Pemerataan Akses Perpustakaan dan Standardisasi Pustakawan, Perpusnas Optimalisasi Literasi Nasional

Jakarta – Perpustakaan adalah hak masyarakat dan pemerintah wajib menjamin pemerataan akses layanan perpustakaan untuk kualitas hidup. 

Hal tersebut dinyatakan oleh Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Adin Bondar, Selasa (4/2/2025). 

Dalam Sesi Kebijakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2025 di Jakarta, Adin mendorong perpustakaan yang layak anak sebagai bagian dari pemenuhan hak literasi bagi generasi mendatang.

“Standardisasi pustakawan juga menjadi perhatian utama, termasuk dalam penyusunan kebijakan terkait kompetensi tenaga perpustakaan di tingkat daerah," ujarnya.

Sementara dalam konteks memakmurkan perpustakaan, Adin mengungkap ada inisiatif baru berupa program Pemberdayaan Relawan Literasi Masyarakat (Re Lima), salah satunya berbentuk KKN Literasi yang didukung oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). 

“Re Lima ini adalah satu inisiatif baru bahwa KKN literasi itu sangat disambut baik oleh Kemendes PDT. Ini jadi salah satu strategi kita nanti untuk mendorong agar pendampingan literasi di masyarakat itu bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya. 

Berawal dari Adin menyoroti permasalahan rendahnya budaya baca di Indonesia, yang seringkali dijustifikasi sebagai budaya baca yang rendah. 

"Ada tiga faktor penyebab kemiskinan informasi. Pertama, rendahnya aksesibilitas terhadap informasi dan pengetahuan. Kedua, tidak tersedianya buku bacaan sesuai dengan kebutuhan pembaca. Dan ketiga, persoalan perilaku membaca yang belum terbentuk dengan baik," jelasnya.

Mengatasi tantangan tersebut, Adin menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, hingga komunitas literasi, sehingga akses terhadap bahan bacaan berkualitas semakin luas dan merata di seluruh Indonesia.

"Kemiskinan informasi dan pengetahuan dapat menyebabkan manusia menjadi kurang produktif. Dampak ganda dari kecakapan literasi tidak hanya meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga, tetapi juga menurunkan angka kematian serta membangun kohesivitas sosial. Ini harus menjadi program unggulan pemerintah daerah," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya melaporkan indikator kinerja perpustakaan daerah secara konsisten, karena telah menjadi indikator kunci dalam urusan pemerintah di bidang perpustakaan.

Kemudian, Adin berkomitmen dalam peningkatan standardisasi dan akreditasi perpustakaan di berbagai wilayah yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. . 

“Hingga tahun 2024, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) telah mencapai 98.742, dengan kenaikan signifikan sebanyak 25.955 perpustakaan,” tuturnya.  

Adin berharap lebih banyak perpustakaan dapat memenuhi SNP sehingga layanan kepada masyarakat semakin optimal. 

Lebih jauh, Adin menggarisbawahi bahwa Indikator Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) akan diukur ulang untuk memastikan efektivitasnya. 

“Hasil kajian terbaru menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat meningkat secara nasional sebesar 72,44. Hal ini sangat penting dalam mendukung Asta Cita ke-4 dan ke-8 Presiden serta Wakil Presiden," pungkasnya. 

Rakornas 2025 menjadi momentum bagi berbagai pihak, paparnya, untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam pengembangan literasi nasional. 

 

Reporter: Alditta Khoirun Nisa 

Dokumentasi: Ahmad Kemal