Senayan, Jakarta â€“ Bicara mengenai perpustakaan tidak hanya berupa deretan buku yang berdebu, namun keberadaan perpustakaan harus mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Stakeholder Meeting Nasional, Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di Hotel Kartika Chandra, Selasa (19/11). â€œBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan perpustakaan dibentuk, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didalamnya berisi perpustakaan wajib dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum baru sehingga penting untuk merumuskan formula kegiatan perpustakaan yang bisa mengubah kehidupan masyarakat,â€ jelasnya. Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, perpustakaan dapat mengambil peran tersebut salah satunya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. â€œMisalnya, dengan bekerjasama dengan para stakeholder, atau memberikan pelatihan keterampilan untuk pengangguran agar kesejahteraannya meningkat. Ini yang disebut dengan transfer knowledge. Peran ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran,â€ lanjutnya. Kepala Perpusnas menjelaskan, Stakeholder Meeting Nasional ini diadakan bertujuan agar tercipta kesamaan persepsi dengan para stakeholder, diantaranya Pemda dan Bappeda bahwa perpustakaan bisa meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kesejahteraan.
â€œKami menggandeng Bappeda yang memiliki kewenangan menghitung anggaran. Kami pun sudah melakukan MoU dengan Kementerian Desa agar alokasi dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan perpustakaan dapat mengambil bagian dalam mengurangi tingkat kemiskinan," jelasnya.
Kegiatan pertemuan Stakeholder Meeting Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, literasi untuk kesejahteraan melibatkan perwakilan dari 21 provinsi, 60 kabupaten/kota, dan 300 desa di Indonesia.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati Fotografer : Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas : Perpustakaan Mampu Kerek Kualitas SDM

Cikini, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan di Hotel Mercure Cikini Jakarta pada Senin sampai Selasa (12-13/11). Perpustakaan Nasional mempunyai fungsi sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. â€œMenurut Undang-Undang 43 Tahun 2007, ada lima jenis perpustakaan, yaitu Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus,â€ ujar Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi saat membuka acara. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan yang mewakili dari seluruh Indonesia dan Pustakawan Utama di lingkugan Perpusnas RI.
Deni Kurniadi dalam laporannya menerangkan program pembuatan profil perpustakaan provinsi, kabupaten, kota dan aplikasi pendataan perpustakaan sudah diselenggarakan sejak tahun 2013. â€œHari ini kita menyaksikan sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah dan peluncuran buku profil perpustakaan, yangÂ  berbeda pada tahun ini adalah penggabungan antara Nomor Pokok Perpustakaan dengan aplikasi pendataan perpustakaan yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin database mengenai semua jenis perpustakaan,â€ terang Deni.
Deni menjelaskan bahwa saat ini data tentang perpustakaan di Indonesia, kebanyakan adalah data entry by name artinya masih berupa nama perpustakaan, alamat perpustakaan dan nama kepala perpustakaan. â€œJadi belum seperti profil yang diharapkan tentang perpustakaan provinsi, kabupaten, kota. Hari ini kita akan memakai aplikasi yang kita buat sehingga data yang ada mengenai semua jenis perpustakaan menjadi lengkap dan terkini,â€ imbuh Deni. Adapun tujuan dari penyelenggaraan acara adalah untuk pemutakhiran dan evaluasi capaian penginputan data dalam penataan perpustakaan melalui kegiatan penyusunan buku profil perpustakaan serta menyusun aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah.
Sedangkan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti memaparkan, suatu organisasi atau lembaga dengan data yang valid, akurat dan update dapat membuat kebijakan yang baik. Setelah itu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga tidak terlalu ambisius di dalam pelaksanaannya dan dapat digunakan untuk penetapan strategi serta evaluasi kinerja. â€œData merupakan dasar utama di setiap lini organisasi atau lembaga dalam mengambil keputusan perencanaan dan penetapan strategi serta capaian target kinerja, bahkan sampai kepada evaluasi kinerja suatu organisasi atau lembaga,â€ terang Woro.
Woro juga berharap tim admin aplikasi pendataan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia dapat mengelola dan menentukan kualitas informasi tentang perpustakaan di wilayahnya agar dapat dijadikan acuan oleh Perpustakaan Nasional dalam menentukan kebijakan pengembangan perpustakaan. Dimana pada tahun 2018 ini, Perpustakaan Nasional telah memiliki program literasi untuk kesejahteraan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Para peserta yang hadir selain mendapat akun aplikasi dan panduan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah juga mendapat pemahaman dari pakar pembuat aplikasi tersebut. Presentasi dari Iwan Supriyono mengenai Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah versi Desktop dan Mobile (Andoid dan IOS) serta presentasi dari Badollahi Mustafa mengenai integrasi Nomor Pokok Perpustakaan dengan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan

Salemba, Jakarta--Entry Meeting secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Entry Meeting juga dimaknai sebagai upaya monitoring dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Sasaran RB mencakup perubahan tiga aspek, yakni maraknya KKN menjadi bersih dan bermartabat, mengubah pelayanan publik yang buruk menjadi berkualitas, serta memperbaiki rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja menjadi efektif dan efisien.
Presiden Jokowi menginginkan struktur birokrasi yang berkinerja. Setiap rupiah yang keluar dari APBN harus bermanfaat untuk rakyat. Tidak ada lagi pola pikir lama. Harus berubah. â€œPresiden Jokowi menegaskan tujuan Reformasi Birokrasi agar lembaga semakin lincah,â€ ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB, Naptalina Sipayung, pada Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan RB dan SAKIP Perpusnas, Kamis, (25/7).
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Kemal

Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan RB Perpusnas : Presiden Inginkan Birokrasi yang Berkinerja 

Kemarin, hari Selasa tanggal 28 Agustus 2019 telah berlangsung upacara wisuda program Magister Air and Space Law di Universitas Leiden.Â Â  Universitas yang telah memulai kegiatan Pendidikan tinggi sejak tahun 1575 dan hingga sekarang Leiden Universiteit dikenal sebagai salah satu International Reseach University paling terkemuka di Eropa. Â Â Kini Universitas Leiden dijalankan oleh ribuan staff pengajar dan tengah bergiat dalam pendidikan â€œworld classâ€ dengan jumlah puluhan ribu mahasiswa yang datang dari segenap penjuru dunia.Â Â  Di Leiden ini pula bermarkasÂ The International Institute of Air and Space LawÂ sebuah Lembaga peneliti dan pengajaran paling kredibel dalam isu-isu Hukum dan Kebijakan mengenai kegiatan penerbangan dan ruang angkasa di tingkat global.
Pada siang hari yang cerah itu telah dilangsungkan sebuah uoacara kelulusan yang hikmat, sederhana namun amat sangat personal dan hangat sifatnya bagi mahasiswa program Magister Air and Space Law.Â Â  Siang itu, telah lulus 20 Mahasiswa yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia. Â  Program ini pada awalnya tercatat tidak kurang dari 600 orang calon yang mendaftar, berasal dari seantero jagad dan hanya 21 orang yang berhasil lulus tes masuk dan 20 orang yang kemudian berhasil sukses menyelesaikan program Magister Air and Space Law. Â Upacara wisuda itu dipimpin langsung oleh Professor Pablo Mendes de Leon, guru besar Hukum Udara dan Ruang Angkasa dan Direktur International Institute of Air and Space Law bersama dengan Professor Tanja Masson Zwaan, Deputy Direktur International Institute of Air and Space Law. Â  Para lulusan dipanggil satu persatu kedepan dan diberikan catatan penting atas prestasi yang telah berhasil diraih selama menempuh pelajaran di Leiden sekaligus disampaikan pesan pribadi yang sangat khusus bagi mereka agar dapat lebih mudah mencapai kesuksesan dalam menempuh karier masing-masing.Â 
Â Diantara lulusan yang telah sukses menyelesaikan studi dengan baik dalam kesempatan itu adalah seorang peserta dari Indonesia, Mayor (Angkatan Udara) Mahendra. Â Â Yang menarik adalah tesis yang dipilih oleh Mahendra yaitu tentang Civil â€“ Military Coordination in Aviation.Â  Sebuah topik yang sangat menarik dalam dunia penerbangan dan tengah mencuat pasca kejadian 911 di tahun 2001. Â Amerika Serikat dan beberapa negara di dunia termasuk Australia setelah kejadian 911 yang sangat tragis itu telah membenahi dunia penerbangan nasional Â masing-masing dengan menyempurnakan sistem pengaturan lalulintas udaranya.Â Â  Salah satu langkah pencegahan terhadap kemungkinan serangan teroris di dalam negeri mereka membangun ulang tata kelola lalulintas udara dengan memadukan manajemen penerbangan sipil dan militer.Â Â  Badan yang dikenal dengan Civil Military Air Traffic Flow Managament System itu di operasikan untuk meningkatkan elemen National Security dalam penyelenggaraan penerbangan sipil komersial yang ternyata telah dapat dengan mudah digunakan oleh pihak teroris dalam menjalankan aksinya seperti pada tragedi 911 di Amerika Serikat.
Sebuah topik yang sangat menarik perhatian, karena harus diakui bahwa di Indonesia faktor National Security dalam aspek penerbangan sipil komersial di dalam negeri dan juga kegiatan penerbangan yang berkait dengan pertahanan keamanan negara masih sangat kurang memperoleh perhatian.Â Â  Banyak sekali contoh dalam hal ini antara lain mengenai pengelolaan wilayah udara kedaulatan di kawasan selat Malaka dan penyelenggaraan moda perhubungan udara yang tengah menghadapi berbagai tantangan terutama dalam sinkronisasi aktifitas penerbangan sipil dan militer.
Besar harapan kedepan Indonesia akan dapat segera mengatasi banyak permasalahan penerbangan Â dengan bertambahnya para ahli anak bangsa dalam bidang kedirgantaraan.Â Â Mayor Mahendra adalah salah satunya.Â Â Selamat dan Sukses Mayor Mahendra, semoga Indonesia dapat segera Berjaya di Udara.
Nenek Moyangku Orang Pelaut, anak cucuku Insan Dirgantara !
Amsterdam 29 Agustus 2019
Chappy Hakim,
(hadir pada upacara wisuda Mayor Mahendra, mewakili Pusat Studi Air Power Indonesia)

Menghadiri Upacara Wisuda Program Master Degree Mayor (AU) Mahendra di Leiden

Jakarta - Hal yang perlu menjadi perhatian oleh pengelola perpustakaan di era pandemi Covid-19 adalah adanya perubahan perilaku pengguna layanan yang bervariasi pada era digital. Pustakawan tentu harus mampu menyikapi perubahan yang muncul. Antara lain dengan (1) memahami perilaku dan kebutuhan informasi komunitas yang dilayani, (2) memperdalam pengetahuan teknologi informasi dengan komputer berbasis internet yang dibutuhkan dalam menyikapi era digital agar perpustakaan dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam ekosistem digital, dan (3) mampu berkomunikasi, berinovasi, dan berpikir kritis.
Selama ini kompetensi pustakawan hanya terfokus pada kompetensi teknis, pada kenyataannya selain kompetensi teknis dibutuhkan pula kompetensi individu dan sosial budaya. Kompetensi individu berbicara tentang kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kerjasama, kemampuan internet, kemampuan memimpin, user oriented, inovasi, IT skill, dan literasi informasi. Sedangkan kompetensi sosial budaya terdiri dari kemampuan hidup bersama orang lain, kemampuan memahami dan menyelami keberadaan orang/pihak lain, kemampuan memahami dan menghormati kebiasaan orang lain, kemampuan berhubungan/berinteraksi dengan pihak lain, dan kemampuan bekerja sama secara multikultural.
â€œKompetensi teknis bisa dipelajari secara akademis, namum kemampuan individu harus dikembangkan dan ditanamkan sejak awal. Sama seperti guru dan dosen, profesi pustakawan adalah panggilan hati karena mereka harus memiliki sifat-sifat khusus agar mampu memberikan layanan dengan baik. Sifat khusus atau Core Values disini diantaranya dapat diandalkan, jujur, memiliki integritas, bertanggung jawab, berperilaku etis, tekun, mampu menjaga rahasia, dan lain sebagainya,â€ jelas Staff Pengajar Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Luki Wijayanti, saat menjadi narasumber pada webinar bertemakan â€œPerpustakaan Digital: Penjelajahan Pengetahuan dan Transformasiâ€ yang merupakan kegiatan hasil kerjasama antara Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) dan Perpustakaan Nasional RI, Senin (30/11).
Dunia kerja pustakawan selalu berahadapan pada sesuatu yang tidak pasti dan ambigu atau dikenal juga dengan sebutan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dan kebutuhan untuk â€œmelakukan dengan benarâ€. Contohnya di masa pandemi Covid-19 ini, pola layanan dan kerja perpustakaan dipaksa berubah agar tetap bisa memberikan layanan terbaik kepada semua penggunanya. Untuk itu, yang perlu lebih ditanamkan adalah konsep layanan perpustakaan yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology-based). Â 
â€œPustakawan dalam melaksanakan tugasnya selalu mengalami perubahan yang tidak dapat diprediksi, untuk itu penting sekali menanamkan Core Values kepada para pustakawan. Perlu diingat pula bahwa apapun jenis perpustakaannya, pustakawan harus human-centered yang mengetahui tentang siapa target yang harus dilayani dengan demikian perpustakaan mampu menyediakan konten yang cocok dan tahu bagaimana cara untuk mengembangkan layanan-layanannya,â€ ungkap Luki.
Sementara itu, narasumber lainnya yakni seorang Staff Pengajar Program Pascasarjana Manajemen Informasi dan Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Ida Fajar Priyanto menyatakan bahwa terdapat perbedaan sistem pembelajaran yang cukup signifikan di Eropa/Amerika dan Asia. Di Eropa/Amerika, ketika guru bertanya maka otomatis murid akan mencari jawabannya dan pada akhirnya mereka akan berdiskusi tentang jawaban yang telah masing-masing dari mereka dapatkan. Lain halnya di Asia, guru aktif menyampaikan materi di kelas dan para murid diam mendengarkan.
â€œDi Eropa/Amerika itu kalo kita tidak aktif berdiskusi pasti dianggap tidak ada dan untuk bisa berpartisipasi harus baca dulu. Beda halnya di Asia, kalau gurunya bicara, muridnya diam. Di Asia jawaban yang benar dihargai, kalau di Eropa/Amerika justru usaha untuk mendapatkan jawaban yang dihargai, jadi benar atau salah itu belakangan,â€ papar Ida.
Program Merdeka Belajar Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih fokus pada pengelolaan institusi pendidikannya saja. Tugas pustakawan dalam hal ini adalah bersinergi dengan pengajar dan pimpinan agar pembelajaran berbasis membaca terwujud. Di perguruan tinggi di Eropa/Amerika pembahasan tentang pengetahuan dan keilmuannya sangat tinggi. Sedangkan di Indonesia, diskusi keilmuan perlu ditingkatkan kembali karena yang masih banyak dibahas adalah isu yang terjadi pada masyarakat.
Jenis perpustakaan yang dikenal di dunia ada empat yakni perpustakaan konvensional, perpustakaan hybrid, bookless library, dan digital library. Perpustakaan konvensional adalah perpustakaan yang memiliki koleksi cetak dengan ruang untuk koleksi dan pemustaka, serta bisa diakses di tempat. Perpustakaan hybrid merupakan perpustakaan dengan koleksi cetak dan digital, memiliki ruang untuk koleksi, perangkat baca dan pemustaka, serta bisa diakses di tempat maupun dari jauh. Bookless library menyediakan koleksi digital, ruang bagi pemustaka dan perangkat baca, serta untuk diakses di tempat. Digital library pun hanya menyediakan koleksi digital, tanpa ruang fisik, serta hanya bisa diakses secara online.
â€œJika dilihat dari kebutuhan perpustakaan yang diperlukan pada masa pandemi Covid-19 serta untuk menunjang Program Merdeka Belajar Indonesia adalah bookless library. Sumber informasi digital juga harus semakin ditingkatkan agar lebih bervariasi,â€ tegas Ida.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa infrastruktur teknologi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan mengingat hanya 34 persen dari siswa di Indonesia yang memiliki fasilitas komputer di rumah untuk belajar dan lebih dari 30 persen siswa tidak punya tempat yang tenang untuk belajar. â€œIni bisa menjadi peluang bagi perpustakaan untuk menyediakan tempat bagi mereka untuk belajar,â€ tutup Ida.
Reporter: Basma Sartika

Indonesia Harus Mampu Ciptakan Pustakawan yang Human-Centered dan Bookless Library

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menerima kunjungan perdana Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto.
Gubernur Lemhannas menyebut hal ini merupakan kunjungan informal sebagai lembaga yang bangunannya bersebelahan. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Februari 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Lemhannas mendukung penguatan hubungan kerja sama antara pihaknya dan Perpusnas. Dua lembaga negara tersebut sudah menjalin kerja sama sejak 10 September 2019. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan dari Perpusnas untuk peserta didik yang menjalani pendidikan di lembaganya. Salah satu fungsi yang dijalankan Lemhannas adalah penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional.
"Intinya kami di Lemhannas untuk pendidikan sangat mengandalkan Perpustakaan Nasional, untuk membantu peserta didik mendapatkan rujukan, terutama rujukan terbaru. Supaya dalam pendidikan ini, benar-benar mereka wawasannya bisa diperkuat karena ada rujukan terkini. Diharapkan relasi kerja antara Lemhannas dan Perpusnas semakin diperkuat," jelasnya saat bertemu dengan Kepala Perpusnas beserta jajaran di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta, pada Kamis (24/2/2022).
Dia menekankan, rujukan dari perpustakaan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, terutama rujukan yang sifatnya untuk level strategi. Dia berharap pustakawan Perpusnas juga dilibatkan dalam membantu para peserta didik dalam memanfaatkan layanan perpustakaan.
"Karena pada dasarnya pendidikan Lemhannas tidak ingin menciptakan dosen atau peneliti, ingin mencetak Pangdam, Dirjen, Sekjen, tetapi tetap harus didukung oleh pemahaman konseptual teoritik dan data yang kuat. Dan data itu berasal dari sini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perpusnas menyatakan siap mendukung kebutuhan data dan rujukan untuk peserta didik Lemhannas. Saat ini, layanan Perpusnas tidak hanya dalam bentuk cetak, tapi juga digital. Dia menambahkan tenaga pustakawan juga disiapkan untuk mendampingi para peserta didik dalam menelusur kebutuhan pustaka dalam menjalani pendidikan.
"Kami sangat ingin membantu pak gubernur, apa yang bisa dihasilkan dengan segala keterbatasan. Kalau sudah punya kartu anggota, kami memandu untuk masuk jurnal online," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas juga mendaftarkan diri sebagai anggota Perpusnas, yang kini sudah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kepala Perpusnas didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana dan pustakawan ahli utama Woro Titi Haryanti.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Penguatan Hubungan Kerja Sama antara Perpusnas dan Lemhannas  Â 

Salemba, Jakarta - Guna meningkatkan kompetensi pustakawan serta masih ditemukannya kesalahan pustakawan dalam menyusun Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit (DUPAK), Ikatan pustakawan Indonesia (IPI) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI mengadakan Lokakarya Penyusunan DUPAK Pustakawan, Selasa (5/11).
Ketua Komisi Pengembangan Profesi, Pendidikan dan Pelatihan IPI, Lucya Dhamayanti mengatakan, pustakawan merupakan sebuah profesi, dan salah satu jabatan fungsional yakni jabatan fungsional pustakawan. Namun, dalam penyusunan dupak, para pustakawan masih banyak yang belum paham, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya ditemukan kesalahan.
â€œMelalui lokakarya ini, diharapkan dapat membekali peserta untuk mendapatkan pengetahuan tentang jabatan fungsional dan juga daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Sekaligus untuk menyamakan persepsi antara pustakawan maupun calon pustakawan dengan tim penilai,â€ katanya.
Pembicara lainnya, Pustakawan Ahli Utama, Fathmi menjelaskan, butir-butir kegiatan pustakawan keterampilan maupun ahli berdasarkan Permenpan RB RI No. 9 Tahun 2014. Pustakawan keterampilan diantaranya, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan kepustakawanan.
â€œYang perlu diperhatikan oleh pustakawan yakni bukti fisik untuk mendukung pengajuan DUPAK. Bukti fisik ini meliputi, surat tugas dan surat pernyataan melakukan kegiatan yang disahkan oleh atasan langsung atau yang memberi tugas. Bukti fisik ini bisa dalam bentuk tercetak atau digital, dan harus merupakan hasil lengkap seluruh pekerjaan,â€ jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP-IPI, T. Syamsul Bahri mengatakan, berdasarkan UU no. 43 Tahun 2007, Pustakawan adalah seseorang yang memiliki komptensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
â€œKehadiran IPI sebagai organisasi profesi untuk pustakawan, memiliki peran dalam peningkatan kompetensi dan karir pustakawan. Berbagai upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mengadakan seminar dan lokakarya. Seperti halnya lokakarya ini, yang kami harap dapat membantu pustakawan dalam menyusun DUPAK,â€ katanya.
ReportaseÂ Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â  : Ahmad Kemal Nasution / Basma Sartika
Â

Berita

Lokakarya Penyusunan DUPAK Pustakawan

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas : Perpustakaan Mampu Kerek Kualitas SDM

Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan

Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan RB Perpusnas : Presiden Inginkan Birokrasi yang Berkinerja

Menghadiri Upacara Wisuda Program Master Degree Mayor (AU) Mahendra di Leiden

Indonesia Harus Mampu Ciptakan Pustakawan yang Human-Centered dan Bookless Library

Penguatan Hubungan Kerja Sama antara Perpusnas dan Lemhannas Â