatakan sesuai amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata. Perpustakaan khusus sendiri merupakan perpustakaan yang diperuntukan terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, serta organisasi lainnya.
Â 
â€œPerpustakaan khusus berkewajiban menyediakan bahan perpustakaan sesuai kebutuhan pemustaka dan memberikan layanan bagi pemustaka di lingkungannya, serta secara terbatas di luar lingkungannya. Dan karena berbagai keterbatasan diperlukan kolaborasi antara semua jenis perpustakaan dalam memberikan layanan untuk masyarakat di luar lingkungannya itu,â€ imbuhnya.
Â 
Upriyadi juga menambahkan bahwa tumbuhnya masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur suatu bangsa untuk menjawab persiangan global. Maka perlu budaya literasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat berpengatahuan yang dimaksud. â€œSalah satu upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat adalah melalui penyediaan akses layanan perpustakaan dengan berbagai informasi serta sumber daya manusia yang memadai,â€ ujarnya.
Â 
Dalam webinar ini, Kepala Pusat Manajemen Informasi Badan Pegkajian dan Penerapan Teknologi Kelik Budiana menyebut perpustakaan khusus dan perpustakaan lainnya dapat mendukung keterbukaan informasi melalui transformasi perpustakaan di era digital saat ini. â€œManfaat transformasi perpustakaan digital yaitu lebih cepat dan efisien dari segi waktu untuk mengakses informasinya, informasinya juga terbaru dan berbasis multimedia, serta lebih aman, murah. Selain itu bisa diakses kapanpun tanpa batasan fisik,â€ terangnya.
Â 
Selanjutanya menurut Kelik adalah bagaimana peran pustakawan kedepannya terkait bagaimana mengemas ulang data untuk konsumsi masyarakat luas berdasarkan kebutuhan literasi dan bagaimana mendiseminasikan literasi tersebut.
Â 
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yasmon yang juga hadir sebagai narasumber menceritakan salah satu contoh bagaimana peran perpustakaan khusus untuk meningkatkan literasi informasi hukum masyarakat Indonesia dalam era keterbukaan informasi.
Â 
â€œPerpustakaan khusus bidang dokumen dan informasi hukum di Kementerian Hukum dan HAM berupaya menyiapkan sarana agar masyarakat bisa menemukan produk hukum yang tepat dan akurat secara mudah. Maka dibuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang bersumber dari berbagai lembaga dan institusi di seluruh Indonesia,â€ ungkapnya.
Â 
Melalui JDIHN hadir secara digital di tengah masyarakat, Yasmon ingin Perpustakaan Khusus Hukum di Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkatkan literasi informasi hukum masyarakat Indonesia menjadi masyarakat cerdas hukum serta menjadi khazanah dokumen hukum nasional yang dibutuhkan dalam rangka penataan regulasi nasional.
Â 
Di sisi lain, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompentensi SDM Aparatur, Kementerian PAN RB Istyadi Insasi menyebut dalam hal kompetensi sumber daya manusia, kedudukan Perpusnas menjadi sangat penting. Sebagai instansi pembina urusan pemerintah di bidang perpustakaan, Perpusnas perlu mendorong hadirnya berbagai program dan kegiatan dalam meningkatkan kompetensi para pustakawan.
Â 
â€œSemoga dengan webinar seperti ini dapat menjadi salah satu cara dalam menggugah kesadaran bersama bahwa perpustakaan dan pustakawan penting dalam upaya pengembangan wawasan masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Dorong Peningkatan Peran Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi

Cilandak, Jakartaâ€”Kunjungan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando ke Arsip Nasional RI (ANRI) terasa spesial. Secara khusus, Kepala Perpusnas mengatakan ANRI adalah rumah keduanya. Arsip dan perpustakaan berperan penting dalam sejarah perjuangan dan peradaban bangsa. Sehingga peran arsiparis dan pustakawan sangat dibutuhkan oleh negara.
â€œArsip dan perpustakaan memiliki kesamaan, yakni institusi yang sama-sama mengelola peradaban,â€ ujar Kepala Perpusnas saat melakukan Sinergi Kolaborasi ANRI dan Perpusnas di bidang kearsipan dan literasi pada Senin, (11/11). Bahkan, Kepala Perpusnas mengakui pengelolaan arsip menjadi salah satu fokus dirinya pascadilantik.
Secara khusus di pengadaan tenaga baru (CPNS) Perpusnas di tahun 2019, posisi sebagai arsiparis adalah yang terbanyak, yaitu 15 orang. Hal ini membuktikan, bahwa peran arsiparis dan pustakawan tidak bisa sembarang. Harus profesional karena didukung oleh sejumlah peraturan internasional.
Meski sarana dan prasarana, seperti Depo Arsip masih menjadi hal yang terus diupayakan, namun untuk penganggaran di 2020, Perpusnas telah menyiapkan alokasi untuk pelatihan kearsipan.
â€œIbarat pesawat dengan pasokan dua mesin. Maka, arsip dan perpustakaan memiliki peran yang sama dalam membangun peradaban,â€ pungkas Kepala Perpusnas.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raden Radityo
Â

Berita

Kepala Perpusnas : Arsip dan Perpustakaan Punya Peran Penting Dalam Peradaban

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas: Ilmu Pengetahuan Bisa Diserap Dengan Membaca

Mendagri Sebut Perpustakaan Sebagai Motor Segala Ilmu

Komitmen & Kerja Keras Faktor Utama dalam Membangun Minat Baca Â

Kepala Perpusnas Apresiasi Diresmikannya Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Perpusnas Bersinergi dengan Pemkot Pekalongan Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat

Perpusnas Dorong Peningkatan Peran Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi