Jakarta-Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 721 Miliar.
Dalam agenda tunggal pembahasan rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Lembaga (RKP K/L) juga menyetujui usulan penambahan pagu anggaran Perpusnas sebesar Rp 375 Miliar.
"Komisi X mendukung usulan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2025. Kami akan menyampaikan usulan ini ke Badan Anggaran DPR RI," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (13/6/2024).
Syaiful Huda menuturkan komitmen terkait agenda Gerakan literasi di Perpusnas perlu terus didorong pada level implementasi yang lebih produktif. Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada, terutama yang mengikuti tren generasi milenial dan generasi Z.
"Ini sangat penting karena tingkat baca kita masih rendah dibanding dengan target yang yang telah ditetapkan. Budaya baca anak-anak menurun dengan hadirnya media audio dan visual," tuturnya.
Akibatnya, lanjutnya, ini merupakan pekerjaan rumah yang menjadi perhatian penuh dari Perpusnas RI melalui berbagai lokasi anggaran dan kegiatan yang diusulkan. "Kami berharap agar ke depan, komitmen terhadap literasi ini terus menjadi fokus utama," lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Legislatif dari Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkaru. Dia menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan merupakan hal krusial bagi kemajuan intelektual dan sosial masyarakat Indonesia.
"Kami dari Fraksi Partai NasDem tentu mendukung usulan tambahan anggaran untuk Perpusnas dengan sasaran utama peningkatan budaya literasi dan layanan perpustakaan. Peningkatan akses dan ketersediaan buku yang merata di berbagai wilayah Indonesia adalah fondasi bagi kemajuan intelektual dan sosial kita," ujarnya.
Terkait anggaran yang diajukan, Ratih menyebut bahwa langkah ini strategis dan menunjukkan komitmen kuat dari Perpusnas.
"Anggaran sebesar Rp375 miliar untuk tahun 2025 ini adalah langkah strategis. Jika disetujui, ini mungkin pertama kalinya perpustakaan memiliki anggaran mencapai Rp 1 triliun, setelah sebelumnya hanya sekitar Rp 600-700 miliar," jelasnya.
Anggota Legislatif Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan pun menyatakan dukungan penuhnya terhadap usulan penambahan anggaran sebesar Rp 375 miliar lebih untuk Perpustakaan Nasional di tahun 2025.
"Anggaran yang dimohonkan sebesar Rp 721 miliar lebih, ditambah permohonan penambahan menjadi Rp 375 miliar lebih ini menjadi fokus utama kita di Komisi 10 untuk memperjuangkannya," katanya.
Putra Nababan mengakui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi Covid-19.
"Ini adalah program yang paling nyata dan harus difokuskan, meskipun anggarannya terbatas. Masyarakat di bawah tidak peduli dengan kebijakan, mereka bicara tentang keberpihakan kita terhadap kehidupan mereka," jelasnya.
Selain menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyayangkan adanya penurunan anggaran fungsi Pendidikan meskipun dalam RAPBN mengalami peningkatan.
"Secara nalar dan logika, jika APBN naik maka anggaran fungsi Pendidikan juga seharusnya naik. Namun yang terjadi justru sebaliknya," katanya.
Ferdiansyah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penurunan anggaran ini, mengingat pentingnya pendidikan sebagai pondasi pembangunan nasional.
"Kami mendorong Perpusnas untuk berkoordinasi dengan Kemendikbudristek RI terkait kenaikan anggaran fungsi pendidikan pada Perpusnas TA 2025," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Azis menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.
"Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota yang telah memberikan respons sangat positif terhadap usulan program 2024 dan penambahan anggaran untuk TA 2025," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, terkait dengan pengalokasian anggaran untuk program yang belum mendapatkan anggaran secara optimal, pihaknya telah melakukan penyusunan ulang. Beberapa di antaranya adalah program peningkatan budaya baca dan kompetensi literasi yang harus menjadi fokus utama.
"Struktur anggaran akan mengalami perubahan untuk memastikan program-program ini mendapatkan perhatian khusus," pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Prakas A/Andri TK
