Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mempertajam Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) sebagai variabel kajian penyusunan indeks literasi nasional.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perpusnas yang digelar secara hybrid pada Kamis (24/11/2022). Fikri ingin Indeks Literasi Masyarakat yang disusun Perpusnas bisa menjadi landasan kebijakan literasi Pemerintah.
Selain itu dirinya juga menegaskan penguatan kelembagaan Perpusnas diperlukan untuk mengelola program dan kegiatan literasi menjadi suatu gerakan literasi secara nasional.
“Kami sudah banyak berdiskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga tentang literasi namun kebanyakan hanya berhenti di program dan proyek yang bentuknya fisik saja seperti bangunan dan buku-buku. Jadi jangan sampai berhenti di program saja, tapi bagaimana literasi bisa gerakan di mana Perpusnas bisa menjadi inisiator untuk mengajak berbagai kementerian dan lembaga berkolaborasi,” ungkapnya.
Legislator Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Muh. Haerul Amri menyampaikan apresiasi atas capaian Perpusnas. Perpusnas perlu melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbud dalam penguatan literasi.
"Perkembangan indeks pembangunan literasi masyarakat dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Saya kira ini capaian yang sangat bagus, namun tentunya harus ada kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbud," terangnya.
Disisi lain Anggota Komisi X Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zainuddin Maliki menyebutkan mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan karena jumlah penduduk maupun sumber daya alamnya.Tapi ditentukan oleh jumlah manusia terdidik dan bermental kuat.
“Untuk mengukur kualitas manusia terdidik dari suatu negara salah satunya dilihat dari kesadaran literasi masyarakatnya. Dan peran Perpusnas dalam meningkatkan indeks literasi sangat strategis,” pungkasnya.
Anggota Komisi X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes, mengatakan Perpusnas harus menjadi leading sector dalam pembangunan literasi masyarakat. “Komisi X harus berjuang agar anggaran Perpusnas bisa lebih besar. Narasi pentingnya literasi juga harus terus digelorakan oleh Perpusnas,” ungkapnya.
Fahmi lebih lanjut mengatakan bahwa Perpusnas harus semakin meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah salah satunya melalui penyusunan peraturan daerah. “Dengan begitu gerak langkah peningkatan literasi di seluruh Indonesia dengan dukungan penganggaran di daerah.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan literasi bukan hanya sekadar pandai baca tulis. Sejatinya, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa produsen, bukan konsumen.
Untuk itu, Kepala Perpusnas menegaskan dibutuhkan kesamaan persepsi antara seluruh pihak mengenai makna literasi, sumber daya manusia unggul, negara maju dan produsen.
“Manusia unggul adalah manusia yang memiliki kapasitas pengetahuan dan teknologi, juga inovasi dan kreativitas,” pungkasnya.
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Wara Merdekawati
