Bandung, Jawa Baratâ€”Rekam jejak, bukti karya-karya inovatif dan sikap kearifan dari sosok mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengantarkan dirinya meraih gelar Doktor Kehormatan dalam bidang produktivitas dari Institut Teknologi Bandung pada Senin, (13/1). Orasi ilmiah dihadiri para Menteri di era Jusuf Kalla menjabat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bupati, dan rektor dari sejumlah perguruan tinggi.
Tim Promotor Doktor Kehormatan diketuai oleh Abdul Hakim Halim dari Fakultas Teknik Industi ITB bersama lima profesor lainnya, antara lain Dradjad Irianto, Kadarsah Suryadi, Bermawi P Iskandar, Hermawan Kresno Dipojono, dan Mohamad Ikhsan dari Fakultas Ekonomi Budaya (FEB-UI).
Dalam paparan pengantarnya, Ketua Tim Promotor Abdul Hakim Halim mengatakan ada empat contoh konkrit, inovasi yang diputuskan oleh Jusuf Kalla dalam melakukan peningkatan produktivitas sebuah sistem, baik sistem itu berupa perusahaan maupun institusi sektor publik dan pemerintahan. Pertama, kiprah PT Bukaka Teknik Utama yang saat ini sudah menjadi satu dari lima produsen jembatan pengantar penumpang dari terminal ke pesawat (garbarata), program konversi minyak tanah ke LPG, bantuan langsung tunai (BLT), dan pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.
â€œJusuf Kalla berhasil keluar dari stigma dan mewujudkan mimpi membangun bandara Sultan Hasanuddin sebagai masterpiece anak bangsa dengan biaya yang relative murah,â€™ imbuh Abdul Hakim Halim.
Pada orasinya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa kunci dari kemakmuran bangsa adalah produktivitas. Negara dengan produktivitas tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhannya. Selisih antara apa yang diproduksi dan dikonsumsi memungkinkan mereka melakukan investasi yang ada gilirannya mendongkrak produktivitas dan kemakmuran ke taraf yang lebih tinggi lagi.
â€œSejalan dengan pengalaman bangsa-bangsa di dunia, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan hanya akan terwujud jika bangsa Indonesia mampu meningkatkan produktivitas pemanfaatan kapital, baik itu perusahaan maupun di instansi pemerintahan,â€ ungkap Jusuf Kalla.
Di masa depan, pemahaman tentang produktivitas ini menjadi lebih penting lagi, karena tantangan yang dihadapi bangsa menjadi lebih besar, yaitu sumber daya yang tersedia, yang merupakan input akan menjadi langka dan mahal. Jenis produk dan layanan yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat pun menjadi semakin bervariasi dengan kuantitas per jenis produk atau layanan semakin menjadi kecil tetapi dengan tuntutan kualitas yang semakin tinggi,â€ ujar JK.
Reportase :Elsa T/Hartoyo D
Fotografer : Hartoyo DÂ

Muhamad Jusuf Kalla Raih Gelar Doktor Kehormatan Dari ITB

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Apabila ingin menjadi individu yang literat, wajib datang ke Perpustakaan.
Demikian disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tual, Usman Tamnge saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Usman mengatakan bahwa selama ini perpustakaan hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, namun sejatinya perpustakaan mengambil peran yang signifikan dalam mencerdaskan bahkan menyejahterakan masyarakat.
"Kenapa perpustakaan dipandang sebelah mata? Padahal kalau orang mau pintar ya harus ke perpustakaan," ucapnya.
Kota Tual merupakan sebuah kota yang unik karena memiliki luas lautan yang lebih besar dibandingkan daratan. Sehingga hal tersebut menjadikan pariwisata dan perikanan menjadi potensi terbesar untuk dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.&nbsp;
Akan tetapi disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Tual, Fahri Rahayaan, pemanfaatan potensi itu belum maksimal mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tual yang masih&nbsp; berada di bawah rata-rata nasional.
"Kota Tual memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan karena literasi mampu berantas kemiskinan," ungkapnya.
Berkesempatan menerima langsung kunjungan kerja tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, mengapresiasi komitmen tinggi yang dimiliki oleh Wakil Wali Kota Tual beserta jajaran untuk menjadikan masyarakat Tual literat.
Adin menjelaskan bahwa kegemaran membaca dan budaya literasi telah menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2020-2024 untuk pengembangan SDM. Selain itu, dia juga menerangkan literasi tidak hanya berbicara tentang membaca melainkan satu hal yang esensial yakni kemampuan seseorang dalam menciptakan barang dan jasa.
"Literasi sangat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, dan inovatif," katanya.
Perpusnas dalam hal ini memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi, namun juga mampu menurunkan kemiskinan, angka stunting, dan kematian muda melalui praktik-praktik baik yang didapatkan dari perpustakaan.
"Perpustakaan hadir di tengah masyarakat, sehingga yang tidak memiliki pekerjaan jadi punya pekerjaan. Dengan membaca, kognisi juga bisa meningkat dan itu wajib dipraktikan," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Eko Yunianto, dengan agenda mengundang Kepala Perpusnas untuk hadir dalam kegiatan Peresmian Gedung Perpustakaan Kabupaten Madiun yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022.
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aji Anwar

Perpustakaan Kaya Ilmu Pengetahuan

Jakartaâ€”Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) di Indonesia menunjukkan hasil positif.
Penerbit dan produsen karya rekam di Indonesia disiplin menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam (KCKR) ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Sepanjang Januari-Juli 2021, Perpusnas mencatat sebanyak 311.956 eksemplar KCKR diserahkan oleh penerbit dan produsen karya rekam. Tahun ini, Perpusnas menargetkan 367.500 eksemplar KCKR.
Sebagai perbandingan, sepanjang 2020, tercatat sebanyak 420 ribu eksemplar KCKR dari 355.630 judul yang dihimpun Perpusnas dari 3.653 penerbit dan produsen karya rekam.
Angka ini menjadi catatan mengesankan, dan menunjukkan kepatuhan penerbit dan produsen karya rekam dalam memenuhi amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan KCKR (SS KCKR). UU mengamanatkan setiap penerbit dan produsen karya rekam menyerahkan hasil karyanya masing-masing ke Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi tempat domisili.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan kepatuhan ini menjadi hal yang membanggakan dalam upaya mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa. Namun dia meminta jajarannya agar koleksi serah simpan dihimpun sekaligus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
â€œSejauh mana pemanfaatan karya-karya itu di tengah masyarakat kita. Saya sebagai Kepala sangat berharap bahwa jajaran saya, bisa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia dan dunia, bahwa karya-karya yang dihasilkan oleh orang-orang intelektual itu telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Indonesia dan dunia,â€ jelasnya dalam kegiatan dengan tema â€˜Melalui Kepatuhan SS KCKR Karya Bangsa Lestari Indonesia Tangguh dan Tumbuhâ€™ yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (24/8/2021).
Syarif Bando menyebut, perpustakaan merupakan institusi jembatan pengetahuan masa lampau, masa kini, dan masa datang dari semua karya yang dihasilkan penulis di Indonesia. Dengan menyerahkan koleksi KCKR, menurut Syarif Bando, para penulis, penerbit dan produsen karya rekam merupakan sosok istimewa karena menjadi jembatan ilmu pengetahuan bagi bangsa Indonesia.
â€œKarena memang satu peluru bisa menembus satu kepala, tetapi sejatinya telah membunuh jutaan nilai kemanusiaan. Tapi satu buku yang sudah didigitalkan, satu karya rekam yang sudah didigitalkan, akan menembus miliaran kepala manusia dan menumbuhkan nilai kemanusiaan baru,â€ urainya.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman menyatakan akses merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi terjadinya aktivitas literasi. Karenanya, dia mendukung upaya untuk memberdayakan sumber daya agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber-sumber literasi, seperti perpustakaan, toko buku, dan media massa.
Ikapi mencatat jumlah buku elektronik yang didaftarkan ke Perpusnas untuk mendapatkan International Standard Book Number (ISBN) terus bertambah setiap tahun. Pada 2017, sebanyak 2.819 judul buku elektronik yang diajukan mendapatkan ISBN, dan meningkat pada 2019 menjadi 17.141.
Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan nilai penjualan buku. Data dari salah satu jaringan toko buku besar di Indonesia menunjukkan total judul buku baru yang dijual mengalami penurunan sejak 2017 hingga 2020. Penurunan terbesar terjadi pada 2020 setelah Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yakni sebanyak 6.587 judul baru, dibandingkan 2019 yang sebanyak 13.882 judul buku baru.
General Manager Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) Braniko Indhyar menjelaskan sejak 2018, pihaknya dipercaya Perpusnas untuk membuat dan mengembangkan sistem yang membantu para produsen karya rekam menyerahkan karya rekamnya ke Perpusnas. Melalui layanan daring, ASIRI membuat sistem permintaan ISRC (seperti nomor induk lagu) yang terintegrasi dengan sistem deposit Perpusnas.
â€œTotal konten yang sudah diserahkan ASIRI ke Perpusnas adalah 14.500 konten. Saat ini ASIRI sudah mengupayakan asosiasi produser lain dan perwakilan musik tradisional agar bisa menyerahkan salinan karya rekamnya ke Perpusnas,â€ ungkapnya.
Mengingat perkembangan teknologi karya rekam, dia berharap Perpusnas memperhatikan infrastruktur, terutama storage, jaringan, maintenance, dan format baru penyimpanan di masa mendatang. â€œHarapan ASIRI adalah dapat menjadi bagian dalam menjaga dan melestarikan karya anak bangsa, khususnya di bidang lagu dan musik,â€ harapnya.
Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers Asmono Wikan mengajukan tiga hal kepada Perpusnas terkait penyerahan SS KCKR. Dia berharap sosialisasi UU tentang SS KCKR dilakukan kepada penerbit dengan cara yang menarik dan mengundang partisipasi. Selain itu, dia meminta agar tersedianya ruang penyimpanan karya cetak, terutama surat kabar dan majalah, yang memadai di perpustakaan daerah.
â€œYang terakhir, kolaborasi. Adanya akvitas Perpusnas bersama penerbit untuk memelihara kesadaran kepatuhan atas pelaksanaan UU SS KCKR. Sekaligus meliterasi publik agar mau mendayagunakan koleksi perpustakaan,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita

Capaian Serah Simpan KCKR Menunjukkan Hasil Positif  Â 

Jakarta - Perpustakaan harus menjadi air bening yang dapat masuk ke sela-sela terkecil dan seorang petani yang meskipun kurang diapresiasi namun tetap melakukan pekerjaan yang luar biasa.
Demikian disampaikan oleh Pegiat Literasi, Yoyon Suryono, saat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kabupaten Majalengka dengan tema â€œPerpustakaan Nasional Menuju Transformasi Digital untuk Membentuk Ekosistem Digital Nasionalâ€ yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (04/01/2022).
Yoyon mengatakan sejatinya Majalengka sudah maju sejak lama. Terbukti dengan kehadiran sosok Sastrawan, Ajip Rosidi, seorang tokoh yang menjadi contoh untuk generasi feodal yang tidak mungkin beprestasi tanpa membaca. Upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat lintas generasi harus terus dilakukan terutama di era digital saat ini.
â€œGenerasi Alpha itu dalam satu hari bermain gadget lebih dari tiga jam. Pertama untuk bermain game, lalu medsos, dan baru belajar. Sehingga di era digital ini perpustakaan harus mencari cara untuk lebih banyak menggugah konten yang isinya pembelajaran. Tanpa perpustakaan kita tidak akan pernah maju,â€ urai Yoyon.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan literasi tidak lagi tentang kemampuan membaca dan menulis namun lebih ke pada kemampuan dalam menciptakan barang dan jasa yang bermutu untuk kemudian dikompetisikan secara global. Untuk itu, seluruh masyarakat harus didorong untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mereka dengan membaca.
Syarif Bando lebih lanjut menyampaikan bahwa hanya 10% penduduk Indonesia yang terjun ke masyarakat dengan ijazah perguruan tinggi, sedangkan 90% sisanya dengan latar belakang SLTA dan bahkan lebih rendah. Literasi adalah kunci untuk membangun bangsa dan hal tersebut perlu didukung dengan sarana yang memadai.
â€œBerapapun dana yang digelontorkan negara untuk infrastruktur pasti akan habis tapi tidak berlaku untuk ilmu pengetahuan. Negara akan maju dengan literasi. Maka dari itu, dibutuhkan kerja keras dan komitmen tinggi dari seluruh stakeholders untuk memotivasi masyarakat agar gemar membaca,â€ ucap Syarif Bando.
Bupati Majalengka, Karna Sobahi dan Wakil Bupati, Tarsono D. Mardiana, sependapat bahwa kemampuan membaca bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Sehingga kegiatan yang dirangkaian dengan Peresmian Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Majalengka ini juga diharapkan mampu mewujudkan visi Kabupaten Majalengka dalam mencapai masyarakat yang religius, adil, harmonis, dan sejahtera (RAHARJA). Pembangunan gedung yang menghabiskan biaya senilai Rp. 10 Miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan digadang sebagai sentra pembelajaran masyarakat.
Mengingat bahwa meningkatkan minat budaya baca merupakan tugas bersama, maka Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Edy Anas Djunaedi, menyatakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sudah diselesaikan.
â€œPeraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah inisiatif DPRD Kabupaten Majalengka dan sudah diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2021,â€ ungkap Edy.
Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumamih, menegaskan bahwa literasi memberi sumbangan yang sangat besar untuk kesejahteraan. Bappenas melihat urgensi akan kebutuhan perpustakaan berpendapat Perpusnas harus diberikan alokasi yang cukup untuk mendukung pembangunan program literasi untuk kesejahteraan.
â€œLiterasi memberi sumbangan yang sangat besar untuk kesejahteraan, sehingga harus didukung dengan penyediaan infrastruktur sosial dalam bentuk gedung perpustakaan,â€ pungkas Amich.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Harus Jadi Air Bening dan Petani

Â 
Kemayoran, Jakarta â€“ Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR), Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpusnas, diminta segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar Undang-Undang tersebut segera dapat diimplementasi secara komprehensif.
Demikian disampaikan Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Deposit di Jakarta, Rabu, (24-26/07).
â€œSejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Perpustakaan Nasional terus berupaya untuk melakukan sosialisasi. Dengan rapat koordinasi ini kami harapkan ada sumbang saran untuk menyusun peraturan pemerintah sebagai turunan amanah undang-undang ini,â€ jelasnya.
Ofy menjelaskan, keberadaan Undang-Undang SSKCKR yang telah disahkan pada Desember 2018 merupakan bentuk komitmen Perpusnas dalam mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa untuk menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai warisan bangsa.
â€œDi perlukan peran serta dari penerbit maupun masyarakat dalam implementasi Undang-Undang SSKCKR,Â  salah satunya dengan menyerahkan KCKR yang dihasilkan kepada Perpusnas atau perpustakaan provinsi untuk dijadikan koleksi SSKCKR dan membangun budaya literasi,â€ jelasnya.
Rako bidang deposit ini diikuti oleh sejumlah perwakilan Perpustakaan Kementerian/LPNK, perwakilan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip provinsi, perpustakaan perguruan tinggi, dan para pustakawan dari Perpusnas.
Reportase : Wara Merdekawati

Usai Terbit UU SSKCKR, Perpusnas Ditenggat Segera Susun PP

Jakarta&mdash;Pemilihan Pustakawan Berprestasi Nasional 2017 kembali diselenggarakan Perpustakaan Nasional, Minggu, (13/9). Persaingan global menuntut adanya kompetensi dan sikap profesionalisme dari para pustakawan. Demikian disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional, Muh. Syarif Bando, saat membuka acara tersebut.
Maju mundurnya suatu peradaban dunia bisa dilihat dari kondisi perpustakaannya. Di dalam bangsa yang maju terdapat perpustakaan yang modern, begitu sebaliknya. Tidak ada dunia yang tidak membutuhkan perpustakaan atau peran pustakawan, kecuali dari pola pola pikir pustakawannya yang menganggap kecil perpustakaan. &ldquo;Jadi jangan menganggap rendah profesi pustakawan,&rdquo; tegas Syarif Bando.
Hal senada dikatakan Kepala Pusat Pustakawan, Opong Sumiati, bahwa saat ini persaingan di era global mengharuskan kualitas sumber daya pustakawan yang profesional dan siap berkompetisi dalam dunia internasional. Keberhasilan perpustakaan sangat bergantung kepada pustakawannya, pustakawan dituntut untuk memberikan layanan prima dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, meskipun dengan jumlah pustakawan yang terbatas,&rdquo; ujar Opong Sumiati.
Lebih lanjut, Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan menambahkan ajang ini merupakan bentuk apresasi dari kinerja baik para pustakawan yang merupakan juara di daerahnya masing-masing.
Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional diikuti sebanyak 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak lima Provinsi tidak mengirimkan perwakilan dikarenakan berbagai alasan, antara lain Kepulauan Riau, Kalimantan utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Pemilihan Pustakawan Berprestasi Nasional 2017 : Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi dan Profesional

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando untuk membuka layanan perpustakaan pada Sabtu dan Minggu.
&ldquo;Buka Sabtu Minggu segera direalisasikan, ya Pak. Biar saya bisa ke sini,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengunjungi Perpustakaan Nasional dalam rangka menghadiri acara Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Kamis (11/1).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpusnas berencana membuka layanan sepanjang pekan. Namun keinginan itu terganjal masalah tenaga kerja dan anggaran. Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memiliki 24 lantai. Setiap lantai membutuhkan empat petugas. Selain petugas di lobi, Syarif mengatakan butuh sekitar 100 pekerja tambahan untuk bertugas pada akhir pekan.
Untuk mendapatkan tenaga kerja, Perpusnas tentu akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk beroperasi pada Sabtu saja, pegawai dihitung bekerja lembur. &ldquo;Kalau kami pakai&nbsp;outsourcing, ini harus ada anggaran,&rdquo; ujarnya. Kepala Perpusnas memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar untuk merealisasikan hal tersebut.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Pencarian

Berita Lainnya

Muhamad Jusuf Kalla Raih Gelar Doktor Kehormatan Dari ITB

Perpustakaan Kaya Ilmu Pengetahuan

Capaian Serah Simpan KCKR Menunjukkan Hasil Positif Â

Perpustakaan Harus Jadi Air Bening dan Petani

Usai Terbit UU SSKCKR, Perpusnas Ditenggat Segera Susun PP

Pemilihan Pustakawan Berprestasi Nasional 2017 : Pustakawan Diminta Tingkatkan Kompetensi dan Profesional