Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Perpustakaan Sekolah dinilai memiliki peran yang besar dalam meningkatkan gemar membaca sejak dini. Namun masih banyak perpustakaan sekolah di Kota Medan yang kondisinya kurang layak terutama di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan Dhiyaul Hayati saat melakukan kunjungan ke Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Kamis (6/2).
â€œAgar gemar membaca, anak-anak harus diperkenalkan dengan buku sejak dini. Tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua di rumah, tapi juga bisa dilakukan di sekolah. Maka kami mengharapkan Perpusnas dapat memberikan bantuan koleksi buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum di Kota Medan,â€ ungkapnya. Selain itu Dhiyaul juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat dengan memperbanyak program gemar membaca yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mendukung pernyataan Dhiyaul Hayati terkait pentingnya membaca sejak dini. Sedangkan terkait bantuan, Syarif Bando menyebut bisa dilakukan dengan pengajuan dana alokasi khusus. â€œSesuai arahan Presiden Jokowi untuk peningkatan kualitas SDM, maka perpustakaan akan semakin diperlukan,â€ tegasnya.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kondisi Perpustakaan Sekolah di Medan Masih Kurang Layak

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI meraih penghargaan predikat kualitas tertinggi atas pelayanan publik dari Ombudsman. Perpusnas berhasil memperoleh nilai 89,16 yaitu peringkat 2 pada penilaian di tahun 2022.
 
Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan, Mariana Ginting, hadir untuk menerima piagam penghargaan di acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 yang diselenggarakan pada Kamis (22/12/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
 
Mariana berterima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada Perpusnas sehingga mendapatkan peringkat dengan kualitas tertinggi. &ldquo;Tentu ini menjadi penyemangat dan memotivasi kami untuk semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,&rdquo; terangnya.
 
Ombudsman RI mengumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau meningkat di tahun 2022.
 
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih merinci peningkatan jumlah instansi yang masuk zonasi hijau di tahun 2022 sebesar 52,96% dibanding tahun 2021. Ia menyebutkan, di tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau sebanyak 179 instansi, naik menjadi 272 instansi di tahun 2022. Sedangkan zonasi kuning mengalami penurunan dari 316 instansi di tahun 2021 menjadi 250 instansi di tahun 2022. Kemudian zonasi merah juga mengalami penurunan, dari 92 instansi di tahun 2021 menjadi 64 instansi di tahun 2022.
 
&ldquo;Hal ini dapat disebabkan karena adanya komitmen dari pimpinan di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga pelayanan publik di setiap unit layanannya dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan memenuhi standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik,&rdquo; ujar Mokh. Najih dalam sambutannya.
 
Ia menambahkan, bagi Ombudsman, perbaikan konsep penilaian tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan Ombudsman untuk pencegahan maladministrasi. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan.
 
Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. Zonasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi dan tinggi, zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang dan zonasi merah dengan kategori kualitas rendah dan terendah.
 
Najih menerangkan, secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 Instansi yang dinilai, yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi (46,42), zona kuning sebanyak 250 Instansi (42,66%), dan zona merah sebanyak 64 Instansi (10,92%).
 
Najih menuturkan, atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan sistem layanan publik dan pencegahan maladministrasi. &ldquo;Semoga Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai salah satu instrumen mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian pemenuhan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; jelasnya.
&nbsp;
Reportase: Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Kualitas Tertinggi Atas Kepatuhan Pelayanan Publik Dari Ombudsman

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI membangun Pojok Baca Digital (POCADI) di berbagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di berbagai Kawasan terluar NKRI.
Pembangunan POCADI dilakukan salah satunya dalam rangka memperkecil kesenjangan akses literasi antar wilayah di Indonesia terutama Kawasan terluar yang berbatasan dengan negara lain. â€œPada tahun 2021 ini sebagai arahan bapak Presiden, kami akan menempatkan 7 POCADI di PLBN yaitu PLBN Entikong di Kab. Sanggau, PLBN Badau di Kab. Kapuas Hulu, PLBN Aruk di Kab. Sambas, PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Motamasin di Kab. Malaka, PLBN Motaain di Kab. Belu, dan PLBN Wini di Kab. Timur Tengah Utaraâ€, papar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam rangka Peringatan Ulang Tahun yang ke-11 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP),
Pada acara bertajuk Perbatasan Negara Kokoh untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh, yang digelar secara daring, Jumat (17/9/2021) tersebut, Syarif Bando mengatakan POCADI dibangun berbasis elektronik dengan koleksi buku-buku digital yang dimiliki Perpusnas. Melalui POCADI masyarakat di daerah juga dapat menampilkan informasi terkait produk-produk unggulan yang mereka miliki sehingga dapat diperkenalkan secara luas.
â€œMudah-mudahan dengan kerja sama yang sudah terjalin ini pengelolaan PLBN akan semakin baik. Dan tahun mendatang kita bisa tingkatkan sinergi antar pengelola PLBN melalui Kementerian Dalam Negeriâ€, harapnya.
Kepala BNPP yang merupakan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menuturkan bahwa membaca merupakan kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurutnya ilmu pengetahuan merupakan modal penting untuk membuat perubahan guna mencapai suatu kemajuan. Oleh karena itu, Tito mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong masyarakat untuk giat membaca dengan menyediakan bahan bacaan baik cetak maupun elektronik
â€œPojok baca digital atau POCADI yang menyediakan bahan bacaan berbentuk cetak dan elektronik pada setiap lintas batas negara terpadu atau PLBN diharapkan dapat memacu minat masyarakat perbatasan untuk gemar membaca. Sekaligus meningkatkan literasi baca tulis dan digital.â€ Lebih lanjut Tito meminta agar Perpusnas dapat terus memberikan dukungan sehingga POCADI terus berkembang dan mampu menjangkau desa-desa di pelosok wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa pembangunan daerah perbatasan diupayakan telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan ke arah yang lebih baik. Yakni terwujudnya wilayah perbatasan sebagai beranda depan yang aman, berdaulat dan berdaya saing.
"Saya mengingatkan kembali, bahwa pengelolaan wilayah perbatasan adalah prioritas nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa negara harus hadir di perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambah Mahfud.
Selain POCADI, Perpusnas dalam upaya menyediakan akses kebutuhan bacaan dan literasi bagi masyarakat juga membangun telah memberikan bantuan pembangunan gedung perpustakaan di wilayah perbatasan tepatnya di Kab. Sanggau dan Kab. Sambas.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Bangun POCADI di Pos Lintas Batas Negara

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&mdash;Kecanggihan teknologi saat ini muncul bukan hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga didukung oleh literasi.
 
Pasalnya, literasi menggambarkan kompetensi seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, dalam peluncuran buku berjudul Literasi Kunci Negara Produsen, di Jakarta, pada Kamis (17/5/2023).
 
Peluncuran buku dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-43 Perpustakaan Nasional sekaligus Hari Buku Nasional. Kepala Perpusnas menyampaikan, pemikiran yang tertuang dalam buku tersebut merupakan pemikiran bersama yang diambil dari penggalan-penggalan pidatonya selama enam tahun terakhir.
 
"Apa yang tertuang di dalam buku yang dipersembahkan hari ini adalah merupakan kerangka yang tentu di sana-sini perlu masukan perbaikan saran dan penyempurnaan,&rdquo; ujarnya.
 
Dijelaskan, perkembangan literasi masyarakat Indonesia masih berada pada kelompok dua menurut klasifikasi Kleden, yakni masyarakat yang mampu membaca dan menggunakannya untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan.
 
Mayoritas masyarakat Indonesia, tegasnya, belum dapat memanfaatkan kecakapan itu untuk menambah pengetahuan, hiburan atau berekspresi melalui tulisan.
 
"Seharusnya bangsa ini sudah dapat melepaskan diri dari belenggu literasi yang dangkal ini, karena bangsa ini sudah bebas dari buta aksara sejak dua dekade lalu," jelasnya.
 
Kepala Perpusnas menambahkan perpustakaan telah meninggalkan paradigma lama. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan pengetahuan.
 
Saat ini, tidak cukup apabila perpustakaan hanya bicara tentang manuskrip, buku digital, buku elektronik. Menurutnya, perpustakaan harus mampu berperan sebagai influencer, memberikan tutorial, memandu jalannya teknologi, serta memproduksi barang dan jasa. Dan ini tantangan yang harus dibangun bersama.
 
"Saya yakin dan percaya tenaga-tenaga pustakawan tidak ada arti apa-apanya kecuali bergabung kepada ahli, guru besar, doktor, para master dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mengubah nasib bangsa kita," ungkapnya.
 
Hal ini merupakan bukti komitmen Perpusnas dalam menegakkan fungsi perpustakaan sebagai agen literasi nasional. "Untuk menggapai peradaban yang lebih maju, literasilah kuncinya. Karena literasi adalah kunci menjadi negara produsen, negara yang bisa menciptakan kemajuan sekaligus menghasilkan produk-produk berkualitas sebagai warisan peradaban," imbuhnya.
 
Dalam sesi pembahasan buku, Maman Suherman menyampaikan, dari buku tersebut dijelaskan bahwa upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara produsen menjadi tanggung jawab bersama.
 
"Begitu membaca ini, saya melihat Kepala Perpusnas menempatkan perpustakaan tidak dengan mengglorifikasi perpustakaan itu sendiri, tetapi perpustakaan adalah salah satu bagian dari ekosistem keliterasian yang saat ini sedang disusun peta jalan literasinya oleh Kemenko PMK," kata penulis ini.
 
Lebih lanjut, Kang Maman mengatakan yang menarik dari buku ini adalah pemikiran bagaimana Indonesia bisa mencapai dalam tahapan literasi kelima, yakni mampu memproduksi barang dan jasa. Di mana dalam mewujudkannya diperlukan peran civitas akademika.
 
"Kenapa tidak ada produksi, karena dalam pendidikan yang ada hanyalah penelitian, pengabdian masyarakat. Padahal tuntutannya adalah menjadi negara produsen. Saya berharap ini dapat menjadi pemantik di dunia pendidikan," lanjutnya.
 
Sementara itu, Wakil Dekan I UIN Makassar, Andi Ibrahim, menyampaikan buku ini membuat tantangan baru untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berproduksi melalui literasi.
 
"Saya merasa buku ini apik tapi menohok, dari pengantar yang dibaca, ingin menunjukkan literasi bukan hanya baca tulis tetapi ada hierarki yang dibuat keterkaitannya supaya literasi menjadi kunci negara produsen," ungkapnya.
 
Dosen Program Studi Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Agus Rusmana, mengatakan gagasan yang disampaikan Kepala Perpusnas mengenai literasi bukanlah jenis tetapi tingkatan. Ada lima tingkatan literasi yang dimulai dari kemampuan membaca, mendapatkan akses bahan bacaan, kemampuan dapat memahami apa yang dibaca, kemampuan berinovasi dan berkreativitas, dan kemampuan dapat memproduksi dari apa yang dibaca.
 
Dalam acara tersebut, juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman/kesepakatan (MoU) antara Perpusnas dengan 19 perguruan tinggi yakni IAIN Fattahul Muluk Papua, Universitas Prima Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Politeknik Tanjungbalai, Politeknik Kesehatan Kartini Bali, Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Universitas Indonesia Membangun, Sekolah Tinggi Teknologi Nusantara Indonesia, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Universitas Sari Mulia, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Pertamina, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Bina Sarana Informatika, Politeknik Tempo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Semarang, dan Universitas Diponegoro.
 
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana, menuturkan penandatangan MOU merupakan bentuk komitmen Perpusnas dan perguruan tinggi terhadap fungsi perpustakaan.
 
"Bahwa perpustakaan tidak hanya sebagai pusat informasi, melainkan juga sebagai pusat pembelajaran, pengembangan, dan penyebaran pengetahuan," tuturnya.
 
Dikatakan, dalam perayaan hari jadinya yang ke-43, Perpusnas memiliki serangkaian agenda. Di antaranya, pameran kolaborasi antara Perpusnas dan KITLV, pameran sejarah Perpusnas di Lobby Utama Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta, pelaksanaan pemilihan pustakawan berprestasi, penandatanganan MoU dengan perguruan tinggi, Sosialisasi Praktik Baik dari Perpustakaan Perguruan Tinggi, workshop Bunga Artificial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi, dan talkshow di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar mengenai Kemandirian Ekonomi.
 
"Selain kegiatan tersebut, Perpusnas RI juga telah mengagendakan kegiatan-kegiatan penting lainnya sampai bulan Juli mendatang. Masyarakat bisa mendapatkan informasi kegiatan terbaru melalui media sosial Perpusnas RI," pungkasnya.
 
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Fotografer: Alfian/Aji

Peringatan HUT ke-43 Perpusnas, Perpusnas Luncurkan Buku Literasi Kunci Negara Produsen

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemiÂ virus Corona, pelaksanaan musrenbangnas dilakukan secara virtual untuk pertama kalinya. Presiden Jokowi membuka langsung kegiatan ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan pelaksanaan Musrenbangnas secara virtual tidak mengurangi keterlibatan kepada daerah dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat.
"Musrenbangnas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini virtual. Cara baru meresponÂ e-governmentÂ dan dukungan strategis yang berkembang," kata Suharso dalam video conference, Jakarta, Kamis (30/4).
Musrenbangnas 2020 dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2021. Suharso menceritakan, pandemi COVID-19 telah berdampak pada ekonomi nasional dan pada pelaksanaan RPJMN di 2020. Sebab ada pengalihan pembangunan ekonomi sehingga penting mempertimbangkan Corona dalam menyusun kerangka ekonomi makro.
Tema RKP 2020 mempercepat ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pembangunan pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
"Pandemi berdampak besar kepada pembangunan nasional, berpengaruh terhadap sasaran RPJMN 2020-2025 koreksi sasaran ekonomi turun cukup tajam di tahun 2020," jelasnya.
Memahami kondisi tersebut maka rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk itu. RKP 2021 mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana," ungkapnya.
"Penanganan COVID-19 dengan mempertimbangkan asumsi bahwa pandemi COVID-19 Insya Allah bisa berakhir dalam waktu tidak lama lagi pada tahun 2020 ini. Skenario agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP 2021," jelasnya.
Pada RKP 2021, Suharso menyatakan ada tujuh agenda prioritas nasional yaitu,Â pertamaÂ ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.Â Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.Â Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.Â Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.Â Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan ketujuh adalah memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Pascamengikuti Musrebangnas, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando segera menindaklanjuti yang sudah menjadi arahan Bappenas dengan tiga kebijakan, yakni memperbaiki sistem kesehatan di lingkungan Perpusnas, memperbanyak koleksi-koleksi tentang herbal, dan mewujudkan Perpusnas sebagai Big Data.
â€œBig Data yang dimaksudkan adalah fokus menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan teknologi serta kebudayaan,â€ pungkas Kepala Perpusnas.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Tindaklanjuti Arahan Musrenbangnas 2020, Perpusnas Rumuskan 3 Kebijakan 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Para musisi dan pencipta lagu di Indonesia didorong untuk menyimpan karyanya di Perpustakaan Nasional RI. Melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), Perpusnas diamanatkan untuk menghimpun karya rekam anak bangsa. Para musisi dan pencipta lagu bisa menyimpan karyanya di Perpusnas melalui aplikasi yang dikembangkan Perpusnas, e-deposit.
Hal ini diungkapkan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka webinar FGD antara Perpusnas dengan Lembaga Manajemen Kolektif Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (LMK PAPPRI) dan Federasi Serikat Musik Indonesia (Fesmi) yang diselenggarakan di Perpusnas Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Rabu (1/7/2020).
Syarif Bando menyatakan, semua karya rekam tersebut menjadi bukti karya-karya luar biasa anak bangsa dari zaman ke zaman. Tidak hanya disimpan, seluruh karya rekam yang diserahkan juga akan dipromosikan untuk didayagunakan masyarakat. Salah satunya diperdengarkan melalui aplikasi pihak ketiga. Dia berharap, karya rekam yang diserahkan meliputi berbagai genre lintas zaman, termasuk musik tradisional, sehingga bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hingga dunia.
Terkait hak ekonomi (royalti) dari karya rekam musisi dan pencipta lagu tersebut, Perpusnas siap memfasilitasinya. Dalam pertemuan ini PAPPRI dan Fesmi diajak untuk merumuskan perlindungan dan royalti karya rekam tersebut. â€œUU No 13 tahun 2018 memandatori harus ada di sini (Perpusnas), dan tugas saya hanya memberi keuntungan kepada para pencipta lagu dan musisi yang telah menyimpan karyanya di Perpusnas. Bagaimana kesepakatannya? Silakan dibuat, dibikin perjanjiannya, dan para pencipta lagu silakan. Sehingga Perpusnas berfungsi sebagai media untuk mempertemukan antara pemilik aplikasi, pencipta lagu, dan masyarakat dunia bisa menikmati musik-musik Indonesia,â€ jelasnya.
Melalui hal ini, masyarakat dunia akan mengenal Indonesia melalui musik. Musik merupakan alat diplomasi yang sangat baik antarmanusia. Tugas Perpusnas adalah menampilkan esensi musik Indonesia kepada masyarakat dunia.
Fasilitasi hak ekonomi atas karya rekam tersebut, ujar Syarif Bando, menunjukkan secara tidak langsung Perpusnas berkontribusi dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. â€œIni adalah langkah luar biasa yang kita hadapi untuk memulihkan ekonomi masyarakat khususnya di bidang musik Indonesia,â€ tuturnya.
Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Nurcahyono menyatakan, pihaknya berharap bisa menjadi mitra musisi dan pencipta lagu dalam mencari terobosan baru di masa pandemi. Dia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan koleksi deposit. â€œJadi masyarakat bisa mencari jika ingin mencari rujukan, karena setiap peradaban pasti ada musiknya. Harapan kami, masyarakat silakan menggunakan koleksi kami sebagai riset. Karena selain menghimpun kami juga melayankan,â€ urainya.
Ketua LMK PAPPRI Dwiki Darmawan mengapresiasi pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018 dan akan menyosialisasikan kepada sesama pencipta lagu. Melalui penyimpanan karya rekam para musisi dan pencipta lagu, hasil budaya umat manusia, karya cipta, dan hasil interaksi budaya tersedia di Perpusnas. â€œSalah satu yg seringkali diperlukan publik terutama di dunia akademis itu adalah sebuah riset. Biasanya sebelum ada UU ini, kesadaran untuk menyerahkan karyanya ke perpustakaan daerah dan nasional ini rendah sekali. Sehingga sangat sulit untuk mencari bahan atau data berkaitan dengan perkembangan musik,â€ jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fesmi Candra Darusman mengajak rekan musisi dan pencipta lagu untuk mendukung UU Nomor 13 Tahun 2018. Fesmi sendiri mengupayakan hak profesi seniman musik agar sejajar dengan profesi lainnya di bidang luar musik. Saat ini, ujar Candra, ada sekitar 15 juta pekerja seni di Indonesia.
â€œMereka ini bekerja secara freelancer di mana menurut undang-undang merupakan pekerja bukan penerima upah. Mereka ini terkendala mendapatkan jaminan sosial sehingga salah satu program dari Fesmi membuat program advokasi agar hak-hak jaminan sosial ekonomi ini bisa didapatkan oleh mereka yg bekerja bukan sebagai karyawan,â€ tuturnya. Setelah pandemi, Fesmi akan kembali fokus untuk mengadvokasi dan pemberdayaan ekonomi para musisi dan pencipta lagu.
Reporter: Hanna Meinita/Wara Merdekawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Musisi & Pencipta Lagu Didorong Menyimpan Karyanya di Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), disebut sebagai daerah pusat pendidikan karena terdapat tujuh perguruan tinggi didalamnya. Untuk itu kehadiran perpustakaan daerah merupakan sebuah kebutuhan karena kualitas pendidikan tidak akan bisa meningkat tanpa membaca. Hal tersebut disampaikan Kelapa Bappeda Kota Bima, Fahrurraji, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, Jumat, (2/8).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bima, Mahfud, menambahkan bahwa lokasi perpustakaan daerah akan berada di jalan protokol pusat kota. Sekelilingnya juga akan di lengkapi dengan fasilitas seperti taman dan cafeteria, dengan demikian diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan membaca buku. â€œKami ingin membangun perpustakaan daerah yang representatif dan menyenangkan bagi semua kalanganâ€, jelasnya. Â 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyampaikan apresiasinya atas rencana pembangunan perpustakaan daerah di Kota Bima dan akan berusaha untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin. â€œPerpustakaan sama dengan pendidikan, dengan kata lain perpustakaan adalah wadah untuk membangun peradabanâ€, ucap Syarif Bando.
Tidak lupa, Syarif Bando juga mengingatkan Kota Bima untuk segera melengkapi dan mengunduh persayaratan yang dibutuhkan seperti surat tanah dan gambar gedung ke dalam aplikasi Krisna agar pengajuan Dana Alokasi (DAK) untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah tersebut dapat segera diproses. Â Â Â Â Â Â 
Reposrtase: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal

Berita

Kota Bima Bangun Perpustakaan di Pusat Kota