Kemayoran, Jakarta &ndash; Melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), perpustakaan memiliki peran dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
 
Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando dalam kegiatan Stakeholders Meeting Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (21/6/2023).
 
"Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka pengangguran, dan pascapandemi keluhan utama yang muncul adalah kurangnya solusi bagi mereka yang terdampak PHK. Banyak diantara mereka yang memiliki keterampilan, namun tidak dapat membangun usaha baru menjadi tantangan yang harus dihadapi," ujarnya.
 
Sebagai solusinya, perpustakaan hadir dengan menyediakan informasi dalam bentuk cetak maupun online. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan tutorial, pelatihan dan pendampingan.
 
"Melalui TPBIS, perpustakaan berupaya meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan," lanjutnya.
 
Dia mengatakan,&nbsp; paradigma TPBIS tidak lagi memandang perpustakaan sebagai entitas eksklusif, tetapi lebih mengedepankan inklusi. 
 
Menurutnya, tingkat kecerdasan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca, tetapi juga oleh kemampuan dalam melanjutkan kesejahteraan dan menjalin kesetaraan dengan negara-negara maju.
 
"Stakeholder meeting ini dilaksanakan sebagai tahapan dari program TPBIS, dimana kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maupun kementerian terkait," ungkapnya.
 
Plt Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas RI Didik Darmanto mengatakan literasi memiliki peran penting dalam upaya transformasi Indonesia.
 
"Literasi mendukung transformasi sosial sekaligus memperkuat ketahanan landasan transformasi untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi," katanya.
 
Dia menjelaskan bahwa dengan adanya perpustakaan, baik perpustakaan umum di kabupaten/kota maupun provinsi, hingga tingkat terbawah di desa, merupakan wadah transformasi yang akan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada.
 
"Kami meyakini bahwa di desa itu banyak potensi baik, sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, yang menjadi persoalan selama ini bahwa potensi tersebut belum digali dan dikembangkan secara optimal," jelasnya.
 
Lektor Kepala STF Driyarkara Augustinus setyo Wibowo mengatakan bahwa membaca memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan dengan peningkatan kehidupan masyarakat. 
 
Namun, rata-rata jumlah buku yang dibaca masyarakat Indonesia masih rendah dengan Amerika Serikat yang terbiasa membaca 10-20 buku per tahun.
 
"Stigma mengenai rendahnya minat baca buku ini akan membuat daya saing kita rendah, indeks pembangunan juga rendah, dan akhirnya inovasi masyarakat juga rendah," katanya.
 
Namun sayangnya, lanjutnya, minat baca bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. "Maka menjadi tugas kita bersama bagaimana memunculkan minat baca di lingkungan kita," lanjutnya.
 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar mengatakan dengan TPBIS menjadikan perpustakaan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat berbagi pengalaman.
 
"Dalam konsep transformasi perpustakaan ini diperlukan penguatan kerja sama dan kolaborasi yang kuat. Jadi perpustakaan berperan sebagai inkubasi entrepreneur yang dapat mendorong masyarakat untuk mendapatkan potensi yang ada," katanya.
 
Sementara itu, Syafri warga Indramayu merasakan manfaat dari program TPBIS. Syafri mengatakan berkat fasilitas yang diberikan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Indramayu membuatnya dapat menghasilkan uang.
 
"Saat itu saya mengikuti pelatihan menulis dari google secara online di Perpustakaan Indramayu, setelah itu alhamdulillah ternyata menghasilkan rupiah, dan ini saya gunakan untuk kuliah S1 di jurusan pendidikan TIK," urainya.
 
Setelah lulus, Syafri pun mendirikan perusahaan dengan merekrut adik tingkatnya semasa SMK. Hingga saat ini, ia terus melanjutkan pendidikannya di tingkat S2.
 
"Peran perpustakaan buat saya luar biasa. Bahkan saat ini, saya juga berkontribusi dengan&nbsp; mengajar kelas koding di Perpustakaan Indramayu," pungkasnya. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas mengukuhkan pengurus Forum Perpustakaan Umum Indonesia (FPUI) periode 2023-2025 terpilih hasil Musyawarah Nasional FPUI Tahun 2022, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat dukungan stakeholder dalam melaksanakan replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas/Aji

TPBIS Berperan Dalam Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19

Â Â Â Â  MASKER di Era kenormalan baru telah menjadi pemandangan umum di ruang-ruang publik seperti pasar-pasar/mal, rumah sakit, perkantoran, perhotelan, tempat wisata, moda transportasi dan lain-lain. Fenomena abnormal ini telah mengubah penampilan kita menjadi â€œmanusia maskerâ€ dengan harapan agar dapat mencegah penularan wabah covid 19 yang hingga kini belum juga mereda. Memakai masker saja, belum tentu terbebas dari penularan wabah corona, apalagi tidak memakainya. Kita hidup ibarat dalam ruangan bersama ular kobra yang setiap saat bisa memangsa kita. Update data BNPB per 17 Juni 2020 bahwa Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia: 41.431 (Positif), 16.243 (Sembuh), 2.276 (Meninggal).
Penerapan protokol kesehatan pun harus benar-benar dijalankan dengan penuh kesadaran, disiplin tinggi dan bertanggungjawab; termasuk pertanggungjawaban keuangan negara yang jumlahnya sangat besar.Â  POLRI telah menemukan ada 8 kasus penyelewengan dana bansos dalam penanggulangan covid 19 sehingga perlu law enforcement sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor mengatur ancaman hukuman dan pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukan antara lain untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional dan lain sebagainya. Â Alih-alih ingin memacu pemulihan ekonomi di tengah wabah corona malah menambah lonjakan jumlah kasus positif covi 19; sehingga memerlukan tambahan anggaran yang tidak sedikit. Perlu effort sangat besar dan bersama-sama dan bagi pejabat publik jika terbukti tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya lebih baik mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih kompeten.
Manusia Masker
WHO (World Health Organization) yang semula tidak mengharuskan orang sehat memakai masker kini telah bergrubah menjadi mengharuskan semua orang yang berada di tempat-tempat umum harus memakai masker; setelah banyak penelitian ilmiah yang merekomendasikan bahwa penggunaan masker secara signifikan dapat mengurangi penyebaran virus covid 19. Di eraÂ  abnormal ini (bukan new normal) jika seseorang hendak melakukan aktivitas sosial di ruang publik harus mematuhi protokol kesehatan, harus mengubah penampilannya sebagai â€œmanusia maskerâ€, yangÂ Â  mengenakan masker, face shield, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun dan lain-lain. Sehingga, pengeluaran biaya untuk kebutuhan sehari-hari pun menjadi bertambah padahal pendapatnnya menurun. Secara umum pendapatan rumah tangga menurun rata-rata mencapai 54% dan pengeluarannya naik menjadi sekitar 56%, antara lain untuk membeli APD (Alat Pelindung Diri) sesuai protokol kesehatan dalam pencegahan covid 19. Belum lagi, bagi seseorang yang hendak melakukan perjalan menggunakan moda transportasi udara harus merogoh kocek yang lebih besar untuk Rapid Test, PCR (Polymerase Chain Reaction) yang harganya mencapai jutaan rupiah, dan sangat irasional karena harganya lebih mahal daripada harga tiket pesawat terbang.
Â Â Â Â  Sementara itu, Yuen Kwok-yung dari Hongkong University telah melakukan penelitian tentang efektivitas masker untuk mencegah penularan wabah penyakit corona di udara hasilnya signifikan walaupun resiko terkena infeksi masih memungkinkan walaupu memakai masker. Namun demikian, ada tantangan yang tidak mudah untuk membiasakan masyarakat mau mengenakan masker, bahkan sering kita jumpai banyak kasus orang ditehur karena tidak memakai masker justru menjadi marah.Â  Menurut Prof. Kuntjoro - Guru Besar UGM menjellaskan bahwa sebab-sebab orang menjadi marah karena adanya pembangkangan, prank mencari sensasi agar banyak followers, dan kesalah asuhan seperti watak merasa paling hebat dan superman. Pun, Prof David B. Abrams -Â  New York University menjelaskan bahwaÂ  kegelisahan dan polarisasi ekstrim atas pemakaian masker dapat dihubungkan ke satu hal, yaitu krena virus dan pandemi ini terasa sangat asing. Ada semacam â€œkognisi panasâ€ dengan serangkaian emosi yang kuat dan yang benar-benar mengesampingkan dan menghapus pemikiran rasional. Prof Joseph J. Trunzo - Bryant University menyampaikan bahwa setiap perilaku manusia, bahkan perilaku yang tampaknya sederhana, seperti mengenakan masker atau tidak - ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu keyakinan politik, ideologi, faktor sosial, dan pendidikan. Lebih dari itu, didorong juga adanya ketidak pastian maupun kecemasan karena virus corona tidak kunjung usai dan menjadi pandemic global yang memeilki dampak multi-dimensional.
Kita pun dituntut untuk lebih mampu menyesuaikan kondisi yang ada walaupun resiko kematian menghantuinya. Berdamai dengan corona yang sejatinya suatu penyakit menular sungguh tidak mudah, ibarat kita hidup serumah dengan ular cobra berbisa, harus ekstra hati-hati dan disiplin yang sangat tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak boleh kendor kencang dalam menerapkan aturan demi kemaslahatan, selama pandemic covid 19 masih berlangsung. Memang, situasinya sangat tidak menentu dan penuh kompleksitas sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk memasuki pola hidup baru (the new normal) di tengah covid 19 secara cermat dan tepat agar tidak menimbulkan malapetaka baru. Â Â Â Â  Ekonomi Eksponensial
Manusia Masker atau manusia bertopeng transparan (face shield) diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi agar berangsur-angsur krisis dapat ditanggulangi. Harapannya ekonomi segera tumbuh secara eksponensial (berlipatganda misal naik 1, 5, 20, 100 dan seterusnya), tidak sekedar linier (naik 1,2,3,4,5 dan seterusnya). In paralel, dapat dipacu bisnis digital sebagai salah satu solusi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan apabila hendak berada di ruang-ruang publik.
Kini pertumbuhan ekonomi kita anjlok menjadi -3,1% sehingga perlu effort extra-ordinary untuk pemulihan ekonomi nasional sekaligus mengatasasi covid 19. Telah telah dianggarkan sebesar Rp 607.7 Triliun sebagai salah satu extra-ordinary program untuk pencegahan covid 19 dan pemulihan ekonomi, sementara itu anggaran kesehatanÂ  untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 87,5 Triliun. Antara lain untuk perlindungan sosial dalam PEN teralokasikan Rp203,90 triliun,Â  Insentif usaha dari PEN sebesar Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, untuk sektoral pemda dan kementerian/lembaga sebesar Rp106,11 triliun, dan untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun. Lebih lanjut, ada 3 fokus yang hendak dicapai yaitu menjaga konsumsi, mendukung ekspor dan impor, serts menjaga aktivitas produksi. Pada sisi permintaan, berbagai program jaring pengaman sosial (social safety net) telah dilaksanakan. Terutama bantuan sosial (bansos) bagi kelompok terdampak dengan memperluas penerima fasilitas perlindungan sosial. Pada sisi penawaran, berbagai modalitas telah disiapkan untuk dapat memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Misalnya pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM &amp; Koperasi dan penyaluran tambahan modal kerja, serta penjaminan melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo untuk mendukung penyaluran kredit modal kerja UMKM &amp; Koperasi. Kemudian, perlu menjadi perhatian negara agar menjamin distribusi pendapatan untuk rakyatnya agar dapat menikmati lezatnya kesejahteraan; karena persoalan ini bagaikan lingkaran syetan yang belum dapat diatasi. Kondisi saat ini, 51% asset kekayaan nasional hanya dikuasi oleh sekitar 1% warganegara atau dengan kata lain 1% orang kaya menguasai 51% asset kekayaan nasional.
Â 
Dampak multi-dimensional
Dampak covid 19 bersifat multi-dimensional dan global sehingga perlu kerjsama kelembagaan maupun antar negara di dunia untuk gotong royong melawan covid 19. Di sektor ratusan industri terhenti dan mengakibatkan PHK (pemutusan hubungan kerja). Data Kemnaker akhir Juni 2020 menunjukkan bahwa Kemnaker melaporkan tenaga kerja terdampak Covid-19 mencapai 3,05 juta orang dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta jika kegiatan ekonomi tidak segera dimulai. Kini, sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kemudian, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sementara sekitar 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Ida Fauziah Menteri Ketenagakerjaan R.I, untuk menekan pengangguran akibat covid 19 Kemnaker melakukan tiga langkah strategis yaitu refocusing anggaranÂ  hingga perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja yaitu : 1) melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap COVID-19. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan insentif pasca pelatihan.Sejumlah BLK juga difungsikan sebagai dapur umum dan sentra produksi alat pencegahan COVID-19, seperti hand sanitizer, APD, masker, wastafel portable, serta produk makanan olahan. Seluruh hasil produksi BLK didistribusikan secara gratis bagi masyarakat yang terdampak pandemi;Â  2) program padat karya dan kewirausahaan bagi pekerja/buruh terdampak COVID-19; dan layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. Juga, memperkuat jejaring pengaman sosial dalam mengatasi covid 19 di antaranya : a) stimulus ekonomi bagi pelaku usaha agar dapat bertahan di masa pandemi, serta tetap mampu mempekerjakan pekerja/buruh; b)Â  insentif keringanan pajak penghasilan maupun bunga kredit bagi para pekerja di sektor formal; c) program jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi para pekerja formal maupun pekerja informal; d) prioritas Kartu Prakerja bagi korban ter-PHK dan dirumahkan; d) perbanyakan program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja; e) perlindungan terhadap pekerja migran baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air.
Reset dan Transformasi Ekonomi
Menurut Hartarto Airlangga Menko Perekonomian R.I, bahwa Pandemi Covid-19 : memberikan tekanan pada perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sehingga perlu upaya extra-ordinary dari Pemerintah untuk recovery (pemulihan) perekonomian nasional Indonesia. Semua indikator ekonomi sampai dengan bulan Mei : masih menunjukkan penurunan kegiatan ekonomi.: a) Index penjualan retail, penjualan kendaraan bermotor, index kepercayaan konsumen, index pembelian oleh manager di manufaktur, nilai tukar petani, dan inflasi yang menurun hingga bulan mei 2020, menggambarkan ekonomi yang masih menurun. b) Neraca perdagangan membaik pada bulan Mei, disebabkan oleh penurunan impor yang lebih tajam daripada penurunan ekspor, namun hal ini juga sekaligus memberi sinyal pelemahan ekonomi, yang disebabkan penurunan impor bahan baku/ bahan penolong sebagai sinyal perlambatan ekonomi. c) Kontraksi di penerimaan pajak pada bulan Mei, baik penerimaan PPh maupun PPN bahkan secara sectoral, kembali memberikan konfirmasi yang kuat bahwa ekonomi masih melemah hingga bulan Mei 2020.Â  Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk : a) kesehatan Rp 87,55 Triliun; b) perlindungan sosial Rp 203,9 triliun; c) ekonomi Rp 226,72 Triiun dan d) penguatan UMKM dan koperasi Rp 77,03 Triliun. Kemudian, Respon kebijakan harus mengantisipasi dinamika perubahan faktor eksternal dan faktor internal minimal hingga 2 Tahun Ke Depan. Faktor eksternal : tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Faktor Internal : Ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh. Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021). Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja, serta permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.Â  Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan.
Kebijakan Pendorong yang Antisipatif dan Konsisten perlu dilakukan: a) Kebijakan Fiskal diharapkan masih harus ekspansif dan efektif untuk memberikan daya dorong terhadap permintaan dalam negeri hingga dua tahun ke depan, di tengah permintaan eksternal yang sangat lemah. b) Kebijakan Moneter, termasuk penyediaan likuiditas dengan bunga terjangkau dan lebih murah. c)Â  Kebijakan dan Operasionalisasi Perbankan yang cepat dan antisipatif (OJK dan LPS), sangat diperlukan untuk memitigasi secara dini kemungkinan disrupsi di sektor keuangan. d) Kebijakan Struktural, termasuk penyelesaian UU Cipta Kerja dan operasionalisasinya di lapangan. e) Kebijakan untuk melakukan Transformasi Ekonomi dan Digitalisasi pasca pandemic.Â  Pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan secara cepat &amp; tepat: 1). Program PEN: program percepatan pemulihan ekonomi 2). Program Exit Strategy: pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan normal baru 3). Reset dan Transformasi Ekonomi: mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya Transformasi Ekonomi, di mana peran teknologi informasi menjadi sangat penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi serta reformasi regulasi.Transformasi ekonomi mencakup revolusi industri 4.0, transformasi digital, infrastruktur, RUU Cipta kerja, layanan investasi , peningkatan kompetensi, UMKM via platform digital, teknologi keuangan (fintech), dan energi baru terbarukan. Dan perlu disinergikan tujua pembentukan perubahan dubia pasca cocid 19 yatiu : digitalisiasi, masa depan pekerjaan, perubahan preferensi konsumen, ketahanan bisnis, geopolitik dan arus internasional, intervensi pemerintah yang lbih besar dan keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi yang dikembangkan dalam spektrum triple helix antara : pemerintah, akademi dan masyarakat &amp; dunia usaha.
Dengan demikian, kita berharap agar manusia masker dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara eksponensial dan senantiasa berdoa agar wabah covid 19 segera diangkat oleh Alloh SWT sehingga suasa kehidupan kita lebih nyaman dan sejahtera. Aamiin YRA.
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenagakerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Trainer Hubungan Indusrial Tingkat Nasional)

Manusia Masker dan Ekonomi Eksponensial

Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HOKH) mendorong seluruh Pustakawan Ahli Madya di lingkungan Perpusnas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penulisan artikel populer di media massa tentang perpustakaan, literasi, dan kegemaran membaca.
Di awal kegiatan Workshop Strategi Menulis Artikel Populer di Media Massa, dalam sambutannya Kepala Biro HOKH, Sri Marganingsih menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kehadiran tersebut dia simbolkan sebagai komitmen awal para Pustakawan Ahli Madya dalam upaya meningkatkan kualitas diri untuk menulis arikel popular.
&ldquo;Kami memberikan apresiasi atas kehadiran bapak dan ibu di tengah kesibukan akhir tahun. Perlu disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajang belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas diri,&rdquo; ucap wanita yang akrab disapa Marga ini, Kamis (8/12/2022).
Marga juga mengatakan Biro HOKH setiap tahunnya menjalin kerja sama dengan sejumlah media, baik cetak maupun online, untuk penerbitan artikel populer dan akan ada pendampingan bagi setiap tulisan yang dihasilkan. Untuk itu, dia optimis setidaknya 10 artikel dapat dihasilkan oleh para Pustakawan Ahli Madya di tahun depan.
&ldquo;Setiap tahun ada kerja sama terkait penayangan tulisan yang berhubungan dengan perpustakaan dan Perpusnas di media. Ayo belajar Bersama dan menghasilkan karya. Kami optimis Pustakawan Ahli Madya bisa menghasilkan 10 tulian tahun depan,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Substansi Kerja Sama, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Penerbitan, Edi Wiyono, menjelaskan bahwa salah satu strategi yang dilakukan Humas Perpusnas dalam mempublikasikan semua yang berkaitan dengan Perpusnas maupun perpustakaan yakni dengan memanfaatkan media massa.
&ldquo;Fungsi dan peran Humas Perpusnas tidak hanya terkait publikasi, melainkan sebelum itu harus mampu mengakomodir para pustakawan dalam mendapatkan perspektif dan gagasan untuk menghasilkan tulisan yang layak terbit di media massa,&rdquo; jelas Edi.
Hadir sebagai narasumber praktisi media, Elfa Hermawan, menambahkan bahwa penulis harus mengenal karakteristik media agar hasil tulisannya dapat diterbitkan. Hal tersebut disampaikan karena sejatinya banyak individu yang memiliki kemampuan menulis, namun tidak dapat menayangkannya di media.
&ldquo;Banyak orang yang bisa menulis tapi tidak banyak yang masuk ke media, kenapa? Karena untuk berhasil, harus lebih dulu mengetahui atau mengenal media tersebut,&rdquo; terangnya.
Dalam penulisan artikel populer di media massa, Elfa memberikan beberapa tips jitu, salah satunya ialah mengenai tema. Menurutnya tema harus menjadi sesuatu yang dipikirkan sejak awal karena nantinya tema tersebut akan menggiring tulisan agar tetap berada dalam &ldquo;jalur&rdquo;, sehingga topik pembahasan tidak keluar dari tema yang dipilih.
"Jangan mikirin sistematika penulisan tapi tema apa yg mau ditulis, itu yang perlu dipikirkan di awal. Kalau sudah ada temanya, baru deh bapak dan ibu bisa mulai nulis. Sedikit-sedikit saja, satu atau dua kalimat di notepad hape, setiap ada ide ditulis. Jangan langsung dibuat sekaligus supaya tidak merasa berat,&rdquo; pungkasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfiyan

Perpusnas Gelar Workshop Penulisan Artikel Populer

MENCENGANGKAN!!! Di tengah hiruk pikuk global mempersiapkan antisipasi dan transformasi Revolusi Industri 4.0, secara mengejutkan Jepang pada 21 Januari 2019 secara resmi meluncurkan â€œSocietv 5.0â€ dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama (human centered society) dalam mengendalikan kemajuan ilmu dan teknologi. Bukan sebagai objek yang bakal terancam atau bahkan tergilas oleh Revolusi Industri 4.0.
Salah satu alasannya, Jepang menghadapi persoalan demografi yang sangat serius. Yakni kelompok usia produktif, sekitar 77 juta jiwa akan berkurang sebesar 70 persen menjadi 53 juta pada 2050. Sementara itu, populasi di atas usia 65 tahun akan naik 38,4 persen pada 2065.
Bagi mereka, tanpa bantuan teknologi digital akan sulit untuk melayani dan memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. MengÂ­ingat semakin sedikitnya jumlah populasi produktif. Kesadaran akan geopolitik dan geostrategi yang meÂ­reka bangun tidak muncul tiba-tiba, namun melalui perjalanan panjang mencakup perencanaan dan imple- mentasiyangfokus danterintegrasi untukkesejahteraandankeamanan bangsa dan negaranya.
Iptek yang menjadi keunggulan kompetitif telah dijadikan momenÂ­tum dahsyat untuk memengaruhi dunia global menembus batas imaÂ­jiner negara. Jepang akan semakin terkenal diduniadenganmemanfaat- kan internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI), robot, dan sharing economy serta berfokus pada humanisme. Ini arah baru perpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0.
Â 
Paradigma Humanistis
Konsep â€œMasyarakat 5.0/Society 5.0â€ menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Manusia berperan lebih besar dengan menÂ­transformasi big data dan teknologi bagi kemanusiaan demi tercapainya kehidupan yang lebih baik. Society 5.0 iin menjadi sebuah cetak biru dan strategi masa depan yang mendoÂ­brak kegilaan negara-negara selain Jepang akan Revolusi Industri 4.0.
Di tengah banyaknya pekerjaan yang akan hilang karena otomatiÂ­sasi, digitalisasi dan kapitalisme untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi industrialisasi, kehadiran Society 5.0 menjadi paradigma baru yang humanistis.
Menurut TechCrunch (4/2/2019): Masyarakat 5.0 mengacu pada enam pilar utama yang meliputi infrastruktur, teknologi keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan AI. Teknologi dan inovasi perlu diÂ­manfaatkan untuk membantu dan memajukan masyarakat, bukan untuk menggantikan peran manuÂ­sia. Sementara itu, Charles A Beard mengemukakan bahwa revolusi inÂ­dustri sebenarnya fokus pada mateÂ­rial (membuat sesuatu) dan pada manusia (sosial).
Â 
PELUANG BAGI INDONESIA
Transformasi digital membuka peluang terciptanya jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada: walau di sisi lain ada jenis-jenis pekeijaan yanghilang karena terganÂ­tikan. Teknologi digital telah mengÂ­ubah cara dan gaya hidup kekinian. Harga ponsel semakin murah dan biaya internet semakin terjangkau merupakan faktor percepatan transÂ­formasi teknologi digital.
Terkait hal ini, perlu kita pikirkan prasyarat dukungan energi kelistriÂ­kan yang mutlak diperlukan dalam akses teknologi digital. Karena keÂ­gagalan kelistrikan atas perangkat keras IT akan menjadikan kegaÂ­galan semua akses dan aktivitas digital selanjutnya. Hal ini penting, mengingat ketersediaan energi bagi bangsa dan negara kita saat ini mauÂ­pun masa depan menjadi persoalan yang sangat serius. Bahkan dapat memicu krisis energi.
Produktivitas BBM yang hanya mencukupi 48 persen kebutuhan nasional menjadikan negara kita pada status darurat energi. Harus ada solusi jitu untuk memperkuat dan membesarkan BUMN-BUMN bidang energi agar memiliki kinerÂ­ja membanggakan, meraup keunÂ­tungan luar biasa dan menjadi tuan di negaranya sendiri.
Mengingat cadangan dalam negeri yang terbatas, diperlukan langkah-langkah ekspansi bisnis hingga mancanegara secara cerÂ­mat dan profesional. Sementara itu, sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia jangan menjadi tarik- menarik kepentingan, termasuk kepentingan asing.
Kemudian terkait Society 5.0 yang diinisiasi oleh Jepang, hendaknya kita jadikan momentum untuk mempercepat transformasi atas kedua arah baru tersebut secara simultan. Perpaduan Revolusi InÂ­dustri 4.0 dan Society 5.0 hendaknya dapat dijadikan roadmap/blue print naÂ­sional Indonesia.
Kita perlu bertindak cepat dan jangan sampai terlambat sehingga terjamin kepentingan nasional dan keberlanjutanataseksistensibangsa. Karena populasi generasi tua akan semakin banyak. Sehingga akan terÂ­jadi krisis populasi produktif seperti Jepang, Rusia dan Korea saat ini.
Menurut Hehni Adam, pemerinÂ­tah Indonesia perlu menyiapkan regulasi untuk melindungi pekerja dari ancaman kehilangan pekerÂ­jaan akibat dari revolusi Industri 4.0. Sehingga bonus demografi yang dihadapi Indonesia dapat dijadiÂ­kan subjek yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai terbalik manusia menjadi korban teknologi yang tumbuh berkembang.
Bonus demografi bagi Indonesia harus mampu dijadikan peluang melalui peningkatan kapasitas dan kualitasnya agar memiliki profesiÂ­onalisme dan nasionalisme tinggi sehingga memiliki daya saing gloÂ­bal yang membanggakan.
Hal ini perlu komitmen penyeÂ­lenggara negara maupun perusaÂ­haan untuk fokus dan mempersiapÂ­kan perencanaan dan pembiayaan yang memadai untuk pelaksanaan up skilling, social security net and funding. Sehingga mampu menjadi agent of technology sebagai sumber daya maÂ­nusia (SDM) yang unggul.
In paralel, terus dikembangkan industri-industri strategis nasional termasuk industri digital, yang berÂ­basiskan artificial intelligence (AI), internet atas segala hal (internet of thing/ IoT), realitas tertambah (augmented reality), pembelajaran mesin (machine learning), dan pembelajaran dalam (deep learnÂ­ing). Serta berorientasi pada pengemÂ­bangan SDM Indonesia, profit dan keberlanjutan. Bukan hanya imtuk memenuhi kebutuhan masa sekaÂ­rang namun juga mempersiapkan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dikaitkan dengan profil ketenaÂ­gakerjaan, data BPS pada Februari 2018 menunjukkan jumlah penÂ­duduk usia kerja 193,55 juta jiwa terdiri dari: 1) angkatan kerja sebeÂ­sar 133,94 juta jiwa (127,07 juta jiwa yang bekerja dan 6,87 juta jiwa yang pengangguran) dan 2) bukan angÂ­katan kerja 59,61 juta jiwa (36,01 juta jiwa mengurus rumah tangga, 15,61 juta jiwa bersekolah dan lainnya 7,99 juta jiwa).
Dari 127,07 juta jiwa yang bekerja terdiri dari 87,08juta jiwa yang bekerÂ­ja penuh, 30,29 juta jiwa yang bekeija paruh waktu dan 9,7juta jiwa yang setengah menganggur. Dari data tersebut, tercermin bahwa angka pengangguran menjadi persoalan serius, terlebih jika dikaitkan dengan dampak negatif Revolusi lndustri 4.0. Secara nasional tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,34 persen lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan kinerja terbaik Kemenaker di bawah pimpinÂ­an M Hanif Dhakiri.
Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja dilaporkan bahwa 11,71 juta jiwa (9,22 persen) berpenÂ­didikan universitas, 3,5 juta jiwa (2,75 persen) berpendidikan diploÂ­ma, 14,55 juta jiwa (11,45 persen) berpendidikan SMK, 21,32 juta jiwa (16,78 persen) berpendidikan SMA atau sederajat, 22,88juta jiwa (18 perÂ­sen) berpendidikan SMP atau sederÂ­ajat dan 53,11 juta jiwa (41,8 persen) berpendidikan SD ke bawah. Profil kependidikan pekerja yang seperti ini merupakan tantangan serius daÂ­lam transformasi ketenagakerjaan menuju era Revolusi Industri 4.0 maupun Masyarakat 5.0
Terkait penggunaan teknologi digital, hingga Januari 2018, data pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta (50 persen dari penduduk Indonesia sebesar 265,4 juta j iwa). Pengguna media sosial seÂ­besar 130 juta (49 persen), pengguna ponsel sebesar 177,9 juta (67 persen), pengguna mobile social media sebesar 120 juta (45 persen).
Sedangkan untuk industri yang menggunakan robot masih relatif sedikit dikaitkan dengan program padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Meski berposisi sebagai pasar media soÂ­sial terbesar di Asia Tenggara dengan 120juta orang menggunakan ponsel pintar, tetapi industri di bidang teknologi komunikasi ini masih terbatas. Negara harus hadir untuk menguasai mayoritas saham provider lT baik Telkom maupun Indosat agar kita bisa mengendalikan sekaligus mengamankan kepentingan nasional kita, jangan sampai big dataÂ disalahgunakan.
Sementara itu, pertumbuhan sektor industri manufaktur dan industri- industri lain mengalami kelambatan rata-rata di bawah 5 persen. Ini menÂ­jadi persoalan tersendiri yang perlu short cut untuk mengatasinya. Ke deÂ­pan, kita juga harus meningkatkan pembiayaan riset dan pengembangan (R&amp;D) lebih besar lagi dari yang haÂ­nya 0,3 persen dari PDB (produk domestik bruto).Â  Agar mampu bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya.
Di samping itu, perlu dikembangÂ­kan intelijen industri sebagai sarana pendukung pengembangan dan ekÂ­spansi bisnis global dari industri- industri strategis nasional yang kita miliki. Pun, harus dijauhkan dari keÂ­pentingan politik maupun elite parÂ­pol dalam pengelolaannya sehingga fokus mengembangkan industri-inÂ­dustri strategis nasional benar-benar untuk kepentingan nasional.
Â 
POROS MARITIM DUNIA
Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State). DeÂ­klarasi Djuanda selanjutnya diresÂ­mikan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya daÂ­pat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini diperteÂ­gas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985tentang pengesahan UNÂ­CLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dan belum dapat disebut sebagai negara maritim kaÂ­rena belum menjadikan laut sebaÂ­gai tulang punggung eksistensi dan pengembangan negara.
Ke depan, orientasi bangsa ini harus mengacu pada laut dari berÂ­bagai aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ditamÂ­bah ilmu pengetahuan &amp; teknologi (asta gatra plus ini dapat saya sebut sebagai nawa gatra).
Laksda TNI (Purn) Robert Mang- indaan, Ketua Forum Kajian PerÂ­tahanan dan Maritim dan Tenaga Profesional Lemhannas RI menjeÂ­laskan, bahwa Maritime Security Strategy harus diimplementasikan agar Indonesia menjadi poros marÂ­itim dunia. Sekurang-kurangnya menjadikan laut Indonesia sebagai perekat antarpulau, sumber mata pencarian, dan sistem pertahanan.
Pun, perlu prioritas dan redefinisi Program Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan penambahan padaprogram-program kemaritiman. Poros maritim dunia akanmenyangkutMaritime Security Strategy yang memuat langkah-langÂ­kah objektif dan strategis.
Kita juga memerlukan SDM MarÂ­itim yang unggul, pakar ekonomi, pakai' pendidikan, pakaiâ€™ teknologi dan industri, maupun intelijen. In paralel, diperlukan agenda prioritas seÂ­perti armada berbendera Indonesia, sistem pelayaran tetap, infrastrukÂ­tur, logistik, arsitektur manajemen keamanan maritim, kompetensi capacity building, kualitas komunitas maritim, harmonisasi peraturan perundangan maupun industri straÂ­tegis perkapalan dan kemaritiman. Termasuk menjadikan Jakarta sebaÂ­gai pengendali dan pengawasan lalu lintas laut ASEAN, yang sekarang ini berada di Singapura.
Terkait Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 semua sektor harus bertransformasi, termasuk sektor maritim terlebih ingin menjadikan Indonesia menjadi pores maritim dunia. Juga di dalamnya, ada sektor hulu migas yang berada di onshore maupun offshore yang telah siap berÂ­transformasi menuju era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. karena inÂ­dustri tersebut sejak lama mengÂ­gunakan teknologi tinggi berbasis komputer, yang penuh risiko tinggi, bermodal sangat besar dan memiÂ­liki SDM yang profesional.
Dengan kondisi tersebut, kita haÂ­rus berpacu lebili kencang lagi untuk bersiapmenujuarahbaruperpaduan era Revolusi Industri 4.0 dan MasyaÂ­rakat 5.0 yang menjadikan manusia sebagai subjek pengendali kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kita pun harus bersinergi mengÂ­hasilkan keuletan dan ketangguhan bersama semua komponen bangsa dan negara untuk menjamin keseÂ­jahteraan dan keamanan nasional maupun ikut aktif dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia agar tidak terjadi neo-liberalisme, imperialisme maupun kapitalisme. Semoga. E-mail: <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>. (ndu/k!5)
CATATAN : SUHARYONO SOEMARWOTO (PEMERHATI KETENAGAKERJAAN &amp; EKONOMI KERAKYATAN, KANDIDAT DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI, PPRA LIX LEMHANAS RI)
Â

Arah Baru Perpaduan Era Revolusi 4.0 dan Masyarakat 5.0

Jakarta, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk memfokuskan anggaran tahun 2023 pada upaya pencapaian target prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Dalam agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 dan usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi, Komisi X DPR RI memberikan sejumlah catatan untuk Perpusnas.
Diantaranya, Perpusnas dihimbau untuk memperhatikan perpustakaan di wilayah 3T serta mendorong Perpusnas membuat kegiatan yang menarik minat masyarakat.
Legislator Fraksi PDIP Adriana Charlotte Dondokambey mengakui bahwa fasilitas perpustakaan di Kabupaten/Kota masih sangat minim terutama di wilayah 3T. Padahal masyarakat di wilayah tersebut, sangat membutuhkan perpustakaan dan bahan bacaan.
"Menghimbau Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan di wilayah 3T menambah atau meningkatkan layanan perpustakaan di kabupaten dan daerah 3T serta bantuan pengadaan bahan bacaan di perguruan tinggi swasta," ungkapnya, Rabu (31/8/2022).
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi memberi masukan, dalam perwujudan budaya literasi masyarakat Perpusnas sebaiknya membuat program dan kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat.
"Karena budaya berarti didalamnya ada peminatan yang harus kita bangun. Sedikit catatan saja, mungkin ke depan program yang terkait literasi dapat disajikan lebih kreatif dan inovatif," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, dengan perkembangan zaman saat ini, perpustakaan dikunjungi bukan hanya untuk membaca tetapi juga menjadi tempat wisata.
"Kita ingin perpustakaan tidak hanya menjadi tempat baca, tetapi juga tempat wisata, maupun tempat anak muda untuk berkreasi. Seperti halnya Perpusnas ini yang berkolaborasi menggaet berbagai pihak," tuturnya.
Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andi Muawiyah Ramly menekankan Perpusnas agar memperhatikan pelestarian dan pemeliharaan naskah kuno dan alih media sebagai kewajiban untuk melindungi aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam bentuk karya cetak.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, berdasarkan nota keuangan RAPBN TA 2023 Persebesar Rp 723 Miliar rupiah. Hal ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp 47 miliar dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 675 Miliar.
Dari pagu anggaran RAPBN TA 2023 tersebut, lanjutnya, alokasi anggaran untuk pelayanan umum sebesar Rp 257 miliar, pendidikan sebesar Rp 465 miliar serta alokasi anggaran untuk prioritas nasional sebesar Rp 360 miliar.
"Rencana kegiatan prioritas nasional TA 2023, diantaranya untuk program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, serta sertifikasi dan uji kompetensi pustakawan," jelasnya.
Selain itu, dana dekosentrasi TA 2023 sebesar Rp 12 miliar memiliki target untuk 33 perpustakaan provinsi untuk pembinaan administrasi keuangan, pendataan perpustakaan, workshop pegiat literasi daerah dan lomba perpustakaan sekolah.
Sementara itu, pagu DAK fisik penugasan sub bidang perpustakaan TA 2023 sebesar Rp 525 miliar. Dengan rincian menu, pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan gedung, renovasi, pengadaan perabot layanan, hingga pengadaan bahan perpustakaan cetak/digital, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi.
"Untuk pembangunan gedung fasilitas sebanyak 45 lokus, namun ada 9 lokus yang masih dalam status discuss. Ini artinya daerah tersebut ada dokumen yang belum lengkap. Seperti DED, atau sertifikat tanah," lanjutnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Basma Sartika/Prakas Agrestian

Komisi X: Fokus Anggaran Tahun 2023 untuk Target Prioritas Nasional

Jakartaâ€”Perpustakaan memiliki peran dan sumbangan sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Maka disediakan ruang yang cukup bagi proses interaksi dalam rangka penggalian informasi dan pengembangan pengetahuan berdasarkan sumber-sumber bacaan yang disediakan sesuai dengan zamannya agar nantinya berimbas pada kesejahteraan.
Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kedeputian Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, menyatakan berkaitan dengan program prioritas RPJMN 2020â€”2024, penguatan literasi berkolerasi dengan menuntaskan kemiskinan serta penguatan ekonomi.
â€œHadirnya komunitas maupun pegiat literasi menjadi pelopor gerakan literasi dalam peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan,â€ katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Guna mewujudkannya, Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Nugroho Imam Santoso, menjelaskan pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah (perpusda) dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter.
Hal ini guna meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota. Pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat dan sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.
â€œKinerja pelaksanaan kontrak dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Perpustakaan semakin mengalami perbaikan. Pengalokasian DAK Fisik harapannya diprioritaskan untuk daerah dengan indeks literasi yang masih rendah. Rekomendasinya agar terus mempertahankan dan memperbaiki kinerja serta memperhatikan kebutuhan tidak hanya usulan,â€ kata dia.
Dengan demikian, penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan tahun 2021 terbaik empat untuk kinerja penandatangan kontrak dan terbaik tiga untuk kinerja penyaluran di antara subbidang yang lain. Harapannya, terus meningkatkan kinerja, tidak hanya berdasarkan pada usulan, tetapi juga pada kebutuhan dengan memprioritaskan daerah dengan indeks pembangunan literasi masyarakat yang masih rendah.
Sementara, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Prabawa Eka Susanta, mengatakan program perpustakaan daerah dan literasi dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
â€œKegiatan ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan wewenang GWPP. Namun pembinaan kepada masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bukan merupakan tugas dan wewenang GWPP,â€ ungkap dia.
Tindak lanjut penanganan isu pelaksanaan tugas pembantuan diterapkan dengan melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga atas rekomendasi menteri keuangan tentang keseimbangan pendanaan di daerah untuk mendorong percepatan penyampaian indikasi program dan kegiatan, percepatan penetapan peraturan menteri, DIPA dan petunjuk teknis.
â€œMendorong terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan baik dengan K/L di tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah sebelum penyusunan rencana kerja K/L dalam rangka sinergi kebijakan Tugas Pembantuan, melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah maupun nasional,â€ tutup dia.
*Tim Humas Perpustakaan Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022: Penguatan Literasi Meningkatkan Kemampuan untuk Kesejahteraan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Dalam RPJMN 2020-2024 Presiden ingin mempercepat terwujudnya SDM Indonesia yang unggul melalui perluasan akses digital. Perpustakaan, menurut Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, yang merupakan jantungnya pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut karena perpustakaan memiliki tugas mentransfer pengetahuan.
â€œDi belakang orang-orang yang bisa menciptakan barang high tech itu adalah orang-orang yang cerdas karena baca,â€ tegas Syarif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan kerja rombongan Bupati Solok Selatan yang didampingi oleh Wakil Bupati Solok Selatan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada Kamis (24/2/2022) di Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional RI.
â€œTugas saya untuk meyakinkan bupati dan seluruh jajaran bahwa perpustakaan penting, tapi cara pandang kita terhadap perpustakaan harus keluar dari paradigma lama,â€ imbuh Syarif.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Solok Selatan Khairunas menyatakan semakin bersemangat untuk memperbaiki pendidikan dengan mengembangkan perpustakaan di daerahnya.
â€œApa yang Bapak sampaikan, insya Allah akan kami terapkan di Solok Selatan,â€ ujarnya.
Â Khairunnas menjelaskan niatnya untuk berkonsultasi mengenai revisi lokasi pembangunan perpustakaan mengingat lokasi yang lama jauh dari pemukiman warga.
Sementara itu Syarif lebih lanjut menegaskan bahwa lokasi perpustakaan tidak akan menjadi masalah selama pemimpin daerah mengeluarkan kebijakan yang melibatkan perpustakaan, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan di perpustakaan karena perpustakaan dapat dijadikan pusat kegiatan masyarakat.
Senada, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Mimi Yuliana Nasir menyatakan bahwa merupakan suatu tantangan baginya yang memiliki latar belakang nonperpustakaan untuk dapat mengembangkan perpustakaan dan menjadikannya pusat kegiatan masyarakat. Karena itu, ia bersama jajaran memohon agar dapat ikut serta dalam program-program pengembangan perpustakaan yang dikelola oleh Perpusnas, seperti akreditasi perpustakaan dan diklat tenaga perpustakaan.
Â 
ReporterÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Eka Cahyani
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

Berita

Kepala Perpusnas Ajak Daerah untuk Wujudkan SDM Unggul