Jakarta, Salemba - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menghadiri Pelantikan Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) DKI Jakarta Periode 2021-2024, pada Rabu, (3/8/2022) di Perpusnas Medan Merdeka Selatan. Pada kesempatan tersebut Syarif mengatakan bahwa dengan banyaknya berita hoax yang beredar di masyarakat melalui media siber menjadi sebuah tantangan tersendiri. â€œTantangan bagi para pengurus yang baru saja dilantik yaitu bagaimana akurasi, kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas bisa dibangun bersama-sama oleh berbagai pihak. Tidak lupa juga untuk memainkan peran dalam mencerdaskan anak bangsa â€,ungkapnya.
Â 
Selain itu Syarif juga mendorong AMSI agar membangun berbagai program untuk literasi informasi. â€œKami di Perpusnas akan siap bekerja sama untuk berbagai pelatihan dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran sebuah informasi dan meningkatkan literasi informasi masyarakat didasarkan pada kemampuan referensi yang luas,â€ imbuhnya.
Â 
Lebih lanjut dirinya menyampaikan AMSI untuk tidak bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya namun juga bisa memfasilitasi masyarakat dalam kemudahan mendapatkan informasi. Menurutnya media siber harus bisa menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat.
Â 
Sebelumnya, Ketua umum AMSI, Wenseslaus Manggut melantik Rikando Somba sebagai Ketua Umum AMSI Wilayah DKI Jakarta Periode 2021-2024. Wenseslaus menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan Perpusnas dengan AMSI.
Â 
â€œAda banyak di ilmu pengetahuan yang seringkali terpendam di perpustakaan dan sekarang eranya digital bahkan perpustakaan. Seringkali kita sebagai media lupa menggunakan data-data itu atau kurang semangat untuk mencari data-data itu. Padahal mungkin publik, lembaga pemerintahan, atau siapapun yang mengambil kebijakan bisa dibangun diatas data itu,â€ paparnya.
Â 
Wenseslaus mengatakan kolaborasi amat dibutuhkan untuk membuat digitaliasi menjadi lebih mudah, efektif, dan kuat.
Â 
Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang turut hadir dalam acara tersebut juga mengatakan tantangan saat ini adalah bagaimana media digital membangun kepercayaan di sebuah negara demokrasi. â€œ Kepercayaan itu dibangun dengan adanya media yang mengedepankan objektivitas, mengedepankan transparansi, akurasi,â€œ pungkasnya.Â 
Â 
Reporter : Eka Purniawati Fotografer : Prakas Agrestian

Kepala Perpusnas Hadiri Pelantikan Pengurus AMSI DKI Jakarta Periode 2021-2024

Jakarta - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan oleh evaluator pada proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021. Proses wawancara adalah tahapan di mana evaluator dapat bertanya atau melakukan klarifikasi terkait jawaban, penjelasan, dan bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Perpusnas pada tahapan evaluasi mandiri. Evaluator pada tahapan wawancara ini dipimpin oleh Yunus Abdul Halim dari Universitas Airlangga.
Yunus menjelaskan bahwa tahapan wawancara ini hanya membahas indikator yang memiliki perbedaan persepsi antara evaluator dan instansi.Terdapat setidaknya 14 indikator dari total 47 Indikator yang perlu diklarifikasi. Indikator itu muncul dari semua domain, yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE.
Evaluasi SPBE ini sendiri merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Perpusnas untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE. Tiga unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut adalah unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Perpusnas juga dapat memilih tiga layanan unggulan yang dinilai oleh evaluator. Tiga layanan unggulan yang diajukan Perpusnas adalah iPusnas, Indonesia OneSearch, dan e-Resources. Yunus melihat bahwa pada sisi layanan pemerintah yang dihasilkan Perpusnas memiliki kualitas yang baik dan juga dikenal masyarakat."Karena kalau layanan publik sudah bagus di Perpusnas, ada iPusnas, IOS, dan inlis. Yang e-Resources ini saya baru tahu," ucap Yunus.
Ketua Tim evaluasi SPBE Perpusnas, Taufiq A Gani Â mengatakan bahwa pelaksanaan evaluasi ini akan ditindak lanjuti dengan terobosan yang dapat meningkatkan kualitas SPBE Perpusnas. Terobosan yang akan dilaksanakan di antaranya adalah pemanfaatan infrastruktur Â Pusat Data Nasional (PDN) yang ada di kementerian Komunikasi dan Informatika. Kapasitas server yang besar dari PDN akan dimanfaatkan untuk iPusnas. "Secara prinsip mereka sudah setuju kita memanfaatkannya, iPusnas itu sangat luar biasa jadi kami butuh backup redudan server," ucap Taufik Gani.
Taufiq menambahkan bahwa Langkah-langkah pengembangan SPBE Perpusnas ke depannya akan mengutamakan kolaborasi agar menghasilkan layanan publik yang berkualitas dengan pembiayaan dan pelaksanaan yang efektif dan efesien.
Pasca proses wawancara ini, Perpusnas diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban evaluasi dan dokumen pendukungnya maksimal lima hari. Selanjutnya, penilaian akhir akan ditentukan oleh KemenPAN-RB dan Tim Koordinasi Nasional SPBE.
Reportase: Radhitya Purnama

Perpusnas Jalani Tahapan Wawancara SPBE

Maros, Sulawesi Selatan - Literasi penting untuk proses pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Literasi tidak hanya sekedar baca tulis tetapi juga bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sendiri sudah berjalan baik. Salah satu indikator warga binaan mendapat remisi adalah dengan berkelakuan baik, namun tidak hanya berkelakuan baik saja tetapi harus memiliki bekal kemandirian untuk dapat kembali ke masyarakat. "Dengan adanya literasi, program pembinaan dapat berkembang&nbsp;dan dibentuk tim untuk mengawasi kualitas literasi untuk bekal warga binaan," jelas Kepala Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Klas II A Maros, Warsianto pada Sabtu, (24/2).
Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Sulawesi Selatan, Sahabuddin Kilkoda menerangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros mencanangkan Program Gamacca atau Gerakan Minat Baca. Gerakan ini dilaksanakan diantaranya dengan mendirikan rumah baca pada instansi, organisasi dan ruang publik tidak terkecuali di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Maros. "Rumah baca Lapas Maros didirikan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan warga binaan sehingga dapat bermanfaat ketika kembali ke masyarakat," jelas Sahabuddin.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam kesempatan tersebut memperkenalkan Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang bertanggungjawab langsung ke Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan. Sesuai amanat UU No. 43 Tahun 2007 pasal 49, Semua pihak didorong untuk membangun taman bacaan dan/atau rumah baca untuk menunjang pembudayaan gemar membaca. Pasal 51, gerakan nasional gemar membaca&nbsp;dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
Substansinya negara melindungi segenap warga negara dari kebodohan dan kemiskinan dan mempercepat tercapainya tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.&nbsp;"Paradigma terhadap warga binaan harus berubah dan disesuaikan konteks saat ini. Warga binaan dapat berubah kehidupannya ke arah yang lebih baik dengan membaca buku yang&nbsp;menginspirasi dan memotivasi. Dengan demikian membaca buku dapat dijadikan acuan untuk memperoleh remisi," ujar Syarif.
Direktur Pembinaan Napi, Latihan Kerja dan Produksi Ditjen Pemasyarakatan KemenkumHAM, Harun Sulianto memberikan contoh pemberian remisi di negara Brazil dan Italia berdasarkan jumlah halaman dan buku yang dibaca.&nbsp;"Di Brazil dan Italia, Napi yang baca buku setebal 400 halaman dapat remisi minimal 4 hari, dan jika baca 12 buku setahun dapat remisi hingga 48 hari," kata Harun.
Penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto yang merupakan alumni Lembaga Pemasyarakatan Salemba menuturkan tempat terbaik untuk mengarang adalah di Lapas karena keberagaman latar belakang napi, konflik dan materi yang unik sehingga memunculkan &nbsp;ide-ide menarik untuk menciptakan sebuah karya.
&nbsp;
Reportase : Arwan Subakti

Perpustakaan Nasional Inisiasi Gerakan Literasi untuk Memperoleh Remisi

Pancoran, Jakarta â€“ Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019, dana desa yang dikucurkan pemerintah tiap tahunnya ke rekening kas desa, dapat dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa dan pengadaan bahan baca. Demikian disampaikan, Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Conrad Hendrarto.
Conrad menuturkan, perpustakaan desa memiliki peran strategis untuk mengembangkan minat baca dan pengembangan literasi masyarakat desa. â€Di kota bahan bacaan banyak tersedia, berbeda dengan di desa yang akses untuk mendapatkan buku terbatas sehingga diperlukan adanya perpustakaan desa. Keberadaan perpustakaan desa dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan,â€ tutur Conrad dalam paparannya pada Rakornas Bidang Perpustakaan, Selasa (25/2).
Lebih lanjut, Conrad menjelaskan, ada enam langkah memberdayakan perpustakaan desa. Diantaranya, melakukan analisa potensi desa, pembagian peran dan pengolahan kinerja penggiat literasi desa, peningkatan peran desa dalam perpustakaan desa sesuai dengan kewenangannya, serta integrasi kegiatan pendampingan di tingkat desa untuk kegiatan literasi.
â€œKita harus mengetahui apa potensi desa, agar dapat memberikan buku-buku yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Hingga tahun 2019, sebanyak 1.201 unit perpustakaan sudah dibangun dengan menggunakan dana desa,â€ lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan pihaknya mendorong pemerintah desa untuk dapat memanfaatkan dana desa untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dapat mendorong literasi setempat
â€œSilahkan dana desa dapat digunakan untuk membangun perpustakaan mini di wilayah masing-masing. Dengan bahan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dapat mendorong inovasi di daerah,â€ ungkapnya.
ReportaseÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  : Wara Merdekawati
FotograferÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  : Raden Radityo

Dana Desa Dapat Dialokasikan untuk Perpustakaan Desa

Salemba, Jakarta - Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) di tahun 2023 melakukan rekrutmen terhadap 83 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari 75 orang Tenaga Teknis dan 8 orang Tenaga Kesehatan.
Kepada seluruh pegawai PPPK baru, Plt. Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan suasana dan lingkungan kerja baru. Kemudian, memiliki dedikasi, loyalitas, kinerja yang tinggi, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab, serta dapat meningkatkan kinerja Perpusnas.
Selain itu, Ofy juga menyampaikan bahwa Perpusnas sedang menyusun sistem manajemen kinerja yang digawangi oleh Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, dengan dukungan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan.
&ldquo;Manajemen kinerja menjadi penting sebagai upaya pengelolaan pegawai dan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan,&rdquo; ucapnya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan ASN, Jumat (1/3/2024).
Ofy juga menambahkan dibutuhkan kolaborasi dan keselarasan antara kinerja individu atau pegawai dengan kinerja organisasi. Dengan demikian penetapan sasaran kinerja pegawai dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi.
&ldquo;Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kinerja dan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan terus berinovasi, serta mengembangkan kreativitas,&rdquo; pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, dilantik juga sejumlah pejabat fungsional yakni 12 orang Pustakawan, 1 orang Pranata Komputer, 2 orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan 2 orang Widyaiswara.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Aji Anwar/Alfiyan Tarih Alfatih/Ahmad Kemal Nasution

Perpusnas Lantik 83 Orang PPPK untuk Tahun 2023

Jakarta- Dalam rangka meningkatkan kompetensi serta mengembangkan profesi pejabat fungsional arsiparis, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) membentuk organisasi profesi internal. 31 pejabat fungsional arsiparis Perpusnas nantinya akan tergabung dalam Persatuan Arsiparis Perpustakaan Nasional (Papirus).
Kepala Perpusnas, Muhamad Syarif Bando dalam rapat koordinasi pembentukan organisasi profesi kearsipan Perpusnas pada Selasa (10/8) memberikan apresiasi atas akan dibentuknya Papirus. â€œIni menandakan bahwa jalan mengembangkan karir bagi para arsiparis di Perpusnas semakin terbuka,â€ ungkapnya. Syarif Bando meminta melalui Papirus, arsiparis Perpusnas dapat meningkatkan koordinasinya dengan Arsip Nasional (Anri) sebagai lembaga pembina kearsipan di Indonesia.
Lebih lanjut Kepala Perpusnas menyampaikan bahwa arsip sama pentingnya dengan perpustakaan. â€œSeluruh aturan di negara ini adalah produk birokrasi, yang selanjutnya itu semua kita sebut arsip. Maka bisa dikatakan tanpa arsip, aset melayangâ€, paparnya.
Menurut Syarif Bando, seorang arsiparis harus mampu menunjukkan bahwa arsip itu penting kepada siapa pun. Arsip bisa menjadi bukti bagaimana sebuah negara terbentuk, termasuk Indonesia.
Melalui berdirinya Papirus, dirinya berharap akan menjadi bukti kesungguhan hati para pejabat fungsional arsiparis di lingkungan Perpusnas untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
Organisasi profesi menjadi penting dalam menunjukkan profesionalitas seseorang dalam menjalankan tugasnya. Papirus diharapkan dapat menjadi mitra Perpusnas dalam meningkatkan kinerja kearsipan, dan mengelola arsip menjadi lebih baik.
Reportase: Eka Purniawati

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kepala Perpusnas Hadiri Pelantikan Pengurus AMSI DKI Jakarta Periode 2021-2024

Perpusnas Jalani Tahapan Wawancara SPBE

Perpustakaan Nasional Inisiasi Gerakan Literasi untuk Memperoleh Remisi

Dana Desa Dapat Dialokasikan untuk Perpustakaan Desa

Perpusnas Lantik 83 Orang PPPK untuk Tahun 2023

Perpusnas Bentuk Organisasi Profesi Kearsipan Internal