Jakarta, - Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan Indonesia memiliki puluhan ribu manuskrip yang harus dialih media dan diubah ke bentuk format baru sehingga mudah diakses dan dipahami isinya.
 
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pelestarian Naskah Kuno Nusantara Tahun 2023 yang digelar Senin, (29/5/2023).
 
Kepala Perpusnas terus mendorong agar inventarisasi naskah kuno Nusantara dapat dilakukan dari segi subjek ilmu pengetahuannya. Dengan begitu nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan. &ldquo;Kita ingin isi dari manuskrip yang kita miliki bisa dimengerti kemudian dikreasikan dan disampaikan kepada masyarakat,&rdquo; sebutnya.
 
Menurut Kepala Perpusnas, di dalam naskah kuno Nusantara atau manuskrip Indonesia terdapat banyak pengetahuan, nilai kemanusiaan, maupun nilai dasar hubungan manusia dengan alam. &ldquo;Naskah kuno merupakan harta yang tak ternilai. Melalui naskah kuno Nusantara kita juga bisa belajar pentingnya memahami perjalanan sejarah nenek moyang dan serta perjalanan sejarah bangsa sehingga bisa berada di titik ini, imbuhnya.
 
Digitalisasi naskah juga harus menjadi salah satu prioritas perpustakaan. Perpusnas telah menyimpan 15 persen atau sebanyak 12.361 naskah dari total kantung naskah yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun hanya 4.515 di antaranya yang telah didigitalisasi. Dalam rakor ini Perpusnas meminta dukungan dari berbagai pihak agar upaya pelestarian dan digitalisasi naskah kuno Nusantara bisa terus dipercepat.
 
Hal tersebut mengingat sebagian besar naskah kuno kini sudah berada di usia&nbsp; lebih dari 50 tahun dan berisiko rusak akibat iklim tropis Indonesia cuaca panas dan yang terjadi sepanjang tahun.
 
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Amich Alhumami memahami upaya pelestarian merupakan salah satu yang sulit mendapatkan perhatian. Hal tersebut karena isu pelestarian manuskrip dinilai hanya berdampak secara langsung pada segmen masyarakat tertentu.
 
&ldquo;Isu pelestarian naskah salah satunya masih dikalahkan dengan infrastruktur, industri kreatif, dan pertanian misalnya yang dinilai lebih strategis dan berdampak langsung pada masyarakat,&rdquo; ungkapnya Amich.
 
Padahal menurut Amich upaya penyelamatan naskah kuno Nusantara merupakan hal fundamental sebagai fondasi identitas, kebudayaan, peradaban bangsa Indonesia. Maka dari itu dirinya menegaskan upaya yang dilakukan Kementerian PPN/ Bappenas dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara dilakukan melalui dukungan perencanaan anggaran.
 
&ldquo;Dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang sedang kami susun, kami siapkan bagian tentang pembangunan kebudayaan yang tidak bisa digeser atau dialihkan. Akan kami kawal terus tentang ide pemajuan dan pelestarian kebudayaan yang di dalamnya juga ada pesan pelestarian nilai kebudayaan melalui pelestarian naskah kuno sehingga bisa terus ada dalam rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,&rdquo; terangnya.
 
Amich juga berpesan bahwa sumber-sumber pembiayaan dalam upaya pelestarian naskah kuno Nusantara tidak selalu harus bertumpu kepada pemerintah. Menurutnya, ada banyak pihak baik swasta, pelaku usaha maupun industri yang menunjukkan peminatan yang luar biasa yang bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif atas upaya penghimpunan dan konservasi naskah kuno. 
 
&ldquo;Komitmen kami juga tergambar dari sisi infrastruktur dan fasilitas setiap tahunnya semakin layak, dan dukungan teknologi juga bisa terus diadopsi,&rdquo; pungkasnya.
 
Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA) Munawar Holil yang akrab disapa Mumu juga hadir sebagai narasumber mengungkap peran masyarakat dalam upaya pelestarian naskah Nusantara terwujud melalui berbagai upaya yang dilakukan melalui MANASSA.
 
&ldquo;Belum terpeliharanya naskah dan belum juga dilakukan kajian yang baik mendorong hadirnya MANASSA pada 1996. Saat ini MANASSA telah memiliki 588 anggota dari berbagai latar belakang,&rdquo; sebutnya.
 
Menurut Mumu, dalam upaya penyelamatan naskah kuno Nusantara, pendampingan dan apresiasi untuk para peneliti dan pemilik naskah kuno masih perlu ditingkatkan mengingat peminta kajian naskah di berbagai universitas semakin menurun saat ini. Karya kreatif juga perlu diperbanyak untuk menarik minat masyarakat untuk lebih peduli terhadap perhatian naskah kuno.
 Reporter : Eka Purniawati Fotografer : Ahmad Kemal N.

KEPALA PERPUSNAS: ALIH MEDIA NASKAH KUNO NUSANTARA HARUS DILAKUKAN AGAR MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang berdiri pada 6 Juli 1973 saat ini berusia 45 tahun. Usia yang cukup matang dalam memberikan kontribusinya bagi masyarakat, negara serta menjawab tantangan di masa depan. Memperingati hari jadinya, IPI menyelenggarakan talkshow yang diselenggarakan di Ruang Auditorium lantai 2 Gedung Fasiltas Layanan Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat pada hari kamis (12/7). Talkshow menghadirkan narasumber Sulistyo Basuki, Roy Sembel, Reza Haryanti dan moderator Joko Santoso.
Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia Dedi Junaedi dalam laporannya menjelaskan, IPI adalah organisasi profesi yang merupakan wadah bagi para pustakawan dalam mengembangkan kepustakawanan di Indonesia. â€œSebagai organisasi profesi, IPI merupakan sarana silaturahmi, tempat menampung aspirasi pustakawan dan ajang curah pendapat serta tempat untuk bertukar informasi dan pengetahuan dan juga menambah wawasan,â€ ujar Dedi. Dedi juga menambahkan IPI juga berperan sebagai tempat untuk mengayomi pustakawan dan para anggotanya. Lebih lanjut Dedi dalam usahanya meningkatkan kompetensi pustakawan Indonesia, IPI bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional dalam menyelenggarakan berbagai macam bombingan teknis terkait perpustakaan dan kepustakawanan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya menerangkan pada tahun 2018, Perpustakaan Nasional memiliki tagline Pustakawan Bergerak dan pada tahun 2019 nanti akan memiliki tagline Pustakawan Berkarya. â€œPustakawan bergerak dalam rangka knowledge mobilization, kata kuncinya adalah harus bermanfaat bagi masyarakat,â€ jelas Syarif. Syarif berpesan kepada seluruh pengurus IPI untuk bekerja mengembangkan profesinya sesuai dengan tuntutan jaman. â€œKedepannya IPI harus menjadi Think Tank atau pemikir dalam kontribusinya membantu menyusun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sehingga dapat menjadi mercusuar perubahan.
Narasumber Sulistyo Basuki yang merupakan seorang akademisi mengemukakan IPI sangat berjasa dalam mengembangkan organisasi profesi kepustakawanan. â€œTugas akreditasi pustakawan seharusnya menjadi tugas IPI sebagai organisasi profesi dan pengurusnya harus profesional dan terpisah dari jabatan yang melekat di Perpustakaan Nasional,â€ saran Sulistyo.
Sedangkan motivator Roy Sembel memaparkan tantangan profesi perpustakaan di era industri 4.0. Menurutnya profesi pustakawan harus tetap berlanjut dan berevolusi, profesi pustakawan tidak akan hilang tetapi jenis-jenisnya akan berubah atau bermetamorfosa. â€œJadi harus siap untuk terus belajar dan berubah mengikuti perkembangan jaman,â€ kiat Roy. Roy menerangkan industri 1.0 dimulai abad ke 18 saat pertama kali revolusi industri dengan dimulainya sistem mekanisasi atau mesin. Industri 2.0 dimulai abad ke 20 dengan dimulainya otomatisasi atau mass production. Industri 3.0 dimulai abad ke 21 dengan dimulainya komputerisasi. Industri 4.0 ada pada saat ini dengan berkembangnya cyber system.
Reza Haryanti yang berpengalaman sebagai Senior Officer di The ASEAN Secretariat membagikan pengalamannya dalam organisasi yang memiliki budaya kerja yang beragam. Pekerja dari negara Singapura dan Malaysia memiliki ritme atau etos kerja yang tinggi. â€œKita sebagai bangsa harus bisa mengimbangi dan menunjukan kompetensi sebagai orang Indonesia yang bisa mengejar alur kerja mereka,â€ jelas Reza.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

45 Tahun Ikatan Pustakawan Indonesia Membangun Negeri: Kontribusi dan Tantangan 

Mojokerto, Jawa Timur--Kabupaten Mojokerto dikenal dalam sejarah sebagai lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Warisan budaya yang paling terkenal dari Majapahit adalah Negarakertagama yang kini diakui sebagai Memory of the World (MoW). Sayangnya, tulisan sejarah mengenai kedigdayaan Majapahit begitu sulit diperoleh. Justru, kebanyakan yang beredar adalah tulisan yang menceritakan kejatuhan atau kekalahan Majapahit.
Keluhan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat membuka talk show pengelolaan perpustakaan di pendopo kabupaten pada Jumat, (29/11).
"Ibarat film Rambo. Meski faktanya Amerika Serikat kalah perang, tapi sosok Rambo mampu memutar fakta kalau bangsanya lebih superior. Hebat dalam pertempuran meski seorang diri. Harusnya para penulis pun demikian. Tulislah sesuatu yang memiliki muatanÂ  semangat, memotivasi. Ini yang kita lakukan sekarang. Bergerak bersama. Bahkan, saat ini, seluruh forkopimda membuat karya tulis perihal pemberantasan korupsi," kata Pungkasiadi.
Terkait pengembangan perpustakaan, Pemkab Mojokerto telah meminta setiap desa untuk menganggarkan APBDesa untuk mendirikan perpustakaan mini.
"Tantangan perpustakaan dalam menghadapi era industri 4.0, selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, juga sarana prasarana perpustakaan yang memadai kebutuhan pemustaka. Integritas teknologi digital amat diperlukan demi keterjangkauan danÂ  ketersediaan koleksi. Dan yang paling penting dipahami adalah bahwa perpustakaan bukan sekedar sentra informasi tapi juga harus menjadi pusat dari inovasi dan rekreasi pengetahuan," pungkas Plt.Bupati Mojokerto.
Â 
Reportase: Hartoyo Darmawan

Plt.Bupati Mojokerto Minta Tiap Desa Bangun Perpustakaan Mini

Salemba, Jakarta - Peringatan Hari Ibu (PHI) bagi bangsa Indonesia bukanlah "mother's day". Pasalnya PHI didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.
Kongres tersebut merupakan sebuah&nbsp; titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial.
Demikian disampaikan Plt Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Ofy Sofiana dalam amanat upacara Peringatan Hari Ibu yang diikuti seluruh pegawai pada Jumat (22/12/2023).
Sestama mengatakan momentum bersejarah ini ditetapkan sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur.
"Maka, PHI di Indonesia esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu, yang tentunya juga sungguh istimewa, namun lebih dari itu, untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara," katanya.
Dengan diperingatinya Hari Ibu, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, agar memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
"PHI mengingatkan kita semua bahwa keadilan, kesejahteraan dan perdamaian yang kita dambakan tidak akan pernah tercapai tanpa pean serta perempuan," lanjutnya.
Dia menuturkan di Indonesia, telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis yang awalnya terkesan mustahil dilakukan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan, apabila diberi peluang dan kesempatan, mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. 
"Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan atau agent of change," tuturnya.
Pergerakan perempuan dalam pembangunan, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, semua upaya dan langkah diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip "equal partnership&rdquo;. 
Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional.
"Saya ingin mengajak semua masyarakat, khususnya kaum perempuan Indonesia untuk terus berkarya, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya. Marilah kita sebagai sesama perempuan saling mendorong, saling menginspirasi dan saling membantu," pungkasnya.
&nbsp;
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK/Aditya Irfan

Peringatan Hari Ibu ke-95, Apresiasi Jasa Besar Ibu

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&nbsp;&ndash; Kemampuan membaca menjadi akar persoalan beredarnya informasi palsu yang beredar di dunia. Kurangnya kemampuan membaca yakni memanfaatkan, menggunakan, juga menyebarluaskan informasi di dunia digital membuat kondisi literasi digital Indonesia memprihatinkan.
Hal ini terungkap dalam Diskusi Literasi dengan tema &ldquo;Peran Perpustakaan dalam Era Literasi Digital&rdquo; yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Lantai 2, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Kamis (2/11/2017). Diskusi menghadirkan tiga narasumber yakni Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnas Joko Santoso, Anggota Pegiat Jaringan Literasi Digital (Japelidi) Mediana Handayani, Jurnalis senior CNN Indonesia Prabu Revolusi dengan moderator Lalita Gandaputri.
Menurut salah satu pembicara, Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Joko Santoso, kemampuan membaca dan literasi digital memiliki keterkaitan erat. &ldquo;Kalau kita berbicara tentang literasi digital, ini adalah tentang bagaimana kemampuan kita dalam memahami, menilai, menganalisis, menyebarluaskan informasi dalam format digital. Fenomenanya, ketika kita bicara tentang media sosial saat ini, bahwa medsos dipadati berita abal-abal, banyak informasi yang sesat, yang menimbulkan keraguan, sehingga banyak persoalan,&rdquo; jelas Joko.
Perpustakaan sebagai sumber informasi memiliki peranan dalam menangkap fenomena literasi digital saat ini. Joko memaparkan, perpustakaan merupakan rujukan dalam memverifikasi informasi sesat yang beredar di dunia maya.
&ldquo;Perpustakaan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas bagaimana mengumpullkan berbagai macam informasi, karya intelektual, mengorganisasikannya, mengolahnya, dan memberikan layanan dalam berbagai macam bentuk. Di sinilah peran perpustakaan, pustakawan, dan juga bahan perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat demi kebaikan bersama,&rdquo; urai Joko di hadapan ratusan peserta diskusi yang terdiri dari para humas dan pustakawan dari berbagai kementerian dan lembaga.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando Hadir menolak anggapan bahwa perpustakaan tidak berperan dalam pengembangan literasi. Menurutnya, pondasi budaya baca terdiri dari empat hal yaitu belajar mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, dan memahami hubungan sebab akibat.
Karenanya, rendahnya literasi tidak bisa ditumpukan hanya pada keperpustakaan. Syarif menjelaskan, literasi memiliki tahapan. Karenanya, sehingga harus dikenal sudah sejauh mana tahapan literasi yang dialami masyarakat Indonesia.
Tahapan pertama adalah kemampuan seseorang dalam mengumpulkan sumber bahan bacaan. Selanjutnya, tahap kedua, kemampuan seseorang untuk memahami apa yang tersurat, tersirat dari yang tersurat. Tahap ketiga, kemampuan seseorang untuk meningkatkan ide dan gagasan. Dan tahap keempat, kemampuan seseorang untuk menciptakan produk dari apa yang diketahui. Pada tahap terakhir inilah yang menjadi masalah di Indonesia.
&ldquo;Nah, kita ini belum sampai tahap keempat. Kita bukan kekurangan sarjana elektronik, masalahnya yang bikin handphone belum ada. Jadi kita sudah sampai level kemampuan membaca pada keahlian dasar, tapi masalahnya ada sarjana yang tidak bisa menciptakan dari apa yang diketahui,&rdquo; pungkasnya.
Reportase: Hanna Meinita

Peran Perpustakaan sebagai Rujukan Informasi di Dunia Maya

Salemba, Jakarta â€“ Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) selama tahun 2018, Perpustakaan Nasional meraih predikat baik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kepala Bagian Perencanaan Adin Bondar mengatakan, nilai indeks SPBE Perpustakaan Nasional berada di 3,19 dari nilai maksimal 5. Â 
â€œIndeks Perpustakaan Nasional terdapat tiga domain, diantaranya domain tata kelola, layanan dan kebijakan SPBE. Dari seluruh unsur yang ada, indeks SPBE Perpustakaan Nasional berada dalam kategori baik. Perpusnas sudah memiliki banyak layanan elektronik, misal dari kebijakan tata kelola yang relatif mendukung dalam tata kelola SPBE,â€ jelasnya dalam Sosialisasi Indeks SPBE Perpustakaan Nasional dan Pembahasan Rencana Aksi Rekomendasi Kemenpan RB, Senin (5/8).
Lebih lanjut, Adin menambahkan dalam evaluasi tersebut, domain tata kelola, khususnya strategi dan perencanaan masih lemah, sehingga perlunya Perpusnas segera menyusun grand design perencanaan. â€œHal ini sebagai komitmen Perpusnas dalam mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,â€ imbuhnya.
Sementara itu, dari hasil evaluasi SPBE 2018, Â Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemenpan RB, Sigit Supriyanto menyampaikan kekuatan dan kelemahan serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
â€œDari hasil penilaian, yang tertinggi dari aspek kebijakan tata kelola, padahal berdasarkan hasil rata-rata nasional jarang yang mendapat nilai baik, namun di Perpustakaan Nasional ini paling tinggi nilainya. Sedangkan strategi dan perencanaan paling rendah diantara aspek lainnya,â€ tuturnya.
Sigit pun memberikan saran dan rekomendasi untuk evaluasi indeks SPBE Perpustakaan Nasional, salah satunya, penerapan anggaran dan belanja TIK sesuai peta jalan SPBE secara konsisten pada tiap tahunnya yang dituangkan dalam rencana kerja serta dipantau dan devaluasi secara berkala.
Â 
Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Eka Purniawati
Â

Perpustakaan Nasional Raih Predikat Baik dalam Penerapan SPBE

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -Â Bertempat di Ruang Teater Soekarman Perpusnas, Marsekal Udara (Purn) Chappy Hakim merayakan ulang tahunnya ke -71 dengan cara yang unik, yakni dengan menyerahkan tiga buku terbarunya kepada Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Senin, (17/12).
Ketiga buku yang baru dilaunching dan diserahkan berjudul Menata Ulang Penerbangan Nasional, Penegakkan Kedaulatan Negara di Udara, dan Tol Udara Nusantara.
"Saya setiap tanggal 17 Desember, bertepatan dengan hari ulang tahun selalu meluncurkan buku-buku yang saya tulis. Rasanya begitu banyak ide di kepala yang sayang jika tidak dituang ke dalam tulisan", imbuh chappy hakim. Hingga saat ini sudah 23 buku yang sudah ditulis oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara ( KSAU ) periode 2002-2005.
Wilayah kedirgantaraan adalah aset bangsa yang harus dijaga keamanannya. TNI AU diberi wewenang terhadap penegakkan hukum di wilayah udara nasional. TNI AU harus punya kemampuan deteksi dini. KSAU Marsekal Yuyu Sutisna mengharapkan ketiga buku tersebut dapat memberi pencerahan dan masukan masyarakat di bidang kedirgantaraan dan Chappy Hakim adalah salah satu ketaudalanan bagi generasi angkatan udara selanjutnya.
"Jika punya SDM unggul dan teknologi kedirgantaraan berdaya saing tinggi akan mampu menjaga yurisdiksi udara dengan baik," ujar Wakil KSAU Marsekal Madya Wieko Sofyan menggantikan ketidakhadiran KSAU.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim Serahkan Tiga Buku Karyanya ke Perpusnas