Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Tahun ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima sebanyak 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebut PPPK dan PNS merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun tanpa mendapatkan hak tunjangan pensiun, namun penting dilakukan pegawai PPPK di lingkungan Perpusnas dapat fokus berkontribusi.
 
Para pegawai, lanjutnya, harus mampu memahami bahwa tugas pustakawan adalah sebagai pembaca dan pelayan ilmu pengetahauan yang akan terus mengupdate pengetahuan masyarakatnya.
 
"Para pustakawan harus menjadi triger bagi masyarakat, menjelaskan pentingnya adaptasi dengan perubahan dunia untuk mencapai kesejahteraan. Karena perpustakaan merupakan jembatan pengetahuan masa lalu, kini dan nanti," ungkapnya saat memberikan Pembekalan PPPK Perpusnas, Rabu (2/8/2023).
 
Kepala Perpusnas mengingatkan pentingnya semangat belajar dan transformasi diri menjadi profesional. Dia menegaskan bahwa kesuksesan dalam mengubah perpustakaan menjadi lebih baik dimulai dari perubahan diri sendiri.
 
"Kalian tidak bisa merubah perpustakaan menjadi lebih baik jika tidak mulai merubah diri anda sendiri menjadi orang yang profesional," lanjutnya.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Adin Bondar mengatakan bahwa pegawai PPPK ini merupakan orang-orang terbaik yang dipilih secara khusus untuk berbakti dan memberikan pelayanan terbaik dalam memajukan bangsa melalui tugas pokok Perpustakaan Nasional.
 
"Tentunya fokus pada pembangunan masyarakat berpengetahuan berbasis literasi," katanya.
 
Pada era yang kompleks saat ini, lanjutnya, tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan membawa perubahan perilaku di masyarakat dan bangsa. 
 
"Oleh karena itu, dibutuhkan ASN yang adaptif dan tangkas dalam menghadapi perubahan tersebut, khususnya dalam menyediakan aksesibilitas informasi dan pengetahuan sesuai kebutuhan masyarakat," lanjutnya.
 
Dikatakan, Perpusnas tengah mengembangkan konsep literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kesiapan dalam memberikan pelayanan aktif. 
 
"Kinerja pegawai juga akan terbukti melalui reformasi birokrasi yang berkorelasi dengan tunjangan kinerja yang diterima," jelasnya.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter: Wara Merdeka
 
Fotografer: Ahmad Kemal

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perpusnas Diharapkan Adaptif dan Profesional

Â 
Jakarta, - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengatakan pentingnya penyediaan bahan bacaan ilmu terapan yang bermanfaat bagi masyarakat diatur dalam sebuah kebijakan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembudayaan Literasi pada Kamis, (30/6/2022).
Syarif Bando menyebut, yang penting untuk dipahami adalah penyediaan bahan bacaan serta pendampingan bagi masyarakat kita untuk berubah dalam bentuk kebijakan. â€œSaya kira solusi yang diharapkan adalah dengan adanya rancangan peraturan presiden ini. Karena itu kami mengharapkan agar memasukkan komponen tentang penyediaan buku-buku life skill serta penyajian tutorial bagi masyarakat dalam rancangan peraturan presiden tersebut,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut dirinya mengungkap masyarakat Indonesia akan bisa sejahtera salah satunya melalui transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat untuk bisa mengolah sumber daya yang begitu melimpah di sekitarnya.
â€œMenurut kami literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang pada suatu objek tertentu yang dapat diimplementasikan menjadi inovasi dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan dapat dipakai untuk memenangkan persaingan global. Jadi literasi bukan hanya sekedar pandai baca tulis,â€ ungkapnya.
Selain itu Syarif Bando menambahkan adanya kewajiban masyarakat untuk membaca juga bisa menjadi salah satu titik berat pada rancangan peraturan presiden ini. Hal tersebut bisa menjadi salah satu langkah implementasi mandat UUD 1945 di mana tugas pemerintah baik dari sisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif adaah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perpusnas, imbuhnya, juga akan memiliki langkah besar untuk mengenalkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana perpustakaan tidak hanya menjadi ruang baca tapi juga tempat masyarakat mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai modal menuju kesejahteraan. â€œKalau perpustakaan masih eksklusif akan ditinggalkan masyarakat,â€ jelasnya.
Syarif berharap rancangan peraturan presiden ini dapat menjamin ketersediaan buku ilmu terapan untuk desa sesuai dengan potensi sumber dayanya. â€œJadi orientasi kita dalam memproduksi sebanyak mungkin buku ilmu terapan,â€ pungkasnya.
Penyusunan rancangan peraturan presiden tentang Pembudayaan Literasi merupakan tindak lanjut setelah disusunnya Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi pada 2021. Rancangan peraturan presiden tentang Pembudayaan Literasi disusun sebagai pedoman dan wadah kolaborasi lintas kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi.
Â 
Reporter: Eka Purniawati
Fotografer: Alfian
Â

Kepala Perpusnas: Pentingnya Penyediaan Bahan Bacaan Ilmu Terapan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Keberadaaan naskah nusantara telah memberikan sumbangsih bagi keberagaman dunia pernaskahan dan ilmu pengetahuan. Digitalisasi naskah, menjadi cara yang membantu memajukan ilmu pengetahuan tentang dunia pernaskahan.
Teknologi digitalisasi baru dikembangkan di perpustakaan besar sejak 10 atau 15 tahun yang lalu. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menjadi pelopor perpustakaan yang memanfaatkan teknologi digitalisasi ini, melalui portal khastaraÂ  Khasanah Pustaka Nusantara.
Pustakawan British Library Annabel Teh Gallop menyampaikan, naskah nusantara telah tersebar di berbagai penjuru dunia sejak beberapa abad yang lalu, termasuk di London Inggris.
"Di British Library yaitu Perpustakaan Nasional Inggris di London, kami juga melakukan digitalisasi pada naskah nusantara sejak skeitar 10 tahun yang lalu. Jumlah koleksi nusantara ada sekitar 500 naskah yang terdaftar dalam buku katalog Indonesian Manuscripts in Great Britain," ungkapnya dalam gelar wicara "Naskah Nusantara dalam Dunia Pernaskahan dan Ilmu Pengetahuan" yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (27/5/2022).
Annabel menjelaskan, pada program digitalisasi naskah di British Library hampir semua mendapat biaya dari sponsor. Mengingat dalam proses mendigitalkan naskah memerlukan dana tambahan diluar dari dana yang biasa didapati dari pemerintah.
"Program pertama yang dilakukan tahun 2013 ialah program digitalisasi semua naskah melayu. Kemudian di tahun 2017-2019 dilakukan program digitalisasi 75 naskah Jawa yang saat ini disimpan di British Library yang dapat dipastikan berasal dari Keraton Jogjakarta. Program ini didanai oleh SP Lohia seorang warga Indonesia berketurunan India," jelas Annabel.
Ditambahkan, ada satu program bersama dengan EFEO dan proyek Dharma yang akan mendigitalisasikan 70 naskah lontar dari pulau Jawa dan Bali. Program ini akan dimulai tahun ini dan selesai di tahun 2023, jadi seluruh naskah nusantara di British Library akan segera didigitalisasikan dan dapat diakses sepenuhnya secara daring.
"Ketika naskah digital diterbitkan ke internet oleh British Library dengan creative commons license, sehingga siapa saja dapat memanfaatkannya dan tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada kami," imbuhnya.
Annabel memaparkan, manfaat naskah digital diantaranya untuk menyokong penelitian filologi, memudahkan penerbitan edisi teks akademik, memasyarakatkan naskah melalui penerbitan teks lebih populer, serta penyediaan bahan proyek akademik seperti alih aksara melalui crowd-sourcing.
Sementara itu, Pustakawan Perpusnas RI, Aditia Gunawan mengatakan, digitalisasi naskah kuno sangat membantu para filolog, peneliti untuk mempercepat meningkatkan kualitas risetnya juga mempercepat proses penelitian itu sendiri. Selain itu juga dapat melihat bahwa perspektif ilmu filologi akan sangat luar biasa ke depannya.
"Karena memungkinkan kita juga untuk mengkaji naskah atau teks yang klasik dan kuno secara lebih multidisplin juga lintas wilayah. Jadi banyak sekali kesempatan yang dapat dieksplorasi lebih jauh dan bisa diakselerasi berkat adanya teknologi digital," katanya.
Aditia menjelaskan, aat ini pihaknya tengah bergabung dalam proyek Dharma yang merupakan proyek di Eropa untuk mengkaji prasasti, naskah, dan peninggalan arkeologis yang bercorak Hindu dari abad ke-5 sampai ke-15 di Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Ketua Umum Manassa Munawar Holil mengatakan, sampai saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah naskah nusantara. Di beberapa buku yang sering dirujuk seperti â€œKhasanah Naskah: Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Seduniaâ€, disebutkan naskah nusantara disimpan di 31 negara. Dan yang di Indonesia berdasarkan penelurusan yang dilakukan Perpusnas, sampai saat ini tercatat sementara sejumlah sekitar 82.000 ribu naskah.
"Jumlah ini belum dapat dipastikan karena memang naskah-naskah yang disimpan di perorangan atau koleksi masyarakat, baik perorangan maupun masyarakat adat sampai sekarang belum tercatat dengan pasti. Dan perkembangannya selalu berubah, misalnya bencana alam yang selalu menjadi kekhawatiran," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Digitalisasi Naskah Nusantara Berperan Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Bogor, Jawa Barat - Biro Umum Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola APBN dalam rangka meningkatkan pengetahuan bendahara dan para pengelola keuangan di lingkungan Perpusnas di Royal Padjadjaran Hotel, Bogor, selama tiga hari (2-4/5). "Para pengelola keuangan harus memahami dan menguasai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando.
Syarif juga menghimbau kepada para pengelola keuangan supaya mengawal pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value forÂ money).Â "Diharapkan teman-teman pengelola keuangan harus bisa mengawal anggaran. Oleh karena itu, jangan masa bodoh dan mampu memverifikasi kelogisan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," pinta Syarief. Selain itu khusus bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Â  harus menguasai penyusunan perencanaan anggaran, menetapkan kerangka acuan kerja, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA. "Tugas pengelola APBN bukan hanya terkait seberapa cepat penyerapan anggaran, namun juga harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan," tambah Syarif.
Bimtek Pengelola APBN menghadirkan narasumber dari KPPN Jakarta II, dimana materi yang disampaikan terdiri dari gambaran umum pengelola APBN, tata cara pencairan keuangan, pengantar atau pengenalan aplikasi SAS dan eSPM, pendalaman penggunaan aplikasi SAS dan SPM. Inspektur Perpusnas Darmadi turut menyampaikan kebijakan inspektorat dilingkungan Perpusnas dan diskusi. Sedangkan Biro Umum dan Kepala Bagian Keuangan menjelaskan gambaran umum atau pembahasan SOP bagian keuangan Tahun 2018.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Bimbingan Teknis Pengelola APBN di lingkungan Perpustakaan Nasional

Sumbawa, NTB - Dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat di suatu wilayah diperlukan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), DPRD, maupun civitas akademika. Hal inilah yang tengah dilakukan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai upaya meningkatkan indeks literasi masyarakat.
Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah menyatakan bahwa kondisi indeks literasi masyarakat di wilayahnya masih berada di angka 5,177 atau masuk dalam kategori rendah. Sehingga diperlukan adanya sinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat.
"Dalam meningkatkan indeks literasi, haru dilakukan secara sinergi dengan semua pihak, tidak hanya Dinas Perpustakaan saja tetapi dengan Dinas kominfotik dan Dinas Pendidikan. Bagaimanapun peran perpustakaan ini sangat penting di masyarakat, terlebih perpustakaan merupakan jantung dari pendidikan," ujarnya dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan tema 'Penguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat' pada Rabu, (6/10/2021).
Mahmud menjelaskan, wilayah geografis di Kabupaten Sumbawa yang luas juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab setempat dalam meningkatkan literasi. Mengingat Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 kecamatan dan 157 desa/kelurahan.
"Dengan adanya bantuan mobil perpustakaan kelilling (MPK) dari Perpusnas ini sangat membantu sekali. Mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat," ujar Mahmud.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani. Menurutnya, dalam meningkatkan indeks literasi diperlukan sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, diperlukan adanya taman baca dan pojok baca hingga di tingkat kecamatan.
"Budaya literasi di Sumbawa adalah tugas bersama. Taman baca maupun pojok baca tidak hanya berada di tingkat Kabupaten saja tetapi juga harus hadir sampai di tingkat Kecamatan dan desa," ungkap Dewi.
Untuk merealisasikannya, lanjut Dewi, ke depan Pemkab Sumbawa berencana untuk menyusun regulasi yang menyatakan bahwa desa dan kecamatan wajib memiliki pojok baca.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq menyatakan dukungannya pada peningkatan indeks literasi di Sumbawa. Salah satunya, dari sisi legilasi tahun ini pihaknya telah menginisiasi Ranperda dengan tema Pembudayaan Gemar Membaca di Kabupaten Sumbawa.
Dikatakan, di dalam Ranperda tersebut berisi poin pemikiran untuk mendorong pembudayaan gemar membaca di keluarga, masyarakat, satuan pendidikan dan pemerintah. Selain itu juga terdapat ketentuan mengenai hak masyarakat, kewajiban pemerintah hingga pengawasan dan pembiayaan.
"Kami berharap ketika Ranperda ini selesai bisa segera ditindaklanjuti," ujar Abdul.
Abdul mengusulkan, penyediaan perpustakaan yang representatif sehingga memberikan rasa nyaman bagi pemustaka. Ini sebagai strategi untuk menarik minat baca masyarakat.
"Dengan bahan bacaan yang bermutu tetapi perpustakaan tidak nyaman ini akan membuat kejenuhan. Jika perpustakaan nyaman, masyarakat akan betah membaca, maka minat baca itu akan ada," ujar Abdul.
Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Chairul Hudaya mengatakan, perguruan tinggi pun memiliki peran dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat. Dengan membangun Desa untuk kesejahteraan masyarakat (MERDEKA) yang merupakan salah satu penjabaran dari kurikulum Kampus Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Sudah ada 45 desa yang kami bina dan menghasilkan 152 produk. Melalui program ini kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa belajar dari univeritas yang sesungguhnya yakni di tengah masyarakat," kata Charul.
Selain itu, lanjut Chairul, pihaknya memiliki berbagai jurnal ilmiah yang menjadi bagian dari menyebarkan literasi. Tak hanya itu, berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat telah diciptakan. Seperti sepeda listrik dengan merk ngebUTS yang sudah diproduksi lebih dari 100 unit.
"Sepeda listrik ini menjadi kendaraan dinas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, inovasi lainnya alat penyimpan ikan dengan tenaga surya, dan inovasi perangkat lunak. Inovasi ini meski sederhana tetapi dapat bermanfaat untuk masyarakat," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengapresiasi adanya pembahasan mengenai Perda tentang Pembudayaan Gemar Membaca.
Diharapkan Perda tersebut dapat mengakomodir keterlibatan civitas akademika dalam meningkatkan indeks literasi. Selain itu, memuat rasio jumlah buku yang dibutuhkan masyarakat Sumbawa, sebagai sebuah langkah revolusioner untuk memastikan ketersediaan bahan bacaan.
"Membaca seperti melatih otot untuk menjadi juara di ring tinju, kalau otot tidak dilatih akan kalah dalam olahraga, jika otak tidak dilatih pasti akan kalah pada indeks literasi," ujar Syarif.
Dikatakan proses membaca adalah suatu proses untuk membetuk struktur berpikir dari semua sel yang ada di otak manusia. Dari pemikiran yang berserakan menjadi cara berpikir yang rasional dan terstruktur.
"Semakin banyak buku kita baca maka semakin terbentuk struktur pemikiran logis dan rasional," lanjutnya.
Syarif Bando menjelaskan, saat ini paradigma perpustakaan sudah berubah. Perpustakaan tidak lagi hanya sekadar manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan melainkan transfer pengetahuan.
"Perpustakaan jika mau eksis di tengah ketidakpastikan harus berubah. Saat ini kami tengah bertransformasi menjadi transfer pengetahuan. Lalu apa bisa dilakukan pustakawan? Ini yang kami lakukan dengan mengundang Bupati, Rektor, Ketua DPRD. Kita semua menjadi duta baca dalam bidangnya," terangnya.
Lalu, lanjut Syarif, paradigma perpustakaan tidak lagi masyarakat menjangkau perpustakaan tetapi perpustakaan menjangkau perpustakaan.
"Ini dibuktikan dengan Indonesia selama tiga tahun menempati top open access untuk jurnal ilmiah," ungkapnya.
Di akhir, Syarif Bando menegaskan, untuk meningkatkan literasi diperlukan kerja sama dengan kmponen bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. "Dengan sinergi dapat mempercepat peningkatan literasi dan peningkatan kualitas SDM," tegasnya.
Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviani sebagai Bunda Literasi Kabupaten Sumbawa 2021-2024.
Dalam kesempatan itu diserahkan secara simbolis bantuan Pojok Baca Digital (POCADI) untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat.
Selain itu juga diselenggarakan penandatanganan nota kesepakatan Perpusnas dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dancsebelas perguruan tinggi. Diantaranya, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Samawa, Universitas Cordova, STKIP Taman Siswa Bima, STKIP Paracendikia NW Sumbawa, STKIP Yapis Dompu, STIH Muhammadiyah Bima, STIE Bima, STA Islam Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa, dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Bima.
ReporterÂ Â Â Â Â  : Wara Merdeka
FotograferÂ Â  : Prakas Agrestian

Peningkatan Indeks Literasi Butuh Sinergi Antar Komponen Bangsa

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memiliki misi untuk menjadi bank sentral terdepan di negara emerging market dan salah satu bentuk program dari Bank Indonesia untuk mendukung Indonesia maju adalah Indonesia Cerdas. Ada beberapa program dalam Bank Indonesia terkait Indonesia Cerdas salah satunya yakni pembangunan BI Corner dan pojok baca. Tujuan dari BI Corner dan pojok baca adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya terkait tentang Bank Indonesia sekaligus untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta literasi melalui penyediaan koleksi buku berkualitas dan fasilitas multimedia yang terkini.
Disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Barat, Agus, semangat BI adalah berperan aktif dalam mendukung literasi di berbagai kalangan terutama kalangan generasi muda karena kualitas mereka menjadi faktor penentu bagi kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang terdidik, berilmu pengetahuan dan melek literasi akan jadi asset strategis dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Di tengah kondisi pandemi Covid-19, literasi harus berubah dan melakukan inovasi agar tetap dapat tumbuh.
â€œAlhamdulillah dengan ide dan gagasan kreatif yang dituangkan dalam berbagai media maka literasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Penyediaan koleksi seperti layanan sirkulasi referensi yang dapat diakses secara digital dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online ini juga merupakan upaya dari perpustakaan untuk menjangkau masyarakat lebih luas,â€ ungkap Agus di webinar Pentas Literasi: FGD BI Corner yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom pada Jumat (7/5/2021).
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku Keynote Speaker memberikan apresiasi kepada BI yang sudah sangat peduli untuk berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa melalui penyediaan fasilitas BI Corner. â€œJumlah BI Corner yakni sebanyak 1100 sudah melebihi target di awal pencanangan dulu, ini luar biasa. Perpusnas sangat bangga dan berterima kasih atas dukungan serta kerja sama yang diberikan ini sehingga kita bisa semakin luas menjangkau masyarakat,â€ tuturnya.
Syarif Bando dengan mengulang pesan Presiden, Joko Wiodo, mengatakan Perpusnas yang dibangun dengan 24 lantai ke atas dan 3 lantai ke bawah tidak akan ada artinya jika hanya menjadi Menara Gading. Karena yang terpenting adalah bagaimana membangun perpustakaan yang bisa menjangkau masyarakat. Terlebih di era pandemi Covid-19 ini, bukan masyarakat yang menjangkau perpustakaan melainkan perpustakaan yang harus bisa menjangkau masyarakat.
â€œSudah menjadi concern kita bersama dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, dengan demikian daya saing bangsa Indonesia dapat meningkat,â€ tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas, Adin Bondar, menjelaskan bahwa rangkaian dari perpustakaan, kegemaran membaca, dan literasi sudah sangat efektif dalam membangun serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan hak masyarakat, oleh karena itu kegemaran membaca adalah langkah awal untuk memperluas wawasan dan pengetahuan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaya.
â€œSetiap komponen masyarakat harus memiliki hak dalam rangka mendapatkan layanan perpustakaan dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan hidup mereka. Kemiskinan dan kebodohan itu tidak ada, yang ada adalah tidak adanya kesempatan untuk membaca dan mengakses informasi. Untuk itu guna menguatkan literasi, upaya yang harus dilakukan salah satunya dengan melakukan penerapan literasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah,â€ jelas Adin, panjang lebar.
Sepakat dengan hal tersebut, Kepala UPT Perpustakaan ITB, Yuli Setyo Indartono, menegaskan bahwa perpustakaan masih diperlukan di zaman yang sudah dipenuhi dengan mesin pencari informasi seperti Google. Karena mesin pencari informasi ini sifatnya hanya permukaannya saja, tidak mendalam. Akan tetapi paradigma perpustakaan jelas harus berubah terlebih di era digital seperti saat ini, maka dari itu perpustakaan harus memperbanyak koleksi digitalnya.
â€œPerpustakaan tetap dibutuhkan karena informasi yang diberikan lebih terstruktur, lebih dalam, dan lebih terarah. Berbagai upaya juga sudah dilakukan khususnya oleh Perpustakaan ITB yakni salah satunya dengan memperbanyak electronic resources yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja,â€ ucap Yuli.
Reporter: Basma Sartika

Bank Indonesia Gadang Program Indonesia Cerdas Bangun BI Corner dan Pojok Baca

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando untuk membuka layanan perpustakaan pada Sabtu dan Minggu.
&ldquo;Buka Sabtu Minggu segera direalisasikan, ya Pak. Biar saya bisa ke sini,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengunjungi Perpustakaan Nasional dalam rangka menghadiri acara Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Kamis (11/1).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpusnas berencana membuka layanan sepanjang pekan. Namun keinginan itu terganjal masalah tenaga kerja dan anggaran. Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memiliki 24 lantai. Setiap lantai membutuhkan empat petugas. Selain petugas di lobi, Syarif mengatakan butuh sekitar 100 pekerja tambahan untuk bertugas pada akhir pekan.
Untuk mendapatkan tenaga kerja, Perpusnas tentu akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk beroperasi pada Sabtu saja, pegawai dihitung bekerja lembur. &ldquo;Kalau kami pakai&nbsp;outsourcing, ini harus ada anggaran,&rdquo; ujarnya. Kepala Perpusnas memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar untuk merealisasikan hal tersebut.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Pencarian