Jakarta – Sebagai sosok nasionalis, gagasan serta pemikiran dari pendiri dan bapak bangsa Bung Karno dan Bung Hatta mengenai ekonomi kerakyatan masih sangat relevan untuk diterapkan pada saat ini.

Bung Karno melalui konsep Tri Sakti, mewujudkan kemandirian bangsa di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Bung Hatta melalui Konsep Ekonomi Kerakyatan, yakni Koperasi sebagai sokoguru dan tulang punggung ekonomi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan dua tokoh bangsa ini mempunyai visi untuk membangun kemandirian politik, budaya, dan ekonomi. Perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta, dirumuskan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Bung Hatta, ujarnya, menegaskan bahwa ekosistem ekonomi berasaskan kekeluargaan wujudnya adalah koperasi.

Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompetitif, dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi harus melakukan inovasi dan transformasi. Karena itu, UMKM dan koperasi harus mengembangkan model bisnisnya dengan asupan informasi yang memadai. Dia menjelaskan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memiliki kontribusi dalam mengembangkan UMKM dan koperasi di Indonesia tersebut, melalui konten informasi yang dimiliki.

 

“Karena itu penting akses informasi, akses terhadap pengembangan usaha, termasuk vokasi. Dengan peran Perpusnas yang bisa memberikan akses bagi pengembangan kewirausahaan di Indonesia,” jelasnya dalam talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta dengan tema "Literasi Kebangsaan Memperkokoh Nasionalisme dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Berbasis Koperasi", yang digelar secara daring pada Senin (23/8/2021).

 

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, perpustakaan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan buku-buku terapan yang ada di perpustakaan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill atau keterampilan.

"SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan income per kapita masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, Perpusnas telah menggagas program Perpustakaan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial untuk masyarakat termajinalkan. Pendampingan ini telah membuahkan hasil, masyarakat yang mengikuti program ini telah membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Ini sebagai bentuk dukungan penuh Perpusnas dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk pemulihan ekonomi di era pandemi," jelasnya.

Sementara itu, Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan, bicara mengenai Bung Karno dan Bung Hatta keduanya bagaikan sepasang sayap Garuda Indonesia yang saling melengkapi. Meski keduanya berbeda karakter namun dalam hal fundamental keduanya memiliki titik temu. Salah satunya, ekonomi dengan semangat kekeluargaan.

Yudi menceritakan, di tahun 1945 bung Hatta sempat menjadi bahan tertawaan karena menggagas konsep demokrasi ekonomi, banyak yang tidak percaya mengenai konsep tersebut. Namun barulah 40 tahun kemudian, konsep tersebut dilirik dan dilakukan kajiannya.

“Demokrasi ekonomi ini sebuah gagasan ekonomi untuk melahirkan kemakmuran dan keadilan yang inklusif " ungkapnya.”

Oleh karena itu, lanjut Yudi, konsep koperasi yang digagas oleh Bung Hatta yakni membangun satu ruang komunitas yang memungkinkan terjadinya semangat demokrasi, semangat partisipasi dan menambah rasa percaya diri. Dengan membangun kekuatan bersama, melakukan kolaborasi dengan seluruh kemampuan-kemampuan yang ada.

"Koperasi itu hakikatnya adalah ekonomi komunitas. Jadi kalau yang kecil-kecil ini tidak bisa mengumpulkan modal, maka harus berjejaring membentuk satu kekuatan kolektif yang dengan itu bisa menjadi satu agen atau satu kekuatan ekonomi komunitas," lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Putri bungsu Bung Hatta halida Nuriah Hatta bahwa dalam mengisi kemerdekaan Bung Hatta mulai mencoba untuk menyediakan fasilitas ekonomi bagi rakyatnya melalui koperasi, yang dikelola dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

"Setiap individu yang menjadi anggota koperasi itu mempunyai hak bicara dalam kegiatan ekonomi. Sehingga para anggota memiliki andil dalam memajukan koperasi, sebagai sebuah organisasi untuk mengangkat harkat martabat kehidupan mereka," katanya.

Sementara itu, Wartawan Senior Hasril Channiago mengatakan, bahwa pemikiran bung Hatta khususnya dalam membangun ekonomi kemandirian yang berbasis kerakyatan yaitu koperasi masih sangat relevan dan dibutuhkan. Hanya saja, harus ada kemampuan politik dan kemauan negara untuk melaksanakannya.

Menurut Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusat Kebudaya Minangkabau (PKM) ini perlu adanya keberpihakan untuk membangun koperasi dan UKM, salah satunya pembatasan atau pengaturan jaringan ritel raksasa.

"Jadi sekarang yang kita perlukan adalah kemauan kita untuk mengimplementasikan pondasi landasan-pemikiran yang sudah dirumuskan oleh Bapak bangsa kita khususnya Bung Karno dan Bung Hatta," terangnya.

Reportase: Wara Merdeka / Hanna Meinita

Screenshot: Syifa