Jakartaâ€”Usulan naskah kuno Nusantara dari Indonesia untuk nominasi Ingatan Kolektif Dunia atau Memory of the World (MoW) harus ditingkatkan.
Wardiman Djojonegoro, pakar pendidikan dan sejarah, menyatakan Indonesia memiliki ribuan naskah kuno Nusantara. Namun, saat ini tercatat baru delapan warisan dokumenter yang masuk MoW yang ditetapkan oleh Unesco.
Dia mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mendukung upaya pengajuan naskah kuno Nusantara tersebut ke Unesco. Penetapan naskah kuno Nusantara sebagai MoW, tuturnya, merupakan pengakuan dari dunia bahwa karya intelektual nenek moyang bangsa, layak untuk dikenang. Dia menyebut, Jerman sudah memiliki 80 warisan dokumenter yang ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia.
â€œSalah satu kriteria Unesco adalah menghormati, mengenang tentang kepandaian daripada nenek moyang kita di seluruh dunia. Karena MoW itu seluruh dunia. Jadi, kita harus mengajukan naskah kita untuk bisa diterima sebagai warisan dunia, pengakuan daripada local genius daripada nenek moyang kita,â€ terangnya dalam webinar Sosialisasi Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia, pada Kamis (19/5/2022).
Menteri Pendidikan pada 1993-1998 tersebut menambahkan, usulan naskah kuno Nusantara untuk masuk MoW membuat sejarah bangsa lebih dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. â€œKarena di dalam syarat Unesco adalah setiap naskah itu harus open access, harus terbuka, kalau bisa digitalisasi. Sehingga orang jauh di Amerika, jauh di Eropa, jauh di Jepang, bisa membaca,â€ ujarnya.
Pria yang terlibat sebagai tim ahli dalam beberapa naskah MoW tersebut mengakui minimnya pengakuan naskah kuno Nusantara tersebut dikarenakan sedikitnya peneliti Indonesia dalam menyusun naskah akademik. â€œNaskah itu harus diteliti kembali agar sesuai dengan apa yang diminta oleh Unesco,â€ ujarnya.
Selain itu, naskah kuno yang diusulkan harus tersimpan dengan baik dan naskahnya masih asli. Hal ini menjadi kesulitan di Indonesia karena iklimnya tropis dan faktor bencana alam sehingga naskah terancam punah. â€œSehingga untuk Indonesia, syarat daripada Unesco itu sangat berat karena kita harus menjaga naskah-naskah yang kita usulkan itu agar betul,â€ ungkapnya.
Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-42 Perpusnas tersebut menghadirkan Sri Sumekar, pustakawan ahli utama Perpusnas. Sumekar menyatakan sebelum masuk MoW, warisan dokumenter bangsa harus diakui terlebih dulu secara nasional atau dalam Ingatan Kolektif Nasional (IKON).
IKON merupakan program yang dikoordinir oleh Perpusnas dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, pencatatan, pendataan, dan pendaftaran/registrasi warisan dokumenter budaya bangsa berupa naskah kuno yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai karya budaya bangsa yang harus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia.
Perpusnas ditunjuk sebagai koordinator setelah pencanangan IKON pada 2012 di Manado yang digagas oleh tujuh kementerian/lembaga. Mantan Sekretaris Utama Perpusnas tersebut menyebut, naskah kuno yang sudah lulus uji akan mendapat register IKON dan selanjutnya dapat diusulkan untuk nominasi MoW.
Naskah kuno yang diusulkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang berumur sekurangnya 50 tahun. â€œDan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan,â€ terangnya.
Disebutkan bahwa banyak warisan dokumen bangsa yang terancam punah. Dengan adanya IKON, diharapkan dapat mengajarkan pelestarian warisan dokumenter bangsa Indonesia dan penyelamatan aset dokumen nasional dari kepunahan. Selain dilestarikan, warisan bangsa ini dialihmediakan dalam bentuk digital, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah.
Berdasarkan data Chambert-Loir dan Oman Fathurahman, tercatat sebanyak 58.947 naskah kuno Nusantara tersebar di dalam dan luar negeri. Untuk itu, dia mengimbau kepada para pemilik naskah serta dinas kearsipan dan perpustakaan di seluruh Indonesia untuk mengajukan naskah kuno yang dimiliki sebagai register IKON. â€œNanti akan kita usulkan bila ada internasional, akan kita usulkan sebagai MoW,â€ tukasnya.
Sementara itu, Dosen FIB Universitas Andalas, Pramono, menyatakan naskah Tuanku Imam Bonjol berpotensi untuk masuk IKON dan nominasi MoW. Dari segi kepengarangan, naskah ini merupakan hipogram dari tangan pelaku sejarah.
Disebutkan bahwa naskah merupakan memoar Tuanku Imam Bonjol, memoar Naali Sutan Caniago yang merupakan putranya, dan notulen rapat yang diadakan di dataran tinggi Minangkabau pada 1865 dan 1875. Lewat naskah ini, Imam Bonjol ingin meluruskan arus perjuangannya sebagai bagian dari gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
â€œNaskah ini merupakan saksi atau lanskap sejarah kebudayaan Minangkabau pada abad ke-19, terdapat narasi global dalam hubungan jaringan, paham keagamaan, dan tren keislaman yang berkembang pada kurun waktu abad ke-18 antara Timur Tengah dan Kawasan Asia Tenggara,â€ jelasnya.
Selain naskah Tuanku Imam Bonjol, naskah Sunda Sanghyang Siksakandaâ€™ng Karesian juga berpeluang diusulkan sebagai nominasi MoW. Undang Ahmad Darsa, Dosen FIB Universitas Padjajaran, menyebut naskah SSK sudah dibahas sejak 2017, salah satunya dalam FGD di Perpusnas. Hal ini membuktikan adanya perspektif nilai-nilai peradaban universal dalam naskah SSK yang dikategorikan sebagai Ensiklopedi Sunda Kuno.
â€œSSK dapat diartikan sebagai uraian atau risalah tentang pengetahuan sebagai pedoman bagi kaum cendikia,â€ terangnya.
Secara garis besar, teks naskah SSK terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut Dasakreta yang isinya menekankan ajaran akhlak dan tugas serta kewajiban setiap orang. Bagian kedua disebut Darma Pitutur yang isinya pengetahuan umum yang seyoygyanya diketahui orang banyak.
Naskah SSK berasal dari sebuah koleksi skriptorium kabuyutan Ciburuy Bayongbong, Kabupaten Garut. Disebut sebagian besar berbahasa Sunda Kuno, berjumlah 30 lempir, berbahan nipah, ditulis dengan tinta hitam.
Tercatat, sejak 2003 hingga 2017, sebanyak delapan warisan dokumenter Indonesia ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia yakni Arsip VOC (2003), I La Galigo (2011), Babad Diponegoro (2013), Negarakertagama (2013), Arsip Konferensi Asia-Afrika (2015), Cerita Rakyat Panji (2017), Arsip Rekonstruksi Candi Borobudur (2017), dan Arsip Tsunami (2017).
Reporter: Hanna Meinita

Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, dewasa ini fungsi perpustakaan tidak hanya mencerdaskan masyarakat melainkan juga menyejahterahkan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi saat menerima audiensi dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Asrul Alting beserta rombongan di Ruang Rapat Pimpinan Lt. 2, Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (14/7/2022).
Dia menambahkan perpustakaan tidak hanya memberikan ruang sebagai co-working space namun juga marketplace. Karena kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tidak hanya sekadar untuk memproduksi melainkan memasarkan produk hingga ke luar daerah.
â€œPerpustakaan menjadi wadah dalam memfasilitasi masyarakat mengembangkan praktik life skills melalui koleksi bahan bacaan. Selain itu, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ terang Deni.
Menanggapi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk melakukan konsultasi terkait Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Karena baginya, kehadiran perpustakaan sangat berperan dalam kemajuan perekonomian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah.
â€œKedatangan kami hari ini adalah untuk belajar guna lebih mengembangkan program-program yang ada di perpustakaan daerah,â€ ungkap Asrul.
Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2021 mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan untuk Pembangunan Gedung senilai 7 miliar rupiah. Hingga saat ini, progress pembangunan telah mencapai 30% dengan titik pembangunan berada di wilayah yang cukup strategis yakni bersebrangan dengan masjid raya dan pusat olahraga masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zarkasih Zainuddin menjelaskan bahwa kondisi ini yang kelak akan dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat berkunjung ke perpustakaan.
â€œDengan lokasi yang strategis tersebut, nantinya orang yang telah selesai olahraga dan salat bisa diarahkan untuk ke perpustakaan,â€ jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Deny IrawanÂ

Tak Hanya Mencerdaskan, Perpustakaan Juga Menyejahterakan Masyarakat

Senayan, Jakarta â€“ Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI atas realisasi anggaran tahun anggaran 2021 sebesar 98,95 persen serta capaian prestasi yang telah diterima Perpusnas di sepanjang tahun 2021.
Dengan capaian tersebut, Komisi X DPR RI pun mendorong adanya penambahan anggaran Perpusnas untuk mengoptimalkan berbagai program kerja.
"Saya mengapresiasi capaian yang diraih Perpusnas. Seperti keberhasilan media sosialnya yang mendapat predikat terbaik dalam pengunaan bahasa Indonesia, ini cukup membanggakan," ujar Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Perpusnas pada Rabu, (19/1/2022).
Terkait dengan pencapaian yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan literasi di era pandemi, Legislator Fraksi PDIP ini mendorong Perpusnas terus fokus pada upaya peningkatan minat baca masyarakat.
"Saya harap capaian ini juga dapat berbanding lurus dengan perubahan budaya literasi di masyarakat," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian pun mengapresiasi kinerja Perpusnas di tahun 2021. Menurutnya, dengan banyaknya pembangunan perpustakaan di daerah dapat menjadi pemantik gairah masyarakat untuk datang ke perpustakaan.
Hal senada diungkapkan oleh Legislator Partai Persatuan Pembangunan Illiza Sa'aduddin Djamal yang turut mengapresiasi sasaran program Perpusnas di tahun 2021 dapat melampaui target.
"Tetapi sangat disayangkan anggaran yang diberikan untuk Perpusnas masih terbatas. Tentu hal ini menjadi kontras dengan pencapaian yang telah diraih Perpusnas. Sehingga kami dorong perlu adanya penambahan anggaran," ungkapnya.
Dukungan tersebut juga disampaikan Fraksi Golongan Karya Adrianus Asia Sidot yang menilai program-program Perpusnas telah dirasakan oleh masyarakat sampai ke daerah pelosok, salah satunya program fisik pembangunan perpustakaan.
"Harus ada suara tegas dari Komisi X untuk mendukung peningkatan anggaran. ini sejalan dengan kinerja prestasi perpusnas," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengungkapkan, jika usulan tambahan sebesar Rp 1,9 Triliun yang telah disepakati pada tahun 2021 lalu dapat terealisasi, Â maka pihaknya akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
â€œProgram ini akan kita bagi merata ke seluruh Â wilayah Indonesia, hingga ke dusun-dusun. Sehingga masyarakat yang ada di tiap dusun dapat dicerdaskan sesuai dengan potensi daerahnya,â€ ungkap Syarif.
Â 
Â

Banyak Prestasi, Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Perpusnas

Bandung, Jawa Baratâ€”Di saksikan mantan Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bersama Rektor Institut Teknik Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi Â melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) di Aula Timur kampus ITB, pada Senin, (13/1). Tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi kedua belah pihak.
Ruang lingkup MOU antara Perpusnas dan ITB melingkupi pengembangan sumber daya perpustakaan dan kepustakawan;, pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan Indonesia OneSearch;, pemanfaatan bersama sumber daya koleksi;, pertemuan ilmiah, penelitian, publikasi bersama, dan pengabdian bersama di bidang perpustakaan dan kepustakawanan;, penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR);, serta perluasan jaringan perpustakaan lingkup nasional.Â Penandatanganan MOU dengan ITB merupakan bagian kelanjutan dari MOU Perpusnas dengan sejumlah perguruan tinggi/universitas di Indonesia.
Selain penandatanganan MOU antara Perpusnas dan ITB, dilakukan penandatangan serupa antara ITB dengan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe (ITBK). Acara MoU ini dilakukan setelah orasi ilmiah dan penganugrahan Doktor Kehormatan bagi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Â 
Reportase : Elsa Tuasamu
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas dan ITB Jalin MOU Perpustakaan

Pejompongan, Jakarta -Â Perpustakaan Nasional meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut merupakan prestasi kali ketiga secara berturut-turut sejak 2016. Penyerahan LHP disampaikan langsung oleh anggota III BPK, Achsanul Qosasi, kepada Sekretaris Utama Perpusnas, Sri Sumekar, di Gedung BPK, Jakarta, Senin, (17/5).Â 
Dalam pengantarnya, BPK mengatakan bahwa pelaksanaan LHP yang melibatkan 264 tenaga auditor diawali dengan kegiatan entry meeting pada 24 Januari-11 Maret 2019. Kemudian dilanjutkan dengan proses exit meeting pada 9 April-14 Juni 2019. Penyusunan LHP juga menempuh proses tripartit (proses diskusi) antara BPK, Kementerian Keuangan, dan entitas awal (K/L) di bulan April 2019.Â 
Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pada Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
"Jadi, Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sebenarnya bukanlah suatu prestasi melainkan kewajiban sebagai penyelenggara negara yang baik," ujar Achsanul Qosasi. Anggota III BPK secara khusus menangani LHP atas 36 Kementerian/Lembaga, dan 2 Badan Publik, yakni TVRI, dan RRI, yang kali ini berhasil mendapatkan predikat WTP. Sedangkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih dialami oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).Â 
Fokus pemeriksaan Auditorat KeuanganÂ  Negara (AKN) III BPK pada 2018 menitikberatkan pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, peningkatan akses, kualitas dan kemudahan pendidikan, serta investasi dan pengadaan barang dan jasa, serta Asian Games, dan Para Games.
Achsanul mengakui bahwa secara khusus ia meminta para auditor untuk tidak sekedar memeriksa dan memberikan penilaian, melainkan harus juga memberikan solusi. Pendekatan yang digunakan lebih akomodatif dan persuasif, sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat memahami peran dan fungsi masing-masing. Dengan cara tersebut, data lebih mudah diperoleh. Pun, ketika ada permasalahan tidak berupaya ditutupi, tapi justru dicarikan jalan keluarnya bersama.Â 
Â 
Reportase : Elsa T/Hartoyo D
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Raih (Lagi) Predikat WTP dari BPK

Senen, Jakarta--Setelah melalui serangkaian tes dan uji presentasi selama sepekan, ajang Pustakawan Berprestasi sudah melewati tahap akhir. Pustakawan asal Daerah Istimewa Yogyakarta Anang Fitrianto Nugroho terpilih sebagai Pustakawan Terbaik Nasional 2018. Anang berhasil menyisihkan 28 pustakawan terbaik yang mewakili provinsi.Â  Kesuksesan yang diraih Anang Fitrianto mengulang capaia prestasi yang diraih Yogyakarta pada 2017 lalu. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah secara berurutan meraih terbaik kedua dan ketiga.Â 
Hasil tersebut disampaikan Dewan Juri yang dipimpin oleh Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Dedi Junaedi, Jumat, (17/8).Â  "Tidak mudah memilih yang terbaik karena semua peserta berusaha menunjukkan segenap potensi, inovasi, dan skill yang dimiliki," imbuh Dedi. Namun, Dedi mengingatkan tugas sebenarnya dari pustakawan tidak sampai disini. Tantangan sebenarnya justru setelah selesai pada kompetisi ini. Masyarakat lebih memerlukan keaktifan para pustakawan berperan mensejahterakan kehidupan. Jangan sungkan untuk terus belajar mengembangkan diri, pesan Dedi.
Senada dengan yang disampaikan Dedi Junaedi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti bahwa pustakawan diperlukan dalam upaya memobilisasi pengetahuan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional mengusung tagline besar di 2018, yakni "Pustakawan Bergerak". Woro menggaris bawahi bahwa pustakawan adalah agen perubahan. "Karena berperan sebagai agen perubahan, maka sudah menjadi kewajiban kalau pustakawan juga harus menggaransi dirinya dengan kompetensi, baik soft skill maupun dengan kemampuan lain yang dimiliki. Masyarakat lebih memerlukan pemahaman tentang ilmu-ilmu terapan, seperti budi daya ikan, hasil olahan, dan kreativitas dari sumber daya alam yang ada. Jika masyarakat tergerak berbuat, maka roda ekonomi akan dinamis sehingga muaranya akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat," terang Woro Titi.
Berdasarkan Berita Acara Penilaian Dewan Juri bernomor 2783/4.PPP.03.02/VIII.2018, maka telah diputuskan pustakawan terbaik 2018 adalah sebagai berikut :
Juara 1 : Anang Fitrianto Nugroho (DIY)
Juara 2 : Santoso Mahargono (Jawa Timur)
Juara 3 : Tunardi (Jawa Tengah)
Harapan 1 : Rika Yulianti (Jawa Barat)
Harapan 2 : Hariyah (DKI Jakarta)
Harapan 3 : Putra Pratama (Bangka-Belitung)
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â 
Â

DIY Kembali Unjuk Gigi di Ajang Pustakawan Berprestasi Nasional 2018

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando meresmikan Gedung Perpustakaan Umum Kabupaten Tanah Datar secara daring, Kamis (21/1/2021). Perpustakaan tersebut dibangun dengan menggunakan APBD senilai Rp 9,5 milyar.
â€œSaya mengapresiasi perhatian Pemkab Tanah Datar dalam menjabarkan program visi misi Presiden dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pembangunan perpustakaan umum ini,â€ ujarnya.
Syarif Bando mengatakan, penting bagi kita untuk memulai meletakkan dasar untuk memastikan bagaimana membangun kualitas SDM yang unggul untuk mengelola potensi sumber daya alam yang melimpah. Perpustakaan Nasional menjabarkannya ke dalam empat tingkat literasi, karena saat ini literasi tidak lagi bicara mengenai kemampuan mengenal huruf, kalimat, maupun menyatakan hubungan sebab akibat.
Tingkatan pertama yakni kemampuan terhadap aksesibilitas untuk mendapatkan sumber bacaan terbaru, terpercaya, terlengkap dan terkini. Dengan hadirnya gedung perpustakaan ini menjadi sebuah fasilitas yang fundamental untuk mempersiapkan sejumlah koleksi, tempat mencari informasi.
â€œMeski saat ini kita tengah masuk di era digital, tetapi selalu saja perpustakaan menjadi simbol peradaban untuk menceritakan bagaimana nasionalismenya bung Karno, dan bung Hatta. Kita harus memiliki perpustakaan sebagai simbol kemajuan dan peradaban kita,â€ ungkapnya.
Untuk mendukung layanan perpustakaan umum di Kabupaten Tanah Datar, Perpustakaan Nasional menyerahkan satu unit mobil perpustakaan keliling. Selain itu, di tahun 2021 Dinas Perpustakaan Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 500 juta rupiah.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma mengatakan, untuk mendukung pembangunan dan peningkatan SDM di kabupaten Tanah Datar pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan yang representatif.
â€œKehadiran gedung perpustakaan ini merupakan yang diidamkan oleh masyarakat Tanah Datar. Perpustakaan ini pun menjadi perpustakaan terbaik di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat,â€ katanya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kepala Perpusnas Resmikan Perpustakaan Umum Kab. Tanah Datar