Jakarta - Ditengah tantangan yang masih menghantui Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan wilayah, peningkatan literasi dapat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Disampaikan dalam sambutan Gubernur DIY, Hamengku Buwono X yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DIY, Monika Nur Lastiyani bahwa Nota Kesepakatan yang terjalin diantara Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Pemerintah Kabupaten Sleman diharap menjadi awal kebangkitan literasi di seluruh wilayah di DIY.
â€œPeningkatan literasi di perpustakaan bisa menjadi salah satu solusi dalam mendukung pencapaian kesejateraan masyarakat melalui basis kemandirian, dalam prinsip pembelajaran sepanjang hayat,â€ ujar Monika pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) Kabupaten Sleman secara hybrid, Senin (4/7/2022).
Senada, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo yang pada kesempatan tersebut juga dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Sleman mengatakan amanah yang diterimanya semakin menjadi motivasi dan semangat dalam meningkatkan literasi masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman.
Literasi menjadi faktor esensial dalam upaya membangun masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Hal ini lanjut Kustini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Sleman yakni â€œTerwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royongâ€.
â€œBerdaya saing ialah masyarakat memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan di masa datang. Sehingga kemampuan literasi yang baik menjadi salah satu modal menjadi masyarakat unggul,â€ jelasnya.
Lebih lanjut Kustini menerangkan Kabupaten Sleman adalah Kota Pelajar karena memiliki mahasiswa sekitar 300.000 orang dari sekitar 60 perguruan tinggi. Sehingga diharap dengan adanya kerja sama ini selain mampu meningkatkan literasi di Kabupaten Sleman, sekaligus mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan di perpustakaan.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengapresiasi semangat Bunda Literasi Kabupaten Sleman untuk menjadi role model dalam merangsang kegemaran membaca di Kabupaten Sleman. Karena Bunda Literasi sejatinya mengemban tugas penting untuk mempromosikan serta meningkatkan kegemaran membaca di satuan keluarga, pendidikan, dan masyarakat demi membangun kepedulian terhadap perpustakaan.
DIY dikenal sebagai kota yang memiliki sejuta warisan budaya peninggalan dari nenek moyang sehingga dijuluki sebagai Kota Seni dan Budaya. Penuh dengan warisan budaya yang intangible (non fisik), contohnya batik, merupakan hasil kreativitas masyarakat yang wajib diperkenalkan kepada dunia luar.
â€œLiterasi adalah kemampuan memproduksi dan literasi adalah percaturan global,â€ ungkap Kepala Perpusnas.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, menambahkan Perpusnas sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Untuk mengoptimalkan pemberian hak informasi kepada masyarakat, peran dari Perpusnas sangat berkaitan dengan sinergitas dan kolaborasi yang terjalin dengan seluruh pihak.
â€œKalau kita melihat Pasal 5 dari UU 43 tahun 2007 bahwa hak terhadap informasi dijamin oleh UU, diantaranya melalui perpustakaan. Sehingga dipastikan perpustakaan dan lembaga informasi lainnya harus tersedia di pelosok tanah air. Jadi ini adalah tugas kita bersama,â€ ucap Deni. Â Â 
Kegiatan PILM Kabupaten Sleman ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Mobil Perpustakaan Keliling secara simbolis dari Perpusnas kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Tingkatkan Kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Sleman Jalin Nota Kesepakatan dengan Perpusnas

Salemba, Jakarta - Dari tujuh belas (17) Unit Pengolah Kearsipan yang ada di lingkungan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI terpilih enam (6) dengan nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 terbaik.
Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa Nilai Pengawasan Kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian dalam Reformasi Birokrasi, yaitu aspek hasil antara (Kualitas Pengelolaan Arsip diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI) sehingga perlu dipastikan penyelenggaraan kearsipan di suatu lembaga melalui pengawasan kearsipan, baik internal maupun ekternal.
Dilaporkan pada kegiatan Ekspos Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perpustakaan Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan daring, Selasa (23/11/2021), Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I terhadap 17 Unit Pengolah Kearsipan. Tujuannya adalah untuk menilai penyelenggaraan kearsipan serta tingkat kemajuan atau perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Pengolah Kearsipan. Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik, akuntabilitas akan meningkat, keterbukaan informasi lebih terjamin dan dapat menjaga aset negara.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada 6 Unit Pengolah Kearsipan yang berhasil mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal terbaik. Syarif Bando juga mengimbau 11 Unit Pengolah Kearsipan lainnya untuk semakin mengoptimalkan upaya dalam pengelolaan arsip. Menurutnya, sudah menjadi hukum dalam perlombaan bahwa yang terbaik tidak menjadi acuan, melainkan yang berada di posisi akhir.
â€œSaya minta dukungan langsung dari Sestama untuk concern menangani unit-unit yang masih berada di posisi akhir. Karena harapannya adalah kita bisa mempertahankan nilai pengawasan kearsipan eksternal tahun lalu yang sudah sangat baik,â€ ujar Syarif Bando.
Lebih lanjut, Syarif Bando, mengatakan bahwa dalam pengawasan kearsipan internal terdapat dua aspek utama yang harus menjadi perhatian yakni pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Aspek pengelolaan arsip dinamis terdiri dari penciptaan arsip, pengunaan arsip, pemelihaaran arsip, dan penyusutan arsip. Sedangkan pada sumber daya kearsipan ada dua unsur diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan serta sarana dan prasarana.
â€œKegiatan pengawasan kearsipan ini penting sekali untuk dilakukan sebab kalau bukan kita yang mulai menunjukkan bahwa kearsipan ini penting, bagaimana orang lain akan merespons dengan menyatakan perpustakaan penting,â€ ungkapmya.
Adapun 6 Unit Pengolah Kearsipan yang mendapatkan nilai terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021 antara lain Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Inspektorat, Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Pusat Pembinaan Pustakawan, serta Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan.
Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Umumkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2021

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), serta penyerahaan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan SK Tim pengelola APBN TA 2021 secara daring maupun luring di Aula Salemba, Kamis (17/12).
Dalam arahannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima segera dilaksanakan untuk dilakukan review dan revisi. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memahami semua implementasi dari semua mata anggaran kegiatan yang ada di dalamnya.
â€œDalam melakukan belanja tidak boleh ada mark up Â atau fiktir. Dan tidak bisa melakukan suatu kegiatan tanpa persetujuan penguasa anggaran, dalam hal ini Sestama,â€ tegasnya.
Di tahun 2021, lanjut Syarif, kita tidak hanya bicara mengenai input, proses dan output. Penting bagi seluruh PPK yang dalam hal ini pejabat eselon 2 yang didukung pengelola APBN yakni fungsional di bidang pengolah anggaran, serta seluruh staf, untuk memahami hasil (outcome) dan dampak (impact) dari belanja APBN yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional.
â€œBagaimana anggaran yang terbatas yang diberikan kepada kita untuk bisa menghasilkan hasil dan dampak yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, perlu untuk dibaca, dan pahami,â€ lanjutnya.
Syarif meminta, pengelola keuangan di tahun 2021 bisa dilaksanakan secara akuntable, transparan, terbuka dan berdasarkan keputusan kolektif, agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
â€œSaya harap kesadaran kita semua akan pemahaman bahwa era telah berubah drastis, segala keterbukaan sudah di depan mata dan menjadi regulasi, Parameternya adalah kinerja kita,â€imbuhnya.
Syarif berpesan, dalam membelanjakan uang negara segalanya harus ditujukan dan berorientasi pada kepentingan rakyat terutama pada saat pandemi Covid-19 ini.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti mengingatkan kepada PPK untuk membaca, memahami, menganalisis serta memastikan proses dari DIPA yang telah diterima. Tidak sekedar input dan output saja tetapi memahami apa yang menjadi outcome maupun impactnya.
Woro berpesan, diharapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pengelola APBN yang ditetapkan, secara tertib dan tepat waktu melaporkan pencapaian kinerjanya pada aplikasi SMART DJA-KEMENKEU baik realisasi anggaran dan output kegiatan sesuai waktu yang ditetapkan.
Dalam acara tersebut, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dilanjutkan penyerahan rincian kerja kerja TA 2021 serta POK TA 2021.
Â 
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer:Arwan Subakti/Basma Sartika

Perpusnas Lakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Penyerahan POK TA 2021

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional memuat dua norma, yakni penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengharapkan ada pengembangan sesuai paradigma perpustakaan yang berlaku. Sesuai tren yang berkembang. Artinya, bagaimana perpustakaan bangkit untuk setara kemampuan dengan google maupun amazon. Â Sertakan promosi budaya baca sebagai strategi perpusnas, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kualitas kuantitas perpus, indeks literasi.
â€œNorma Standar Pedoman Kriteria Perpusnas atau NSPK adalah kewajiban Perpusnas, bukti untuk semua pihak yang ditunjuk sebagai pengelola perpustakaan di semua jenis perpustakaan yang ada mengingat tidak semua orang dapat memahami hirarki dan turunan dari berbagai kegiatan,â€ imbuh Kepala Perpusnas mengomentari NSPK Biro Hukum dan Perencanaan, Senin pagi, (10/8).
Meski demikian, Kepala Perpusnas mengapresiasi dokumen atau paparan perencanaan yang dibuat oleh Biro HP, namun perlu dilengkapi dengan target nilai yang ingin dicapai, misalnya tingkat kepuasan agar dapat dipahami semua stakeholder.
Setelah dokumen NSPK rapih, maka tugas berikutnya adalah membagi dan menyebarkan serta mengawasi bagaimana NSPK dilaksanakan sehingga menghasilkan akreditasi yang legal dan valid.
â€œKinerja perpustakaan antara perpusnas dan perpustakaan di daerah harus berjalan secara sinergis,â€ pungkas Syarif Bando menekankan.
Â 
Reportase : Eka Nia
Fotografer : Rd Radityo
Â

NSPK Harus Diberi Target Nilai Agar Dipahami

Jakarta&ndash; Bulan ke-9 dalam kalender nasional memiliki dua momen penting, yakni bulan gemar membaca dan tanggal 14 September diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hal tersebut disampaikan Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Ahmad Masykuri pada apel pagi, Senin (2/9). Ia membahas laporan akhir kajian tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat Indonesia tahun 2023 dengan rata-rata sebesar 66,77 yakni dalam kategori sedang.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sebanyak lima komponen dijabarkan dalam kajian tersebut, antara lain: (1) komponen A, rata-rata frekuensi membaca dengan skor 69,96 atau sebanyak 5 kali per minggu; (2) komponen B, rata-rata durasi membaca dengan skor 56,88 atau selama 1 jam 47 menit per hari; (3) komponen C, rata-rata jumlah bahan bacaan yang dibaca dengan skor 73,14 atau sebanyak 5-6 bahan bacaan per 3 bulan; (4) komponen D, rata-rata presensi akses bahan bacaan dengan skor 74,36 atau sebanyak 5-6 bahan bacaan per 3 bulan; dan (5) komponen E, rata-rata durasi akses internet untuk mengakses bahan bacaan dengan skor 61,16 atau 1 jam 57 menit per hari.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dengan adanya bulan membaca ini, sudah sepatutnya apabila kita sambut dengan gegap gempita dengan berbagai kegiatan yang dapat mempromosikan, mengedukasi, dan mengajak masyarakat untuk gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Membaca merupakan akses primer menuju pengetahuan, untuk meningkatkan kegemaran membaca tersebut perlu dibangun ekosistem kegemaran membaca agar menjadi budaya baca.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ahmad menjelaskan pembentukan ekosistem kegemaran membaca dapat terwujud dengan delapan usaha bersama, yaitu: (1) penambahan akses bahan bacaan; (2) perluasan industri penerbitan buku; (3) penanganan kecanduan gawai; (4) peningkatan kurikulum pendidikan; (5) pemberdayaan pendidikan di keluarga; (6) keikutsertaan pustakawan dan pegiat literasi; (7) peran perpustakaan dan lembaga pemerintah; dan (8) keterlibatan komunitas membaca.

<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Prakas Agrestian

September Spesial, Bulan Gemar Membaca dan Peringatan Hari Kunjung Perpustakaan

Â 
Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional kembali mengusulkan dua naskah, yakni Hikajat Atjeh dan Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian untuk dicatat dalam register Memory of the World (MOW). Hal ini terungkap pada focus group discussion (FGD) yang diadakan pada Senin, (15/10).
Ketua Komite MoW Indonesia Mego Pinandito pada sambutan yang dibacakan Plt. Kepala PDII LIPI Hendro Subagyo menjelaskan bahwa ingatan dunia adalah ingatan manusia dari peradaban kuno dan modern. Kebanyakan dokumen tersebut ada di perpustakaan, museum dan pusat arsip nasional. Di satu sisi banyak yang dalam kondisi terancam punah akibat dampak banjir, kebakaran, perang atau karena tidak terpelihara dengan baik.
â€œProgram Memory of The World yang dimulai oleh UNESCO pada 1992 bertujuan untuk melestarikan, melindungi dan membuka akses pada warisan dokumenter dunia ini,â€ terang Mego.
Program MoW di Indonesia dimulai sejak 2006. Banyak hasil peradaban Indonesia yang diakui oleh UNESCO dan dunia internasional, seperti Nagarakretagama, naskah I La Galigo, Babad Diponegoro, Arsip Konferensi Asia-Afrika, dan tiga warisan dokumenter Indonesia, yakni arsip konservasi Borobudur, arsip Tsunami Samudera Hindia serta naskah Cerita Panji telah diakui sebagai ingatan kolektif dunia oleh UNESCO.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menuturkan Indonesia harus bangga dan bersyukur karena memiliki manuskrip dan naskah kuno dari perjalanan-perjalanan masa kejayaan pada masa lampau. â€œTidak ada yang jauh lebih penting kita ungkap ke permukaan kecuali menggali masa lampau kejayaan bangsa kita dan memastikan bahwa Indonesia adalah negara besar sejak zaman dahulu hingga sekarang,â€ tutur Kepala Perpusnas.
Muhammad Syarif juga mendorong tim dari Perpusnas untuk bekerja lebih keras dan solid menyajikan konten yang bermutu agar diterima UNESCO. â€œPastikan referensi yang terkait ada, dan pahami konten dan relevansinya terhadap masa lalu dan masa yang akan datang,â€ ujar Syarif.
Naskah Hikajat Atjeh (dibaca;Hikayat Aceh) berisi tentang pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada periodeÂ  1606-1636. Kala itu, Aceh menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, salah satunya kemajuan dalam kesusastraan. Naskah-naskah yang dilahirkan dalam bidang keilmuan lebih didominasi dalam Bahasa Jawi (melayu) daripada Bahasa Aceh, kecuali naskah ranah hikayat.
Hikayat atau hikayah dalam Bahasa Arab artinya cerita, dongeng, kisah. Hikayat adalah salah satu jenis sastra Aceh. Hikayat Aceh adalah sebuah karya sastra yang ditulis untuk memuji Sultan Iskandar Muda. Puji-pujian dimulai sejak sebelum kelahiran Sultan sampai meninggalnya. Hikayat Aceh dikembangkan melalui lisan, disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
Unsur-unsur dalam penyusunan naskah Hikayat Aceh kemungkinan besar adalah pengamatan atau keterlibatan si penulis. Dalam naskah, pengarang menyebutkan bahwa tokoh utama adalah Pancagah, kemudian bergelar Johan Alam, dan selanjutnya dikenal dengan Perkasa Alam. Nama Iskandar Muda justru tidak ditemukan dalam naskah Hikayat Aceh, melainkan pada naskah Bustan as-Salatin dan dalam Hikayat Meukuta Alam (Mahkota Alam).
Sejauh ini naskah Hikayat Aceh hanya ditemui dalam tiga versi. Kedua varian merupakan koleksi Legatum Warnerianum di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Dan satunya lagi disimpan di Perpustakaan Nasional RI. Naskah ini merupakan warisan sastra kuno yang masih tersimpan baik, aman, dan luput dari terjangan tsunami.
Sejatinya belum ditemukan judul asli terhadap naskah tersebut. Hikayat Aceh dimulai dari pertengahan naskah, sehingga judul naskah Hikayat Aceh bukan dari penyalin atau pengarang dalam judul naskah, namun kemungkinan besar diambil dari teks Salinan â€œini hikayah raja Aceh daripada asal turun temurunâ€.
Hikayat Aceh merupakan kitab sastra sastra yang istimewa karena mewakili tradisi penulisan sejarah yang ditulis atas dasar genre sastra islam. Â Â Â 
Sedangkan Sanghyang Siksakandaâ€™ng Keresian merupakan dokumentasi budaya abad ke-14 yang diakui sebagai representasi kehidupan manusia. Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian memuat ajaran Dasa Krta, Dasa Sila, dan Dasa Marga yang merupakan representasi Dasa Indera.Â Â 
Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian selesai digubah pada 1518 Masehi. Ketika itu, Kerajaan Sunda Kuno masih berdiri. Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian konon berasal dari Kabuyutan Galunggung, salah satu scriptorium utama pada masa Kerajaan Sunda.
Pada masa itu, Kerajaan Sunda Kuno pertama beribu kota di wilayah Galuh (Ciamis Timur), kemudian raja berkedudukan di Kawali di keraton Surawisesa (Ciamis Utara). Lalu, ibu kota berpindah dari Kawali ke Pakwan-Pajajaran (Bogor). Perpindahan terjadi pada masa Raja Jayadewata (1482-1521). Pada akhirnya, Kerajaan Sunda Kuno yang beribukota di Pakwan-Pajajaran jatuh ke bala tentara Banten (1579 M).
Dalam masa perkembangan kerajaan tersebut, Kitab Sanghyang Siksa kandaâ€™ng Keresian menjadi acuan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kitab ini merupakan ensiklopedia tentang hikayat rakyat sunda, sastra, agama, dan sebagainya, dan kini berada di Perpustakaan Nasional.
Sanghyang Siksa Kandaâ€™ng Keresian disusun oleh para pertapa yang tinggal jauh dari keramaian masyarakat. Dulu, kitab ini menjadi acuan masyarakat Sunda Kuno untuk hidup sejahtera dan damai. Secara sederhana, kitab ini adalah Undang-undang normatif bagi Kerajaan Sunda. Tidak dikenal dalam budaya sezaman, baik dalam era Jawa Kuno ataupun Bali Kuno.
Â 
Reportase : Arwan S/Hartoyo D
Â

Perpusnas Usulkan Hikajat Atjeh dan Sanghyang Siksa Kanda ng Keresian Sebagai Usulan MOW 2019

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meresmikan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar secara daring, Kamis (21/1/2021). Perpustakaan tersebut dibangun dengan menggunakan APBD senilai Rp 9,5 milyar.
â€œSaya mengapresiasi perhatian Pemkab Tanah Datar dalam menjabarkan program visi misi Presiden dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan perpustakaan umum ini,â€ ujarnya.
Syarif Bando mengatakan, penting bagi kita untuk memulai meletakkan dasar untuk memastikan bagaimana membangun kualitas SDM yang unggul untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah. Perpustakaan Nasional menjabarkannya ke dalam empat tingkat literasi, karena saat ini literasi tidak lagi bicara mengenai kemampuan mengenal huruf, kalimat, maupun menyatakan hubungan sebab akibat.
Tingkatan pertama yakni kemampuan terhadap aksesibilitas untuk mendapatkan sumber bacaan terbaru, terpercaya, terlengkap dan terkini. Dengan hadirnya gedung perpustakaan ini menjadi sebuah fasilitas yang fundamental untuk mempersiapkan sejumlah koleksi, tempat mencari informasi.
â€œMeski saat ini kita tengah masuk di era digital, tetapi selalu saja perpustakaan menjadi simbol peradaban untuk menceritakan bagaimana nasionalismenya bung Karno, dan bung Hatta. Kita harus memiliki perpustakaan sebagai simbol kemajuan dan peradaban kita,â€ ungkapnya.
Untuk mendukung layanan perpustakaan umum di Kabupaten Tanah Datar, Perpustakaan Nasional menyerahkan satu unit mobil perpustakaan keliling. Selain itu, di tahun 2021 Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 500 juta rupiah.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma mengatakan, untuk mendukung pembangunan dan peningkatan SDM di kabupaten Tanah Datar pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan yang representatif.
â€œKehadiran gedung perpustakaan ini merupakan yang diidamkan oleh masyarakat Tanah Datar. Perpustakaan ini pun menjadi perpustakaan terbaik di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat,â€ katanya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kepala Perpusnas Resmikan Perpustakaan Umum Kab. Tanah Datar