Sumbawa, NTB - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan 10 Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumbawa.
Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando pada acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Sumbawa pada Rabu, (6/10/2021).
"Untuk meningkatkan literasi diperlukan kerja sama dengan komponen bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Sinergi ini dapat mempercepat peningkatan literasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)," ujar Syarif Bando.
Sebagaimana penjabaran visi Presiden Joko Widodo tentang kualitas SDM, lanjut Syarif, disebutkan manusia unggul adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan income per kapita.
"Kita semua masih awam tentang literasi ketika literasi justru merupakan percaturan global saat ini," lanjutnya.
Syarif Bando menjelaskan, di awal kemerdekaan, literasi dipahami sebagai kemampuan mengenal huruf, mengenal kata, kalimat dan hubungan sebab akibat. Namun pemahaman konsep literasi saat dijabarkan melalui lima tingkatan literasi. Dimana pada literasi tertinggi yakni tingkat kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.
"Akhir dari percaturan global hanya ada satu yakni siapa neara yang akan keluar sebagai pemenang maka negara itu harus memastikan sebagai negara produsen. Dan negara yang akan jatuh sebagai negara pecundang adalah negara konsumen," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah berharap dengan kerja sama ini indeks literasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa meningkat. Karena saat ini indeks literasi di Sumbawa berada di angka 5,177 dan masuk dalam kategori rendah.
"Ini menjadi tantangan kita ke depan bagaimana indeks literasi ini bisa ditingkatkan. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat berpengaruh pada indeks literasi. Mengingat perpustakaan memiliki peran penting di masyarakat, perpustakaan sebagai jantung pendidikan," ujar Mahmud.
Sepuluh perguruan tinggi yang menjalin kerja sama diantaranya, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Samawa, Universitas Cordova, STKIP Taman Siswa Bima, STKIP Paracendikia NW Sumbawa, STKIP Yapis Dompu, STIH Muhammadiyah Bima, STIE Bima, STA Islam Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa, dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima.
Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviani sebagai Bunda Literasi Kabupaten Sumbawa 2021-2024.
Dalam kesempatan itu diserahkan secara simbolis bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Prakash Agrestian
Â 
Â 
Â 
Â

Tingkatkan Indeks Literasi, Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan 10 Perguruan Tinggi di Sumbawa

Medan, Sumatra Utara&mdash;Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 di Medan, pada Kamis (9/2/2023). Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menyatakan kerjasama ini akan membawa kemajuan bagi kedua belah pihak.
 
&ldquo;PWI dan Perpusnas adalah institusi pengelola peradaban yang tercatat di dalam sejarah panjang dunia. Kita berharap di tengah ledakan informasi, insan media mendapat referensi yang berkualitas dari perpustakaan dan sebaliknya, produk-produk insan media, baik dalam bentuk media online dan cetak,&rdquo; jelasnya.
 
Kepala Perpusnas menjelaskan, perpustakaan akan semakin mendapatkan karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh insan media yang lebih berkualitas untuk pembangunan masyarakat pada masa akan datang.
 
&ldquo;MoU ini akan membangun sinergitas menuju kolaborasi yang berkualitas dan penyajian informasi yang akuntabel, transparan, dan kredibel,&rdquo; ungkapnya.
 
Nota kesepahaman bersama, antara Perpusnas dan PWI, bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pelaksanaan diseminasi informasi untuk penguatan literasi masyarakat. &ldquo;Perpusnas dan pers harus menyampaikan ke masyarakat mengenai pentingnya literasi. Karena ilmu pengetahuan mendukung terciptanya perkembangan teknologi. Teknologi itu bisa didapatkan dari membaca buku. Hal ini membuktikan dan menjelaskan mahalnya ilmu pengetahuan,&rdquo; tuturnya. 
 
Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengembangan dan pemanfaatan sumber informasi perpustakaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perpustakaan, pengembangan sumber daya manusia, optimalisasi publikasi dan diseminasi informasi tentang perpustakaan dan literasi, serta kegiatan lainnya yang disepakati antara Perpusnas dan PWI.
 
Pihak PWI yang menandatangani adalah Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari. Penandatanganan dilaksanakan di hadapan Presiden RI, Joko Widodo, yang memberikan Sambutan pada puncak peringatan HPN 2023.
 
Presiden dalam acara puncak HPN 2023 dengan tema 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat' ini mengatakan bahwa peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post truth, pascafakta dan pascakebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimistis.
 
Presiden juga mengingatkan pers mengenai pemberitaan bertanggung jawab. Menurutnya, pers sudah bebas dan pemberitaan dapat dilakukan siapa saja. "Kurang bebas apalagi kita sekarang, pers sudah mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah utama, menurut saya membuat pemberitaan yang bertanggung jawab, karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya," kata Presiden.&nbsp;
 
Selain itu, di tengah suasana seperti ini, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Media arus utama menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan pada masyarakat.
 
"Saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama," sebut Presiden.
 
Pernyataan Presiden ini selaras dengan maksud dan tujuan nota kesepahaman bersama Perpusnas-PWI, di mana perpustakaan sebagai sumber informasi terpercaya dapat menjadi referensi wartawan dalam menyajikan pemberitaan yang valid dan benar untuk masyarakat.
 
Di sisi lain, PWI melalui jejaring media dan wartawan juga memiliki kewajiban untuk mengoptimalisaskan publikasi dan diseminasi informasi tentang perpustakaan dan literasi untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berita yang diproduksi.
 
Peran penting Perpusnas juga dinyatakan oleh Ketua Forum Pemimpin Redaksi, Arifin Asydhad, bahwa tugas utama media adalah melakukan penguatan literasi kepada publik. &ldquo;Media massa perlu melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan banyak pihak terkait dengan literasi, salah satunya dengan Perpustakaan Nasional. Jadi saya kira media massa dan Perpustakaan Nasional punya visi dan misi yang sama, sehingga perlu ada kerjasama-kerjasama yang baik ke depan,&rdquo; urainya.
 
Reporter: Edi Wiyono
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
&nbsp;
&nbsp;

Perpusnas dan PWI Bersinergi untuk Penguatan Literasi Masyarakat   

Cipinang, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung Deklarasi Layanan tahun 2019 dan dukungan lanjutan pada Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly, dalam acara Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan 2020, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, (16/1).
Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan Perpustakaan Nasional dalam peningkatan kualitas pembinaan berupa literasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak / Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara. Perpustakaan Nasional telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan bantuan hibah buku ke semua Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga yang telah mendukung dan mendampingi dalam melakukan upaya perbaikan.Â 
Lebih lanjut, Yasonna mengatakan, resolusi pemasyarakatan adalah sebuah bentuk awareness Pemasyarakatan terhadap perubahan tantangan kedepan yang dipengarui oleh arus globalisasi, pola komunikasi, atau bahkan terjangan era disrupsi.
â€œDeklarasi ini juga sebuah kebijakan responsif dari tuntutan tersebut sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan penataan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan publik,â€ katanya.
Sementara itu, penerima penghargaan lainnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Ketua KPK, Kepala BNN, Kepala BNPT, Ketua Ombudsman, dan Panitera Mahkamah Agung RI.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Perpusnas Dukung Peningkatan Kualitas Pembinaan Literasi di Lapas

Gorontalo, Gorontalo&ndash;Merubah dari hal kecil kemudian menjadi hal besar yang berdampak hebat bagi sekitar tidak sekedar niat, tapi juga butuh kemauan yang kuat dan semangat yang pantang padam. Tanpa itu, sehebat apapun konsep hanya akan menjadi macan kertas. Kepedulian dan keseriusan dari semua pihak ditambah intervensi pemerintah setempat mutlak diperlukan agar program yang disusun tidak berhenti di tengah jalan.
Bangsa Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal dalam angka minat baca dibanding negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura. Harga buku yang mahal, seringkali menjadi penyebab betapa sulitnya mendongkrak minat baca masyarakat Indonesia. Padahal mahalnya harga buku bisa disiasati masyarakat dengan mendatangi perpustakaan. Perpustakaan menjadi satu-satunya tempat di mana masyarakat bisa menemukan informasi maupun pengetahuan yang diinginkan masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya mahal.
&ldquo;Permasalahannya, adakah kemauan, kepedulian dari semua pihak untuk mengubah kondisi kesejahteraan hidupnya. Negara Jepang dan Korea Selatan merupakan contoh bagaimana kemajuan bisa diperoleh &nbsp;dengan kemauan. salah satunya dengan memberdayakan perpustakaan sebagai sarana solutif perubahan taraf hidup suatu masyarakayt,&rdquo; terang Kepala Perpusnas Muh. Syarif Bando saat Road show Perpusnas 2017 di Gorontalo, Kamis, (27/7). &nbsp;Di setiap negara maju selalu ada perpustakaan yang modern. Di negara yang berkembang juga ada perpustakaan yang berkembang. Sebaliknya, di negara yang terbelakang, tidak ada bangunan perpustakaan di dalamnya. Tidak ada proses kreatifitas dan inovasi di dalamnya, hanya menggantungkan nasib dari yang lain. Tanpa perpustakaan, sulit diciptakan peradaban. Potret masyarakat saat ini adalah buah dari belasan tahun yang kita lakukan sebelumnya.Kondisi geografis Indonesia seringkali menjadi hambatan sulitnya bahan bacaan tersedia secara berkala, sehingga masyarakat memerlukan sosok-sosok yang luar biasa yang mampu berperan sebagai agen perubahan bagi lingkungan sosialnya. Rendahnya angka minat baca salah satunya disebabkan karena tiada bahan bacaan yang mau dibaca.
Dengan seringnya membaca kemampuan literasi bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Literasi adalah kemampuan menyerap dan mendayagunakan setiap informasi yang diterima sehingga bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitar. Jika kemampuan literasi sudah baik, mustahil informasi yang menyesatkan (hoax) bisa dipercayai begitu saja. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika budaya baca harus ditumbuhkan, ditularkan dan dibudidayakan seluas-luasnya.
Saat ini tidak dipungkiri pusat-pusat perbelanjaan tumbuh dan menjamur di setiap kota. Pesatnya pusat berkumpul modern dan aneka hiburan cukup membuat siapapun sanggup menghabiskan waktu berlama-lama. Namun, masih sedikit yang mau menghabiskan waktu untuk membaca. &ldquo;Maka itu, diperlukan langkah persuasif untuk merubah mind set itu. Karena sebagian besar masyarakat belum terbiasa. Belum terbiasa menyisihkan sebagian penghasilan untuk membeli buku,&rdquo; ungkap Plh. Sekda Gorontalo, Anis Maki. Mensiasati itu, pihaknya mengaku tengah mengupayakan langkah-langkah peningkatan mutu dan kualitas SDM, termasuk mutu SDM tenaga pendidik lewat alokasi anggaran. Intervensi semacam diharapkan ampuh menaikkan minat baca masyarakat. Kurangnya mutu dan SDM dirasakan benar dampaknya dimana terlihat rendahnya kemampuan dan kemahiran siswa pascalulus dari bangku sekolah.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Roadshow Perpusnas 2017 di Gorontalo : PR Untuk Menumbuhkan Budaya Baca

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Keberadaan perpustakaan sangat penting dan termasuk ke dalam salah satu prioritas yang wajib ada di tiap provinsi, kabupaten/kota. Di perpustakaan segala karya anak bangsa dan ilmu pengetahuan tersimpan, terlestarikan dan terdayagunakan.Â  Namun, dibutuhkan gedung perpustakaan yang representatif, serta sarana dan prasarana yang mendukung agar menarik minat masyarakat mengunjungi perpustakaan.
"Perpustakaan adalah jendela pengetahuan dunia. Literasi untuk kesejahteraan yang menjadi goal dari Perpusnas merupakan dampak, yang salah satunya dari kegemaran membaca. Literasi untuk kesejahteraan. Tetapi, perlu ada infrastruktur yang mampu menarik masyarakat dan anak-anak untuk datang ke perpustakaan," ungkap Kepala Komisi I DPRD Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional, pada Rabu (4/3).
Menanggapi hal tersebut, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, mengatakan sepakat bahwa perpustakaan berperan dalam meningkatkan kegemaran baca masyarakat di suatu daerah. Karena dengan membaca, masyarakat diharapkan bisa mempraktekkan apa yang sudah dibaca dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Perpustakaan disebut sebagai tempat belajar untuk berbagi pengetahuan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perpustakaan Umum/Khusus, Nurhadi Saputra, memberikan penjelasan perihal persyaratan dokumen pendukung yang harus dipersiapkan untuk kemudian diunggah ke aplikasi Krisna guna keperluan pengajuan usulan DAK.
"Untuk pengajuan usulan DAK ada enam menu, termasuk pembangunan gedung perpustakaan. Yang harus dipersiapkan antara lain sertifikat tanah, Detailed Engineering Design (DED), dan surat komitmen pemimpin daerah terkait. Selain untuk pembangunan gedung perpustakaan, bisa juga ditambahkan menu lain yg diperlukan untuk lebih mendukung sarana dan prasarana seperti TIK, koleksi dan perabot," jelas Nurhadi.
Reporter: Basma Sartika
Â

Prov. Babel Butuh Perpustakaan Representatif Untuk Tingkatkan Minat Baca

Jakarta-Pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah saat ini masih lemah dalam implementasi regulasi. Hal tersebut membuat perpustakaan sulit untuk berkembang dan layanan tidak maksimal sehingga berdampak pada kepuasan pemustaka. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, melalui Unit Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ingin merubah kondisi Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang ada saat ini, menjadi seperti kondisi yang diharapkan dengan penyusunan Grand Design Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi seperti yang dilakukan saat ini.
Hal ini agar Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan terintegrasi.
Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas, Nurcahyono, menyampaikan penyusunan Grand Design ini nantinya diharapkan dapat menjadi langkah perubahan perpustakaan Sekolah/Madrasah ke arah yang lebih baik lagi, baik untuk Pustakawan maupun bagi eksistensi Perpustakaan itu sendiri.
Kepala Perpunas, Muhammad Syarif Bando berpendapat bahwa, perpustakaan mempunyai andil yang sangat penting dalam perkembangan peradaban suatu bangsa. â€œKalau kita tidak kreatif dan mempunyai inovasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maka kita akan tertinggal. Ibaratnya ilmu yang diberikan oleh seorang guru saat ini hanya sebanyak 10% saja. Tapi sebenarnya ilmu itu terus berkembang karena adanya kreativitas dan inovasi, kalau indonesia tidak memiliki generasi yang kreatif dan inovatif maka akan sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain,â€ ungkap Syarif dalam Pembahasan Penyusunan Grand Design Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi, Selasa (31/5/2022).
Disamping itu Kundiyarto Prodjotaruno sebagai narasumber konsultan mengungkapkan, di era serba digital seperti saat ini, perpustakaan harus adaptif karena perpustakaan menjadi suatu wadah yang berfungsi menggerakan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkaya ataupun meningkatkan kualitas masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca. â€œFaktanya, tidak semua orang mengetahui ataupun aware mengenai apa yang harus dibaca,â€ kata Kundiyarto.
Seperti halnya anak sekolah, disamping ia harus membaca buku paket sekolah tapi harus dibekali juga dengan pengetahuan mengenai buku seperti apa yang sebaiknya ia baca. Dalam hal ini, guru sebagai jembatan penguat sangat penting peranannya. Sama halnya dengan aspek yang berkaitan dengan pustakawan dalam perpustakaan.
Kundiyarto juga menuturkan, bahwa dalam menyusun road map, asesmen menjadi penting dengan memperhatikan beberapa poin seperti people, process, dan technology. Penggalian informasi dengan merangkum banyak masalah, menjadikan informasi yang terkumpul menjadi lebih kaya.
Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Adin Bondar menambahkan hal penting dalam upaya Grand Design adalah adanya sebuah pemetaan.
â€œPemetaan fungsi kewenangan dalam upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi tetap harus merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,â€ terang Adin.
Dari UU Nomor 23 Tahun 2014, tergambarkan jelas kewenangan tiap tingkatannya. Jadi, dengan Grand Design ini nantinya semakin dapat mengakselerasi dan afirmasi terhadap upaya penguatan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.
â€œKarena sampai saat ini, program-program yang kita lakukan masih belum terstruktur. Harapannya, semoga Grand Design ini bisa menjawab seperti yang diharapkan. Serta yang perlu kita pastikan adalah indikator dampak pengukurannya sebagai hasil akhir daripada pembinaan dan pengembangan pelaksanaan program â€“ programnya,â€ terangnya.
Reportase: Amara Derlika Salwa Putri / Awan Kurniadi

Penyusunan Grand Design Sebagai Upaya Mewujudkan Perpustakaan yang Terukur, Konsisten dan Terintegrasi

Maklumat Pelayanan Publik Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus.

Berita

Maklumat Pelayanan Publik PPUK

Pencarian