Salemba, Jakartaâ€”Laporan Harta Kekayaan Negara secara elektronik (e-LHKPN) adalah sistem pelaporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh setiap penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan elektronik, kini pelaporan harta kekayaan dapat menjadi lebih mudah, murah, dan bermanfaat.
LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, sebagai upaya transparansi awal menjabat sebagai instrumen pengawasan dan akuntabilitas saat akhir menjabat. Peraturan LHKPN sesuai dengan peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016.
Perpustakaan Nasional sebagai salah satu penyelenggara juga tidak luput dari pelaksanaan e-LHKPN. Sebanyak 63 pejabat dan penyelenggara negara di lingkungan Perpusnas mengikuti workshop penyampaian LHKPN melalui elektronik oleh KPK, Kamis, (31/5).
Pejabat dan penyelenggara negara yang mengikuti pengisian e-LHKPN meliputi pejabat eselon 1 dan 2, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang dan jasa, auditor, pejabat lelang (ULP), dan bendahara di tiap unit kerja.
Deni Setianto dari Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat PP LHKPN KPK mengatakan sistem pelaporan harta kekayaan sudah ada sejak jaman kekhalifan Umar bin Khattab r.aâ€”masa setelah Rasulullah saw wafat. Oleh karena itu, pelaporan LHKPN harus dimaknai sebagai upaya pencegahan agar jangan sampai ada penyelenggara pemerintahan yang terlibat ataupun terjerat perilaku korupsi.
â€œDari LHKPN publik pun bisa mengetahui berapa harta yang diperoleh selama seseorang menjabat. Tidak ada keragu-raguan ataupun prasangka yang timbul yang berujung fitnah,â€ imbuh Deni.
Deni menambahkan saat ini KPK sedang giat melakukan sejumlah terobosan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pola korupsi seiring jaman kian canggih. Beragam cara dilakukan sejumlah oknum, bahkan bekerja sama untuk mengelabui agar praktek haram tersebut tidak terlihat aparat hukum. Semuanya bermula dari niat, pungkas Deni.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â 
Â 
Â

Workshop e-LHKPN :  Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Jakarta - Manajemen kinerja menjadi langkah penting dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit.
Kinerja pegawai akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier, penilaian kinerja dan pemeringkatan hasil kinerja pegawai dapat digunakan dalam manajemen talenta, pemberian tunjangan kinerja, reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Deni Kurniadi, menyatakan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja diharap mampu mendukung percepatan manajemen ASN berdasarkan sistem merit pada seluruh instansi pemerintah. Dengan demikian, semua pegawai dapat mengimplementasikannya melalui kinerja yang maksimal dan optimal sehingga sasaran kinerja individu yang selaras dengan kinerja unit kerja dan organisasi dapat tercapai,
â€œAcara ini diharapkan agar seluruh PNS di seluruh unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional dapat menerapkan serta mengimplementasikan sistem manajemen kinerja sebagaimana amanat Permenpan RB No. 8 Tahun 2021,â€ ujar Deni pada kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja PNS yang diselenggarakan secara daring, pada Jumat (17/12/2021).
Terbitnya PermenPANRB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil membawa transformasi dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hal ini untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran kinerja organisasi ke dalam sasaran kinerja individu. Kelak, SKP tersebut akan menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Pada akhirnya seluruh kinerja pegawai harus berkontribusi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, pertama dari Analis Kebijakan Pertama, Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDMA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Efri Ihot Sinaga, memaparkan terkait penyusunan SKP tentang isu-isu kinerja individu pegawai, pengelolaan kinerja pegawai, siklus manajemen pegawai, Indikator Kinerja Individu (IKI), alur cascading kinerja organisasi ke kinerja individu PNS, menentukan IKI, menentukan target kinerja yang tepat untuk individu, perencanaan kinerja individu (penyusunan SKP), strategi penyelarasan kinerja, serta mekanisme dan metode kerja.
Kedua dari Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Direktorat Kinerja ASN, Badan Kepegawaian Negara, Cari, S.Sos mengatakan untuk pengisian SKP dibutuhkan pemahaman dalam mengenali format dan cara pengisiannya. â€œCapaian SKP itu harus mendukung capaian kerja unitnya dan capaian kerja organisasinya,â€ ungkap Cari.
Kegiatan Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja PNS ini juga diharap dapat menjadi penyegaran bagi semua pegawai dalam pendalaman SKP PNS di lingkungan Perpusnas.
Â 
Reporter: Herwin Saswita
Editor: Basma Sartika

Manajemen Kinerja Penting dalam Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit

Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI selaku lembaga pemerintahan non kementerian sekaligus penyedia layanan publik wajib menyediakan website yang terbuka untuk umum.
Website bagi instansi pemerintahan merupakan media informasi kepada masyarakat tentang visi, misi, tujuan, sasaran hingga program kegiatan pemerintahan. Selain itu, website juga berfungsi sebagai media untuk memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, membuka kegiatan Webinar Sosialisasi Website Perpusnas yang diselenggarakan secara daring dan luring, Kamis (4/11/2021), mengatakan penting hukumnya bagi Perpusnas untuk dikenal oleh publik, namun hal tersebut tidak lantas membuat semua kegiatan yang dilakukan bisa diunggah ke dalam website.
â€œMembuat website adalah membuat restoran, kita sebagai kokinya. Menunya terdiri dari informasi yang sudah bisa dikonsumsi publik, jangan menyebarkan informasi yang tidak diperlukan karena itu justru akan menurunkan kredibilitas instansi,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan bahwa tugas perpustakaan di seluruh dunia adalah sama yakni sebagai sumber informasi atau gudang fakta yang telah disusun sesuai dengan kebijakan yang ada. Dengan demikian, masyarakat bisa percaya pada seluruh informasi yang diberikan.
Data adalah kumpulan fakta yang tidak bisa dibantah dan bisa melahirkan ribuan informasi. Adapun parameter profesional yang wajib dimiliki oleh pengelola website antara lain kemampuan untuk mengolah data yang dimiliki dan tidak boleh â€œbutaâ€ akan regulasi yang berkembang di Kementerian/Lembaga.
â€œPerpustakaan di seluruh dunia memiliki legitimasi untuk memperjelas kebijakan yang dimiliki Kementerian/Lembaga lain kepada masyarakat,â€ ungkap Syarif Bando.
Menurut Koordinator Kelompok Substansi Sistem Infrastruktur TIK Perpusnas, Aristianto Hakim, website resmi Perpusnas dibangun sejak tahun 1998 dan terus mengalami perubahan serta perbaikan ke arah yang lebih baik hingga saat ini.
â€œWebsite official Perpusnas semakin berkembang dalam hal konten informasi dan tampilannya pun sudah mobile friendly karena perkembangan teknologi yang terus bergulir,â€ papar Aris.
Sementara itu, Pranata Komputer Ahli Pertama, Vincentia Dyah K., menjelaskan bahwa Perpusnas juga memiliki website unit kerja yang terkoneksi dengan website aplikasi lokal yang dijalankan oleh unit kerja tersebut.
â€œKarena menyajikan informasi yang up to date dan realtime, website unit kerja membutuhkan pengelolaan yg baik, dari segi konten dan fitur-fitur. Selain itu juga diperlukan SOP pendukung sebagai salah satu indikator transparansi informasi publik,â€ ucap Vincent.
Selain website resmi dan website unit kerja, disampaikan oleh Subkoordinator Pengembangan Sistem Informasi Perpusnas, Dhian Prasetya, Perpusnas juga memiliki website tematik seperti Website Kepustakaan Tokoh Pahlawan Diponegoro yang bisa diakses di <a href="https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id">https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id</a> .
Website tesebut diluncurkan secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2018 di Teater Perpustakaan Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan no.11, Jakarta Pusat. Website Kepustakaan Tokoh Pahlawan Diponegoro berisikan antara lain Biografi, Buku, Keluarga, Citra, Klip Video, Klipping Artikel, Memorabilia, Penghargaan, Tokoh dan Peta.
Reporter: Basma Sartika

Website Perpusnas Harus Terbuka untuk Umum

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah-naskah kuno ibarat pelita peradaban. Kandungan informasi di tiap naskah selalu sarat dengan pesan positif. Koleksi naskah kuno nusantara ditulis dalam berbagai aksara dan bahasa. Perpustakaan Nasional hingga tahun 2017 memiliki 11.133 naskah. Â Namun, tidak banyak yang bisa membaca setiap kandungan yang tersirat maupun yang tersurat.
Agar masyarakat mudah mengakses dan tahu manfaat besar dari naskah-naskah kuno nusantara, Perpusnas meluncurkan situs web khusus â€˜Khastaraâ€™ di Ruang Teater Soekarman Layanan Perpustakaan, Kamis, (3/1). Khastara artinya Khasanah Naskah Nusantara. Situs web ini merupakan hasil kerjasama antara Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi sebagai penyedia sistem dan web serta Pusat Preservasi sebagai penyedia isi (konten).
â€œSalah satu peran dari perpustakaan adalah sebagai jembatan ilmu pengetahuan di masa lampau dan situs web Khastara memuat seluruh koleksi digital hasil alih media dari koleksi tercetak pustaka nusantara yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Situs ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia demi kepentingan intelektual,â€ kata Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando pada saat peluncuran.
Situs web ini, tambah Kepala Perpusnas, memudahkan pemustaka dalam mengakses koleksi pustaka nusantara yang sudah didigitalkan dalam bentuk dan format yang menarik sehingga kondisi koleksi tercetak yang sudah rapuh tetap terjaga.
Penyajian koleksi pustaka nusantara akan dibuat dalam bentuk website yang intuitif namun sederhana, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dengan konsep Web Responsif. Sehingga situs web Khastara dapat dibuka dengan gadget, seperti tablet dan smart phone.
Situs web Khastara memuat koleski sebanyak 8324 judul, diantaranya koleksi manuskrip (naskah kuno) 837 Judul, koleksi monograf langka yang diterjemahkan (buku langka) sebanyak 144 judul, koleksi kartografi (peta) sebanyak 1.548 judul, koleksi bahan grafis (foto, gambar, lukisan) sebanyak 5.716 judul, dan koleksi serial langka (majalah dan surat kabar langka) sebanyak 79 judul.
â€œHarapan kami, peningkatan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dipersembahkan Perpustakaan Nasional menambah khasanah dan keragaman informasi yang ada serta berguna bagi masyarakat Indonesia,â€ ungkap Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Luncurkan Khastara : Cara Baru Kenali Naskah-Naskah Nusantara

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar bimbingan teknis Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan secara daring pada Kamis (10/3/2022). Bimtek dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi pegawai sehingga pengelolaan BMN dan barang persediaan dapat terlaksana dengan baik.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan, dalam pengelolaan BMN dan barang persediaan diperlukan profesionalisme, komitmen, disiplin, keteraturan dan kesadaran.
"Sehingga pengelola BMN dapat membuktikan integritas kita terhadap kepercayaan negara. Bahwa BMN dari pengelolaan uang negara dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada masyarakat," kata Syarif.
Terlebih Perpusnas merupakan lembaga public service, maka akan sangat bermakna jika sebaik-baiknya barang milik negara yang ada di Perpusnas adalah dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
Kasubdit BMN I Dit BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJK) Kementerian Keuangan, Tunggul Yunianto mengatakan, BMN merupakan kekayaaan negara yang tidak dipisahkan. Perolehannya pun dapat bersumber dari APBN maupun perolehan lain yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sejak 2003-2004 kami sudah melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan negara, sehingga salah satu implikasinya sudah semakin jelas secara formal dan informal pembagian kekayaan negara. Salah satunya, BMN termasuk dalam kekayaan negara yang tidak dipisahkan," ungkap Tunggul.
Dijelaskan, terdapat 12 siklus pengelolaan barang milik negara. Mulai dari, perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan hingga penghapusan.
"Pengelolaan BMN menjadi penting, karena menjadi pendukung utama layanan publik atau tugas dan fungsi pemerintah. Maka kami menyadari tugas seorang pengelola BMN sangat berat, harus melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, di Kemenkeu sudah mulai mengimplementasikan jabatan fungsional untuk pengelolaan BMN," jelasnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Gelar Bimtek BMN dan Barang Persediaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Penyediaan gedung fasilitas perpustakaan masih menjadi dambaan beberapa pemerintah daerah guna mendukung peningkatan literasi masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memprioritaskan pembangunan perpustakaan di tahun 2023.
Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba menyampaikan, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan gedung perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Namun, karena akibat pandemi Covid-19, maka anggaran untuk pembangunan pun terkena refocusing.
"Kami sudah mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada refocusing dan pengajuan kami terpaksa ditunda," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (31/5/2022).
John mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan sangat dinantikan. Kekurangan sarana dan prasarana ini tentunya menjadi kendala untuk menggugah minat baca masyarakat, padahal fasilitas ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakay.
"Selama ini kami belum memiliki fasilitas gedung perpustakaan, kemampuan keuangan juga sangat terbatas. Maka kami berharap pembangunan perpustakaan ini dapat menjadi prioritas di tahun 2023. Maka, dapat mengakomodir target 25 tahun Indonesia emas melalui literasi," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/205WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.51.24 PM.jpeg" border="0" />
Â 
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Y. Rembang. Pihaknya juga berharap pembangunan gedung perpustakaan dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Tidak hanya berisi buku-buku saja, tetapi juga gedung sebagai tempat berkegiatan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, dengan membangun minat baca masyarakat, bukan hanya membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil untuk kesejahterannya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/389WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.52.36 PM.jpeg" border="0" />
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, untuk 164.610 perpustakaan. Terdiri dari perpustakaan umum, khusus, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
Untuk memenuhi fasilitas layanan perpustakaan di daerah, lanjut Deni, pemerintah pusat melalui Perpusnas memiliki program bantuan DAK yang dapat digunakan untuk enam menu. Diantaranya, pembangunan gedung, perluasan, perabot, TIK, dan koleksi.
"Kami menghimbau untuk pemerintah daerah mengajukan permohonan DAK. Tentunya dengan memenuhi beberapa syarat, misalnya untuk pembangunan gedung harus disertakan sertifikat bangunan, serta DED," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando untuk membuka layanan perpustakaan pada Sabtu dan Minggu.
&ldquo;Buka Sabtu Minggu segera direalisasikan, ya Pak. Biar saya bisa ke sini,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengunjungi Perpustakaan Nasional dalam rangka menghadiri acara Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Kamis (11/1).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpusnas berencana membuka layanan sepanjang pekan. Namun keinginan itu terganjal masalah tenaga kerja dan anggaran. Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memiliki 24 lantai. Setiap lantai membutuhkan empat petugas. Selain petugas di lobi, Syarif mengatakan butuh sekitar 100 pekerja tambahan untuk bertugas pada akhir pekan.
Untuk mendapatkan tenaga kerja, Perpusnas tentu akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk beroperasi pada Sabtu saja, pegawai dihitung bekerja lembur. &ldquo;Kalau kami pakai&nbsp;outsourcing, ini harus ada anggaran,&rdquo; ujarnya. Kepala Perpusnas memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar untuk merealisasikan hal tersebut.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Pencarian

Berita Lainnya

Workshop e-LHKPN : Cara Cegah Penyelenggara Negara Korupsi

Manajemen Kinerja Penting dalam Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit

Website Perpusnas Harus Terbuka untuk Umum

Perpusnas Luncurkan Khastara : Cara Baru Kenali Naskah-Naskah Nusantara

Perpusnas Gelar Bimtek BMN dan Barang Persediaan

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan