Solo, Jawa Tengah -Jika diibaratkan pesawat terbang, perpustakaan dan arsip adalah sayap yang menerbangkan. Keduanya punya posisi yang vital. Kemajuan bangsa didukung dengan kegemaran baca dan cakap literasi masyarakatnya. Sedangkan pengelolaan arsip yang baik menjanjikan pelayanan yang prima.

"Keduanya akan menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa," urai Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada Rakornas Pengawasan Kearsipan ANRI di Solo, Rabu, (26/2).

Lebih jauh, Kepala Perpusnas menekankan tentang pentingnya literasi. Secara umum literasi dibagi empat tingkatan. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan sumber bahan bacaan yang cukup. Bahkan, UNESCO mensyaratkan minimal setiap orang memiliki tiga buku baru dalam setahun. Kedua, yakni kemampuan memahami secara tersurat maupun tersirat. Ketiga, literasi dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan ide/gagasan, teori, kreativitas, dan inovasi baru. Dan yang terakhir, literasi adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu.

Jika literasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama, maka arsip pun juga memiliki persoalan penting yang mesti dicarikan solusi. Padahal menurut Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifa'i, bahwa tidak banyak negara yang memiliki Undang-undang Kearsipan.

Persoalan kearsipan ditambahkan Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Yus Harto. Menurutnya, arsip belum menjadi primadona jadi terkesan dianaktirikan. Akibatnya anggaran kearsipan sangat minim di tiap daerah. "Pengambil kebijakan di daerah belum menaruh perhatian pada kearsipan. Arsip dianggap pekerjaan sampingan," urai Yus Harto

Yus meminta paradigma kearsipan harus berubah. Kelembagaan arsip dan personel harus diperkuat, disamping pemenuhan fasilitas kearsipan yang berbasis teknologi informasi.

"Digitalisasi arsip mesti dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan aksebilitas sehingga dapat memberikan akses seluas-luasnya," tambahnya.

Sedangkan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa, mengatakan Indonesia kini tumbuh di era digitalisasi dan virtualisasi, maka reformasi birokrasi menjadi arus utama pendorong gelombang revolusi tata kelola pemerintahan.

"Dari lima prioritas program Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, dua diantaranya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, yakni simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi yang ujungnya adalah menciptakan pelayanan publik yang berkelas dunia pada 2025," terang Diah.

 

Reporter/fotografer:
Hartoyo Darmawan