Jakarta-Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 pasal 11. Salah satunya bahwa tugas yang dibebankan kepada seorang ASN harus berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan berkualitas.
Hal tersebut diingatkan kembali oleh Plt. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Nurhadi Saputra, S.Sos., M.Si, pada apel rutin Senin pagi (05/09/2022) secara online.
Lebih lanjut, Nurhadi mengatakan bahwa salah satu tugas ASN tersebut sejalan dengan tugas Perpusnas.
â€œPerpusnas sebagai instansi pembina perpustakaan harus mampu memberikan pelayanan terbaik, karena kita adalah contoh bagi perpustakaan lainnya dan menjadi tolak ukur bagaimana perpustakaan memberikan pelayanan kepada masyarakatâ€, terang Nurhadi.
Disampaikan oleh Nurhadi bahwa peran sebagai instansi pembina juga melekat ke seluruh unit kerja yang ada. Hal ini diartikan bahwa wilayah kerja para ASN di Perpusnas tidak terbatas di kantor tempat bekerja tetapi seluruh Indonesia.
â€œSemua ASN mempunyai peran yang sama memberikan pembinaan ke seluruh perpustakaan di Indonesia, jadi wilayah kerja kita bukan di kantor Salemba ataupun Medan Merdeka Selatanâ€, kata Nurhadi.
Kemampuan memberikan pelayanan yang baik, mendorong perbaikan dan peningkatan mutu perpustakaan di seluruh Indonesia merupakan beberapa tolak ukur keberhasilan Perpusnas.
Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap ASN di lingkungan Perpusnas diharapkan saling bersinergi serta mampu untuk memberikan pandangan pentingnya perpustakaan.
â€œSaya berharap setiap pribadi di lingkungan Perpusnas mampu memberikan pandangan kepada seluruh stakeholder bahwa keberadaan perpustakaan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahteraâ€, harap Nurhadi menutup sambutan apel pagi.
Â 
Reportase: Anastasia Linawati

Tugas Aparatur Sipil Negara Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat 

Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meraih Terbaik II untuk Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada JDIHN Awards Tahun 2021
Perwujudan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi secara optimal. JDIHN Awards merupakan pemberian penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi anggota terbaik JDIHN atas kinerja maksimal dalam pengelolaan JDIH di institusi masing-masing.
Pada 2021, sebanyak 57 institusi mendapatkan penghargaan dengan rincian 5 institusi untuk Kategori Kementerian, 5 institusi untuk Kategori Lembaga Negara, 5 institusi untuk Kategori LPNK, 5 institusi untuk Kategori LNS, 5 institusi untuk Kategori Provinsi, 10 institusi untuk Kategori Kabupaten, 5 institusi untuk Kategori Kota, 6 institusi untuk Kategori Sekretariat DPRD, 3 institusi untuk Kategori PTN/PTS, 3 institusi untuk Kategori Unit Eselon I Kemenkumham, dan 5 institusi untuk Kategori Kantor Wilayah Kemenkumham.
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti, mengucap rasa syukur akan prestasi yang telah Perpusnas raih dalam bidang pengelolaan JDIH. Selain itu Woro juga berharap di tahun yang akan datang kinerja JDIH Perpusnas akan semakin meningkat dan mampu menghasilkan inovasi lain yang luar biasa.
â€œAlhamdulillah Perpustakaan Nasional mendapatkan penghargaan juara kedua terbaik bidang pengelolaan JDIH dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami harap taun depan kinerja dan inovasi JDIH Perpusnas akan meningkat dan lebih maju lagi,â€ ucap Woro. Â 
Adapun inovasi yang telah JDIH Perpusnas lakukan di tahun 2021 diantaranya mengunggah seluruh abstrak peraturan Perpusnas, melakukan interoperabilitas dalam rangka pengembangan dokumen hukum sejumlah 31.423 artikel hukum dan 1.522 buku hukum, mengintegrasikan layanan perpustakaan digital pada laman DJIH Perpusnas, membuat pemberitaan Perpusnas dan bidang hukum, serta mengadakan sosialisasi JDIH Perpusnas di 15 titik Indonesia. Â 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memberikan apresiasi terhadap kerja sama dan sinergitas yang sudah diberikan oleh seluruh anggota JDIHN dalam hal penataan regulasi yang berkelanjutan guna mendukung revolusi Hukum di Indonesia. Seluruh institusi memiliki kewajiban dalam melaksanakan praktik JDIH secara optimal.
â€œSeluruh negara di dunia sudah mulai memasuki industri 5.0 dimana manusia menjadi pusatnya. Kalau tidak beradaptasi dan tidak mengikuti, kita akan menjadi orang antik yang tertinggal,â€ jelasnya dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian JDIHN Awards Tahun 2021 yang berlangsung secara hybrid, pada Kamis (2/12/2021).
Hal sama juga terjadi dalam upaya merespons kebutuhan masyarakat bahwa percepatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Kecepatan akses saat melakukan pengambilan referensi menjadikan pemanfaatan sistem informatika dan digitalisasi sangat penting.
Menkumham menambahkan, perkembangan teknologi yang terjadi sangat cepat dan tidak terbayangkan ini harus diimbangi dengan reformasi birokrasi struktural maupun kultural, terutama dalam hal pelayanan publik.
â€œKecepatan menjadi kunci dalam peradaban manusia saat ini. Kultur dan etos kerja harus diubah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk digital,â€ ungkapnya.
Senada disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, seluruh perkembangan yang terjadi pada industri 5.0 akan dilakukan dengan pendekatan human centered. Untuk hal tersebut Indonesia diuntungkan arena pada tahun 2030 angka Dependency Ratio Indonesia mencapai titik terendah yakni 46,9% menandakan bahwa kelompok usia produktif mencapai 2 kali lipat dibandingkan yang tidak produktif.
â€œSatu-satunya cara agar mereka punya daya saing adalah pendidikan, salah satunya menjadi digital talent. JIDH seandainya bisa manfaatkan digitalisasi makan akan jadi pelayanan publik yang baik karena keteraksesan itu adalah kunci,â€ ujar Ramli.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Humas BPHN Kemenkumham

Perpusnas Raih Terbaik II pada JDIHN Awards Tahun 2021

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Elang Tempur dan Elang Gunung merupakan bagian dari kelompok writerpreneur dan alumni Workshop Writerpreneur Accelerate/WWA bentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang berasal dari Kota Bogor dan Surabaya.
Kelompok tersebut berkesempatan meluncurkan sembilan novel, di Ruang Teater Soekarman Perpustakan Nasional RI, Minggu, (22/9).
Peluncuran novel diramaikan penampilan parodi hingga book thriller dari tiap judul novel. Novel yang diluncurkan, antara lain berjudul, Antargata, Episode Kita, Menuju Kembali, Mereka (Ti)ada, Rempah Rindu, Tumpeng, Pitaloka, Suatu Hari Bersama Pak Senen dan Anak-anak Matahari.
Para perwakilan penulis diberikan kesempatan menceritakan sinopsis dari tiap novel. Novel yang dihasilkan writerpreneur tentu mempunyai unsur kearifan lokal. "Siapa lagi yang tidak mengangkat kearifan lokal jika bukan kita sendiri," ujar penulis sekaligus mentor WWA Kirana Kejora.
Kirana mengakui setiap anak didiknya digembleng dengan cara yang galak. "Karena saya mengharapkan elang tempur bukan burung nuri," beber Kirana.
Menurut Kirana, novel jenis apapun harus mempunyai benang merah dan tagline.
Novel yang diluncurkan tidak hanya ditulis oleh satu orang, melainkan kelompok yang berisikan enam hingga tujuh penulis dari tiap novel.
 Reportase : Aninda Ernest/ Fotografer : Hartoyo Darmawan

WWA Bekraf Luncurkan Sembilan Antologi Novel

Jakarta - Kesadaran sejarah tidak mungkin dibangun tanpa membaca buku. Dalam hal ini, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memegang peranan penting untuk memberikan akses bahan bacaan kepada masyarakat terutama para generasi muda. Sehingga diharapkan mereka memiliki pengetahuan sejarah yang memadai dan ke depannya ketika kesadaran sejarah sudah ada, generasi muda mampu mempercepat proses pembangunan pembentukan jiwa integritas untuk menghadapi tantangan global.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta merupakan peristiwa besar bangsa Indonesia yang harus selalu diperingati dan kenang setiap tahunnya. Memperingati dan mengenang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan mampu membangun spirit kebangsaan dan merajut kesatuan negara kita tercinta.
Berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sama dengan mengulas jasa para pejuang. Pejuang adalah mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa merasakan nikmatnya merdeka seperti saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando saat membuka kegiatan webinar dengan tema â€œProklamasi Indonesia Merdeka 1945-1950: Data dan Faktaâ€ yang diselenggarakan secara daring, pada Senin (16/8/2021).
Menurut Syarif Bando, dulu, para pejuang melawan musuh yang terlihat, sedangkan generasi saat ini berjuang melawan ketidakberdayaan dalam mempertahankan Sumber Daya Alam (SDA) yang habis diekploitasi oleh negara lain. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kemampuan dalam mengelola SDA secara baik untuk memberikan kesejahteraan semaksimal mungkin kepada masyarakat Indonesia.
â€œUpaya Perpustakaan Nasional dalam memberikan akses bahan bacaan seluas-luasnya kepada masyarakat mengambil bagian terkecil dalam mencerdaskan anak bangsa,â€ ujarnya.
Sependapat dengan yang disampaikan oleh Kepala Perpusnas, Akademisi sekaligus Pengamat Sejarah dari Universitas Indonesia, Didik Pradjoko mengatakan kesadaran sejarah hanya bisa dibangun dengan rajin membaca buku. Karena, membaca menjadi satu kunci pintu masuk terhadap pengetahuan.
Dalam paparannya, Didik menerangkan bahwa kelompok inteligensia yang ada dalam perjuangan kebangsaan Indonesia terdiri dari anggota-anggota terpelajar yang memberikan penerangan kepada masyarakat tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dengan kata lain, kelompok inteligensia berperan sebagai aktivis pergerakan kebangsaan.
â€œGerakan kelompok inteligensia sangat penting dalam menyuarakan pendapat antikolonial pada saat itu. Diharapkan, pelajar dan mahasiswa di masa sekarang bisa meneladani tokoh-tokoh kelompok inteligensia ini untuk meneruskan perjuangan merek,â€ harap Didik.
Pada kesempatan yang sama, Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, M. Yuanda Zara menambahkan bahwa pada Periode Revolusi tahun 1945-1949, perjuangan kemerdekaan Indoesia tidak hanya diperjuangkan di medan tempur ataupun di meja diplomasi melainkan juga di medan pikiran.
â€œPerjuangan di medan pikiran adalah melalui komunikasi persuasif atau dikenal juga sebagai propaganda politik,â€ ungkap Yuanda.
Peran propaganda sebagai pilar perjuangan dinilai penting karena jumlah penduduk Indonesia banyak dan terdiri dari ratusan etnis, lalu terdapat perbedaan pandangan yang ekstrim tentang arti â€˜kemerdekaanâ€™, kemudian wilayah Indonesia juga sangat luas dengan jaringan informasi dan transportasi yang buruk. Untuk itu, usaha awal propaganda yang dilakukan diantara melalui penyebaran dari mulut ke mulut, aksi pengibaran bendera, diseminasi via radio, penerbitan oleh koran dan majalah, pengetikan tangan berkali-kali, serta melalui â€˜rapat samuderaâ€™.
Adapun aktor yang berperan dalam proses propaganda pada masa itu antara lain Kementerian Penerangan, BP KNIP, jurnalis nasionalis, dan penyiar radio. Tidak hanya berbentuk tulisan, aksi propaganda juga dilakukan menggunakan tampilan visual berbentuk karikatur dan juga grafiti.
Reporter: Basma Sartika

Bangun Kesadaran Sejarah dan Nasionalisme dengan Membaca

Senayan, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando memaparkan realisasi anggaran Perpusnas Tahun Anggaran (TA) 2023, dari total anggaran Rp 714,27 miliar, hingga 14 November 2023 realiasi anggarannya sudah mencapai 88,22 persen atau sebesar Rp 630,125 miliar.
 
Adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Perpusnas pada Rabu, (15/11/2023).
 
"Meskipun target awal adalah 90%, namun demikian, anggaran yang tersisa akan dipercepat untuk mencapai target tersebut. Kami akan berusaha semaksimal mungkin akan merealisasikan sampai tanggal 15 Desember 2023." katanya.
 
Lebih lanjut, dia menjelaskan adapun realisasi program prioritas nasional sudah mencapai 91,04 persen atau sebesar Rp 335,235 miliar. 
 
Sedangkan progres program Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan Tahun 2023 dengan jumlah kontrak Rp 509,54 miliar atau 97,05 persen dan salur senilai Rp 392,607 miliar atau 74,78 persen dari pagu Rp 525 miliar.
 
"Memang daya serap masih 74 persen, tetapi rata-rata sudah masuk kontrak. Bukti fisik realisasi lapangan juga sudah mulai terlihat pembangunannya," jelasnya.
 
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X Andreas Hugo Pareira mengatakan pelaksanaan pembangunan perpustakaan di daerah memang merupakan suatu kebanggaan, terutama di daerah-daerah dan menjadi suatu ikon baru di wilayah tersebut.
 
Namun, dirinya juga melihat bahwa dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kepala daerah ketika mengusulkan dan merencanakan pembangunan perpustakaan.
 
"Kami di Komisi X sangat berminat untuk mengetahui data lebih lanjut terkait kendala-kendala tersebut. Data ini sangat penting agar kami dapat memahami dengan lebih jelas di mana persoalan-persoalan tersebut muncul," ungkap legislator dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
Dengan data tersebut, lanjutnya, pihaknya bisa lebih fokus dalam memberikan bantuan dan mencari solusi untuk setiap kendala yang dihadapi. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perpustakaan di setiap daerah berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," lanjutnya.
 
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti bahwa meski telah banyak pembicaraan dan penekanan terkait literasi, namun output yang dihasilkan masih belum memenuhi harapan. 
 
Legislator Fraksi Partai Golongan Karya ini menginginkan agar anggaran yang dialokasikan untuk literasi dapat ditingkatkan setidaknya satu digit.
 
"Pada saat di rapat Banggar, saya sering mengingatkan tentang narasi pentingnya literasi. Ini bukan hanya di rapat, tetapi juga di berbagai kesempatan. Namun, belum ada perubahan signifikan. Kami berharap anggaran di tingkat nasional setidaknya dapat meningkat satu digit, yang sampai sekarang belum terpenuhi," tambahnya yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar).
 
Pihaknya juga mendorong agar Perpusnas dapat melakukan evaluasi kinerja perpustakaan di daerah. Dia menyarankan untuk melibatkan pihak ketiga agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif terkait dengan efektivitas investasi besar yang telah dilakukan.
 
"Saya berharap dapat dipertimbangkan pelibatan pihak ketiga dalam mengukur kinerja perpustakaan. Ini bisa menjadi bahan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar mencapai tujuannya,"
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Legislator Fraksi Partai Nasdem, Ratih Megasari Singkarru bahwa pentingnya investasi jangka panjang dalam pembangunan perpustakaan. 
 
Dia berharap agar kepala daerah di berbagai provinsi bisa menyadari bahwa pembangunan perpustakaan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi dalam literasi dan minat baca anak-anak.
 
"Kami selalu menyampaikan bahwa pembangunan perpustakaan itu adalah investasi jangka panjang. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga literasi dan minat baca anak-anak. Harapannya, kepala daerah dapat memahami hal ini," tegasnya.
 
Sedangkan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti perlunya pengembangan alat ukur untuk menilai dampak bantuan Perpusnas di setiap daerah.
 
"Penting adanya alat ukur, misalnya indeks literasi, untuk melihat apakah bantuan dari PPerpusnas benar-benar meningkatkan literasi di daerah-daerah yang menerimanya. Jangan hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga optimalisasi pemanfaatan bantuan tersebut oleh masyarakat setempat," ujar Legislator Fraksi Partau Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Selain itu, pihaknya mengusulkan agar kerjasama yang lebih erat dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk menyediakan buku-buku bacaan anak berbahasa daerah dan mengoptimalkan literasi pada usia tertentu.
 
"Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan perlu diperkuat agar distribusi buku berjalan lancar. Jangan hanya terfokus pada jumlah gedung perpustakaan, tapi pastikan juga kualitas bahan bacaan yang memadai," imbuhnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyatakan bahwa anggaran Perpusnas yang hanya sekitar Ro 700 miliar merupakan jumlah yang terbatas dan tidak proporsional dengan peran serta Perpusnas dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
 
"Harus kita akui bahwa Perpusnas memiliki anggaran yang minim, itu tidak lebih besar daripada APBD sebuah kabupaten kecil. Sehingga untuk mengakses permasalahan yang ada di Indonesia, tentu ini sangat kecil sekali," ungkapnya.
 
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini juga menyampaikan pemikirannya mengenai masalah literasi di Indonesia. Menurutnya, pergeseran dari membaca dan menonton telah mempengaruhi kemampuan literasi terutama di kalangan anak-anak. Dia menyarankan agar Perpusnas fokus memberikan peningkatan literasi di daerah-daerah, di mana masalah literasi menjadi lebih nyata.
 
"Permasalahan literasi ini ternyata di dunia pendidikan juga sangat kurang sekali. Ada literasi dan numerasi yang saat ini sedang didorong, tetapi permasalahan terbesarnya adalah kurangnya penggerak dari Perpustakaan Nasional atau pustakawan," ungkapnya.
 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, Dede Yusuf mengusulkan dua gagasan. Pertama, menarik pustakawan dari daerah-daerah ke pusat sebagai pegawai pemerintah pusat, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pustakawan dan mendukung peningkatan literasi. 
 
Kedua, Perpusnas perlu diubah menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional dengan nomenklatur yang mencakup literasi digital, literasi buku, literasi membaca aksara, dan lain-lain.
 
"Saya berpikir, mungkin ke depan perlu kita pikirkan Perpusnas menjadi Badan Literasi dan Perpustakaan Nasional yang memiliki nomenklatur yang lebih luas. Sehingga tanggung jawab negara terhadap literasinya dapat diturunkan secara lebih efektif," pungkasnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panja Literasi Abdul Fikri Faqih menyerahkan Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Kepala Perpusnas. Komisi X DPR RI berharap agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Dokumentasi: Ahmad Kemal / Aditya Irfan

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2  Persen

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Saat ini pemanfaatan perpustakaan sudah sangat luas. Perpustakaan bertransformasi menjadi tempat berbagai lapisan masyarakat untuk berkegiatan yang dapat menambah pengetahuan maupun keterampilan.&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Adin Bondar saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Buku Entrepreneurial Marketing: Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, and Sustainability&nbsp; pada Rabu, (5/4/2023).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Perpusnas mengucapkan selamat atas karya intelek luar biasa dari para pemikir Indonesia. Kami juga dengan senang hati menyambut kedatangan di rumah rakyat ini. Yang merupakan tempat bagi rakyat untuk menggali ide gagasan yg konstruktif,&rdquo; sebutnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Adin, sudah banyak pihak menyelenggarakan peluncuran buku bertempat di Perpusnas. Hal ini sejalan dengan program Transformasi Perpustakaan Berbasi Inklusi Sosial yang sudah lama dijalankan Perpusnas.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Transformasi perpustakaan merupakan upaya kami menghadapi era baru. Dengan memberikan layanan inklusif, seperti saat ini contohnya ketika masyarakat bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat secara luas, jadi tidak hanya membaca saja,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Restu Gunawan yang juga turut hadir mengatakan buku Entrepreneurial Marketing: Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, and Sustainability ini memiliki sudut pandang tersendiri tentang bagaimana mengaitkan kebudayaan dengan ilmu-ilmu pemasaran.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kalau dalam konteks undang-undang pemajuan kebudayaan, buku ini sangat relevan sekali dengan undang-undang pemajuan kebudayaan.Karena jarang kalau wayang selalu dibicarakan tentang pementasannya atau bentuk visualnya. Tetapi kali ini dimasukkan ke dalam sebuah&nbsp; narasi yang cukup bagus terkait filosofi wayang dikaitkan dengan ilmu pemasaran,&rdquo; terangnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, buku Entrepreneurial Marketing: Beyond Professionalism to Creativity, Leadership, and Sustainability menjadi salah satu dari sebuah kontekstualisasi nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Eka Purniawati
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Aditya Irfan F
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Tugas Aparatur Sipil Negara Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat

Perpusnas Raih Terbaik II pada JDIHN Awards Tahun 2021

WWA Bekraf Luncurkan Sembilan Antologi Novel

Bangun Kesadaran Sejarah dan Nasionalisme dengan Membaca

Realisasi Anggaran APBN TA 2023 Perpusnas Capai 88,2 Persen

Pemanfaatan Perpustakaan Semakin Luas Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial