Jakarta - Desa di Indonesia memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan jumlah sekitar 75.000, desa menjadi komunitas penduduk di mana masyarakat Indonesia bertempat tinggal, berinteraksi, berkegiatan ekonomi, dan bersosialisasi. Sehingga kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan dana desa dirasa sangat tepat untuk mendukung perkembangan desa.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi, dalam sambutannya mengatakan terdapat banyak tantangan dalam upaya meningkatkan literasi di Indonesia terutama di desa. Hal tersebut terlihat dari persentase buku yang dibaca setiap tahunnya. Terlebih budaya baca bukanlah sebuah proses instan untuk dibentuk, melainkan sebuah proses panjang yang harus ditempuh. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memiliki peran yang sangat luar biasa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat Indonesia.
â€œBudaya baca ini tidak bisa langsung, ada proses pembudayaan yang dimulai dari kecil. Jadi tidak kemudian dewasa tiba-tiba senang baca,â€ jelasnya pada kegiatan Rakornas Pengembangan Literasi dan Inovasi Berbasis Desa yang diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan Sthala Hotel Ubud, Bali, Rabu (22/6/2022).
Lebih lanjut Didik berharap desa sebagai entitas mampu meningkatkan kemampuan literasi dan inovasi masyarakatnya agar dapat semakin berperan dalam pembangunan di Indonesia. Pembangunan desa menurutnya adalah kunci untuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan stunting, meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
Senada, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi menyampaikan Program Peningkatan Budaya Literasi telah masuk ke dalam RPJMN 2020-2024 melalui pengembangan budaya baca, pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi, dan peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial.
â€œPerpustakaan berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat,â€ ucapnya.
Untuk lebih mendukung masyarakat, perpustakaan bertransformasi menjadi Lembaga strategis guna meningkatkan literasi masyarakat yang tidak hanya berkontribusi dalam mencerdaskan, namun juga menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi keluaraga sehingga mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
â€œDalam hal ini Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM),â€ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama hadir sebagai narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemedes PDTT, Rachmatia Handayani, memaparkan bahwa paradigma terkait pembangunan desa telah berubah. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan telah menjadi subjek utama dalam pembangunan. Dengan demikian, desa secara kedudukan biasa juga diakui sebagai pemerintahan berbasis masyarakat.
â€œKita pemerintah dan juga masyarakat harus ikut terlibat di dalam seluruh aspek pembangunan yang ada di desa,â€ ungkap Rachmatia.
Desa memiliki 18 tujuan, salah satunya adalah Pendidikan Desa Berkualitas. Agar dapat terwujud ada beberapa target yang harus dicapai mengingat pendidikan merupakan satu bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Selain itu, pendidikan juga menjadi syarat penting dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM, khususnya di desa.
Oleh karena itu, pemerintah desa harus memastikan persediaaan dan juga keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas serta akses yang mudah bagi masyarakat desa. Layanan pendidikan prasekolah, pendidikan non formal serta ketersediaan perpustakaan desa wajib dihadirkan.
â€œKami sudah bekerja sama dengan Perpusnas untuk bisa mewujudkan perpustakaan desa, baik melalui anggaran dana desa maupun bantuan lainnya dalam mewujudkan Pendidikan Desa Berkualitas,â€ terangnya.
Reporter: Basma SartikaÂ Â  Â Â

Perpusnas Kawal Literasi Desa

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Salemba, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) akan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 dengan model dan pendekatan yang baru.&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E.Aminudin Aziz pada Sosialisasi Penguatan Budaya Baca dan Literasi melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Penyediaan Bahan Bacaan Bermutu untuk Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kelurahan, dan Taman Bacaan Masyarakat Tahun 2024 yang digelar Kamis (21/03/2024).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas mengungkap tingkat kegemaran membaca berdasarkan hasil survei Perpusnas Tahun 2018 berada pada angka 52,92% dan jumlah penduduk yang mengakses internet sampai 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik itu baru 43,47%.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Dengan kondisi tersebut program penguatan kegemaran dan budaya literasi dilakukan melalui bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2024 untuk 10.000 perpustakaan di desa/kelurahan dan taman bacaan masyarakat yang masing-masing akan mendapatkan 1000 judul buku khusus untuk anak SD dan PAUD agar dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan daya nalar masyarakat,&rdquo; ungkapnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas mengatakan bahwa Perpusnas juga terus berupaya menginisiasi menjalin kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi yang mencakup pengembangan mitra-mitra perpustakaan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Melalui upaya kolaboratif ini diharapkan tercipta ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan dan program yang kami gagas pada Tahun 2024 itu merupakan salah satu kegiatan di Perpusnas yang kami tujukan sebagai upaya penguatan budaya baca dan literasi hingga tingkat desa. Dimana hasil diskusi dengan tim dari Komisi X DPR RI ternyata perpustakaan itu jauh dari masyarakat tidak sampai ke pelosok desa di mana masyarakat kita hidup di sana,&rdquo; terangnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut dirinya mengatakan program ini merupakan strategi pemerintah untuk memperbaiki budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. &ldquo;Pertimbangannya adalah bahwa literasi itu memiliki kontribusi positif untuk membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial kapanpun dan dimanapun,&rdquo; ucapnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam kegiatan yang mengangkat tema &ldquo;Peningkatan Layanan Perpustakaan Desa dalam Memperkuat Kecakapan Literasi Untuk Mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka&rdquo; tersebut, Direktur Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Amich Alhumami menyebut menyebut bahwa transformasi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan negara maju dengan perekonomian yang tinggi dan bisa berdampak pada kesejahteraan. Maka agenda penting pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya literasi sebagai faktor esensial dan upaya membangun pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. &ldquo;Pada akhirnya perpustakaan bisa menjadi sarana pendukung bagi penguatan literasi masyarakat dengan akses yang sangat luar biasa pada sumber pengetahuan yang semakin terbuka dan informasi yang makin kaya,&rdquo; jelasnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Amich juga menyebut perpustakaan dalam upaya meningkatkan literasi melalui transformasi sosial dan pemberdayaan masyarakat harus diperkaya juga dengan sumber bacaan&nbsp; yang bermutu serta infrastruktur teknologi yang memudahkan akses kepada sumber-sumber pengetahuan melalui teknologi internet yang mendukung bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan mewujudkan masyarakat berpengetahuan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Bupati Maros, Chaidir Syam yang juga turut hadir mengatakan hadirnya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mengenalkan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca buku namun juga sebagai tempat berkegiatan masyarakat menjadi angin segar bagi pertumbuhan literasi di Kabupaten Maros.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Melalui program TPBIS ini kami masyarakat bisa membaca dan berkegiatan di perpustakaan sehingga bisa memperoleh keterampilan dari bahan bacaan hingga mereka memperoleh kesejahteraan,&rdquo; ungkapnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurut Chaidir, komitmen menjadi hal paling penting dalam peningkatan literasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Maros mengawali komitmen tersebut dengan menghadirkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi dan kemudian secara mandiri juga mereplikasi secara mandiri program TPBIS.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pada tahun 2023 Kabupaten Maros secara mandiri telah berhasil mereplikasi 10 perpustakaan desa/kelurahan. Kabupaten Maros juga berencana menambah 15 perpustakaan desa/kelurahan yang akan mereplikasi program TPBIS pada tahun 2024.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Teguh Hadi Sulistyono yang hadir menilai investasi pada sumber daya manusia dirasa masih kurang populer di kalangan pemerintah desa karena hasilnya tidak dapat dilihat langsung dibandingkan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Namun dirinya menegaskan Kementerian Desa mendorong seluruh desa untuk mengalokasikan dana desa dalam upaya peningkatan literasi desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2023 dimana salah satu prioritas kebijakan prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan juga bahan bacaan.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kami berterima kasih kepada Perpusnas yang akan menyalurkan bantuan 1000 buku untuk 10.000 desa yang mana akan menguatkan regulasi yang kami susun untuk desa,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Abdul Khak juga mengatakan dengan kondisi literasi di Indonesia saat ini dimana belum tercapainya tingkat literasi yang diharapkan hingga sulitnya akses buku yang ramah anak di daerah terutama 3T (tertinggal, terdepan, terluar) mengharuskan adanya intervensi dalam penyediaan buku bermutu.

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kami dari Kemendikbud mengintervensi dalam 3 hal, yaitu dimulai dengan menyiapkan buku bermutu yang diminati anak-anak, kemudian yang kedua kami mencetak dan mengirimkan buku ke sekolah yang membutuhkan secara langsung, dan yang ketiga kami melatih guru maupun pustakawan di sekolah untuk mengolah dan mengelola buku-buku tersebut,&rdquo; pungkasnya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Alditta/ Eka Purniawati

Perpusnas Hadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 Dengan Model Baru 

Jakarta - Dalam rangka penguatan budaya literasi masyarakat Indonesia melalui konsolidasi organisasi, Gerakan Pemsyarakatan Minat Baca (GPMB) menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke-VII dan Sarasehan Literasi Tahun 2023 di Orchardz Hotel Jakarta, Rabu (4/10/2023).
 
Sebagai pembina GPMB, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando dalam sambutan pembukanya mengatakan kehadiran GPMB dibutuhkan untuk meruntuhkan persepsi atas rendahnya budaya baca di Indonesia.
 
Hal ini mengingat keberadaan GPMB sebagai organisasi adalah mesin yang menggerakkan program maupun kegiatan pendukung serta penunjang aktivitas minat baca, kegemaran membaca, budaya baca, dan literasi masyarakat Indonesia. 
 
Untuk itu, Kepala Perpusnas mengimbau seluruh pengurus GPMB untuk terus membuat dan merumuskan program terbaru dalam mengawal masyarakat Indonesia agar gemar membaca.
 
&ldquo;Bagaimana bisa membudayakan baca di tengah masyarakat? Salah satunya menggunakan stakeholder yang paling fundamental yakni pemimpin daerah,&rdquo; ucapnya.
 
Menurutnya tidak ada pemimpin daerah yang ingin gagal dalam memimpin daerahnya, sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada harus senantiasa ditingkatkan.
 
Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pemimpin daerah ialah menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan potensi yang ada.
 
&ldquo;Siapa yang akan menulis buku tentang sumber daya alam, kesenian, kuliner, dan sejarah dari suatu daerah kalau bukan mereka yang berasal dari daerah tersebut? Disitulah peran pemimpin daerah untuk mengarahkan masyarakatnya,&rdquo; ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan kelak koleksi buku yang telah ditulis dapat menjadi referensi tambahan bagi masyarakat di perpustakaan setempat.
 
&ldquo;Mereka yang sekolah belum tentu baca tapi mereka yang membaca sudah pasti sekolah,&rdquo; pungkasnya.
 
Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan Sandya Praditya yang bermakna penghargaan atas kekuatan yang besar.
 
Penghargaan ini merupakan tanda tertinggi yang diberikan kepada para pegiat literasi yang memiliki inovasi/program memajukan minat baca di daerah yang ada di Indonesia.
 
Selain itu juga kepada mereka yang telah bekerja secara terus menerus dan memiliki prestasi dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyrakat.
 
Reporter: Basma Sartika
 
Fotografer: Aji Anwar

GPMB Perlu Gandeng Pemimpin Daerah Budayakan Minat Baca Masyarakat

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Indonesia sejatinya memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah akan tetapi kekayaan tersebut belum diimbangin dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Adapun kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini ialah literasi.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muhammad Lutfi, ketika melakukan kunjungan kerja ke Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Senin (18/4/2022).
Lebih lanjut, Lutfi mengatakan ketika kualitas SDM rendah dan kepemimpinan nasional belum memberikan perhatian khusus akan pentingnya literasi maka kondisi bangsa Indonesia tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut pula yang kelak akan senantiasa menyebabkan rendahnya produktivitas nasional.
â€œKetika literasi tidak dilihat sebagai suatu hal yang harus betul diurus maka hasilnya akan biasa saja. Maka dari itu tujuan kedatangan kami adalah untuk mencari inovasi-inovasi baru guna memastikan Kabupaten Cirebon mulai membangun kehidupan berliterasi. Karena pada prinsipnya produktivitas Indonesia yang rendah dan SDM yang belum bersaing harus didorong dengan literasi,â€ jelasnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menanggapi hal tersebut dengan menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam hal mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini, masyarakat harus didorong untuk lebih gemar membaca agar mampu menjadi produsen.
â€œDi dunia ini tidak ada pekerjaan baru tapi paradigma baru perpustakaan saat ini diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi profesional di bidangnya. Selain itu, tidak ada tranfer data dan ilmu pengetahuan dari sebuah buku ke dalam otak manusia tanpa membaca,â€ ungkap Syarif Bando.
Untuk mengolah kekayaan SDA yang dimiliki, Indonesia harus memiliki buku yang sesuai. Atas dasar itu, perpustakaan bertugas untuk menyediakan buku yang dapat mengajarkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas diri dan menyejahterakan hidup mereka.
â€œKami menitipkan harapan kepada Bapak/Ibu untuk membangun fasilitas perpustakaan dan buku-bukunya untuk rakyat agar mereka bisa berkembang,â€ pesan Syarif Bando.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi yang turut hadir menambahkan bahwa sinergitas yang terjalin antara Perpusnas dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan sangat baik. Deni berharap sinergitas tersebut akan terus terjalin mengingat peluang yang terbuka masih sangat banyak.
â€œPerpusnas menyalurkan bantuan DAK untuk enam menu, diantaranya membangun gedung, perluasan, renovasi, TIK, perabot, dan koleksi. Adapun persyaratan untuk pengajuan DAK harus diupload ke aplikasi Krisna yang ada di Bappeda. Semoga peluang ini bisa ditangkap dan dimanfaatkan karena belum ada gedung yang standar di Kabupaten Cirebon,â€ tutur Deni.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Kualitas SDM Indonesia Dapat Meningkat dengan Ilmu Pengetahuan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Pustakawan Perpustakaan Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk koordinasi mengenai pengelolaan bahan perpustakaan kartografi.
Pustakawan Muda, Imas Masitoh mengatakan, Perpustakaan Pusat Survei Geologi memiliki beragam koleksi peta. Baik itu peta geologi, geofisika, dan geomorfologi. Namun, banyaknya pemustaka yang melihat koleksi peta tersebut membuat peta menjadi rusak dan menjadi tidak layak baca.
"Pada awalnya kami menyimpan peta dengan cara dilipat dan dimasukkan ke dalam laci. Namun karena sering dibuka tutup jadi rusak dan kondisi peta tidak layak baca," ungkapnya, Jumat (10/6/2022).
Melalui kunjungan kerja ini, lanjut Masitoh, pihaknya ingin mendapatkan pencerahan mengenai cara penyimpanan peta tersebut agar tetap terjaga kondisinya. "Setelah melihat perkembangan pengelolaan peta, maka kami datang ke sini ingin mengenal lebih jauh pengelolaan peta di Perpusnas," lanjutnya.
Koordinator Substansi Layanan Monograf dan Berkala Langka Pepusnas, Yeri Yunita menyampaikan, Perpusnas memiliki layanan foto, peta dan lukisan yang berada di lantai 16 Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas. Saat ini koleksi peta yang dimiliki sejumlah 44 ribu eksemplar, termasuk peta tematik, peta geologi dan sebagainya.
Terkait cara penyimpanan, Yeri menjelaskan, peta-peta yang ada di Perpusnas disimpan di laci tanpa dilipat. Namun, ada juga peta yang disimpan di dalam tabung dan ada yang penyimpanannya digantung.
"Penyimpanan koleksi peta ada di lantai 16, selain cara penyimpanan perlu diperhatikan suhu ruangan. Sebab suhu harus konstan, dengan suhu dibawah 20 derajat," jelasnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/450WhatsApp Image 2022-06-10 at 14.03.39.jpeg" border="0" width="404" height="269" />
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, sesuai dengan fungsi Perpusnas sebagai pusat jejaring dengan semua jenis perpustakaan.
"Kita bisa bersinergi untuk memberikan layanan informasi ke masyarakat. Kami harap dapat ditingkatkan dalam bentuk kerja sama, sehingga nantinya pemustaka dapat memanfaatkan koleksi yang ada untuk penelitian ataupun lainnya," ungkapnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menegaskan, pustakawan bertugas mengumpulkan informasi yang berserakan, membuat desiminasi informasi yang dapat dibagikan untuk kepentingan masyarakat.
"Seperti halnya koleksi yang ada di Badan Geologi ini dapat menginformasikan pada masyarakat terkait kondisi geologi di seluruh daerah. Kami harap secara umum kami ingin menjadi link supporting untuk menginformasikan ini," tegasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Prakas Agrestian

Pelajari Cara Penyimpanan Peta, Pustakawan Pusat Survei Geologi Kunjungi Perpusnas

Salemba, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian sebagai Badan Publik yang cukup informatif dengan perolehan nilai 75,74 poin. Ini merupakan penghargaan pertama yang diterima oleh Perpusnas.
Kepala Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Humas, Sri Marganingsih mengatakan, penghargaan ini sebagai bentuk komitmen Perpustakaan Nasional untuk menyelenggarakan pengelolaan Badan Publik yang transparan dan akuntabel.
â€œHadirnya PPID di Perpustakaan Nasional sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan dan akuntabelâ€, tuturnya usai mengikuti acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik secara daring, Rabu (25/11).
Sri Marganingsih pun mendorong agar Pejabat Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional dapat meningkatkan predikatnya di tahun mendatang. â€œJangan puas dengan predikat cukup informatif, tetapi kami berharap dapat mencapai predikat informatif,â€ harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Maâ€™ruf Amin mendorong Badan Publik yang masih berpredikat cukup informatif untuk terus melakukan akselerasi dan perbaikan keterbukaan informasi publik dengan mengaplikasikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, inovasi serta partisipasi ke dalam setiap aspek pelayanan informasi kepada publik.
â€œDengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik mulai dari tahap perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi kebijakan. Hal ini penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,â€ tuturnya.
Saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dimana transformasi digital menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini perlu direspon secara bijak oleh seluruh Badan Publik dengan memberikan pelayanan yang inovatif, adaptif dan solutifÂ  untuk masyarakat. Selain itu, arus informasi yang bergulir begitu cepat seringkali tanpa ada proses filterisasi, tidak menutup kemungkinan adanya arus informasi yang tidak benar untuk menyesatkan masyarakat yang dikenal dengan istilah kesalahan informasi.
â€œSaya meminta Badan Publik melalui PPID dapat memaksimalkan penggunaan seluruh kanal untuk penyebaran informasi publik yang benar, melindungi masyarakat dari sebaran disinformasi, misinformasi dan malinformasi sekaligus membendung arus hoaks yang berkembang,â€pesannya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penganugerahan ini bukanlah suatu yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
â€œKomisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,â€ ungkapnya.
Reportase : Wara Merdeka

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Kawal Literasi Desa

Perpusnas Hadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 Dengan Model Baru

GPMB Perlu Gandeng Pemimpin Daerah Budayakan Minat Baca Masyarakat

Kualitas SDM Indonesia Dapat Meningkat dengan Ilmu Pengetahuan

Pelajari Cara Penyimpanan Peta, Pustakawan Pusat Survei Geologi Kunjungi Perpusnas

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Cukup Informatif