Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan kecakapan yang dimiliki dalam hidupnya, lebih dari sekadar kemampuan baca tulis. Dengan kata lain, seseorang yang literat, harus mampu beradaptasi terhadap perubahan, mampu memecahkan masalah, mampu berinovasi dan berkreasi untuk menjadi lebih mandiri dan sejahtera baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan negara.
Hal ini tak terkecuali dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Poin ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 yang diselenggarakan secara virtual yang mengangkat tema â€œIntegrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir BudayaÂ Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Strukturalâ€ pada Senin (22/3/2021).
Ia mengutip bahwa bangsa yang cerdas adalah bangsa yang belajar. Bangsa yang belajar direfleksikan dari kebiasaan membaca dan menulis dengan baik (budaya literasi). Kemudian budaya literasi yang baik direfleksikan dari tingginya kegemaran membaca dan menulis. "Belajar tanpa berfikir tidaklah berguna, tapi berfikir tanpa belajar sangatlah berbahaya," kata Tjahjo mengutip Ir. Soekarno.
Pada kesempatan ini, Tjahjo Kumolo menjabarkan beberapa manfaat peningkatan literasi bagi ASN, antara lain; peningkatan pengetahuan diri sendiri dan membaginya kepada masyarakat tentang berbagai hal baru dan cara baru dalam bekerja dengan berusaha untuk mendapatkan hasil lebih optimal dan bermanfaat.
Manfaat lainnya adalah membantu meningkatkan tingkat pemahaman dalam mengambil cara pandang atau kesimpulan dari informasi dan pengetahuan yang didapatkan. "Meningkatkan kemampuan dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu fenomena atau data, juga meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan kreatif serta menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat untuk lembaga, masyarakat dan negara," katanya.
Ia mengatakan, ASN juga bisa membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti, empati dan toleransi dalam berinteraksi sosial, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan lebih produktif dan positif, juga menjadi motor dalam menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas dan mempercepat menciptakan masyarakat yang literat. "Bisa membantu meningkatkan kualitas penggunaan berbagai sumber daya, sehingga lebih bermanfaat dengan merujuk pada sumber-sumber yang dapat dipercaya," jelasnya.
Peran ASN sebagai agen literasi ini dapat dijalankan sesuai fungsinya. Pada bidang kelembagaan, perpustakaan bisa berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Pada bidang SDM aparatur, SDM aparatur bidang kepustakaan, khususnya JF Pustakawan, selayaknya menjadi garda terdepan dalam mengembangkan budaya literasi. â€œLayanan perpustakaan juga harus menyesuaikan diri dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara memadai dan maksimal,â€ tutur dia.
*Laporan Tim Humas Perpustakaan Nasional RI

Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Tjahjo Kumolo: ASN Bisa Jadi Agen Literasi

Â 
Kemayoran, Jakarta â€“ Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR), Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, diminta segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar Undang-Undang tersebut segera dapat diimplementasi secara komprehensif.
Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Deposit di Jakarta, Rabu, (24-26/07).
â€œSejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Perpustakaan Nasional terus berupaya untuk melakukan sosialisasi. Dengan rapat koordinasi ini kami harapkan ada sumbang saran untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai turunan amanah undang-undang ini,â€ jelasnya.
Ofy menjelaskan, keberadaan Undang-Undang SSKCKR yang telah disahkan pada Desember 2018 merupakan bentuk komitmen Perpusnas dalam mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa untuk menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai warisan bangsa.
â€œDi perlukan peran serta dari penerbit maupun masyarakat dalam implementasi Undang-Undang SSKCKR,Â  salah satunya dengan menyerahkan KCKR yang dihasilkan kepada Perpusnas atau perpustakaan provinsi untuk dijadikan koleksi SSKCKR dan membangun budaya literasi,â€ jelasnya.
Rako bidang deposit ini diikuti oleh sejumlah perwakilan Perpustakaan Kementerian/LPNK, perwakilan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip provinsi, perpustakaan perguruan tinggi, dan para pustakawan dari Perpusnas.
Reportase : Wara Merdekawati

Usai Terbit UU SSKCKR, Perpusnas Ditenggat Segera Susun PP

Kota Blitar, Jatim--Workshop Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang dikemas dalam Literasi Hastakarya dengan mengusung tema Merajut Keterampilan Menggapai Kesejahteraan kembali dilaksanakan Perpustakaan Bung Karno, Selasa-Rabu (22-23/9/2020) di Amphyteater Perpustakaan Bung Karno. Acara yang diikuti 65 peserta dari berbagai kalangan masyarakat itu tetap menerapkanÂ  protokol kesehatan denganÂ  memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan fasilitas itu juga yang diberikan oleh Perpustakaan Bung Karno. Mengawali kegiatan Literasi Hastakarya tersebut dipersembahkan tarian aktraktif yang diberinama tarian Gelangrum dari Sanggar Patrialoka yang bermakna dengan sukaria bersama-sama membuat kreasi, keterampilan dan bergotongroyong membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk sesama. Tarian yang menarik tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Perpustakaan Bung Karno Janti Suksmarini dan Kepala Bidang Layanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan Agus Sutoyo yang juga dihadiri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota/Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, Ibu-ibu PKK dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Janti Sukmarini mengatakan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. Hal ini sesuai dengan dengan peran perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkeahlian. Oleh karena itu, kegemaran membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan agar dapat menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat. Janti juga menambahkan bahwa perpustakaan adalah ruang terbuka bagi masyarakat untuk mempertinggi pengetahuan sebagai prasyarat partisipasi dalam pembangunan dan berkontribusi aktif mendukung pembangunan manusia, dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan yang disebabkan karena persoalan konektivitas dengan sumberdaya pengetahuan, ketersediaan sumberdaya untuk meningkatkan kompetensi diri dan pada saat ini perpustakaan melakukan transforamsi dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar lebih memberikan manfaat yang lebih besar.
Sementara Agus Sutoyo dalam pengantar peluncuran buku Cerita Setelah Fajar dan Jejak Sang Putra Fajar yang merupakan hasil workshop inklusi sosial yang sebelumnya sudah dilaksanakan mengatakan program Perpustakaan Bung Karno terus mendekatkan diri kepada masyarakat secara langsung,Â  khususnya di kota Blitar dan Kabupaten Blitar untuk meningkatkan literasinya, sehingga masyarakat akan bertambah pengetahuan dan keterampilannya yang mampu meningkatkan produktivitasnya, termasuk kegiatan literasi Hastakarya ini perpustakaan mendekatkan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan upaya meningkatkan akses kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Sehingga terjadi proses belajar yang mendorongÂ  kreativitas dan inovasi agar menjadi produktif sehingga berdampak bagi kesejahteraannya. "Program dan kegiatan Perpustakaan Bung Karno ini hadir di tengah masyarakat dan mengubah paradigma. Perpustakaan bukan hanya sebagai ruang untuk membaca saja, melainkan sebuah ruang dimana masyarakat yang mengubah peradaban, pola pikir, berkreatifitas, dan hal-hal positif lainnya yang dapat bertemu dan bekerjasama," ujarnya.
Workshop literasi Hastakarya ini akan menghasilkan rajutan-rajutan yang kreatif dari berbagai bahan daur ulang, seperti kaos bekas, kantong plastik kresek, bekas botol plastik air mineral dan lainnya yang dibentuk menjadi produk ekonomis untuk kebutuhan rumah tangga. Workshop ini dipandu oleh mentor profesional di bidangnya yaitu Ketua Komunitas Rajut &amp; Crafting Indonesia Ari Asih Pratiwi dari Bogor Jawa Barat.
Perpustakaan Bung Karno sudah melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan melaksanakan empat kegiatan workshopnya yaitu; Literasi menulis kreatif ilmiah populer tentang Bung Karno, Literasi Historytelling tentang Bung Karno, Literasi Mustikarasa: Resep Masakan Indonesia Warisan Bung Karno, dan Literasi Hastakarya. Salam sehat selalu, salam LITERASI.**
Reporter: Sri Handayani
Fotografer: Juwito
Â 
Â

Merajut Keterampilan Menggapai Kesejahteraan

Jakarta- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar Sosialisasi Perpajakan untuk seluruh pegawainya. Kegiatan yang mengangkat tema â€œ"Hak dan Kewajiban Perpajakan atas Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional RIâ€ ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawainya atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, Kamis (27/8).
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti menyebutkan setiap tahunnya kontribusi pegawainya membayar pajak penghasilan kepada kas negara mencapai lebih dari 3 milyar rupiah. â€œPajak itu penting untuk membiayai semua pengeluaran negara antara lain untuk pembangunan negara, pembayaran utang negara gaji atau dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya kita sebagai pribadi harus patuh dan taat membayar pajak karena pajak merupakan kontribusi wajib,â€ tuturnya dalam kegiatan yang digelar secara daring tersebut.
PNS di Perpustakaan Nasional, diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) guna melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak kemudian menghitung, membayar, melapor pajak penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Kewajiban ini diatur salah satunya dalam UUD Nomor 36 Tahun 2008 s.t.d.d UU Nomor 11 Tahun 2020.Maka dari itu Woro berharap melalui sosialisasi ini seluruh pegawai Perpusnas yang terdaftar sebagai wajib pajak dengan kesadaran penuh kita akan taat membayar pajak.
Penyuluh Pajak Ahli Madya, Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan, Yudha Wijaya mengapresiasi kegiatan tersebut. â€œLuar biasa sekali, cara mendukung Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh ternyata adalah mengenakan kembali mengenalkan kembali tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada pegawai,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut Yudha mengatakan bahwa pajak mendukung pemerintahan dalam menyelenggarakan dan memberikan layanan kepada publik mulai dari fungsi edukasi, fungsi sosial, fungsi kesehatan masyarakat, fungsi keamanan ketertiban dan masih banyak lainnya. Yudha juga mengungkapkan di Indonesia setiap tahunnya kontribusi pajak terhadap APBN mencapai 70-80%.
â€œSelain memiliki kewajiban, perlu juga memahami hak-hak kita sebagai wajib pajak. Pada dasarnya hak selaku wajib pajak adalah untuk mengetahui kewajiban mereka. Misalnya mendapatkan pelayanan konsultasi baik di kantor secara langsung maupun melalui telepon dan lain sebagainya. Wajib pajak juga punya hak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi atau bahkan penghapusan sanksi apabila terkena denda,â€ jelasnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas, Joko Santoso menegaskan membayar pajak itu adalah bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
â€œIndonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Di mana pajak adalah salah satu sumber dana yang digunakan Indonesia untuk membangun dan juga menyediakan infrastruktur, Oleh karena itu warga negara yang taat pajak merupakan warga yang bijak, â€œ pungkasnya.
Reportase: Eka Purniawati

Perpusnas Gelar Sosialisasi Perpajakan Bagi Pegawainya

Medan, Sumatera Utara&mdash;Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Pengarusutamaan Naskah Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) di Medan, Sumatera Utara pada Kamis (30/5/2024). Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi Mariana Ginting menjelaskan bahwa pada tahun 2024 Perpusnas menggalakkan program Pengarusutamaan Naskah Nusantara. Hal tersebut dilakukan agar naskah Nusantara menjadi bagian yang penting bagi masyarakat pemilik kebudayaannya. &ldquo;Kearifan lokal yang terkandung dalam naskah kuno merupakan identitas dan pelajaran bagi kita semua. Naskah kuno Nusantara sebagai warisan budaya bangsa yang sangat bernilai penting bagi identitas keIndonesiaan, diharapkan dapat dikenal luas oleh masyarakat, dan tidak lagi menjadi wacana yang terpinggirkan,&rdquo; tutur Mariana. Kegiatan ini merupakan kali keenam setelah digelar di Makassar, Bima, Palembang, Banyuwangi, dan Badung. Terpilihnya Sumatera Utara menjadi lokus kegiatan sosialisasi ini berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu suatu daerah memiliki tradisi naskah yang berakar dari tradisi setempat, memiliki ekosistem pernaskahan yang baik, ditandai dengan adanya komunitas, aktivitas, perhatian yang layak dari masyarakat terhadap naskah di wilayahnya, mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, dan memiliki naskah unggulan yang dapat diarusutamakan pada tingkat nasional. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam Manna Wasalwa Lubis yang pada kesempatan ini hadir mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut serta mengharapkan dapat menghasilkan rekomendasi naskah kuno dari Sumatera Utara yang akan dapat diusulkan menjadi IKON dan bahkan sebagai Memory of the World (MoW). Menurutnya dengan melestarikan naskah kuno maka kita dapat memahami jejak budaya bangsa yang bernilai tinggi dan kejayaan masa lampau untuk keperluan pembangunan identitas dan karakter bangsa. &ldquo;Naskah kuno sebagai jendela informasi masa lampau, keberadaannya mampu memberikan informasi berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi manusia,&rdquo; paparnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai kegiatan terkait naskah, yaitu reprografi dan membuat kerajinan tangan dengan motif aksara Batak, serta menelusur dan menginventaris keberadaan naskah kuno milik masyarakat. Namun demikian, upaya pelestarian naskah kuno bukan hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan secara parsial, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Dwi Endah Purwanti. Disebutkan bahwa terdapat kendala seperti keterbatasan sumber dana maupun sumber daya manusia yang memiliki kepedulian terhadap pernaskahan, sehingga belum bisa maksimal dalam menjaga warisan naskah. Sosialisasi dilanjutkan dengan sesi panel beberapa pakar terkait pernaskahan. Pada sesi panel 1, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas Sri Sumekar memaparkan program IKON dan mekanisme registrasi naskah kuno sebagai naskah IKON yang dilanjutkan dengan tutorial mengisi formulir registrasi nominasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Manassa Pusat Munawar Holil menjelaskan latar belakang pengarusutamaan naskah kuno Nusantara dan pentingnya program IKON dalam mendukung upaya pelestarian naskah kuno Nusantara. Tercatat lima naskah kuno Nusantara telah diakui dunia sebagai Memory of the World, yaitu I La Galigo (2011), Babad Diponegoro (2013), Nagarakretagama (2013), Panji (2017) yang diusulkan bersama dengan Belanda, Kamboja, Malaysia, dan Inggris, dan Hikayat Aceh (2023) yang dinominasikan bersama dengan Belanda. Dosen Universitas Hawaii Uli Kozok yang mendalami pernaskahan Batak telah meneliti dan menemukan beberapa naskah kuno Batak yang layak menjadi nominasi, di antaranya pustaha agung, pustaha Sisingamangaraja, bilang-bilang, suman-suman, dan andung-andung. Sementara itu, pada sesi panel selanjutnya Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Robert Sibarani memaparkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum program registrasi naskah kuno sebagai IKON, yaitu Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi fisik naskah kuno yang baik memungkinkan peneliti untuk membaca dan mengkaji isinya sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya, Ketua Manassa Komisariat Sumatera Utara Nurhayati Harahap menekankan pentingnya memperhatikan kondisi tempat penyimpanan naskah agar naskah lebih awet. Beberapa naskah kuno Batak yang telah dikaji ternyata berisi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan, misalnya ilmu pengobatan dan perbintangan. Menurut Kepala Batakologi Universitas HKBP Nommensen Manguji Nababan penting sekali untuk melestarikan naskah kuno Batak dengan mengajukannya sebagai nominasi naskah IKON. Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani Dokumentasi&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Lily

Kembangkan Potensi Naskah Kuno, Perpusnas Gelar Sosialisasi IKON

Jakartaâ€”Kabupaten Batang Hari memiliki gedung baru layanan perpustakaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan.
Pembangunan gedung tiga lantai tersebut dikucurkan pemerintah pusat pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp10 miliar. Peresmian gedung dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Deni Kurniadi, dan Bupati Batang Hari, Muhammad Fadhil Arief, di Kabupaten Batang Hari, Jambi, Kamis (7/7/2022). Peresmian dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Perpusnas dan Pemkab Batang Hari, serta nota kesepahaman antara Perpusnas dan STIE Graha Karya serta STIP Graha Karya. Selain itu, diselenggarakan talk show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat.
Deputi Deni menyatakan, unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan warga negara Indonesia, termasuk tersedianya perpustakaan. Perpustakaan sendiri mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam mewujudkan masyarakat pembelajar. Pasalnya, perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola, menyediakan rekaman pengetahuan untuk dibaca dan dipelajari oleh masyarakat.
â€œDan melalui perpustakaan, masyarakat dapat mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan, di mana perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,â€ jelasnya usai peresmian.
Saat ini, perpustakaan didorong untuk memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berperan dalam menyejahterakan masyarakat melalui koleksi yang diberdayagunakan di perpustakaan. Mengusung tagline, literasi untuk kesejahteraan, program transformasi perpustakaan sudah diampu oleh 34 provinsi, lebih dari 300 dinas perpustakaan kabupaten/kota, dan 3.000 desa di Indonesia.
â€œHal ini untuk mendukung arahan penting Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam membangun sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju, di mana visi pembangunan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,â€ urainya.
Dia menegaskan, literasi menjadi fondasi yang kokoh dalam membentuk cognitive skill, kepekaan sosial, serta produktivitas. Kekinian, Perpusnas mengembangkan lima tingkatan literasi. Pada tingkatan tertinggi yakni tingkatan kelima, literasi memiliki makna bahwa individu yang berliterasi mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan dalam kompetisi global.
â€œLiterasi sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak lagi menjadi pasar dari negara-negara maju. Tentu saja bangsa yang maju tidak semata membangun terpaku pada modal sumber daya alam melainkan sumber daya manusia yang literat, yang secara berkesinambungan dibutuhkan dalam pengembangan iptek,â€ tandasnya.
Usai peresmian, Bupati Fadhil menyampaikan terima kasih kepada Kepala Perpusnas. Kini, kabupatennya memiliki gedung perpustakaan dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mengisi kelengkapan Perpusnas, dia berharap tambahan bantuan dari Perpusnas.
â€œTapi tentunya dari hasil peninjauan, masih banyak yang perlu kita sempurnakan. Kalau masih ada yang mau dibantu, ya terima kasih karena banyak keterbatasan-keterbatasan dari kekuatan fiskal Kabupaten Batanghari,â€ ungkapnya.
Dia mengajak seluruh elemen untuk meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Batang Hari. Menurutnya, kesuksesan dapat diraih apabila individu mau meningkatkan kemampuan literasinya.
â€œSalah satu indikator orang yang membaca dengan baik adalah dia tidak bisa dibodohi orang lain, dia tidak bisa ditipu orang lain, dia tidak bisa dimanipulasi orang lain, dan dia tidak akan percaya dengan fitnah, hoaks, karena dia punya informasi yang utuh terhadap suatu hal,â€ tukasnya.
Dia menyebut, profesi utama masyarakat Kabupaten Batang Hari adalah pekerja perkebunan. Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi ini merupakan penghasil kelapa sawit. Untuk itu, dia mendorong agar para petani, khususnya kelapa sawit, meningkatkan pengetahuannya.
â€œDengan pengetahuan, petani hidupnya lebih mudah, dia tahu cara merawat tanaman yang baik. Di sini, produktivitas perkebunan kita, khususnya kelapa sawit, masih sangat rendah,â€ ujarnya.
Dikhususkan produktivitas petani swadaya kebun kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari, yang disebutnya masih rendah. Setiap bulan, petani swadaya menghasilkan tujuh kuintal per hektare per bulan. Hal ini masih jauh dari kondisi ideal yakni tiga ton per hektare per bulan yang justru dinikmati oleh perusahaan besar.
â€œDi mana masalahnya? Pengetahuan petani kita tidak cukup komprehensif. Dia tidak tahu bagaimana memilih bibit yang baik. Bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana membersihkan lahan yang baik, bagaimana membuat pupuk menjadi efektif dan efisien,â€ katanya.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak agar menggerakkan literasi. Dia mendorong para pegawai pemerintah agar bergerak lebih dulu. Secara khusus dia meminta dinas perpustakaan agar membuat perpustakaan menjadi tempat yang menarik, melalui kegiatan yang kekinian, sehingga masyarakat mau datang berkunjung.
Sementara itu, Lektor Kepala Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, Mursalin, mengungkapkan Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit. Dia menyebut, minyak kelapa sawit memiliki potensi nilai ekonomi yang besar. Namun, yang banyak diproduksi di Indonesia justru yang nilainya secara ekonomi paling rendah yakni CPO dan PKO.
â€œYang paling sedikit diproduksi tapi nilainya paling tinggi dengan harga paling tinggi itu adalah produk turunan sawit untuk dijadikan bahan kosmetik,â€ jelasnya.
Pada 2045, Indonesia menargetkan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia sehingga mampu menjadi penentu harga CPO global.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI, Tokyo, Jepang, Yusli Wardiatno, menjelaskan literasi sangat berperan penting terhadap kemajuan sebuah negara. Dia menjelaskan, Jepang dikenal sebagai negara dengan literasi yang baik.
â€œPenelitian OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) terhadap 166.000 orang partisipan dari total 24 negara di dunia dengan rentang usia 16-65 tahun menyimpulkan bahwa orang dewasa Jepang memiliki kemampuan lebih dalam mengolah informasi dan mencari teks-teks padat dibanding orang-orang yang berasal dari negara lain,â€ ujarnya.
Budaya membaca di Jepang, menurutnya, dibangun sejak usia dini. Hal ini dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat, mulai dari orang tua, sekolah, penulis atau penerjemah, penerbit buku, hingga pemerintah. Anak di Jepang mengenal buku sejak lahir. Pemerintah setempat memiliki program memberikan hadiah buku kepada anak yang baru lahir. Buku dibagikan kepada ibu yang mengantar anaknya untuk imunisasi pertama.
â€œJepang mulai pergerakan literasi sejak abad 17. Sekitar tahun 1830-1844 Terakoya sudah berkembang di seluruh Jepang, dan pada awal Meiji atau tahun 1868, jumlahnya lebih dari 15.000. Terakoya adalah tempat anak-anak masyarakat biasa, belajar membaca, menulis, dan berhitung,â€ pungkasnya.
Hasilnya, pada 1913, Jepang berhasil menjadi salah satu produsen buku terbesar di dunia. Dia menilai, Indonesia memiliki potensi untuk menyukseskan literasi masyarakat. Pasalnya, Indonesia memiliki 164.610 perpustakaan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Jepang yang memiliki 3.360 gedung perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Gedung Baru Layanan Perpustakaan di Kabupaten Batang Hari

Jakarta-Sebagai bentuk penguatan jejaring kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan dilakukan di gedung layanan Perpusnas, Medan Merdeka Selatan secara on-site. (09/03)
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana menerima kehadiran Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono beserta para jajaran. PKS yang ditandatangani merupakan bentuk tindak teknis dari nota kesepahaman yang pernah terjalin di tahun 2019.
Sugeng Hariyono, Kepala BPSDM menyatakan bahwa Perpusnas merupakan mitra strategis agar semua masyarakat terliterasi.
&ldquo;Kami siap berkolaborasi dengan Perpusnas, tidak hanya dengan BPSDM yang ada di Jakarta, tapi juga dengan BPSDM Regional di beberapa kota&rdquo;, ungkapnya.
Semua provinsi memiliki BPSDM dan memiliki hubungan profesional terkait dengan pembinaan, anggaran, program dan evaluasi, namun keberadaannya adalah merupakan perangkat daerah, imbuhnya.
Ofy Sofiana, menyambut baik rencana penandatanganan yang akan dilaksanakan.
&ldquo;Kami sangat senang menyambut kolaborasi ini. Mudah - mudahan segera diprogramkan kegiatan apa saja yang akan menjadi implementasi dari perjanjian ini&rdquo;, tukasnya.
<span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: black; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US;">Terdapat empat ruang lingkup yang menjadi dasar dalam pelaksanaan PKS tersebut. 
<span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: black; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US;">Ruang lingkup tersebut antara lain Pelaksanaan dukungan pengembangan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan; Pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan; Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia perpustakaan dan Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di bidang perpustakaan
&nbsp;
<span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: black; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US;">Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
<span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Arial; color: black; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US;">Dokumentasi : Alfian

Berita

Menindaklanjuti Kolaborasi Antarkementerian Melalui Perjanjian Kerja Sama