Salemba, Jakarta- Dalam rangka mendorong peran perpustakaan khusus di era keterbukaan informasi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia menggelar webinar sebagai salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun Perpusnas ke-41, Selasa (25/5). Webinar yang mengangkat tema â€œOptimalisasi Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi Untuk Mendukung Literasi Masyarakatâ€ tersebut dihadiri 1000 peserta secara daring.
Â 
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus Upriyadi menyatakan sesuai amanat UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata. Perpustakaan khusus sendiri merupakan perpustakaan yang diperuntukan terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, serta organisasi lainnya.
Â 
â€œPerpustakaan khusus berkewajiban menyediakan bahan perpustakaan sesuai kebutuhan pemustaka dan memberikan layanan bagi pemustaka di lingkungannya, serta secara terbatas di luar lingkungannya. Dan karena berbagai keterbatasan diperlukan kolaborasi antara semua jenis perpustakaan dalam memberikan layanan untuk masyarakat di luar lingkungannya itu,â€ imbuhnya.
Â 
Upriyadi juga menambahkan bahwa tumbuhnya masyarakat berpengetahuan menjadi tolak ukur suatu bangsa untuk menjawab persiangan global. Maka perlu budaya literasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat berpengatahuan yang dimaksud. â€œSalah satu upaya meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat adalah melalui penyediaan akses layanan perpustakaan dengan berbagai informasi serta sumber daya manusia yang memadai,â€ ujarnya.
Â 
Dalam webinar ini, Kepala Pusat Manajemen Informasi Badan Pegkajian dan Penerapan Teknologi Kelik Budiana menyebut perpustakaan khusus dan perpustakaan lainnya dapat mendukung keterbukaan informasi melalui transformasi perpustakaan di era digital saat ini. â€œManfaat transformasi perpustakaan digital yaitu lebih cepat dan efisien dari segi waktu untuk mengakses informasinya, informasinya juga terbaru dan berbasis multimedia, serta lebih aman, murah. Selain itu bisa diakses kapanpun tanpa batasan fisik,â€ terangnya.
Â 
Selanjutanya menurut Kelik adalah bagaimana peran pustakawan kedepannya terkait bagaimana mengemas ulang data untuk konsumsi masyarakat luas berdasarkan kebutuhan literasi dan bagaimana mendiseminasikan literasi tersebut.
Â 
Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yasmon yang juga hadir sebagai narasumber menceritakan salah satu contoh bagaimana peran perpustakaan khusus untuk meningkatkan literasi informasi hukum masyarakat Indonesia dalam era keterbukaan informasi.
Â 
â€œPerpustakaan khusus bidang dokumen dan informasi hukum di Kementerian Hukum dan HAM berupaya menyiapkan sarana agar masyarakat bisa menemukan produk hukum yang tepat dan akurat secara mudah. Maka dibuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang bersumber dari berbagai lembaga dan institusi di seluruh Indonesia,â€ ungkapnya.
Â 
Melalui JDIHN hadir secara digital di tengah masyarakat, Yasmon ingin Perpustakaan Khusus Hukum di Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkatkan literasi informasi hukum masyarakat Indonesia menjadi masyarakat cerdas hukum serta menjadi khazanah dokumen hukum nasional yang dibutuhkan dalam rangka penataan regulasi nasional.
Â 
Di sisi lain, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompentensi SDM Aparatur, Kementerian PAN RB Istyadi Insasi menyebut dalam hal kompetensi sumber daya manusia, kedudukan Perpusnas menjadi sangat penting. Sebagai instansi pembina urusan pemerintah di bidang perpustakaan, Perpusnas perlu mendorong hadirnya berbagai program dan kegiatan dalam meningkatkan kompetensi para pustakawan.
Â 
â€œSemoga dengan webinar seperti ini dapat menjadi salah satu cara dalam menggugah kesadaran bersama bahwa perpustakaan dan pustakawan penting dalam upaya pengembangan wawasan masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Dorong Peningkatan Peran Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi

Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando menandatangani kesepahaman bersama (MoU) dengan Universitas Pakuan yg diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Oding Sunardi di Gedung Akuntansi Fak. Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, pada hari Selasa (11/4). Kaperpusnas RI juga berkesempatan menjadi keynote speaker pada acara seminar dengan tema &ldquo;Perpustakaan Sebagai Penyedia Informasi bagi Generasi Digital Native&ldquo;. Dilanjutkan dengan sosialisasi e-resources Perpusnas RI sebagai bagian dari tuntutan perubahan karakteristik generasi digital (digital native).
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Hendro Sasongko menerangkan bahwa Fakultas Ekonomi telah melakukan kemitraan dengan Perpusnas RI yang ditunjukkan dari 500 mahasiswa Universitas Pakuan telah menjadi anggota Perpusnas RI bahkan secara berkala Universitas Pakuan melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional di Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat. Hendro berharap dengan adanya kemitraan akan meningkatkan literasi kemudian semangat untuk melakukan penelitian juga meningkat dan lebih lanjut Universitas Pakuan dapat menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya masalah penelitian.
Sambutan Rektor Universitas Pakuan yang dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Oding Sunardi menjelaskan bahwa perpustakaan di Perguruan Tinggi merupakan kebutuhan bukan sekedar prasyarat ataupun kewajiban, maka perpustakaan wajib dipelihara bersama mencakup sarana dan prasarana gedung, kualitas maupun kuantitas buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Perpustakaan adalah gudangnya ilmu karena merupakan tempat berkumpulnya sumber-sumber informasi dari seluruh dunia dalam bentuk buku yang merupakan hasil karya pemikiran, penelitian, ataupun pengabdian masyarakat dari seluruh komponen yang ada di dunia. Rektor Universitas Pakuan Bibin Rubini mengajak kepada semua pihak mendukung program pemerintah yaitu nawacita tentang literasi baca.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh. Syarif Bando dalam paparannya menegaskan perpustakaan adalah jantungnya pendidikan. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun saat ini tingkat kemerdekaan tiap individu berbeda-beda. Syarif menjelaskan perbedaan tersebut adalah dari kemampuan tingkat berfikir yaitu semakin luas wawasan, cakrawala dan kemampuan berfikir maka semakin mudah dalam mengatasi masalah. Syarif mengutip dari Malala seorang Pakistan yang mendapat hadiah nobel &ldquo;Bukan satu masalah, bukan sepuluh masalah, bukan seratus masalah tapi ribuan masalah disekitar kita, ternyata hanya ada satu cara menyelesaikannya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia&rdquo;. Banyak cara meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya adalah pendidikan dimana perpustakaan adalah jantungnya pendidikan.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Kepala Perpustakaan Nasional RI Menjalin Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Universitas Pakuan Bogor

Jakarta - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa perpustakaan menjadi urusan wajib nondasar yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, oleh karena itu perpustakaan telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. 
Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 1 Nomor 5 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Bidang Perpustakaan yang terdiri dari Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Setiap tahunnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan kajian TGM dan IPLM terhadap semua provinsi dan kabupaten/kota, begitu pun yang akan dilakukan pada 2023. Sebagai tahap awal pelaksanaannya, Rapat Koordinasi Awal Kajian TGM dan IPLM digelar secara hibrida, Selasa (27/6/2023).
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengingatkan pelaksanaan kajian TGM dan IPLM 2023 membutuhkan kuesioner yang dapat digunakan untuk mencari pemasalahan yang terjadi di masing-masing daerah. Syarif Bando mengatakan bahwa kuesioner tersebut sangat menentukan dalam menjaring data dan informasi yang relevan sesuai dengan tema sentral kajian.
&ldquo;Apabila kuesioner dan wawancara yang dilakukan tidak relevan maka pasti hasilnya tidak relevan, sehingga dibutuhkan kehati-hatian, ketelitian, serta pemahaman yang sangat mendalam,&rdquo; ucapnya.
Ke depan, nilai kajian yang didapat syarat akan makna dan mampu menggetarkan para pemangku kepentingan bangsa. Untuk itu, Kepala Perpusnas meminta seluruh tim yang bertanggung jawab dalam pembuatan kajian untuk memperluas cakupan wawasan yang terkait dengan komparasi hubungan sebab akibat atas hasil kajian dengan realita perjalanan bangsa Indonesia.
&ldquo;Saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh tim yang bertugas untuk bisa menjelaskan posisi integrasi kita dengan realita kehidupan. Angka yang didapat dari lapangan hanya pemantik, sedangkan narasinya secara konseptual tidak keluar dari koridor sejarah panjang bangsa,&rdquo; ungkapnya.
IPLM merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.
Direktur PT. Indekstat Konsultan Indonesia, Arie Santoso mengungkapkan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kajian IPLM ini yakni untuk mengetahui pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan, dan perkembangan jumlah anggota perpustakaan di seluruh Indonesia.
&ldquo;Adapun mekanisme pengumpulan datanya menggunakan metode sensus dan pengisian kuesioner mandiri menggunakan aplikasi WeSurvey. Untuk respondennya akan diambil dari dinas perpustakaan daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota,&rdquo; terangnya.
Sementara itu, tujuan dilakukannya kajian TGM yaitu mengidentifikasi dan mengkaji kondisi perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan, mengidentifikasi dan mengkaji tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.
Ketua Tim dari PT. Citra Wahana Konsultan, Setyono memaparkan tentang formulasi komponen kegemaran membaca yang terdiri dari frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Dia juga menerangkan terkait formulasi indektifikasi perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan yaitu koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, tenaga, serta penyelenggaraan dan pengelolaan.
&ldquo;Link pengisian kuesioner online kajian gemar membaca sudah dibuat masing-masing untuk 34 provinsi. Untuk link pengisian kuesioner indentifikasi kondisi perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat diisi oleh satu pejabat/pustakawan sebanyak satu kali. Sedangkan untuk link pengisian kuesioner indentifikasi kondisi perpustakaan desa/kelurahan, target pengisiannya 3 perpustakaan desa/kelurahan setiap kabupaten/kota dan diisi oleh satu petugas perpustakaan desa/kelurahan sebanyak satu kali,&rdquo; jelasnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lakukan Kajian TGM dan IPLM 2023

Jakartaâ€”Perpustakaan di Indonesia yang sudah terbentuk, sebaiknya memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 15 ayat 3 huruf e.
Untuk itu, Perpusnas melakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Dalam pendataan tersebut, Perpusnas menerbitkan nomor pokok perpustakaan (NPP) untuk perpustakaan yang telah melaporkan ke aplikasi.
Dalam webinar Sosialisasi Aplikasi Pendataan Berbasis Wilayah khusus untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, menyatakan NPP adalah kode unik yang menjadi identitas suatu perpustakaan sehingga harus dimiliki setiap perpustakaan di Indonesia.
â€œNPP merupakan pemberian kode identitas pada setiap unit perpustakaan di seluruh Indonesia, di bawah koordinasi Perpusnas berdasarkan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kode jenis perpustakaan, status perpustakaan, dan nomor urut perpustakaan,â€ jelasnya saat memberikan sambutan secara virtual pada Jumat (25/2/2022).
Pendataan perpustakaan berbasis wilayah merupakan upaya Perpusnas dalam memperbaiki tata kelola data untuk terciptanya satu data perpustakaan. Pengintegrasian data seluruh jenis perpustakaan, dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Selain itu, dia menambahkan, data perpustakaan yang valid dan terbaru ini, akan dijadikan sebagai salah satu data dukung di dalam pembuatan berbagai kebijakan di bidang perpustakaan. Data akan digunakan sebagai masukan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia.
Dia berharap para pustakawan dan tenaga perpustakaan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik selaku admin aplikasi pendataan maupun pengelola perpustakaan. Dengan begitu, seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia dapat terselenggara sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
Sebelumnya pada 8 Februari 2022, Perpusnas telah meluncurkan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Pada saat peluncuran, telah dilakukan sosialisasi untuk admin perpustakaan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Pada hari ini, dilakukan sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah untuk perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi. Aplikasi ini merupakan pengembangan dan penggantian dari aplikasi NPP sebelumnya. Perpustakaan yang telah memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan.
Salah satu tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.Â 
Reporter: Hanna Meinita

Pendataan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan PT, Dukung Terciptanya Satu Data Perpustakaan  Â 

Jakartaâ€”Kecintaan Bung Hatta kepada buku harus diteladani oleh masyarakat, terutama generasi muda.
Kecintaan ini terlihat dari pemikiran bahwa buku membuatnya bebas. Buku-bukunya selalu dibawa serta, bahkan saat mempersunting wanita pujaannya, sang Proklamator memberikan buku sebagai mas kawin. Perjuangan Bung Hatta didukung oleh ilmu pengetahuan yang didapat dari membaca.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan internalisasi pemikiran Bung Hatta harus diterapkan oleh masyarakat. Dia berharap generasi muda Indonesia bisa meniru nasionalisme para pejuang kemerdekaan yang berjuang untuk bangsa, namun tetap mencintai buku.
â€œSebagaimana kita tahu, ketika Bung Hatta kembali dari Belanda, beliau membawa kurang lebih 14 peti buku ukuran 1 x 1 meter, tingginya 1 meter. Tentu saja ini adalah bagian dari kecintaan Bung Hatta kepada buku,â€ jelasnya dalam talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Hatta mengangkat tema â€˜Dengan Literasi Membangun Negeriâ€™ yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (12/8/2021). Talkshow yang diselenggarakan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukitinggi ini digelar bersamaan dengan perayaan hari lahir Bung Hatta yang jatuh pada 12 Agustus.
Syarif Bando menambahkan, pemimpin bangsa sebelum meraih kemerdekaan, tidak sibuk mengumpulkan harta dan persenjataan, tapi mereka sibuk membaca buku yang terbit di dalam maupun luar negeri. â€œSemua orang harus tahu betapa tulus hati para pejuang-pejuang kita terdahulu,â€ ujarnya.
Pada masa lampau, pejuang harus menghadapi banyak tantangan, baik fisik, mental, bahkan jiwa untuk meraih kemerdekaan. Namun kini, menurut Syarif, tantangan yang dihadapi bangsa sudah berubah. Persaingan global dalam menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, harus dipenuhi. Ini merupakan parameter dari capaian tertinggi tingkatan literasi.
â€œKita tidak bisa menamfikkan banyak capaian selama 76 tahun kemerdekaan, tetapi tantangan kita adalah menanamkan rasa nasionalisme, perjuangan terhadap generasi milenial, yang tidak pernah menghadapi tantangan fisik. Mereka menghadapi tantangan global, sejatinya pertarungan global saat ini adalah tingkat kemampuan indeks literasi,â€ ujarnya.
Karena itu, ujarnya, harus dipahami bahwa membaca buku itu penting. Perpustakaan harus bisa menjadi tempat untuk masyarakat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan Bukittinggi Kota Bung Hatta. Upaya branding kota dan sejumlah kegiatan disusun untuk mendukung hal ini. Sejumlah aspek dikaji, terutama di dunia pendidikan, agar peserta didik gemar membaca dan mahasiswa mempunyai pemikiran kritis terhadap isu nasional, tidak hanya kedaerahan.
â€œSaya install ulang semua, kita semua mengambil ide-ide dari Bung Hatta,â€ sebut wali kota berusia 34 tahun ini.
Halida Hatta mengungkapkan Bung Hatta menerapkan kecintaan atas buku kepada keluarganya. Setiap pekan, Halida Hatta dan dua kakaknya selalu diberi buku dan dibacakan buku. Bahkan Bung Hatta terkadang membaca buku dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia.
â€œJadi membaca itu juga memerlukan mencerna, nah ketika ingin mencerna seperti apa, kami bertanya kepada ayah dan ibu, sehingga komunikasi dalam keluarga terjalin. Dan ketika membaca imajinasi kami semakin berkembang,â€ ungkap putri ketiga Bung Hatta tersebut.
Membangun kegemaran membaca di generasi muda bisa dilakukan melalui keluarga dan sekolah. Dia mengajak orang tua dan guru agar kreatif dalam membangun kecintaan buku kepada anak, sejak dini. Anak distimulasi untuk menggambar, kemudian diminta untuk menceritakan gambar tersebut dan menulisnya. â€œJadi bermain dan berimajinasi dengan buku,â€ tambahnya.
Duta Baca Indonesia Gol A Gong menilai minat baca masyarakat Indonesia tidak seburuk yang sering disebut dalam survei internasional. Sang Proklamator memberikan keteladanan betapa kecintaan kepada buku membawanya kepada kesuksesan. Bahkan menurutnya, Bung Hatta berhasil menancapkan tonggak sejarah literasi bangsa melalui pemberian mas kawin berupa buku.
â€œBung Hatta menginspirasi banyak orang, ini semacam tonggak bahwa literasi di Indonesia tidak seburuk yang mereka sangkakan. Karena founding father sudah mencontohkan, bagaimana mereka menegakkan tonggak literasi,â€ sebutnya.
Dia mengusulkan agar perayaan hari lahir Bung Hatta dilakukan dengan pendekatan kekinian, agar bisa menyentuh generasi Z. â€œLiterasi di Indonesia hanya perlu bergaya sedikit, bagaimana masa lalu dan masa kini dikolaborasikan,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Bung Hatta, Membangun Negeri dengan Literasi  Â 

Jakarta - Dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengembangan ASN di Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang dimandatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk diimplementasikan.Â 
Â 
Hal ini disampaikan oleh Sri Sumekar, Pustakawan Utama Perpusnas,Â  pada acara Apel Pagi pada Senin, 14 Februari 2022. â€œPengembangan SDM di kementerian dan lembaga diukur melalui keberhasilan dalam pencapaian indeks profesionalitas SDM dan sistem merit yang menjadi indikator pencapaian target reformasi dan besarnya tunjangan kinerja.â€ Jelas Sumekar.Â 
Â 
Sumekar melanjutkan bahwa pengukuran indeks profesionalitas ASN didasarkan pada empat dimensi, yang pertama dimensi kualifikasi pendidikan formal dari yang paling tinggi sampai rendah. Kedua, dimensi kompetensi yang diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Ketiga, dimensi kinerja pegawai yang diukur dari nilai rata-rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pegawai. Keempat, dimensi disiplin yang diukur dari jumlah hukuman disiplin yang diterima pegawai, sehingga semakin banyak yang menerima hukuman disiplin, semakin rendah nilai indeks profesionalitas ASN.
Â 
Lebih lanjut, Sumekar menjelaskan bahwa penetapan indeks sistem merit dilakukan juga untuk mengukur kelengkapan dan kualitas penyelenggaraan manajemen instansi pemerintah dilakukan yang berdasarkan delapan aspek penilaian. Hal itu berupa ketersediaan perencanaan kebutuhan, rekrutmen pegawai yang transparan, pengembangan karir, pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi yang dilaksanakan secara obyektif, pelaksanaan manajemen kinerja, penggajian dan penghargaan yang didasarkan pada kinerja, perlindungan dan pelayanan kepada pegawai, serta ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem.
Â 
Berdasarkan regulasi terbaru yang dikeluarkan KemenPANRB, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja, regulasi ini ditetapkan dalam rangka transformasi manajemen kinerja ASN dalam perubahan sistem yang bertujuan sebagai performance review, reward and punishment review dan potential review. Perfomance review itu merupakan penilaian kinerja pegawai dari level individu terhadap pencapaian renstra Perpusnas. Reward dan punishment review diindikasikan dari hasil kinerja sebagai bentuk pemberian penghargaan atau sanksi pada pegawai. Sedangkan, potential review merupakan tinjuan potensi pegawai bertujuan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
Â 
â€œHal ini dilakukan agar semua pegawai dapat mengimplementasikannya melalui kinerja yang maksimal dan optimal sehingga sasaran kinerja individu yang selaras dengan kinerja unit kerja dan organisasi dapat tercapai.â€ Terang Sumekar.Â 
Â 
â€œUntuk menyikapi hal tersebut, kita juga haris paling terdepan dan maju di era kemajuan metaverse ini sebagai driver bukan passenger. Tak hanya itu, marilah kita menjalani tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing.â€ Ujar Sumekar sekaligus mengakhiri apel pagi hari ini.Â

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Dorong Peningkatan Peran Perpustakaan Khusus di Era Keterbukaan Informasi

Kepala Perpustakaan Nasional RI Menjalin Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Universitas Pakuan Bogor

Perpusnas Lakukan Kajian TGM dan IPLM 2023

Pendataan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan PT, Dukung Terciptanya Satu Data Perpustakaan Â

Bung Hatta, Membangun Negeri dengan Literasi Â

Pentingnya Pengembangan SDM Terhadap Kinerja ASN