Salemba, Jakarta- Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Di lingkungan Perpustakaan Nasional sendiri hal tersebut diatur melalui Peraturan Kepala Perpusnas nomor 16 Tahun 2017. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryati yang hadir membuka acara Sosialisasi Kode Etik PNS Perpusnas menyebutkan pentingnya pemahaman kode etik ini untuk setiap pegawai dalam menciptakan layanan yang profesional, Kamis (26/11).
â€œSeluruh pegawai Perpusnas harus memahami apa itu kode etik. Agar selalu diingatkan bahwa ada aturan dan tata cara yang mengatur kita dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan begitu kita dapat memberikan pelayanan secara professional maupun ketika berkomunikasi dengan para stakeholder,â€ sebutnya.
Menurut Woro dalam pelaksanaan kode ini PNS ini dasarnya adalah kesadaran dan budaya. Dan dengan adanya kode etik bukan berarti pegawai menjadi terkekang oleh aturan. Justru aturan tersebut harus menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai koridor etika.
â€œKita masih perlu menyempurnakan peraturan yang sudah ada sekarang dengan menyusun pedoman-pedoman yang mengatur secara jelas. Dan saya ingin hal tersebut melibatkan unsur pegawai yang memiliki kesadaran terhadapanya pentingnya etik dalam organisasi dan bisa memberikan contoh kepada pegawai lainnya,â€ imbuhnya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Ahmad Masykuri menyebutkan setidaknya ada 6 kode etik yang harus dipahami yaitu etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermsyarakat, etika pelayanan terhadap masyarakat, etika terhadap sesama pegawai, dan etika terhadap diri sendiri.
â€œDalam menyampaikan pendapat, saran, maupun kritik terutama, harus diperhatikan apabila berbicara baik secara lisan maupun melalui tulisan baiknya dijaga agar tidak menyinggung nilai kesopanan,â€ pesannya.
Reportase: Eka Purniawati

Memupuk Profesionalitas Melalui Pemahaman Kode Etik PNS

Salemba, Jakartaâ€”Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah melalui Perpustakaan Nasional kepada provinsi, kabupaten, maupun kota juga harus dibarengi sikap perencanaan yang matang sehingga apa-apa saja yang dibutuhkan dapat meningkatkan peran dan manfaat dari perpustakaan di masyarakat.
Kabupaten Lahat yang berada di provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu penerima DAK di 2019 mengaku belum paham sepenuhnya penggunaan dari DAK. Kab. Lahat menurut Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pemasyarakatan Minat Baca Perpusnas Deni Kurniadi mendapatkan kucuran sebesar Rp. 1,375 miliar. Dari angka tersebut, Rp. 1 miliar diperuntukkan untuk renovasi fasilitas layanan, Rp 150 juta untuk pengadaan teknologi ilmu komunikasi (TIK), dan sisanya sebesar Rp 225 juta dialokasikan untuk kebutuhan koleksi perpustakaan sebanyak 1.731 eksemplar.
â€œUntuk kebutuhan koleksi, Dinas Perpustakaan bisa mengadakan dalam bentuk soft copy ataupun hard copy. Silakan langsung ke penerbitnya, bukan membeli kepada toko buku. Namun, anggaran untuk pengolahan koleksi tetap menggunakan APBD. Bukan mengambil dari DAK,â€ tegas Deni dihadapan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lahat.
Mendengar penjelasan tersebut, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Zainul Idham menyadari. Namun, dia membeberkan bahwa kondisi APBD Kab. Lahat tidak dalam kondisi yang sehat. Faktor ini yang bisa menjadi kendala, akunya. Meski demikian, Idham akan berupaya keras mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Mengingat kondisi yang dialaminya menimpa di Â hampir semua SKPD Kab. Lahat. Â Â Â Â 
Â 
Â Reportase : Hartoyo Darmawan

Terima DAK Perpustakaan, Kab. Lahat Justru Kesulitan APBD

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2022.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, rakornas ini digelar untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membangun kekuatan untuk mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Perpusnas sebagai institusi pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia secara teknis memiliki kewajiban untuk menginspirasi dan memberikan gagasan, teori-teori baru tentang ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa ini," kata Syarif, dalam Jumpa Pers Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022, Kamis, (24/3/2022).
Syarif Bando mengatakan keterbatasan bahan bacaan menjadi penyebab rendahnya tingkat budaya baca di Indonesia. Sesuai standar UNESCO idealnya tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya, sedangkan kondisi yang ada satu buku ditunggu 90 orang.
"Selama berpuluh-puluh tahun dunia menghakimi Indonesia sebagai budaya baca yang rendah. Budaya baca kita tidak rendah, buktinya hanya Indonesia yang pernah memiliki lebih dari seratus aksara di dunia. Hanya saja keterbatasan buku masih menjadi masalah," lanjutnya.
Selain itu, Syarif Bando menyebut bahwa literasi tidak hanya kemampuan merangkai huruf menjadi kata, kata dan kalimat, kalimat menjadi paragraf. Namun, literasi pada tingkat tinggi yang bermutu yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
"Apapun kondisinya, kita harus mengarahkan masyarakat ke kemampuan produsen. Untuk itu semua institusi menjadi sangat penting terutama institusi pendidikan/lembaga pendidikan dimana inilah yang akan menentukan sejauh mana programnya mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang literasi yang tinggi," jelasnya.
Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan, dalam RPJMN menempatkan literasi, inovasi dan kreativitas sebagai salah satu pilar penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing. Untuk itu literasi, inovasi dan kreativitas perlu terus dikembangkan di berbagai bidang pembangunan.
"Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dapat menjadi ujung tombak pengembangan budaya literasi untuk mendukung inovasi dan kreativitas," kata dia.
Subandi mendorong perpustakaan perlu mengembangkan inovasi teknologi digital. Selain meningkatkan minat baca, perpustakaan diharapkan dapat menemukan solusi untuk permasalahan kehidupan masyarakat.
"Melalui Rakornas perpustakaan ini kami harap mampu merespon tantangan utama di era revolusi industri 4.0, yakni menyiapkan SDM yang literat, berkualitas dan berdaya saing serta SDM yang mampu mempraktekkan prinsip literasi baru untuk mewujudkan ekosistem digital nasional," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga KemenkoPMK Didik Suhardi mengatakan, pihaknya telah menyusun peta jalan pembudayaan literasi. Diantaranya, pembudayaan literasi keluarga, pembudayaan literasi dalam sistem pendidikan, pembudayaan literasi dalam masyarakat.
"Literasi jangan hanya dibatasi hanya pada urusan membaca dan menulis saja tetapi literasi sebuah kemampuan untuk menyerap pengetahuan dan mengimplementasikannya untuk kehidupan yang lebih baik," kata Didik.
Tahun 2022, Rakornas Bidang Perpustakaan mengusung tema "Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional". Rakornas diselenggarakan selama dua hari pada 29-30 Maret 2022 secara hybrid. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanÂ Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Muhadjir_Effendy">Muhadjir Effendy</a> dijadwalkan hadir sebagai keynote speaker dan membuka Rakornas secara resmi.Â Masyarakat dapat mengikuti Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2022 melalui <a href="https://s.id/REGISTRASIRAKORNAS2022">https://s.id/REGISTRASIRAKORNAS2022</a>.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Ahmad Kemal/Radhitya P
Â 
Â 
Â

Perpusnas Kembali Gelar Rakornas Bidang Perpustakaan

Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HOKH menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah.
 
FGD ini dilakukan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
 
Kepala Biro HOKH Sri Marganingsih menyampaikan kewajiban pemerintah dalam menyediakan perpustakaan bagi masyarakat telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. 
 
Pasal 7 ayat (1) butir c dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di seluruh tanah air. 
 
"Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur pemetaan urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan. Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi," ungkapnya saat membacakan sambutan Sekretaris Utama Perpusnas Ofy Sofiana dalam FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah, Jumat (14/7/2023).
 
Dalam konteks ini, lanjutnya, Namun, dalam perjalanannya, kelembagaan perpustakaan daerah menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Perubahan struktur organisasi dan tugas pegawai di dinas perpustakaan daerah, serta pengurangan anggaran dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan baru, menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya penguatan kelembagaan perpustakaan daerah.
 
"Hasil pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya dinamika perubahan dalam kelembagaan perpustakaan daerah. Beberapa daerah, seperti Provinsi Bali, Kabupaten Tasikmalaya, Wonogiri, dan Cimahi, mengalami penurunan struktur dinas perpustakaan menjadi setingkat Kasubag," lanjutnya.
 
Melalui hasil FGD ini, dia berharap akan ditemukan rekomendasi dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan perpustakaan daerah yang akan disampaikan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 
 
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan status dan peran perpustakaan daerah dalam pembangunan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat.
 
"Dengan adanya FGD ini, Perpusnas berharap dapat memperoleh data yang akurat dan berharga mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi perangkat daerah terhadap isu kelembagaan perpustakaan daerah. Data ini akan menjadi dasar untuk menganalisis masalah, kebutuhan, dan harapan yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perpustakaan di seluruh Indonesia," harapnya.
 
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teuku Maimun Riza menyampaikan bahwa pembangunan daerah yang sesuai dengan UU 23 tahun 2014 adalah upaya nyata dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah. 
 
Namun, terdapat kendala ketika upaya memperjuangkan urusan perpustakaan tidak berhasil dilakukan, sehingga beberapa perpustakaan daerah berubah status dan tidak lagi menjadi dinas yang mandiri.
 
"Padahal perpustakaan merupakan bagian integral dari semua urusan pemerintahan. Seperti halnya perpustakaan dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
 
Dalam FGD di hari terakhir ini, diikuti sebanyak tujuh dinas perpustakaan. Diantaranya, Dinas Perpustakaan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan Kota Tangerang Selatan,&nbsp; Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Dinas Perpustakaan Kabupaten Subang, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bandung.

Perpusnas Gelar FGD Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hulu Sungai Selatan melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional. Rombongan diterima langsung oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti di Lantai 5 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No 11, pada Kamis, (21/11).
Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme dan persyaratan mengenai pembangungan gedung perpustakaan di daerahnya melalui dana alokasi khusus (DAK)
Mengawali pembicaraan Ketua Komisi I DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan Yopie Alfiani menjelaskan bahwa Pemkab Hulu Sungai Selatan ingin membangun gedung perpustakaan berstandar nasional. Kapasitas dan ketersediaan perpustakaan yang dimiliki pemerintah setempat belum cukup untuk menampung pemustaka dan masyarakat yang haus ilmu pengetahuan.
â€œKami ingin mengetahui selain surat tanah, syarat apa lagi yang harus kami penuhi untuk pengajuan pembangunan gedung perpustakaan,â€ tanyanya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi 2 Perpusnas mengapresiasi keinginan Pemkab Hulu Sungai Selatan dalam mengembangkan fasilitas perpustakaan dan upaya menggerakkan budaya baca didaerahnya.
"Memang sejatinya perpustakaan harus bertransformasi dari yang hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku menjadi tempat berbagi pengetahuan dan berketerampilan,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nurhadisaputra menambahkan bahwa didalam aplikasi Krisna terdapat enam menu pemanfaatan DAK bidang pepustakaan, antara lain pembangunan gedung, perluasan, renovasi, perabotan, TIK (teknologi informasi dan komunikasi), dan koleksi.
"Untuk pembangunan gedung perpustakaan, syarat yang harus dilampirkan selain surat kepemilikan tanah (SHM), juga Detailed Engineering Design atau DED,â€ jelasnya.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo
Â

Kab. Hulu Sungai Selatan Ingin Bangun Perpustakaan Berstandar Nasional

Surabaya, Jawa Timur &ndash; Upaya meningkatkan budaya gemar membaca bisa dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari literasi.
 
&ldquo;Bagaimana cara meningkatkan budaya baca orang? tanamkan kepercayaan bahwa kita akan menjadi kaya kalau punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,&rdquo; ungkapnya.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).
 
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang 1945 upaya meningkatkan literasi merupakan tugas seluruh komponen masyarakat. Setiap orang wajib ikut serta mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa.
 
Literasi seperti yang diungkapkan Kepala Perpusnas adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa diimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.
 
Namun dalam hal literasi, Kepala Perpusnas mengatakan kurangnya jumlah buku bacaan masih menjadi masalah. Namun hal itu bisa diatasi pemerintah daerah dengan mendorong menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan menulis berbagai potensi yang dimiliki daerahnya.
 
&ldquo;Fokus kita kepada buku-buku ilmu terapan dibagi sebanyak mungkin ke desa dan kami mengajak betul para civitas akademika ikut menulis buku ilmu terapan. Karena merdeka belajar maknanya adalah orang di lingkungan pendidikan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarnya,&rdquo; pungkasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, dalam kaitannya mendorong ekonomi kerakyatan, perpustakaan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Lahirnya program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja.
 
Program ini menurutnya, ditujukan untuk masyarakat yang tidak lagi mungkin mendapatkan ilmu di bangku pendidikan formal, terutama masyarakat marginal.
 
&ldquo;Kami berikan bantuan program selama satu tahun tentang pengembangan potensi ekonomi pilihan di daerahnya. Sehingga mereka bisa mendiri melalui usaha yang mereka bangun dengan bekal pengetahuan yang didapat,&rdquo; imbuhnya.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan per kapita, dan devisa negara. Karena di era transformasi digital tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi harus juga punya Inovasi dan kreativitas.
 
Selain itu, bantuan yang diberikan Perpusnas juga dalam bentuk fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Melalui dana alokasi khusus bidang perpustakaan, pemerintah pusat melalui Perpusnas memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun gedung layanan perpustakaan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk membaca tapi juga tempat dilakukannya berbagai kegiatan yang dapat menambah keterampilan masyarakat.
 
&ldquo;Perpustakaan tidak harus terus menerus minta diperhatikan. Tapi buatlah sesuatu agar diperhatikan,&rdquo; tutupnya.
 
Dalam acara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Diddy Rusdiansyah dalam sambutannya menegaskan perpustakaan dan kearsipan berperan tidak hanya menciptakan peradaban namun juga menjaga peradaban.
 
&ldquo;Karena menjaga peradaban tidak bicara tentang saat ini, tapi apa yang akan terjadi di masa mendatang,&rdquo; terangnya.
 
Terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Ibu Kota Nusantara IKN dengan paduan budaya yang akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia.
 
&ldquo;Di situ akan menunjukkan bagaimana peran perpustakaan dan kearsipan untuk menjaga karakter yang sudah kita miliki di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur ini,&rdquo; jelasnya.
 
Dalam hal pembangunan literasi, menurut Diddy adalah hal tidak mungkin dilakukan sendiri.
 
&ldquo;Ketika bicara literasi kita akan baca berkaca pada kota-kota besar salah satunya Ibukota DKI Jakarta yang bisa mengemas perpustakaan menjadi wisata literasi. Sehingga suasana perpustakaan menjadi lebih menarik,&rdquo; tuturnya.
 
Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur menurutnya adalah bekerja sama dengan pihak swasta. Misalnya dalam mengembangkan kawasan wisata berkonsep literasi ataupun perpustakaan desa.
 
&ldquo;Apabila perpustakaan desa ingin dikembangkan salah satunya bisa dilakukan melalui CSR yang didapat dari perusahaan swasta,&rdquo; terangnya.
Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Andri Tri Kurnia

Kepala Perpusnas: Potensi Ekonomi Bisa Muncul dari Masyarakat yang Berliterasi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- Sebanyak 93 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara serta dosen dari Universitas Surakarta melakukan kunjungan ke Perpusnas Merdeka Selatan, Selasa (23/7). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Perpusnas dan Kementerian Sekretariat Negara RI dalam penerimaan layanan kunjungan di kedua instansi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Mahasiswa yang bertujuan menambah informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnyaÂ good governanceÂ dan strategi pengelolaan informasi.
Menurut Joko Santoso Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas, perpustakaan menjadi hak seluruh masyarakat dan harus bisa diakses seluas luasnya. Di samping menyediakan layanan secara langsung/onsite, Perpusnas juga menyediakan layanan yang sifatnyaÂ online. â€œUntuk masyarakat yang jauh, kami memiliki koleksi konten digital berupa website yang dapat diakses secara luasâ€, ungkapnya.
Joko juga menyampaikan layanan digital yang dimiliki Perpusnas sangat lengkap. â€œWebsite Perpusnas saat ini memiliki 64 layanan tematik mulai dari sastra hingga koleksi kepresidenanâ€, sebutnya. Selain website, ada juga aplikasi milik Perpusnas yang bisa diakses melalui ponsel pribadi yaitu Ipusnas.
Selain itu hadir dalam acara ini Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara RI Eddy Cahyono Sugiarto dan Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Negara RI Rejeki Wijiastuti.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Kolaborasi Perpustakaan Nasional dan Kementerian Sekretariat Negara RI dalam Penguatan Literasi