Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mendorong sinergisitas dengan penyelenggara pendidikan formal untuk menciptakan pustakawan yang berkualitas. Pustakawan berkualitas diperlukan untuk dapat memberikan layanan dan pengelolaan perpustakaan yang prima bagi pemustaka.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan, kondisi kebutuhan pustakawan tidak sebanding dengan jumlah lulusan dari jurusan ilmu perpustakaan. Dari jumlah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, yakni jenang Diploma 3 (D3) sebanyak 13 perguruan tinggi, dan jenjang sarjana (S1) hanya 33 perguruan tinggi.
â€œMaka ini yang menjadi tantangan kita kalau kita ingin menciptakan pustakawan profesional dalam jumlah yang memadai. Kalau kita lihat data tentang tenaga perpustakaan yang secara de facto, masih terbatas jumlah tenaga fungsional pustakawan di nusantara,â€ terangnya dalam Webinar Sinergitas Pendidikan Formal dan Non-Formal dalam Mewujudkan Pustakawan Berkualitas, Kamis (10/12).
Dikatakan, pengembangan kompetensi pustakawan sebagaimana sesuai dengan mandatori UU NO. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non formal.
â€œInilah pentingnya melakukan sinergitas untuk merancang diklat untuk menjemput era digital teknologi saat ini. Karena tidak mungkin kami (Perpusnas) bisa merumuskan tanpa partisipasi dari perguruan tinggi untuk merancang silabus, karena kita juga perlu melakukan diklat untuk mempersiapkan pustakawan menghadapi perubahan dimana akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang,â€ katanya.
Dosen Ilmu Perpustakaan Unpad, Agus Rusmana mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, seorang pustakawan harus ada sinergi penerapan antara teori yang diterima di perkuliahan dengan praktik di lapangan. Meski adanya anggapan jika teori tidak sama dengan praktek di lapangan, namun sebetulnya teori sangat mendukung dari beberapa kebaruan yang ada dan dapat menjadi solusi dari masalah yang berkembang.
â€œDengan penerapan teori dan praktek ketika bertugas, pekerjaan yang dilakukan oleh pustakawan dapat lebih dipertanggung jawabkan,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi UI, Luki Wijayanti mengatakan, tiap prodi Ilmu Perpustakaan di tiap perguruan tinggi memiliki keunikannya masing-masing. Sinergi harus dilaksanakan berdasarkan keunika tersebut, sehingga keunikan tersebut berkembang menjadi sebuah potensi yang dapat berkontribusi memperkuat sinergi.
â€œApa yang menjadi keunggulannya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, menyusun kurikulum secara bersama sekaligus mekanisme pemetaan pada mata kuliah harus kita juga buat kajian kebutuhannya kemudian bagaimana penyelenggaraan program pelatihannya yang mungkin tidak masuk dalam kurikulum dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan diklat,â€ jelasnya.
Syarif Bando menambahkan, per 1 Januari 2021 akan dimulai pembelajaran terbuka dengan kuota 1.000 orang tiap harinya, yang dapat digunakan oleh siapa saja. Untuk itu Perpusnas mengundang, orang-orang pintar di Indonesia dari dunia pendidikan formal maupun non formal untuk sharing ilmu dan pengalaman. â€œTermasuk para akademisi di bidang kepustakawanan kami mengundang untuk bisa memberikan ilmunya untuk masyarakat,â€ lanjutnya.
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Lakukan Sinergisitas untuk Ciptakan Pustakawan Berkualitas

Cikini, Jakarta â€“ Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan di Hotel Mercure Cikini Jakarta pada Senin sampai Selasa (12-13/11). Perpustakaan Nasional mempunyai fungsi sebagai perpustakaan pembina bagi seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. â€œMenurut Undang-Undang 43 Tahun 2007, ada lima jenis perpustakaan, yaitu Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus,â€ ujar Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca Deni Kurniadi saat membuka acara. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan yang mewakili dari seluruh Indonesia dan Pustakawan Utama di lingkugan Perpusnas RI.
Deni Kurniadi dalam laporannya menerangkan program pembuatan profil perpustakaan provinsi, kabupaten, kota dan aplikasi pendataan perpustakaan sudah diselenggarakan sejak tahun 2013. â€œHari ini kita menyaksikan sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah dan peluncuran buku profil perpustakaan, yangÂ  berbeda pada tahun ini adalah penggabungan antara Nomor Pokok Perpustakaan dengan aplikasi pendataan perpustakaan yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin database mengenai semua jenis perpustakaan,â€ terang Deni.
Deni menjelaskan bahwa saat ini data tentang perpustakaan di Indonesia, kebanyakan adalah data entry by name artinya masih berupa nama perpustakaan, alamat perpustakaan dan nama kepala perpustakaan. â€œJadi belum seperti profil yang diharapkan tentang perpustakaan provinsi, kabupaten, kota. Hari ini kita akan memakai aplikasi yang kita buat sehingga data yang ada mengenai semua jenis perpustakaan menjadi lengkap dan terkini,â€ imbuh Deni. Adapun tujuan dari penyelenggaraan acara adalah untuk pemutakhiran dan evaluasi capaian penginputan data dalam penataan perpustakaan melalui kegiatan penyusunan buku profil perpustakaan serta menyusun aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah.
Sedangkan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas Woro Titi Haryanti memaparkan, suatu organisasi atau lembaga dengan data yang valid, akurat dan update dapat membuat kebijakan yang baik. Setelah itu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga tidak terlalu ambisius di dalam pelaksanaannya dan dapat digunakan untuk penetapan strategi serta evaluasi kinerja. â€œData merupakan dasar utama di setiap lini organisasi atau lembaga dalam mengambil keputusan perencanaan dan penetapan strategi serta capaian target kinerja, bahkan sampai kepada evaluasi kinerja suatu organisasi atau lembaga,â€ terang Woro.
Woro juga berharap tim admin aplikasi pendataan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia dapat mengelola dan menentukan kualitas informasi tentang perpustakaan di wilayahnya agar dapat dijadikan acuan oleh Perpustakaan Nasional dalam menentukan kebijakan pengembangan perpustakaan. Dimana pada tahun 2018 ini, Perpustakaan Nasional telah memiliki program literasi untuk kesejahteraan melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Para peserta yang hadir selain mendapat akun aplikasi dan panduan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah juga mendapat pemahaman dari pakar pembuat aplikasi tersebut. Presentasi dari Iwan Supriyono mengenai Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah versi Desktop dan Mobile (Andoid dan IOS) serta presentasi dari Badollahi Mustafa mengenai integrasi Nomor Pokok Perpustakaan dengan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan

Jakarta - Perpustakaan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di negara ini sudah barang tentu memiliki sejarah panjang dari awal terbentuk hingga seperti hari ini, dimana telah menjadi salah satu Perpustakaan terbaik di dunia.
Â 
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (13/09/2021) Kepala Biro Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih. Pada pidatonya kali ini, beliau menyampaikan sejarah dan perkembangan yang sudah dilalui oleh Perpusnas selama ini.
Â 
Seorang pustakawan dan profesor ilmu Perpustakaan asal India, Ranganathan memperkenalkan 5 hukum dari Ilmu Perpustakaan atau Five Laws of Library Science. Salah satu dari 5 hukum tersebut adalah A library is a growing organism.Â (Perpustakaan adalah organisme yang berkembang) atau dengan kata lain perpustakaan harus dapat berdaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan atau tuntutan zaman yang ada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sangat pesat saat ini secara tidak langsung memaksa perpustakaan harus dapat Â menyesuaikan diri dengan perkembangan itu sendiri. Begitu pula dengan perpustakaan nasional lakukan saat ini dalam menghadapi tantangan pada setiap perubahan dan tuntutan zaman yang ada saat ini.
Â 
â€œKepekaan lembaga dan segala hal yang terkait adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Jika tidak, perpustakaan akan tenggelam dalam paradigma lama dan sulit untuk majuâ€. terang Sri Marganingsih
Â 
Cikal bakal Perpusnas sendiri ditandai dengan didirikannya sebuah lembaga pelopor perpustakaan nasional pada masa kolonial bernama <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Bataviaasch_Genootschap_van_Kunsten_en_Wetenschappen">Bataviaasch Genootschap</a>Â di tanggal <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/24_April">24 April</a>Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/1778">1778</a>Â dan dibubarkan pada tahun 1950. Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia tepatnya tahun 1980, semangat untuk mewujudkan Â pengembangan sistem nasional <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan">perpustakaan</a>, secara menyeluruh dan terpadu ditandai dengan dibentuknya Perpustakaan Nasional RI yang merupakan gabungan dari Perpustakaan Museum Nasional; Perpustakaan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah">sejarah</a>, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Politik">politik</a>Â dan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial">sosial</a>Â (SPS); Perpustakaan wilayah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta">DKI Jakarta</a>; dan Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan dan berada dibawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia.
Â 
Pada tahun 2000, Perpusnas RI mengalami perubahan status menjadi salah satu lembaga pemerintah non departeman setelah sebelumya berada di bawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Â 
Perubahan terakhir yang dilakukan oleh Perpusnas dalam bidang organisasi diantara lain adalah Penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019. Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Arahan tersebut langsung ditanggapi oleh Perpusnas dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait SOTK untuk mendukung perubahan tersebut.
Â 
â€œSOTK terbaru Perpustakaan Nasional ini diharapkan dengan 138 ujung tombak yang menggerakan tupoksi perpusnas menjadi momentum bagi setiap ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk dapat melakukan terobosan, inovasi dan pemikiran baru yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja sebagai lembaga pemerintah, untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan public Perpustakaan Nasional. â€ ungkap Sri Marganingsih
Â 
Â Reportase: Fauzan Abdi

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Salemba, Jakartaâ€”Perbaikan kualitas sumber daya manusia yang salah satu didalamnya menyasar pada peningkatan indeks literasi masyarakat merupakan fokus dari program pembangunan pemerintah 2020-2024. Literasi yang dimaksudkan bukan sekedar kemampuan baca-tulis, mengemukakan pendapat, ataupun mengenal sebab akibat. Melainkan proses menumbuhkan ide-ide, kreatifitas, inovasi baru yang bermuara pada penciptaan produk barang dan jasa yang dapat berimbas kepada perbaikan Â kesejahteraan.
â€œLiterasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yakni kemampuan baca-tulis, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidupâ€ urai Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengawali Webinar Transformasi Perpustakaan dan Budaya Literasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat pada Senin, (9/11).
Perpustakaan sebagai salah satu leading sector penyerbaluasan virus literasi juga harus menanggalkan paradigma lama sebagai kolektor buku-buku maupun bentuk karya cetak dan rekam lainnya. Perpustakaan yang mengurusi segala jenis adalah citra perpustakaan pada abad 18. Perpustakaan yang mengelola ilmu pengetahuan adalah paradigma perpustakaan di abad ke-20. Di abad ke-21, perpustakaan harus memainkan peran yang berbeda. Peran yang lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perubahan paradigma (transformasi) yang mengharuskan perpustakaan lebih banyak terlibat menebarkan informasi serta pengetahuan agar bisa dimaksimalkan masyarakat.
â€œTransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meruapakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan,â€ tambah Syarif Bando.
Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki yang menyebutkan bagaimana peran tranformasi perpustakaan bisa tumbuh meski dari pinggiran. Namun, tetap memerlukan support dari pemerintah agar bisa berkembang menjadi lebih baik.
â€œDukungan pemerintah (Perpusnas, red) bagi perpustakaan atapun komunitas literasi lainnya dapat menjadi snow ball effect (efek bola salju) yang makin lama akan semakin membesar. Artinya, dampak transformasi perpustakaan semakin luas yang bisa dirasakan oleh masyarakat,â€ terang Zainuddin.
Jika ini benar-benar ditekuni bukan tidak mungkin keberadaan perpustakaan malah menjadi alat ukur bagi kemajuan masyarakat. Maka dari itu, gerakan mendekatkan masyarakat ke perpustakaan pada akhirnya akan menggiring masyarakat berpikir kritis (critical thinking), dan mampu menyelesaikan problematika kehidupan (problem solving). 
Salah satu contoh nyata dari transformasi perpustakaan adalah seperti yang dilakukan oleh Fahrul Alamsyah, pendiri Gubuk Baca Lentera Negeri dari Malang, Jawa Timur. Selama enam tahun berdiri, Fahrul berhasil mengubah dan Â membangun kualitas sumber daya manusia di kampungnya, terutama mind set para begundal kampung (preman) sehingga pada akhirnya mereka mau terlibat aktif menjadi volunteer literasi. Mereka dipercaya menjadi para kreator perbaikan kesejahteraan masyarakat.
â€œGerakan literasi adalah gerakan bersama. Bukan sekedar budaya baca yang dibangun tetapi juga membangun sumber daya manusianya,â€ imbuh Fahrul.
Secara khusus Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Supratomo mengatakan transformasi perpustakaan merupakan keniscayaan yang harus didukung dengan kesiapan infrastruktur perpustakaan, koleksi, dan jaringan internet.
â€œPerpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi. Dan literasi adalah kemampuan praktis yang menjadi modal yang bernilai bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat,â€ pungkas Supratomo.
Â 
Reportase : Riski A. Gumilar, Robby Fuji, Josan Kusuma
Fotografer : Ahmad Kemal

Snow Ball Effect Literasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Lima Puluh Kota, Sumatera Barat â€“ Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando meresmikan gedung layanan perpustakaan umum daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.
Pada tahun ini, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik subbidang perpustakaan untuk pembangunan gedung baru sebesar Rp10 miliar. Pada kesempatan sama, Kepala Perpusnas juga mengukuhkan Nevi Zulfia Nasrun Safaruddin sebagai Bunda Literasi Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2021-2024.
Dalam sambutannya, Syarif Bando menyatakan perpustakaan harus hadir untuk semua kalangan. Tidak hanya melayani akademisi, perpustakaan juga harus melayani masyarakat marginal. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan bahan bacaan berupa ilmu terapan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan begitu, masyarakat dapat mengalami perubahan tingkat kesejahteraan melalui bahan bacaan di perpustakaan.
"Kita harus mengubah masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik," jelasnya dalam peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, Sumbar, pada Senin (13/12/2021).
Dia berharap, gedung layanan dapat menjadi sumber penerangan yang mengirimkan cahaya ilmu pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, gedung layanan perpustakaan ini juga didorong agar menjadi sumber mata air utk menghilangkan dahaga masyarakat yang merasa kehausan atas ilmu pengetahuan dan skill.
"Mari kita ajak masyarakat ke sini. Bupati tolong instruksikan sekda agar setiap sekolah, berkunjung ke sini sehari satu sekolah, guru mengajak siswa belajar sampe sore di sini. Kepala dinas yang akan menyiapkan materi-materi tutorial. Karena sekarang pembelajaran serba cepat," urainya.
Dia menekankan, cara berpikir konvensional harus diubah ke mutakhir. Dunia pendidikan harus berbenah, terutama dalam pembelajaran, sehingga siswa dan mahasiswa harus disiapkan menghadapi persaingan pada masa mendatang. "Doktrin cara pendidikan kita perlu diperbaiki. Kalau saya mengajar mahasiswa saya, tidak akan mengajarkan teknologi bikin pesawat seperti saat ini, karena ke depan itu teknologinya sudah ketinggalan," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Kepala Perpusnas atas dukungan dalam pembangunan gedung layanan perpustakaan. Dia berharap perpustakaan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik oleh masyarakat umum yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Provinsi Sumbar.
"Karena kita mengharapkan ke depan, masyarakat Lima Puluh Kota menjadi masyarakat yang literat dalam menghadapi industrialisasi 5.0," ujarnya.
Dia menegaskan, perpustakaan adalah milik bersama. Semua lapisan masyarakat yang tersebar di 13 kecamatan dan 79 nagari atau desa, maupun siswa di 400 sekolah dasar hingga menengah, harus memanfaatkan perpustakaan. "Semuanya itu tentu saja harus banyak membaca dan belajar, baik formal maupun nonformal," tegasnya.
Selain membaca, dia mendorong para guru agar menulis. Menurutnya, banyak membaca membuat kita mengetahui isi dunia. Namun jika menulis, dunia akan mengetahui kita. Para guru diminta minimal menulis biografinya. Dalam menghadapi masa depan, harus belajar menyalurkan ide dan pikiran. Itulah yang namanya berinovasi.
Usai pengukuhan, Bunda Literasi mengapresiasi pengukuhan sebagai penghargaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan minat baca di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dia berharap melalui perpustakaan dan aktivitas membaca, akan lahir para pemenang dari kabupatennya.
"Karena seperti disampaikan Kepala Perpusnas semua ilmu pengetahuan yang kita hadapi di masa depan ini melahirkan kita sebagai pemenang itu diawali dengan membaca, baik dengan buku cetak maupun buku digital," pungkasnya.
Gedung layanan perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi yang diperuntukkan oleh bupati untuk perpustakaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas gedung 1.200 meter persegi dengan dua lantai dilengkapi rooftop. Pembangunan dilakukan pada Februari hingga November 2021.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Bersumber dari DAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Miliki Gedung Layanan Perpustakaan Baru  Â 

Jakarta - Seseorang akan gagal melakukan perencanaan keuangan apabila tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang literasi finansial.
Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Pasar Utang, Direktorat Jenderal Pembiayaan Anggaran dan Manajemen Risiko, Kementerian Keuangan RI, Ajik Purnomoputro pada kegiatan Sosialisasi Literasi Finansial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai yang diadakan secara daring oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.
Perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Adapun jenis perencanaan keuangan yang dapat dilakukan diantaranya alokasi aset, pengeluaran besar, hari tua, mengelola utang, dana pendidikan, cash flow, dan asuransi.
&ldquo;Mimpi itu harus berupa smart dream yang spesifik dan harus ada targetnya. Habis itu kita bisa melakukan financial check untuk mengetahui berapa banyak aset dan hutang yang kita miliki. Untuk mendukung tercapainya mimpi, hutang bisa disiasati untuk menjadi aset juga,&rdquo; jelasnya.
Dewasa ini, masyarakat sedang berada dalam fase peralihan, dari yang awalnya saving society menjadi investing society. Berbeda dengan menabung, ada keuntungan yang diperoleh ketika melakukan investasi. Akan tetapi, selain untung juga ada ruginya.
&ldquo;Supaya investasinya bagus kita harus melihat 2 hal yakni 2R Risk dan Return, serta 2L Legal dan Logic. Jadi kalau kita mengharapkan return yang tinggi itu risikonya juga tinggi. Lalu, dalam investasi itu tidak ada yang pasti jadi berinvestasilah di tempat yang legal dan harus sesuai logika,&rdquo; terangnya.
Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana berpendapat bahwa literasi finansial adalah satu dari enam literasi dasar yang wajib diketahui oleh masyarakat. Literasi finansial merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, dan keterampilan dalam konteks finansial.
&ldquo;Literasi finansial penting dimiliki untuk membekali diri dalam membuat keputusan yang efektif terkait finansial,&rdquo; ucapnya.
Webinar sosialisasi literasi finansial ini diharapnya dapat membekali seluruh pegawai di lingkungan Perpusnas dengan kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan keuangan pribadi dan keluarga. Selain itu, ditengah gempuran disrupsi informasi yang masif, literasi finansial juga dapat membantu untuk mengambil kesimpulan dari informasi finansial yang diterima.
&ldquo;Membantu orang berpikir secara kritis, dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Membantu meningkatkan pengetahuan finansial pegawai dengan cara membaca dan menganalisis informasi finansial. Membantu menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan mengelola dan mengendalikan finansial setiap ASN di Perpusnas,&rdquo; harapnya.
Hadir memberikan penjelasan, perwakilan dari bagian Funding &amp; Retail Payment Sales Management Division Bank Rakyat Indonesia (BRI), Izzaty Nuril Fajri menginformasikan bahwa BRI memiliki satu produk tabungan investasi bernama Britama Rencana. Produk tabungan ini hadir dalam mata uang rupiah yang bisa diatur jangka waktu dan setoran tetap bulanan yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening.
&ldquo;Menabung itu bukan hal yang susah ya Bapak Ibu, kalau zaman dulu kan mungkin kita menabung di celengan atau disimpan di bawah bantal, nah sekarang seiring dengan perkembangan zaman di era digital ini menabung dapat menjadi sangat mudah. Contohnya tabungan Britama Rencana ini dapat dibuka melalui aplikasi Brimo,&rdquo; ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Investment Services Division BRI, Sandra Puspita menjelaskan sebuah produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI yakni BRIFINE yang merupakan produk investasi yang dapat membantu nasabah untuk merancang kesinambungan penghasilan masa purnanya.
&ldquo;Adapun benefit dari BRIFINE diantaranya sebagai bagian dari perencanaan keuangan, hasil investasinya bebas pajak, return investasi yang didapatkan optimal, memiliki kemudahan dan fleksibilitas dalam pemilihan paket investasi, serta dapat memberikan akses portofolio investasi BRIFINE sangat mudah dan transparan,&rdquo; paparnya.
Terkait pengelolaan hutang menjadi aset, perwakilan dari Card, Digital Lending &amp; Assets Product&nbsp;Development BRI, Mirza Gholami membenarkan bahwa hutang dapat difungsikan dengan baik dengan cara mengubahnya menjadi sebuah bentuk usaha. BRI dalam hal ini memiliki BRIGUNA PRENEUR yang mengakselerasi dan mendukung UMKM.
&ldquo;Dalam rangka mengakselerasi serta mendukung UMKM, khusus dari kalangan pegawai atau karyawan untuk memulai usaha dan mendapatkan penghasilan tambahan selain penghasilan fix incomenya. BRIGUNA PRENEUR hadir untuk memberikan dukungan berupa modal usaha serta dapat memiliki jenis usaha yang kekinian,&rdquo; pungkasnya.
 Reporter: Basma Sartika

Literasi Finansial Dukung Perencanaan Keuangan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando untuk membuka layanan perpustakaan pada Sabtu dan Minggu.
&ldquo;Buka Sabtu Minggu segera direalisasikan, ya Pak. Biar saya bisa ke sini,&rdquo; kata Sri Mulyani saat mengunjungi Perpustakaan Nasional dalam rangka menghadiri acara Joint Announcement and Awarding Ceremony Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), Kamis (11/1).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan Perpusnas berencana membuka layanan sepanjang pekan. Namun keinginan itu terganjal masalah tenaga kerja dan anggaran. Perpusnas yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memiliki 24 lantai. Setiap lantai membutuhkan empat petugas. Selain petugas di lobi, Syarif mengatakan butuh sekitar 100 pekerja tambahan untuk bertugas pada akhir pekan.
Untuk mendapatkan tenaga kerja, Perpusnas tentu akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk beroperasi pada Sabtu saja, pegawai dihitung bekerja lembur. &ldquo;Kalau kami pakai&nbsp;outsourcing, ini harus ada anggaran,&rdquo; ujarnya. Kepala Perpusnas memperkirakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar untuk merealisasikan hal tersebut.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Menkeu Sri Mulyani Minta Layanan Perpusnas Buka Setiap Hari

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Lakukan Sinergisitas untuk Ciptakan Pustakawan Berkualitas

Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah dan Peluncuran Buku Profil Perpustakaan

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Snow Ball Effect Literasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Bersumber dari DAK, Kabupaten Lima Puluh Kota Miliki Gedung Layanan Perpustakaan Baru Â

Literasi Finansial Dukung Perencanaan Keuangan