Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung â€“ Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKPUS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Jalan Jenderal Sudirman Pangkal Pinang, Kamis (25/2/2021) tersebut dibuka oleh Kepala DKPUS Babel, Asyraf Suryadin, dan diikuti sebanyak 60 peserta berasal dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan di bidang karya cetak dan karya rekam.
Penyuluhan hukum ini diselenggarakan oleh Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (HOKH) bekerja sama dengan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Materi pembahasan yang dibawakan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU SSKCKR), sosialisasi e-Deposit, penyuluhan hukum materi muatan Peraturan Daerah, dan sosialisasi JDIH Perpusnas.
DeputiÂ Bidang Pengembangan dan Jasa Informasi Perpusnas diwakili oleh Pustakawan Utama Perpusnas, Subeti Makdriani, menjelaskan sosialisasi UU SSKCKR ini secara khusus diperuntukkanÂ  bagi para penerbit dan produsen rekaman serta Perguruan Tinggi yang ada di Babel. Penyelenggaraan UU ini, lanjut Subeti, untuk mengakomodir berbagai publikasi dalam bentuk digital atau elektronik yang muncul di zaman sekarang. Munculnya UU ini adalah untuk mengatur hasil karya cetak dan karya rekam dari publikasi tersebut. â€œSaat ini, Provinsi Babel dari tahun 2019-2020 telah memiliki 26 penerbit yang aktif melaksanakan serah simpan UU Nomor 13 tahun 2018, yakni sebanyak 72 judul dan 133 eksemplar,â€ jelas Subeti.
Sementara itu, Subkoordinator Hukum dari Biro HOKH Perpusnas, Ananto Pratiesno, menyampaikan penyuluhan hukum terkait dengan materi muatan Peraturan Daerah (Perda) dan memberikan beberapa masukan terhadap Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam Perda tersebut, antara lain perlunya penyesuaian kembali mekanisme penyerahan karya cetak dan karya rekam berdasarkan UU SSKCKR, penambahan pengaturan mengenai pembinaan dan sanksi pelaksanaan SSKCKR, dan perluasan peran serta masyarakat. â€œTujuan utama dari pengelolaan situs web jdih.perpusnas.go.id. adalah agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan kalangan dalam memperoleh informasi serta dokumen hukum bidang perpustakaan,â€ pungkas Ananto.
Dalam kegiatan tersebut, juga diperkenalkan e-Deposit yang merupakan aplikasi penghimpunan, pengolahan, dan pendayagunaan daya karya cetak dan karya rekam.
Â 
Reporter dan fotografer: Biro HOKH, Perpusnas

Perpusnas Lakukan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Salemba, Jakarta- Peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional tengah menjadi prioritas. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan perlu diudukung sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai. Sehingga perlu adanya pengawasan kearsipan internal untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang ideal. Hal tersebut disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat membuka acara Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Internal Perpustakaan Nasional 2020, Rabu (4/11).
â€œPengawasan Kearsipan Internal memiliki bobot 40% dalam hasil pengawasan kearsipan yang penting untuk dipahami oleh seluruh penyelenggara kearsipan di Perpustakaan Nasional,â€ terangnya.
Lebih lanjut Kapusnas menjelaskan bahwa hasil pengawasan kearsipan mejadi penentu indeks kinerja penyelengaraan kearsipan di lingkungan Lembaga pemerintahan. Saat ini menurut Syarif Bando, Perpusnas berhasil meraih prestasi penyelenggaraan kearsipan dengan menempati urutan ke-13 di lingkungan Kementerian Lembaga.
â€œDengan bimtek ini saya berharap agar pengawasan kearsipan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh penyelenggara kearsipan di di Perpustakaan Nasional,â€ harapnya.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional Muhammad Masykuri juga menyampaikan kegiatan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal mengundang Tim Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan dengan bekerjasama dengan ANRI.
Hal ini dilakukan agar didapatkan informasi dan pengetahuan yang sama tentang kegiatan pengawasan kearsipan internal sehingga dapat terwujud penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
â€œTim Pengawasan Kearsipan yang telah dibentuk tidak serta merta dapat melaksanakan tugas pengawasan. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang ruang lingkup pengawasan dan juga aspek-aspek pengawasan kearsipan internal,â€ jelasnya.
Bimtek yang digelar 4-5 November 2020 ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Zita Azih Supratiwi, Koordinator Bidang Akreditasi Pusat ANRI Siti Nur Aeni, dan Arsiparis Ahli Muda ANRI Indah Purnamasari.
Â 
Reportase: Eka Purniawati
Foto: Raden Radityo

Wujudkan Pengelolaan Arsip Ideal, Perpusnas Gelar Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal

Jakarta-Â Dalam rangka mendukungÂ visiÂ Presiden Republik IndonesiaÂ Joko Widodo Tahun 2020-2024Â dalamÂ mewujudkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju,Â Perpustakaan NasionalÂ (Perpusnas) RIÂ bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten SumedangÂ menggelar kegiatan Peningkatan IndeksÂ LiterasiÂ MasyarakatÂ pada Kamis (10/6/2021). Kegiatan yang dilakukan secaraÂ hybridÂ atau campuran luring dan daring ini masih mengangkat tema â€œPenguatan Peran Sisi Hulu dalam Rangka Peningkatan IndeksÂ LiterasiÂ Masyarakat Indonesiaâ€.Â 
Dalam kesempatan itu,Â Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya PerpustakaanÂ Perpusnas, Deni KurniadiÂ menyatakanÂ pada tahun 2030-2045 Indonesia diprediksikan, akan mengalami bonus demografi.Â Kunci utama pendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsaÂ kedepanÂ ditentukan oleh kualitas manusia berpengetahuan.Â Peran perpustakaan yang semakin strategis, membuat tanggung jawab perpustakaanÂ semakin besarÂ termasuk pada bidang penulisan, penerbitan, distribusi bahan bacaan, regulasi,Â danÂ kesesuaianÂ jumlahÂ buku dengan kebutuhan masyarakat.Â Â 
â€œOleh karena itu, dalam penguatan peran sisi hulu,Â perpustakaan tidak dapat berjuang sendiri. Penguatan sisi hulu dan hilir merupakan tanggung jawab kita bersama.Â Perpustakaan harusÂ berjejaring, dan bersinergi, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak, untuk memberikan perhatian, pada budayaÂ literasi.â€ ungkapnya.Â 
BudayaÂ literasiÂ dapat mengantarkan, sebuah negara, menjadiÂ berperadabanÂ maju. Sebaliknya, rendahnyaÂ literasiÂ menyebabkanÂ produktivitas menurun, beban biaya kesehatan meningkat, pengangguran bertambah.Â Dengan kata lain, dengan kualitasÂ literasiÂ yang rendah dapat memicu terjadinya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.Â Â 
â€œSehingga, perlu upaya-upaya khususÂ pemerintah untuk meningkatkanÂ literasiÂ diÂ IndonesiaÂ yaituÂ Â melakukan pengembanganÂ konektivitasÂ dalam rangkaÂ membangun aksesÂ dan infrastruktur perpustakaan sehingga masyarakat memiliki aksesibilitas yang mudah dan murah terhadap informasi dan pengetahuan.Â Kedua, melakukan penguatan kontenÂ literasiÂ berbasis kearifan lokal dan ilmu terapan (lifeÂ skill) untuk meningkatkan keterampilan hidup. DanÂ ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusiaÂ perpustakaan, dan pegiatÂ literasiÂ sebagai pendampingÂ literasiÂ di masyarakat,â€ paparnya.Â 
Disisi lain,Â Bupati Sumedang, Dony Ahmad MunirÂ mengatakan berbagai upayanya dalam menjadikan Perpustakaan di Kabupaten SumedangÂ menjadi berdaya guna dan berhasil gunaÂ serta menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan.Â DirinnyaÂ juga berharap perpustakaan dapatÂ menjadi bagian solusi tengahÂ masalah yang dihadapiÂ masyarakatÂ sehingga merangsang masyarakat untuk datang ke perpustakaan.Â 
â€œKami berupaya menyediakanÂ itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami pun telah memberikan bantuan perpustakaan digital untuk SKPD, 50Â pondok pesantren supaya meningkat terus indeksÂ literasiÂ masyarakat Sumedang,â€ sebutnya.Â 
Donny juga menyampaikanÂ terima kasih atas kehadirannyaÂ PerpusnasÂ yang dapat menjadiÂ motivasi bagiÂ Pemerintah DaerahÂ Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kinerja melayani masyarakat termasuk meningkatkan indeksÂ literasiÂ di Kabupaten Sumedang.Â 
DisampingÂ itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Ilmawan MuhammadÂ menngungkapkanÂ bahwaÂ DPRDÂ Kabupaten Sumedang telahÂ menetapkan Perda tentang penyelenggaraan perpustakaanÂ pada 31 Maret 2021 lalu. â€œDi sana tertera berkaitan dengan kewajiban pemerintah kewenangan pemerintah dalam halÂ literasiÂ danÂ perpustakaan. Kemudian hak dan kewajiban masyarakatÂ terkaitÂ perpustakaanÂ yang dapatÂ menjadi landasan hukum bagi pengembanganÂ literasiÂ yang ada di Kabupaten Sumedang,â€ imbuhnya.Â 
Maman Suherman, PegiatÂ LiterasiÂ yang akrab disapa Kang Maman juga hadir mengatakanÂ pada masa revolusi 4.0,Â semua bergerak cepat mengikuti perkembangan manusia dan dunia. DanÂ dengan kemampuanÂ literasiÂ masyarakatÂ menjadi kreatif,Â inovatif,Â terampil,Â dan cakap dalam kehidupan sosialÂ â€œSaya berharap di Sumedang khususnya,Â perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaanÂ tapiÂ Â juga tempat belajar mengembangkan diri sehingga masyarakat bisa berdiriÂ diatasÂ kaki sendiri,â€Â ungkapya.Â 
BundaÂ LiterasiÂ Kabupaten Sumedang, SusiÂ GantiniÂ menjelaskan peran perempuan dalam upaya peningkatan budaya membaca dan indeksÂ literasiÂ masyarakat di Kabupaten Sumedang kian meningkat. â€œBundaÂ literasiÂ tentunya memiliki komitmen yang sama untuk bersama-sama meningkatkanÂ literasiÂ dengan berbagai kegiatan.Â Walaupun memang belum banyak ya tetapi sudah ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan di antaranyaÂ sudah mengukuhkan bundaÂ literasiÂ sampai tingkat desa. JadiÂ sudah adaÂ BundaÂ LiterasiÂ Kecamatan 26 orang,Â ditambah BundaÂ LiterasiÂ Desa ituÂ adaÂ 277 desa dan kelurahan,â€ pungkasnya.Â 
Â 
Reportase: Eka Purniawati

Tingkatkan Indeks Literasi Masyarakat, Perpusnas Kolaborasi dengan Kabupaten Sumedang 

Pancoran, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu lembaga tinggi negara yang berdasar pada UUD 1945. Adapun visi BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, sedangkan misinya ada dua yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional. Dalam upaya membatu para pegawai melaksanakan pekerjaan, BPK mendirikan perpustakaan yang termasuk ke dalam perpustakaan khusus.
Tugas dari perpustakaan riset BPK antara lain mendukung kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan, menyediakan bahan pustaka untuk kegiatan riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, menyediakan bahan rujukan tentang keuangan negara, meningkatkan minat baca, dan meningkatkan bahan pustaka dalam rangka peningkatan kompetensi pemeriksa dan non pemeriksa di lingkungan BPK. "Pegawai biasanya mencari koleksi di perpustakaan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Untuk koleksinya sendiri 50:50 dalam bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan," ujar Dewi Kaniasari dari Perpustakaan BPK RI di Rakornas Bidang Perpustakaan 2020.
Repositori BPK dibagi kedalam empat kategori yakni hasil pemeriksaan, terbitan BPK, juklas dan juknis, serta kumpulan artikel. "Hasil pemeriksaan kami dibuat dalam bentuk cetak maupun digital. Dan bagi mereka yang rajin menulis akan berada di posisi atas karena database kumpulan artikel dikelompokkan berdasarkan nama penulis artikel," ungkap Dewi.
Kegiatan yang biasa dilakukan oleh perpustakaan riset BPK antara lain membentuk forum perpustakaan yang dilakukan bersama dengan pengelola perpustakaan di seluruh kantor perwakilan BPK yang tersebar di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar didapatkan kesamaan pengelolaan perpustakaan di pusat dan perwakilan. Ada juga bedah buku, sosialisasi layanan dan koleksi perpus, promosi dengan Kereta Buku (GoSIP), ngopi bareng, kunjungan delegasi SAI Dunia, dan Coworking space. "Perpustakaan kami tidak terlalu besar tapi ada dua tempat diskusi yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas, dan juga diskusi," tutup Dewi.
Reporter: Basma Sartika

Koleksi Perpustakaan BPK RI Dijadikan Referensi Bagi Pegawai

Jakarta - Dalam upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menerima beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dari Kementerian PANRB.
ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB, Andi Rahadian, pada kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI di Lingkungan Perpusnas yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja atau satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
â€œAda beberapa strategi percepatan pembangunan ZI yang perlu diperhatikan sebagai trik dan perbaikan yakni komitmen pimpinan, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan layanan, manajemen media, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan,â€ ungkap Andi.
Analis Kebijakan Ahli Muda, Mita Hermawati menjelaskan bahwa di tahun 2021 Perpusnas mengusulkan 13 unit kerja menuju WBK dan 3 unit kerja menuju WBBM kepada Kementerian PANRB. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan pelaksanaan pembangunan ZI di Perpusnas yang terlihat dari peningkatan pengusulan jumlah unit kerja dibanding tahun sebelumnya.
Akan tetapi dari pengusulan total sebanyak 16 unit kerja tersebut, masih diperlukan adanya perbaikan serta peningkatan integritas dan kualitas layanan. Karena 8 unit kerja masih belum memenuhi kriterai survei, 7 unit kerja masih belum lulus evaluasi termasuk clerance dari instansi terkait, dan 1 unit kerja lainnya tidak menjadi prioritas evaluasi ZI tahun 2021.
â€œKami cukup appreciate karena terjadi peningkatan yang cukup besar. Tapi membangun ZI bukan hanya tentang melengkapi dokumen reformasi di 6 area perubahan, melainkan lebih ke bagaimana kita bisa menyamakan persepsi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di 6 area perubahan tersebut,â€ jelas Mita.
Menanggapi catatan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan atas pelaksanaan ZI di Perpusnas, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan untuk bisa melaksanakan pembangunan ZI dengan baik dibutuhkan komunikasi yang solid antara pimpinan dan staf agar mampu mengkolaborasikan program kerja mulai dari input hingga outcome. Sehingga dapat menghadirkan pelayanan yang benar dirasakan manfaatnya oleh stakeholders.
â€œIni merupakan sebuah tataran proses berjalan untuk menuju kebaikan. Kami akan terus melakukan penyempurnaan dan untuk setiap perbaikan yang dilakukan akan kami infokan. Kami mohon bimbingan dari Bapak/Ibu,â€ pungkas Syarif Bando.
Pada bulan Desember tahun 2021, telah dibentuk kerangka hukum baru untuk pelaksanaan ZI yakni PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah. Saat ini, peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi internal dan dalam waktu dekat akan disosialisasikan secara resmi kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah.
Reporter: Basma Sartika

Pelajari Strategi, Perpusnas Percepat Pembangunan ZI

Malang, Jawa Timurâ€”Jelang tutup tahun 2020, Perpustakaan Nasional RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin nota kesepakatan. Penandatanganan nota kesepakatan mengenai kerja sama perpustakaan tersebut dilakukan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara virtual.
Nota kesepakatan dilakukan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antarinstansi dalam melaksanakan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan. Syarif Bando menyatakan Perpusnas berupaya meningkatkan indeks literasi masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalÂ (RPJMN 2020-2024). Untuk itu, ujar Syarif, sinergi dengan para pemangku kepentingan harus dilakukan guna menciptakan SDM yang unggul.
"Semua berkontribusi karena siapapun kita, di mana pun kita bertugas, tugas kita cuma ada tiga. Yang pertama mencerdaskan anak bangsa, yang kedua mencerdaskan masyarakat, dan yang ketiga mengantar masyarakat Indonesia kepada masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," jelasnya saat memberikan sambutan di Universitas Islam Malang (Unisma), Jawa Timur, pada Senin (28/12/2020).
Salah satu ruang lingkup kerja sama adalah Pengembangan Pusat Studi Jawa Timur, yang pada pertengahan November lalu diresmikan Gubernur Khofifah di Unisma. Syarif Bando berharap melalui kesepakatan tersebut, kekayaan sejarah masa lalu, terutama Kerajaan Majapahit, bisa membangun masyarakat Jawa Timur, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.
"Bagaimana menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terbesar dengan segala sejarah kejayaannya, yang kemudian bisa dinikmati untuk mensejahterakan masyarakatnya di masa yang akan datang, bukan saja dari segi legenda sejarahnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun sumber daya manusianya. Bagaimana membangun cerita masa lalunya untuk pariwisata dan seterusnya," urainya.
Sementara itu, Gubernur Khofifah menyatakan pihaknya berupaya menempatkan Jatim dengan seluruh proses sejarah, kekuatan budaya, kearifan lokal, keberagaman yang sudah teruji, dan tentu dengan segala sumber daya alam yang dimiliki. Karenanya, sinergitas dengan Perpusnas diperlukan untuk mendukung validitas data kegiatan di Pusat Studi Jawa Timur. Berdasarkan pertemuan awal yang dilakukan dengan Syarif Bando, Gubernur Khofifah berharap pihaknya bisa mendapatkan penguatan dokumen-dokumen literer yang ada di Perpusnas.
"Waktu itu pak Syarif memang bilang kalau perlu kita harus mencari manuskrip tertentu untuk penguatan dan validitas data kita, kalau harus ke Leiden ya kita ke Leiden, dan seterusnya. Ternyata pak Kepala Perpustakaan Nasional memberikan ruang yang luar biasa bagi kita, apakah Pemprov dan terutama Unisma," jelasnya.
Rektor Unisma Maskuri menyadari pentingnya literasi sebagai salah satu starting point untuk membangun budaya dan peradaban, tidak hanya Indonesia tapi peradaban dunia. Saat ini, ujarnya, perpustakaan Unisma telah berubah dan dikemas dengan model eduwisata. "Inilah niat kami perpustakaan Universitas Islam Malang adalah merupakan salah satu jantung pengembangan Universitas Islam Malang," pungkasnya.
Nota kesepakatan antara Perpusnas dengan Pemprov Jatim meliputi 10 ruang lingkup yakni pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepustakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan, pengembangan system teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama dan pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan, perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repositori digital Indonesia OneSearch (IOS).
Selain itu, dijalin juga kesepakatan pemanfaatan sumber informasi dan koleksi perpustakaan, penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan, penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), inventarisasi, registrasi, pelestarian dan pengembalian koleksi muatan lokal, penguatan kelembagaan, layanan publik, literasi untuk masyarakat, serta pengembangan Pusat Studi Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, Perpusnas juga menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Unisma.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Arwan SubaktiÂ 
Â

Dukung Pembangunan SDM, Perpusnas Jalin Nota Kesepakatan dengan Pemprov Jatim

Salemba, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI mengadakan senam bersama sekaligus memberikan penghargaan kepada beberapa jajaran unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Pemberian reward terhadap unit kerja yang berprestasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, disiplin pegawai, dan mengembangkan sikap keteladanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, serta mendorong semangat untuk melahirkan karya yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Salah satu unit kerja yang mendapatkan penghargaan adalah Deputi I Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan tebaik di dunia dalam penyediaan artikel ilmiah dari IoS.
Senam pagi dan pemberian penghargaan ini dihadiri oleh seluruh jajaran unit kerja Perpusnas RI hingga pejabat tinggi Perpusnas. Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menghimbau kepada seluruh jajaran unit kerja Perpustakaan Nasional untuk melakukan senam ini secara rutin dan semangat. â€œHarapannya tidak hanya Jumat ini yang ramai dan semangat. Tapi setiap Jumat dilakukan dengan semangat dan ramai seperti hari Jumat saat ini,â€ harapnya.
Keseruan senam pagi ini dilanjutkan dengan lomba antar jajaran unit kerja Perpustakaan Nasional RI dan diakhiri dengan pemberian hadiah sebagai apresiasi terhadap semangat dan antusiasme pegawai mengikuti senam pada Jumat pagi.
Reporter: Vara Nur Isna/Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

Pemberian Penghargaan Sebagai Bentuk Apresiasi Perjalanan Kerja 2019

Pencarian