Salemba, Jakartaâ€”Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tentang Perpustakaan mengamanahkan pembudayaan kegemaran membaca bisa dilakukan mulai dari satuan keluarga, pendidikan, dan masyarakat. meskipun di saat pandemi, aktivitas pembudayaan tidak boleh surut. Di satu sisi, pandemi mengubah sudut pandang terhadap cara penyampaian pengetahuan dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Namun, di sisi lain pemanfaatan ruang digital menjadi hal yang wajar dalam mendapatkan segala sesuatu, termasuk pemenuhan kebutuhan terhadap informasi. Perpustakaan adalah institusi yang sangat siap untuk menghadapi perubahan di masa pandemi ini.
â€œPembudayaan kegemaran membaca yang dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan â€œLapar Bukuâ€ masyarakat,â€ ujar Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi mengawali Webinar Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca, Selasa, (11/8).
Pemanfaatan ruang digital di masa pandemi, semisal webinar menjadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk terus menambah pengetahuan. Perpustakaan Nasional bersyukur bahwa berbagai jenis perpustakaan telah menghiasi ruang digital dengan berbagai peningkatan kegemaran membaca.
Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75, sumber daya manusia menjadi fokus utama pembangunan Indonesia. Kontribusi Perpusnas disini terlihat ketika mampu berperan mewujudkan manusia cerdas. Oleh karena itu diperlukan program pemberian wawasan, pengetahuan, dan pembekalan keterampilan masyarakat melalui perpustakaan.
Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial kini sudah menjadi bagian dari Prioritas Nasional satu. Program ini mencakup strategi pengembangan perpustakaan umum dan komunitas, peningkatan keterampilan hidup berbasi literasi informasi, peningkatan standar mutu layanan perpustakaan melalui akreditas, dan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
â€œPerpustakaan Nasional terus mendorong seluruh perpustakaan untuk menjadi pelopor gerakan literasi di masyarakat untuk memperbaiki taraf kesejahteraan masyarakat,â€ tambah Deni.
Seiring waktu dan peradaban tidak ada lagi paradigma perpustakaan yang hanya sekedar menanti kunjungan, atau mengelola segala koleksi yang dihimpun. Perpustakaan sudah bertransformasi dengan memberdayakan sumber daya manusia melalui pendekatan teknologi informasi. â€œMasyarakat harus diyakinkan bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan, keluar dari kesulitan dengan memaksimalkan segenap potensi dan kemampuan,â€ pungkas Deni.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Ruang Digital Jadi Akses Pemenuhan Kebutuhan Informasi di Masa Pandemi

Salemba, Jakarta â€“ Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), pustakawan diminta meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perpustakaan penting dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan terdapat tiga komponen utama yang berperan meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia. Diantaranya, akademisi, praktisi dan profesionalisme.
"Akademisi diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perpustakaan itu penting, dan diharapkan akademisi dapat menjelaskan teori-teori baru tentang ilmu perpustakaan yang sekaligus menggugurkan teori-teori lama yang sudah tidak relevan," ungkapnya, Kamis (7/7/2022).
Syarif mengatakan, seorang praktisi pun harus mampu dapat menjawab kebutuhan masyarakat melalui perpustakaan. "Jangan bawa teori ke masyarakat, yang dibutuhkan buku-buku ilmu terapan. Selain itu, pustakawan harus bekerja secara profesional yang dapat meyakinkan bahwa orang butuh namanya membaca dan buku," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif mengajak pustakawan untuk memahami makna literasi. Literasi tidak lagi sekadar baca tulis, tetapi tingkat tertinggi dari literasi yakni bagaimana seseorang dapat menciptakan barang dan jasa dari ilmu yang dibaca melalui buku. Karena tidak ada persembahan teknologi di dunia ini yang dihasilkan dari seorang pembaca.
"Maka tugas kita bagaimana meyakinkan masyarakat untuk membaca. Mari yakinkan masyarakat bahwa kita butuh ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan hanya dapat kita miliki dengan membaca. Kalau tidak kita akan stagnan pada kehidupan agraris pertanian yang sangat tradisional," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP IPI, Syamsul Bahri mengatakan, perpustakaan adalah pusat ilmu pengetahuan. Sedangkan pustakawan pada hakikatnya bertugas menularkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Perpustakaan ditujukan untuk semua golongan masyarakat, strata pendidikan, dan tingkat sosial agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.
"Pustakawan dituntut kretaif, inovatif, berpikir cerdas, mencari solusi bagaimana meningkatkan peran perpustakaan kepada masyarakat dan pustakawan dituntut terus bergerak," tuturnya.
Syamsul berharap di usia IPI yang ke-49 dapat mewadahi berbagai program-program yang didasari tujuan IPI. Diantaranya, meningkatkan kompetensi pustakawan, memberikan sumbangsih kepada perkembangan perpustakaan dan kepustakaan di tanah air.
"Kami pun selalu menjadi mitra dengan Perpusnas dan dinas perpustakaan di daerah yang selalu memberikan inspirasi juga inovasi bagi kemajuan kepustakawanan," lanjutnya.
Dalam diskusi yang bertema "Pustakawan Wajib Bersertifikasi", Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpusnas, Opong Sumiati mengatakan, perpustakaan harus ditangani oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
"Setiap pustakawan wajib dan mutlak mengikuti sertifikasi kompetensi pustakawan. Sertifikasi kompetensi ini bermanfaat pada kinerja organisasi serta menambah kepercayaan diri seorang pustakawan," katanya.
Opong menjelaskan, berdasarkan data statistik sertifikasi pustakawan berdasarkan kepsertaan dari tahun 2013 sampai Mei 2022 sebanyak 1.706 dari 2.247 kepesertaan sertifikasi dinyatakan kompeten. Sedangkan layanan dasar perpustakaan menjadi klaster terbanyak yang dipilih kepesertaan sertifikasi.
Â 
Â

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Ikatan Pustakawan Indonesia

Salemba, Jakarta - Di era digital saat ini, perpustakaan bukan lagi satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat. Maraknya informasi yang bertebaran memaksa masyarakat untuk pintar memilah dan memilih agar tidak terjebak dalam informasi palsu atau hoaks. Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini eksistensi perpustakaan sebagai sumber informasi sehat bagi masyarakat menjadi sesuatu yang diharapkan.
"Kehadiran perpustakaan dibutuhkan sebagai media penerang di tengah ramainya informasi yang sumir. Maka itu, peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bersama harus diperkuat. Ini dilakukan demiÂ  mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan," tutur Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Deni Kurniadi dalam Webinar Pembudayaan Kegemaran Membaca yang mengangkat tema "Library, Literacy dan Local Wisdom", pada Jumat, (18/9).
Perpustakaan dan literasi memiliki keterkaitan dalam upaya melestarikan kebudayaan lokal. Perpustakaan berperan menyelamatkan banyak peninggalan tertulis maupun peradaban budaya lainnya yang bisa jadi punah karena tergerus jaman. Hal ini sejalan dengan tiga arah kebijakan Perpusnas 2020-2024 dimana salah satunya, yakni meningkatkan pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan bahan pustaka dan naskah kuno sebagai warisan dokumenter budaya bangsa untuk menumbuhkan nilai budaya dan kearifan lokal Indonesia.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia (APISI) Hanna Chaterina mengatakan budaya dan kearifan lokal dapat dielaborasi sebagai bahan pengembangan program perpustakaan. Manfaatkan perpustakaan sekolah sebagai salah tu mediumnya. Tujuannya, agar paraÂ  siswa dapat memahami, menghargai kekayaan yang dihasilkan dari suatu kebudayaan sejak dini sehingga diharapkan muncul kepedulian dan tanggung jawab untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada.
Hanna mengatakan, kerjasama dan berjejaring dengan berbagai pihak terkait menjadi satu kunci sukses bagaimana pengembangan program perpustakaan lewat budaya dan kearifan lokal bisa dilakukan.
"Pada praktiknya, program perpustakaan berbasis budaya lokal memerlukan kolaborasi dan dukungan menyeluruh dari pemangku jabatan dan komunitas sekolah," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Budaya Restu Gunawan menyampaikan berdasarkan data yang disusun oleh Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa budaya literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan berada pada skor 55,03. Masih jauh dari yang ditargetkan. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.
Kekayaan budaya sarat dengan kearifan lokal, seperti tradisi lisan, manuskrip, bahasa, teknologi tradisional dan seni. Inilah potensi kemanfaatan yang banyak sekali untuk dieksploitasi secara positif guna mengembangkan pendidikan karakter dan diplomasi budaya.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama dan lintas sektoral. Menjadikan ini sebagai kegiatan bersama dengan nama Gerakan Literasi Berbasis Sistem Lokal Wisdom untuk kemajuan Indonesia,"ujarnya.
Reportase : Wara Merdekawati

Kolaborasi Wujudkan Perpustakaan Berbasis Budaya Lokal

Jakarta - Dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional untuk mencapai optimalisasi penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca di masyarakat, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (UU No. 43 Tahun 2007) tentang Perpustakaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyrakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menggelar rapat pembahasan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Perpustakaan merupakan institusi yang mengembangkan literasi masyarakat untuk menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu, ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan yakni perpustakaan perlu berperan aktif dalam menginternalisasikan kemampuan literasi masyarakat dan perpustakaan menyediakan bahan bacaan yang mendukung kebutuhan literasi masyarakat.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dinilai tidak lagi relevan dan mengakomodir kebutuhan di era saat ini. Hal ini menurutnya terjadi karena ada perubahan paradigma perpustakaan.
Tugas perpustakaan tidak hanya terpusat pada manajemen koleksi, melainkan lebih kepada manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan. Manajemen koleksi terbatas pada pengadaan koleksi perpustakaan, sementara manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan adalah peran aktif dalam menginternalisasi kemampuan literasi masyarakat.
&ldquo;Manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan harus dicantumkan di dalam perubahan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan karena keduanya telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat hari ini,&rdquo; ucapnya di Hotel Oria, Senin (17/7/2023).
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas juga menyampaikan usulan lainnya yaitu gerakan menulis buku yang berisikan asal usul budaya, potensi sumber daya alam, hingga ilmu terapan. Dengan demikian, harapan atas keragaman bahan bacaan dapat terjamin, sekaligus mampu membentuk masyarakat yang inovatif dan kreatif.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, Riko Bintari Pertamasari mengungkapkan bahwa kelembagaan menjadi permasalahan yang ditemukan pada perpustakaan khusus. Dia berharap agar struktur perpustakaan khusus ada dan memiliki posisi yang kuat pada perubahan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
&ldquo;Permasalahan yang ada yakni masalah kelembagaan. Perpustakaan khusus, tusi dan strukturalisasinya menghilang. Harapannya minimal strukturnya ada, jelas, dan anggarannya tersedia sendiri&rdquo; katanya.
Dia juga menerangkan perpustakaan khusus pasti memiliki kekhususan masing-masing, sehingga literasi tematik perlu diangkat menjadi kegiatan yang dilaksanakan. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sementara itu, Pembina Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, Ihsanudin menyampaikan bahwa keberadaan perpustakaan sekolah masih bersifat abu-abu. Selain itu, baginya kualifikasi dan kompetensi untuk pengelola perpustakaan harus ditegaskan. 
Ihsanudin juga berpendapat ekosistem digital wajib dikembangkan di perpustakaan sekolah. Dan tak kalah penting, sarana dan prasana juga harus menjadi perhatian.
&ldquo;Di era artificial intelegent, hal yang paling esensial untuk dikembangkan di perpustakaan sekolah, bukan lagi koleksinya melainkan ekosistem digitalnya yang harus dibangun. Ruangan yang luas dan nyaman juga wajib diperjuangkan, agar kelak perpustakaan mampu menjadi poros di sekolah,&rdquo; ungkapnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Sudah Tidak Relevan, Perpusnas Susun Perubahan UU No. 43 Tahun 2007

Matraman, Jakarta&ndash;Pustakawan adalah profesi yang memadukan aktivitas ilmiah dan sikap profesionalisme. Di dalamnya mencakup aktivitas pelayanan, pengembangan sistem kepustakaan, dan pengembangan profesi. Pustakawan juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pemustaka maupun masyarakat. Pelayanan prima adalah pelayanan yang melebihi ekspetasi.
&ldquo;Pustakawan harus profesional dan memiliki kompetensi personal. Harus seimbang,&rdquo; pesan Sekretaris Utama Perpusnas Dedi Junaedi mengawali sambutan Sarasehan Pustakawan Terampil di lingkungan Perpusnas di Balairung Hotel, Jakarta, Senin, (16/10). Pertemuan sarasehan ini adalah kali kedua setelah sebelumnya mengundang seluruh pustakawan ahli pada&nbsp; 27 April lalu di Jakarta. Sarasehan pustakawan diikuti oleh 65 pustakawan terampil, koordinator pustakawan, dan pustakawan ahli utama di lingkungan Perpustakaan Nasional.&nbsp; Para peserta diberi pembekalan seminar tentang Pelayanan Teknis Membuat Literatur Sekunder oleh Pustakawan Ahli Madya, Sri Mulyani dan Penyusunan Quick Reference oleh Pustakawan Ahli Muda, Arief Wicaksono.
Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Sekretaris Utama Perpusnas memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Pemaknaan dan Implementasi UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Ajang ini merupakan bentuk kompetensi pemahaman dari para pustakawan terhadap UU Perpustakaan.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Sarasehan Pustakawan Perpusnas : Kompetensi Menuju Pelayanan Prima

Bogor, Jawa Barat - Perpustakaan Nasional RI diwakili oleh Suharyanto selaku Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan menghadiri Rapat Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM-Komisi Hak Asasi Manusia sesi panel yang dilaksanakan di Bogor pada Selasa,(14/2/2023).&nbsp;&nbsp;
Rapat Kerja mengangkat tema&nbsp; &ldquo;Memperkuat konsolidasi, strategi, dan sumber daya untuk pemajuan HAM&rdquo;.&nbsp; Raker Perpustakaan Nasional RI&rdquo;.&nbsp;
Raker dihadiri secara langsung oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Ibu Putu Elvina. Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Bapak Saurlin Siagian.&nbsp; &nbsp;Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Ibu Anis Hidayah, Policy Program Manager Facebook Indonesia, Dessy Septiane Sukendar dan para pegawai dari Biro Dukungan Pemajuan HAM.
Raker ini bertujuan untuk menyelaraskan&nbsp; mandate.Undang-Undang, Rencana Strategis Komas HAM 2020-2024, isu strategis Komnas HAM 2002-2027,&nbsp; Suharyanto dalan Raker menyampaikan paparan yang diberi judul&nbsp; &ldquo;Perpustakaan Nasional RI dalam dukungan pemajuan Hak Asasi Manusia&rdquo;.
Dukungan Perpusnas RI dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Layanan Perpustakaan dan literasi haksasi manusia diantaranya:&nbsp;
1. Perpusnas RI menyediakan akses terbuka dan bebas ke sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diberikan secara gratis
2. Layanan untuk anak-anak
3. Layanan untuk Lansia
4. Layanan untuk orang berkebutuhan khusus
5. Penguatan koleksi Hak Asasi Manusia (Tersedia koleksi tentang hak asasi manusia sebanyak 13.834 Judul, Tersedia koleksi tentang KOMNAS HAM Sebanyak 1.762 Judul )
6. Promosi Literasi Hak Asasi Manusia Melalui Media Sosial Twitter Perpusnas tentang Hak Asasi Manusia melalui media sosial yang dimiliki oleh Perpusnas RI
&nbsp;
Program Komnas HAM di Perpusnas RI
Program Komnas HAM yang dapat diimplementasikan di Perpustakaan Nasional RI diantaranya melalui program;
1. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
2. Penyediaan koleksi perpustakaan
3. Pojok Baca Digital di Daerah
4. Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi
5. Pendidikan dan Pelatihan&nbsp;
6. Layanan Perpustakaan
&nbsp;
Program Kegiatan Bersama Komnas Ham dan Perpustakaan Nasional
Komnas HAM dapat mengajukan Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI, ada beberpa kegiatan pokok yang dapat dilakukan yaitu:&nbsp;
1. Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia. Penyusunan buku, kajian, dan penelitian). Perpusnas RI menyiapkan sumber rujukan dan koleksi kajian/penelitian
2. Penyuluhan tentang Hak Asasi Manusia. Literasi Hak Asasi Manusia (Workshop, Seminar, dan Marketing HAM melalui media sosial)
3. Peningkatan Mutu Kualitas SDM Pustakawan melalui magang dan pelatihan perpustakaan
4. Pembinaan Perpustakaan Komnas HAM sesuai Standar Nasional Perpustakaan
&nbsp;
Sumber: Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto

Perpustakaan Nasional RI hadiri Raker Biro Dukungan Pemajuan HAM, Komnas HAM di Bogor

Kebayoran Baru, Jakarta- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando hadir sebagai narasumber dalam acara â€œDialog Interaktif Pelajar: Generasi 4.0 Melek Literasi Mediaâ€ di Universitas Prof Dr Hamka, Rabu (10/10). Dalam Kesempatan ini Syarif menyampaikan pentingnya membaca bagi para pelajar. â€œSebuah resiko besar apabila suatu bangsa tidak suka membaca. Tanpa membaca sebuah bangsa akan punah,â€ ungkap Syarif.
Syarif menambahkan, membaca akan membuat seseorang belajar berbagai kompetensi diri. Mulai dari leadership, problem solving, collaboration, networking, serta inovasi dan kreatifitas. Hal-hal tersebutlah yang akan berguna untuk menciptakan percepatan perubahan melalui teknologi. Maka dapat dikatakan bahwa teknologi adalah produk literasi suatu bangsa.
Literasi akan membawa kita pada kedalaman pengetahuan yang akan menciptakan produk dan jasa bermutu sebagai bukti kemajuan sebuah negara.
Sebagai bagian dari sebuah bangsa masing-masing orang memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsanya. Untuk itu kesadaran untuk meningkatkan literasi melalui membaca harus datang dari dalam diri sendiri. â€œBacalah sebagai modal yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Itulah bentuk tanggung jawab kita,â€ tegas Syarif.
Turut hadir dalam acara ini Ketua Lembaga Sensor Film Ahmad Yani Basuki dan Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Danang Rizki Ginanjar.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Hartoyo Darmawan

Berita

Kepala Perpusnas: Teknologi Adalah Produk Literasi Bangsa