Pancoran, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., menyebut Perpustakaan sebagai motor segala ilmu dan informasi. Hal itu diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Nasional 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, (25/02/2020).

“Kita lihat betapa pentingnya fungsi dari perpustakan, karena perpustakaan motor, semua ilmu-ilmu itu, semua data-informasi dikemas menjadi ilmu, menjadi bidang-bidang ilmu, kemudian bidang-bidang ilmu ini semua dikumpulkan, termasuk semua literatur dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan perpustakaan,” kata Mendagri.

Dengan demikian, kehadiran perpustakaan sebagai sebuah lembaga maupun tempat untuk memperoleh akses literatur bacaan kian mendesak di seluruh daerah. Perpustakaan sebagai motor ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan SDM unggul yang berdaya saing.

“Maka perpustakaan muncul menjadi suatu bagian penting untuk menjadi pusat informasi dan data dalam rangka untuk mengisi otak kita, maka ada perpustakaan yang spesifik untuk menangani masalah tertentu. Ada perpustakaan referensi untuk penelitian, mengambil referensi tertentu, ada perpustakan akademik, ada juga perpustakaan publik, dan ada juga perpustakaan nasional yang berperan mengumpulkan informasi nasional sekaligus menjadi motor untuk menggerakkan perpustakaan-perpustakaan lain,” ujarnya.

Pentingnya perpustakaan sebagai motor penggerak ilmu pengetahuan juga perlu ditunjang dengan adanya akses bahan bacaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu menyadari secara mandiri betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan.

“Kita tahu betapa pentingnya ilmu, kita tahu pentingnya SDM, namun kita kekurangan akses. Masyarakat kita kekurangan akses, minatnya tinggi (tapi) aksesnya kurang, maka solusinya adalah kita harus mensosialisasikan dulu betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya buku, betapa pentingnya perpustakaan,” cetusnya.

Di samping membangun kesadaran masyarakat, kolaborasi dengan dengan pihak swasta maupun NGO perlu dilakukan untuk meningkatkan askesibilitas bahan bacaan masyarakat. Selain mengandalkan pemerintah, masyarakat juga dituntut untuk berswadaya dalam membangun akses bacaannya.

“Kemudian memperluas akses dengan cara membangun perpustakaan, bisa dengan cara melalui jalur power, kedua adalah dengan cara swadaya. Saya paham banyak LSM, NGO, dan juga inisiatif masyarakat sendiri untuk membangun perpustakaan di daerahnya karena kesadaran mereka sendiri, tetapi the biggest power adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki kemampuan regulasi, kemampuan memaksa, memiliki sumber dan terbesar,” jelas Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menilai jaringan dan regulasi kian sama urgensinya. Hal ini terkait juga dengan bagaimana daerah membangun kelembagaan perpustakaan, termasuk dinas perpustakaan di daerah kian solid.

“Dalam konteks inilah saya melihat bahwa kita perlu membngun jaringan, dan jaringan ini harus didorong oleh pemerintah. Dari data yang ada saya kira belum semua daerah memiliki dinas perpustakaan, yang kita harus dorong adalah regulasi, organisasi kelembagaan, anggaran, dan personel. Keempat poin ini yang penting.  Regulasi artinya harus ada aturan yang mengatur tentang adanya lembaga jaringan perpustakaan sampai ke daerah-daerah, UU Perpusnas sudah ada tetapi mungkin sosialisasinya belum keluar, tidak dibaca, kemudian aturan-aturan untuk membngun tetapi belum tersosialisasi dengan baik,” kata Mendagri.

 

Reportase : Puspen Kemendagri