<div dir="auto">
<div dir="auto">Â </div>
Kuningan, Jakarta - KepalaÂ  Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyerahkan secara simbolis nomor ISBN dari dua karya terbaru Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Penyerahan dilakukan pada peluncuran buku, channel, dan podcast Bambang Soesatyo, Kamis (10/9) di The Kuningan Suites Hotel, Jakarta.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>Mantan Ketua DPR RI ini, meluncurkan buku terbarunya yang berjudul 'Jurus 4 Pilar: Merangkul Milenial menjaga Suhu Politik' yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dicetak dan diterbitkan oleh Balai Pustaka.</div>
<div>Â </div>
<div>
<div>Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional juga menyerahkan kartu anggota kehormatan dari Perpustakaan Nasional, serta buku yang berjudul 'Perpustakaan Nasional: Ikon Peradaban'</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div>Turut hadir dalam peluncuran buku Bamsoet, diantaranya Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua MPR RIÂ Ahmad Basarah, Arsul Sani, Fadel Muhammad, Zulkifli Hasan dan Lestari Moerdijat.</div>
</div>
<div>Â </div>
<div>Reporter : Wara Merdekawati</div>
<div>Fotografer : Ahmad Kemal Nasution</div>

Kepala Perpusnas Serahkan ISBN Karya Ketua MPR RI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Ratusan camat dari kawasan perbatasan di Indonesia melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional RI. Kunjungan dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Dalam sambutannya saat menerima rombongan, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan apresiasinya atas kunjungan dari 200-an camat yang datang dari 15 provinsi dan 255 kabupaten di Indonesia tersebut. Perpustakaan adalah rumah bersama, tempat untuk berbagi, dan sumber informasi.Â Dalam kunjungan ini, para camat mendaftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional dan mengunjungi lantai 24 yang memamerkan pemandangan Monas dan Laut Jakarta.
Tahun ini, perpustakaan memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, di mana sebanyak 300 desa dan 60 kabupaten/kota sudah menerima manfaat program. Syarif menjelaskan, di perpustakaan, masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, putus sekolah, ekonomi bawah, akan mendapatkan pendampingan belajar keterampilan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
â€œApa kegiatannya? Kita mengambil masyarakat yang tidak punya pekerjaan, apakah dia tidak punya pendidikan atau mantan PHK atau mungkin tukang parkir, atau pengemis, apa saja, nanti dari kita ada pendampingan lebih kurang 6-12 bulan dan mereka semua difasilitasi oleh kita untuk beliterasi dengan komputer, internet, dan juga ilmu buku-buku terapan sehingga nantinya mereka bisa membuka usaha sendiri sesuai dengan yang mereka minta,â€ urai Syarif Bando di Ruang Serbaguna Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Selasa (26/11/2019).
Mengembangkan perpustakaan di perbatasan merupakan perhatian Perpustakaan Nasional. Menurut Syarif Bando, hal ini sesuai dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato pelantikan dan penyerahan DIPA. Bantuan yang diberikan berupa hibah buku, mobil perpustakaan keliling, dan motor pustaka.
Syarif menepis anggapan bahwa minat baca di Indonesia angkanya rendah. Menurutnya, hal ini terjadi karena sulitnya mendapatkan buku di daerah perbatasan. Karenanya, para penerbit dan perguruan tinggi didorong untuk memperbanyak buku terutama mengenai buku ilmu terapan dan home industry yang dibutuhkan masyarakat di perbatasan dan pedesaan. â€œJangan diklaim kalau Indonesia budaya bacanya rendah padahal tidak ada buku baru di sana. Kalau di perbatasan ada koran baru tiap pagi kah? Majalah baru, buku baru. Nah bagaimana caranya kita bilang budaya bacanya rendah? Nah ini jadi tantangan,â€ jelasnya.
Menghadapi revolusi industri 4.0, para camat didorong untuk mengembangkan komoditi unggulan dari daerahnya. â€œNah ini yang harus dipikirkan, artinya apa? Kalau revolusi industri, teknologinya sudah pasti tidak mungkin kita jangkau dari Jepang, Korea, dan Eropa. Tapi kita berpikir apa yang kita bisa ambil peran untuk menyiapkan barang dan jasa yang bisa kita ekspor,â€ tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Restuardy Daud menyatakan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Nasional atas penerimaan kunjungan peserta rakor. Restuardy menjelaskan, Perpustakaan Nasional dipilih menjadi destinasi karena menyimpan aset berupa koleksi manuskrip kuno hingga kemajuan teknologi terbaru. â€œIni merupakan bagian dari catatan lain untuk melihat wilayah NKRI yang sangat luas, di sinilah tempatnya,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo
Â

Ratusan Camat dari Perbatasan Indonesia Kunjungi Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Negara yang sejahtera dan kuat akan diperhitungkan dalam percaturan global. Melalui paradigma baru perpustakaan yakni transfer of knowledge diharap mampu mendampingi masyarakat untuk berinovasi guna meraih kesejahteraan hidup.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando yang didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi kala menerima kunjungan kerja dari Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, Bupati Poso, Verna Gladies Merry Inkiriwang, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima, A. Salam Gani di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Kamis (14/4/2022).
â€œIni adalah sebuah kehormatan untuk kita saling berjabat tangan dalam menggerakan SDM untuk mampu membuat inovasi dan menciptakan barang,â€ ucap Syarif Bando.
Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah seharusnya mampu menghasilkan berbagai macam hasil olahan dari satu jenis bahan baku. Namun, keterbatasan pengetahuan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi. Sehingga upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat harus semakin gencar digalakkan.
â€œKenapa kita harus kembali ke perpustakaan? Karena hanya dengan membaca kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan yang terus berkembang mengikuti zaman,â€ lanjut Kepala Perpusnas.
Sependapat dengan Kepala Perpusnas, Bupati Bone Bolango menyatakan bahwa di era digital ini perpustakaan harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan tidak lagi hanya sekadar menjadi tempat membaca serta memajang buku.
Dia berkisah Bone Bolango sedang mengembangkan sebuah business center yang merupakan tempat berkumpulnya para generasi muda pelaku UMKM. Di business center ini kelak ada working space tempat berlangsungnya jual beli berbasis digital dari para generasi Z. Menurutnya akan lebih baik apabila ada gedung perpustakaan yang ditempatkan di sekitar.
â€œPerpustakaan nantinya bisa menjadi sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan semua jenis aktivitas untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dari membaca, menghasilkan produk yang bernilai jual hingga pemasarannya,â€ ungkap Hamim.
Senada, Kabupaten Poso yang berada di lokasi strategis karena dilewati oleh jalur trans Sulawesi, Bupati Verna berharap para pendatang yang masuk ke daerahnya tidak hanya menggali kekayaan kuliner yang ada, namun juga koleksi buku yang kelak dapat diakses di gedung perpustakaan.
Lebih lanjut Bupati Verna menerangkan bahwa Kabupaten Poso kaya akan SDA seperti kopi, kakao, kelapa, dan pisang, namun sumber bahan baku tersebut belum dapat diolah secara maksimal oleh masyarakat Poso karena keterbatasan pengetahuan. Sehingga diharapkan kehadiran gedung perpustakaan kelak dapat membuka pikiran masyarakat untuk semakin gemar membaca.
â€œKami mendukung 100 persen kehadiran gedung perpustakaan di Kabupaten Poso. Karena kami percaya perpustakaan bisa mengembangkan dan membawa perubahan untuk SDM Poso,â€ tegas Verna.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima mengatakan bahwa usai diresmikan pada Rabu (23/3/2022), gedung perpustakaan megah di Kabupaten Bima selalu ramai pengunjung. Akan tetapi, kehadiran gedung perpustakaan itu belum didukung dengan fasilitas yang memadai.
â€œDibangun dekat dengan tempat wisata, gedung perpustakaaan Kabupaten Bima selalu ramai pengunjung. Namun demikian kami masih memerlukan bahan bacaan dan sarana prasarana pendukung agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan,â€ jelas Salam.
Menanggapi yang telah disampaikan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mengungkapkan sebagai wujud nyata dalam menyediakan fasilitas layanan dasar untuk masyarakat, Perpusnas menyalurkan bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 6 menu.
Adapun 6 menu yang dapat diajukan diantaranya pembangunan gedung, perluasan gedung, renovasi gedung, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perabot serta koleksi. Dalam hal pembangunan gedung perpustakaan, ada beberapa persyaratan yang perlu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan pengajuan untuk menu DAK lainnya.
â€œDaerah yang mengajukan wajib menyediakan tanah dengan luas minimal 5000 m2 dan langsung atas nama daerah yang bersangkutan. Selain itu juga dibutuhkan Detail Engineering Design (DED) yang dilengkapi dengan layout gambar gedung, Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan Bill of Quantity (BQ). Proses pengajuan DAK ini dapat dilakukan melalui aplikasi Krisna,â€ pungkas Deni.
Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan mobil perpustakaan keliling secara simbolis oleh Kepala Perpusnas kepada Bupati Bone Bolango dan Bupati Poso.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Robby Rodhian

Perpustakaan Bantu Tingkatkan Kualitas SDM

Jakarta &ndash; Kawasan kars Maros-Pangkep dikenal sebagai penghasil batu marmer dan semen dengan kualitas tinggi. Sudah banyak daerah serta negara-negara asing menggunakannya.
Namun, eksploitasi yang membabi buta dikhawatirkan berdampak besar bagi kawasan kars Maros-Pangkep. Hal ini pun mendorong Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Irfan AB menulis buku berjudul 'Menjaga Warisan Peradaban Dunia', yang kemudian diluncurkan dalam diskusi publik di Gedung Teater Lantai Dua Perpustakaan Nasional, Sabtu (18/3).
"Penulisan buku ini merupakan langkah berani saya, karena sebenarnya banyak yang berkompeten. Saya memberanikan diri karena hal ini harus terus diwacanakan. Pasti akan ada pertanyaan maupun kritik di dalamnya. Itu sudah menjadi konsekuensi penulis," ujar Itfan.
Ia melanjutkan, kawasan Kars Maros-Pangkep menyimpan banyak hal. Antara lain termasuk yang terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok.. Bahkan Negeri Tirai Bambu itu kini telah menutup pintu bagi korporasi-korporasi, untuk melakukan eksploitasi. 
"Bahkan pemerintah Tiongkok memberikan insentif bagi BUMN dan perusahaan swastanya, untuk melakukan eksploitasi di luar. Bisa saja saat ini sudah terjadi di Indonesia," duganya.
Kemudian, sambung Irfan, kars Indonesia termasuk unik di dunia. Karena memiliki flora dan fauna khas, yang tidak ditemui di negara-negara lain di dunia. Di mana banyak warga negara asing menghabiskan waktu mereka, untuk menetap berminggu-minggu hanya ingin mendengarkan suara hewan seperti burung tiap malam.
"Untuk kars kawasan Maros-Pangkep, belum lama ini ditemukan gua terdalam di dunia, dengan kedalaman sekitar dua kilometer," serunya.
"Bahkan baru saja ditemukan batu cadas yang usianya diperkirakan mencapai 45 ribu tahun."
Irfan mengakui berbagai potensi tersebut, cepat atau lambat akan punah. Apalagi kars Maros-Pangkep dikenal sebagai produsen marmer dan semen, proses eksploitasi akan berdampak buruk. "Bukan tak mungkin sejarah kita yang berusia 45 ribu akan musnah di beberapa tahun kemudian," ungkapnya.
Hal ini yang kemudian mendorong Irfan untuk menginisiasi terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Pangkep-Maros.
Sementara itu, Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi Irfan yang telah mengejawantahkan isi bagaimana menjaga warisan peradaban dunia, melalui Perda Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Maros-Pangkep.
"Berbicara warisan peradaban dunia di kars Maros-Pangkep, kalau tak ada visi seperti Irfan, takkan lahir buku yang mengupas isi dari perda tersebut," pujinya.
Sebab, ini menjadi sekelumit aturan yang akan menjadi pondasi di kawasan kars Maros-Pangkep. 
Kepala Perpusnas teringat bagaimana sulitnya menggunakan bahan baku lokal karena dieksploitasi asing. 'Waktu pembangunan gedung di Salemba tahun 1997, seluruh keramik menggunakan marmer dari Maros. Saya ditunjuk menjadi penghubung pemerintah dengan pengelola yang berada di Australia. Ternyata pemilik tambang marmer berasal dari Filipina. Maka, saya terbang ke Manila untuk bernegosiasi," ungkap Syarif.
Menurut Syarif, tidak mudah bagi Irfan yang seorang politisi muda, merumuskan buku dengan legitimasi parlemen tingkat provinsi. Jika tak ada visi ke depan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia.
"Masih diperlukan langkah perjuangan yang besar ke depan untuk mengangkat poin-poin penting di mata internasional."
"Bukan tidak mungkin, kawasan ini bakal jadi bagian yang akan membuat para investor terus membuka mata, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi," tukasnya.
 Turut hadir dalam launching dan bedah buku Menjaga Warisan Peradaban Dunia Aktivis Lingkungan Muhammad Ikhwan, Arkeolog dan Peneliti Universitas Hasanudin drs. Irwan Sumantri, Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah M. Irfan Mahmud serta Aktivis Literasi Nirwan Arsuka.
Reporter: Hartoyo Darmawan
Fotografer: Prakas Agrestian dan Andri Tri Kurnia

Menjaga Peradaban Dunia, Upaya Perlindungan Kawasan Kars Maros-Pangkep

Bukan Hanya Hafal Tapi Harus Bisa Mengimplementasikan Nilai Dasar ASN

Tasikmalaya, Jawa Barat - Banyak kalangan termasuk para ahli komunikasi meyakini bahwa peradaban masa depan adalah masyarakat informasi (information society), yaitu peradaban di mana informasi antarmanusia sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, kemudahan ini membuat masyarakat gamang dalam memilih informasi mana yang dapat dipercaya, atau siapa sumber yang layak dikutip. "Maka itu, perkembangan literasi patut diperhatikan karena dengan kemampuan tersebut masyarakat tidak mudah terpapar hoaks," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando ketika menghadiri kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kota Tasikmalaya, Sabtu, (4/12/2021).Tasikmalaya, Jawa Barat - Banyak kalangan termasuk para ahli komunikasi meyakini bahwa peradaban masa depan adalah masyarakat informasi (information society), yaitu peradaban di mana informasi antarmanusia sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, kemudahan ini membuat masyarakat gamang dalam memilih informasi mana yang dapat dipercaya, atau siapa sumber yang layak dikutip. "Maka itu, perkembangan literasi patut diperhatikan karena dengan kemampuan tersebut masyarakat tidak mudah terpapar hoaks," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando ketika menghadiri kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kota Tasikmalaya, Sabtu, (4/12/2021).
 Terlebih di masa pandemi, dimana lanjut Kepala Perpusnas, keberadaan perpustakaan telah jelas membantu masyarakat untuk mandiri dengan kehadiran kelas-kelas keterampilan dan ruang berlatih sehingga mereka menjadi berdaya guna secara ekonomi dan kesejahteraan.
Perpustakaan tidak melihat status sosial orang yang ingin mendapatkan manfaatnya. Perpustakaan adalah bangku pendidikan yang sangat demokratis bagi siapapun termasuk bagi yang putus sekolah. Mengomentari maraknya penilaian budaya baca, Syarif Bando menandaskan persoalan yang terjadi adalah kurangnya bahan bacaan, bukan pada budaya bacanya. Sekedar informasi, rasio buku dengan penduduk Indonesia 1:90, artinya 1 buku ditunggui 90 orang. "Ini masalah yang mesti disolusikan bersama karena UNESCO menetapkan standar rasio buku satu berbanding tiga buku baru yang harus dibaca orang tiap tahun, " urai Syarif Bando.
Senada dengan Kepala Perpusnas, anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah juga menegaskan lembaga perpustakaan bukan hanya untuk pelaku pendidikan formal tetapi juga non formal. Undang undang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. "Nah, disinilah peran perpustakaan memainkan peran memajukan literasi pada konteks tatanan non formal, seperti keluarga dan masyarakat," ucap Ferdiansyah.
Ferdiansyah juga menyarankan Perpusnas bisa melakukan sejumlah kajian atau diskusi yang mengupas korelasi UU Perpustakaan dengan UU yang terkait perpustakaan, seperti UU Perbukuan, UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), UU Kemajuan Budaya, dan sebagainya. "Hasilnya, secara kuantitatif dan kualitatif dipublikasikan untuk diketahui. Artinya, masyarakat jangan sekedar dikampanyekan wujudkan sadar membaca saja," kata Ferdiansyah.
Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer (STMIK) DCI Kota Tasikmalaya, Aneu Yulianeu mengatakan selain literasi dasar, di era disrupsi saat ini literasi data juga amat penting untuk dipahami. "Sebagai bentuk literasi baru, literasi data adalah soal kemampuan menggunakan dan menganalisis data. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar selalu melindungi memberikan data-data penting, apalagi data pribadi yang rentan disalahgunakan dan bisa berakibat kerugian," ungkap Aneu.
Reporter: Hartoyo DarmawanFotografer: Prakas Agrestian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas Serahkan ISBN Karya Ketua MPR RI

Ratusan Camat dari Perbatasan Indonesia Kunjungi Perpusnas

Perpustakaan Bantu Tingkatkan Kualitas SDM

Menjaga Peradaban Dunia, Upaya Perlindungan Kawasan Kars Maros-Pangkep

Bukan Hanya Hafal Tapi Harus Bisa Mengimplementasikan Nilai Dasar ASN

Perpusnas Gelar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kota Tasikmalaya