Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaknai literasi secara luas. Menurutnya, pemahaman bahwa literasi sebagai kemampuan mengenal huruf, kata, kalimat, menyatakan pendapat, dan sebab-akibat, sebagai hal yang lawas. Pasalnya, makna literasi seperti itu sudah berkembang pada masa kemerdekaan Indonesia, tahun 1945. Pada saat itu, proklamator Bung Karno mesti terjun langsung ke masyarakat untuk mengenalkan literasi karena angka melek huruf penduduk Indonesia hanya dua persen. Apalagi saat itu kondisinya tidak didukung oleh anggaran pendidikan nasional. "Sehingga kalau masih bicara literasi versi Bung Karno maka kita bicara jauh mundur ke belakang," ujarnya.
Kini, kondisinya sudah berubah. Sebanyak 96 persen penduduk Indonesia sudah bica melek huruf. Apalagi anggaran Pendidikan sudah mendapat porsi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBBN). Karenanya, menurut Syarif, pemahaman mengenai literasi harus berubah. Ini harus dilakukan untuk mendukung terwujudnya SDM Unggul.
"Karena itu literasi di era Presiden Joko Widodo-Maâ€™ruf Amin menurut versi Perpustakaan Nasional yang kami jabarkan dari RPJMN arahan Presiden di sidang kabinet. Yang pertama, kemampuan aksesibilitas terhadap sumber-sumber bahan bacaan terpercaya, terlengkap, terkini. Yang kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Dalam konteks ini mustahil kita bisa mengerti tanpa membaca. Yang ketiga, literasi adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, inovasi baru, kreativitas baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi,â€ ujarnya saat menjadi pembicara utama webinar â€œLiterasi Informasi Berbasis Media Digitalâ€ yang diselenggarakan Perpustakaan Politeknik STIA LAN Jakarta, pada Kamis (4/3/2021).
Puncaknya, jelas Syarif, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Dia menjelaskan, banyak produk yang digunakan bangsa Indonesia merupakan produksi luar negeri. Karenanya, dia meminta civitas academica agar menghasilkan lulusan yang mampu menghasilkan produk kompetitif dengan negara lain.
â€œMaka rasanya kalau literasi hanya sampai tingkatan ketiga, negara ini gak bisa dapat apa-apa. Maka ke depan, literasi yang mesti dibangun civitas academica adalah literasi yang keempat yaitu kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global,â€ jelasnya.
Syarif menegaskan, tahun ini, pihaknya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama membangun kondisi literasi di Indonesia yang diklaim minat baca dan indeks literasinya rendah. Menurutnya, dua kondisi tersebut merupakan fakta yang ada di lapangan. Ini adalah kondisi yang terjadi di sisi hilir.
Karenanya, harus ada kerja sama untuk mengatasi kondisi di hulu. Di antaranya, peran negara seperti kebijakan yang dihasilkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, peran akademisi, perguruan tinggi, pengarang, penerbit, dan penerjemah, juga dibutuhkan untuk mengatasi kondisi di hulu. Peran seluruh pihak dibutuhkan untuk memastikan buku tersedia dan bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia.
â€œSesuai dengan data Bappenas dan BPS menyatakan 90 persen penduduk Indonesia terjun ke masyarakat dengan modal ijazah SD, SMP, SMA, tidak tembus perguruan tinggi. Karenanya 10 persen yang tembus ke perguruan tinggi dan kurang lebih 7-8 persen yang selesai. Maka masalahnya adalah siapa yang menyiapkan buku untuk masyarakat Indonesia? Ini menjadi tantangan,â€ urainya.
Literasi tinggi akan menghasilkan produksi massal. Dan ini bisa dibangun melalui pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang menghasilkan lulusan dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja. â€œHarus ada reformasi sistem pendidikan kita di semua lini, terutama di perguruan tinggi untuk memastikan apa yang diharapkan Menteri Pendidikan kita minimal, setelah enam bulan keluar dari kampus, sudah harus menciptakan lapangan kerja. Ini memang cara pandang terhadap pendidikan ini harus dirombak total dalam filosofi mahasiswa,â€ pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â 
Â

Makna Literasi Berubah, Bukan Sekadar Mengenal Melek Huruf

Jakarta - Perpustakaan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah yang ada di negara ini sudah barang tentu memiliki sejarah panjang dari awal terbentuk hingga seperti hari ini, dimana telah menjadi salah satu Perpustakaan terbaik di dunia.
Â 
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (13/09/2021) Kepala Biro Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih. Pada pidatonya kali ini, beliau menyampaikan sejarah dan perkembangan yang sudah dilalui oleh Perpusnas selama ini.
Â 
Seorang pustakawan dan profesor ilmu Perpustakaan asal India, Ranganathan memperkenalkan 5 hukum dari Ilmu Perpustakaan atau Five Laws of Library Science. Salah satu dari 5 hukum tersebut adalah A library is a growing organism.Â (Perpustakaan adalah organisme yang berkembang) atau dengan kata lain perpustakaan harus dapat berdaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan atau tuntutan zaman yang ada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi sangat pesat saat ini secara tidak langsung memaksa perpustakaan harus dapat Â menyesuaikan diri dengan perkembangan itu sendiri. Begitu pula dengan perpustakaan nasional lakukan saat ini dalam menghadapi tantangan pada setiap perubahan dan tuntutan zaman yang ada saat ini.
Â 
â€œKepekaan lembaga dan segala hal yang terkait adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Jika tidak, perpustakaan akan tenggelam dalam paradigma lama dan sulit untuk majuâ€. terang Sri Marganingsih
Â 
Cikal bakal Perpusnas sendiri ditandai dengan didirikannya sebuah lembaga pelopor perpustakaan nasional pada masa kolonial bernama <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Bataviaasch_Genootschap_van_Kunsten_en_Wetenschappen">Bataviaasch Genootschap</a>Â di tanggal <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/24_April">24 April</a>Â <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/1778">1778</a>Â dan dibubarkan pada tahun 1950. Pada masa Pemerintahan Republik Indonesia tepatnya tahun 1980, semangat untuk mewujudkan Â pengembangan sistem nasional <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan">perpustakaan</a>, secara menyeluruh dan terpadu ditandai dengan dibentuknya Perpustakaan Nasional RI yang merupakan gabungan dari Perpustakaan Museum Nasional; Perpustakaan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah">sejarah</a>, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Politik">politik</a>Â dan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial">sosial</a>Â (SPS); Perpustakaan wilayah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta">DKI Jakarta</a>; dan Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan dan berada dibawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia.
Â 
Pada tahun 2000, Perpusnas RI mengalami perubahan status menjadi salah satu lembaga pemerintah non departeman setelah sebelumya berada di bawah <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Pendidikan_dan_Kebudayaan">Departemen Pendidikan dan Kebudayaan</a>Â Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Â 
Perubahan terakhir yang dilakukan oleh Perpusnas dalam bidang organisasi diantara lain adalah Penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019. Perubahan tersebut dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik. Arahan tersebut langsung ditanggapi oleh Perpusnas dengan mengeluarkan peraturan-peraturan terkait SOTK untuk mendukung perubahan tersebut.
Â 
â€œSOTK terbaru Perpustakaan Nasional ini diharapkan dengan 138 ujung tombak yang menggerakan tupoksi perpusnas menjadi momentum bagi setiap ASN di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk dapat melakukan terobosan, inovasi dan pemikiran baru yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja sebagai lembaga pemerintah, untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan public Perpustakaan Nasional. â€ ungkap Sri Marganingsih
Â 
Â Reportase: Fauzan Abdi

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Jakarta - Dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI akan merancang aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Dengan adanya aplikasi ini, memudahkan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengakses informasi mengenai perpustakaan.
Demikian disampaikan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2021, pada Senin (18/10/2021).
"Mudah-mudahan Perpusnas dapat segera meluncurkan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan. Mengingat peran perpustakaan sebagai corong pemerintah, yang memiliki sumber informasi terpercaya dan legal. Karena itu, perpustakaan akan menjadi institusi terdepan dalam menginformasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Syarif Bando.
Dijelaskan, strategi untuk mencapai penyelenggaraan infrastuktur SPBEÂ  yang menjangkau instansi pemerintah yakni dengan memanfaatkan infratruktur yang ada secara optimal.
"Optimalisasi penggunaan aplikasi umum SPBE bidang perpustakaan, yang terintegrasi dan berbagi pakai dapat menghadirkan fitur-fitur yang mendukung strategi nasional," jelasnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM SPBE juga perlu dsiapkan agar pembangunan pengembangan, pengoperasian serta pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik. Salah satunya, dengan mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE, serta membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Syarif, sekarang ini semua serba hybrid. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kedaerahan dan ego intelektual tetapi diperlukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
â€œPenerapan SPBE ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Di dalam implementasinya, Kementerian/Lembaga menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan untuk terkoneksi dalam SPBE sebagai bagian dari jajaran pemerintahan, pusat maupun daerah,â€ terangnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Perpusnas Akan Merancang Aplikasi Umum SPBE Bidang Perpustakaan

Â Salemba, Jakarta--Kabupaten Mojokerto menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan perpustakaan dan pembudayaan minat baca masyarakatnya. Dinas Perpustakaan bersama DRPD menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perpustakaan. Draft yang sudah tersusun coba dikonusltasikan dengan Perpusnas untuk dilihat secara keseluruhan, apakah sudah mencakup semua urusan sesuai yang diatur dalam Undang-undang Perpustakaan.
Hal ini disampaikan Ketua Tim Penyusunan Perda Perpustakaan Deny Novianto saat ditemui Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, (22/5). Turut hadir pada konsultasi tersebut Kepala Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi (PSPT) Nurcahyo, dan Kepala Bagian Hukum dan Humas Asep Muslih.
â€œApakah ada perubahan yang siginifikan yang belum dimasukkan ke dalam draft Perda,â€ ujar Deny Novianto.
Menanggapi hal tersebut, Deputi II Perpusnas mengatakan literasi saat ini sudah masuk ke dalam program prioritas pembangunan di 2019. Perpustakaan menjadi bagian dari gerbong peningkatan Â kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perpustakaan. â€œLiterasi untuk kesejahteraan adalah salah satu fokus yang ingin disasar oleh perpustakaan,â€ imbuh Woro Titi. Â Â Â 
Setidaknya setiap Perda yang dibuat oleh daerah memuat 13 unsur sesuai yang diatur dalam UU No.43 tentang Perpustakaan, seperti pengaturan koleksi, standar pelayanan, tenaga perpustakaan, dewan perpustakaan, pembentukan perpustakaan di lingkungan desa hingga kecamatan, pembudayaan kegemaran membaca di daerah, dan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang memajukan perpustakaan dan minat baca di daerahnya.
Kepala Dinas Perpustakaan Mojokerto mengakui karena keterbatasan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat belum optimal dilakukan. Kapasitas internet sebagai salah satu bentuk kemudahan pelayanan juga belum memadai. Â 
Namun demikian, Perpustakaan Nasional mengakui di tengah keterbatasan Pemkab Mojokerto, apa yang sudah dilakukan Dinas Perpustakaan dan DPRD Mojokerto merupakan langkah konkrit bagi pengembangan kualitas literasi dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini menurut Kabag Hukum dan Humas baru ada 15 dari 34 provinsi yang telah memiliki Perda perpustakaan.
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan

Pemkab Mojokerto Konsultasikan Draft Perda Perpustakaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Kabupaten Semarang berupaya sejajar dengan kabupaten/kota yang lain di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai perpustakaan. Keinginan tersebut tercetus kala 30 anggota panitia khusus (pansus) DPRD Kab. Semarang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomunikasi dengan Kepala Biro hukum dan Perencanaan Perpustakaan Nasional Joko Santoso di Gedung Perpusnas di Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa, (8/5).
Peraturan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang nantinya disusun oleh Pansus tetap mengacu pada Undang-undang No.43 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2014. Dasar penyusunan peraturan daerah tentang perpustakaan nantinya juga harus merujuk pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerangka regulasi seperti peraturan Bupati, peraturan Wali Kota, ataupun peraturan Gubernur adalah suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.
Pada peraturan yang nantinya menyusun, bisa dimasukkan perihal standar nasional perpustakaan, presentasi anggaran yang jadi kewenangan Pemda, sinergitas yang diinginkan dengan instansi terkait atau dinas lain, sarana dan prasarana, penyelenggaraan perpustakaan, standar pelayanan, pengelompokkan dan juga pembentukan perpustakaan, penghimpunan koleksi, local content (kekhasan daerah), sumber daya manusia (pengelola perpustakaan), dan diversifikasi layanan. "Sedangkan untuk, sertifikasi dan akreditasi menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini, yaitu Perpustakaan Nasional," ucap Joko Santoso.
Kepala Biro Hukum mengingatkan saat ini bidang perpustakaan sudah menjadi program nasional untuk 2019. Artinya, keberadaan perpustakaan sudah menjadi lembaga yang memegang andil terhadap perbaikan literasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Â  Bappenas menghendaki saat ini dan seterusnya perpustakaan dapat berperan aktif sebagai wadah inklusi sosial. Fungsi perpustakaan tidak sebatas ruang koleksi maupun deposit buku, tapi juga harus menjadi ruang belajar, ruang berbagi pengalaman, hingga ruang untuk berlatih keterampilan kerja. Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut sangat memerlukan sinergitas dari semua pihak yang terkait, seperti dinas pendidikan, LSM, hingga pihak swasta lewat program CSR yang dimilikinya.
"Kegiatan yang berada di perpustakaan maupun yang dilakukan oleh perpustakaan harus melibatkan peran serta masyarakat sehingga manfaat perpustakaan benar-benar termaksimalkan, " imbuh Joko Santoso.
Saat ini Perpusnas telah mencatat sejumlah kabupaten/kota yang telah berhasil membuat peraturan daerah tentang perpustakaan, seperti Kepulauan Riau (Kepri), Kab. Bandung, Kab. Pasuruan, Kab. Tabalong, Kota Pekalongan, Kotabaru, Kab. Bantul, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Sukabumi, danÂ  Kab. Temanggung.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â 
Â

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan 

Jakartaâ€”Usulan naskah kuno Nusantara dari Indonesia untuk nominasi Ingatan Kolektif Dunia atau Memory of the World (MoW) harus ditingkatkan.
Wardiman Djojonegoro, pakar pendidikan dan sejarah, menyatakan Indonesia memiliki ribuan naskah kuno Nusantara. Namun, saat ini tercatat baru delapan warisan dokumenter yang masuk MoW yang ditetapkan oleh Unesco.
Dia mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mendukung upaya pengajuan naskah kuno Nusantara tersebut ke Unesco. Penetapan naskah kuno Nusantara sebagai MoW, tuturnya, merupakan pengakuan dari dunia bahwa karya intelektual nenek moyang bangsa, layak untuk dikenang. Dia menyebut, Jerman sudah memiliki 80 warisan dokumenter yang ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia.
â€œSalah satu kriteria Unesco adalah menghormati, mengenang tentang kepandaian daripada nenek moyang kita di seluruh dunia. Karena MoW itu seluruh dunia. Jadi, kita harus mengajukan naskah kita untuk bisa diterima sebagai warisan dunia, pengakuan daripada local genius daripada nenek moyang kita,â€ terangnya dalam webinar Sosialisasi Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia, pada Kamis (19/5/2022).
Menteri Pendidikan pada 1993-1998 tersebut menambahkan, usulan naskah kuno Nusantara untuk masuk MoW membuat sejarah bangsa lebih dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. â€œKarena di dalam syarat Unesco adalah setiap naskah itu harus open access, harus terbuka, kalau bisa digitalisasi. Sehingga orang jauh di Amerika, jauh di Eropa, jauh di Jepang, bisa membaca,â€ ujarnya.
Pria yang terlibat sebagai tim ahli dalam beberapa naskah MoW tersebut mengakui minimnya pengakuan naskah kuno Nusantara tersebut dikarenakan sedikitnya peneliti Indonesia dalam menyusun naskah akademik. â€œNaskah itu harus diteliti kembali agar sesuai dengan apa yang diminta oleh Unesco,â€ ujarnya.
Selain itu, naskah kuno yang diusulkan harus tersimpan dengan baik dan naskahnya masih asli. Hal ini menjadi kesulitan di Indonesia karena iklimnya tropis dan faktor bencana alam sehingga naskah terancam punah. â€œSehingga untuk Indonesia, syarat daripada Unesco itu sangat berat karena kita harus menjaga naskah-naskah yang kita usulkan itu agar betul,â€ ungkapnya.
Webinar yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-42 Perpusnas tersebut menghadirkan Sri Sumekar, pustakawan ahli utama Perpusnas. Sumekar menyatakan sebelum masuk MoW, warisan dokumenter bangsa harus diakui terlebih dulu secara nasional atau dalam Ingatan Kolektif Nasional (IKON).
IKON merupakan program yang dikoordinir oleh Perpusnas dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, pencatatan, pendataan, dan pendaftaran/registrasi warisan dokumenter budaya bangsa berupa naskah kuno yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai karya budaya bangsa yang harus diingat oleh seluruh bangsa Indonesia.
Perpusnas ditunjuk sebagai koordinator setelah pencanangan IKON pada 2012 di Manado yang digagas oleh tujuh kementerian/lembaga. Mantan Sekretaris Utama Perpusnas tersebut menyebut, naskah kuno yang sudah lulus uji akan mendapat register IKON dan selanjutnya dapat diusulkan untuk nominasi MoW.
Naskah kuno yang diusulkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, merupakan dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri yang berumur sekurangnya 50 tahun. â€œDan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan,â€ terangnya.
Disebutkan bahwa banyak warisan dokumen bangsa yang terancam punah. Dengan adanya IKON, diharapkan dapat mengajarkan pelestarian warisan dokumenter bangsa Indonesia dan penyelamatan aset dokumen nasional dari kepunahan. Selain dilestarikan, warisan bangsa ini dialihmediakan dalam bentuk digital, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah.
Berdasarkan data Chambert-Loir dan Oman Fathurahman, tercatat sebanyak 58.947 naskah kuno Nusantara tersebar di dalam dan luar negeri. Untuk itu, dia mengimbau kepada para pemilik naskah serta dinas kearsipan dan perpustakaan di seluruh Indonesia untuk mengajukan naskah kuno yang dimiliki sebagai register IKON. â€œNanti akan kita usulkan bila ada internasional, akan kita usulkan sebagai MoW,â€ tukasnya.
Sementara itu, Dosen FIB Universitas Andalas, Pramono, menyatakan naskah Tuanku Imam Bonjol berpotensi untuk masuk IKON dan nominasi MoW. Dari segi kepengarangan, naskah ini merupakan hipogram dari tangan pelaku sejarah.
Disebutkan bahwa naskah merupakan memoar Tuanku Imam Bonjol, memoar Naali Sutan Caniago yang merupakan putranya, dan notulen rapat yang diadakan di dataran tinggi Minangkabau pada 1865 dan 1875. Lewat naskah ini, Imam Bonjol ingin meluruskan arus perjuangannya sebagai bagian dari gerakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.
â€œNaskah ini merupakan saksi atau lanskap sejarah kebudayaan Minangkabau pada abad ke-19, terdapat narasi global dalam hubungan jaringan, paham keagamaan, dan tren keislaman yang berkembang pada kurun waktu abad ke-18 antara Timur Tengah dan Kawasan Asia Tenggara,â€ jelasnya.
Selain naskah Tuanku Imam Bonjol, naskah Sunda Sanghyang Siksakandaâ€™ng Karesian juga berpeluang diusulkan sebagai nominasi MoW. Undang Ahmad Darsa, Dosen FIB Universitas Padjajaran, menyebut naskah SSK sudah dibahas sejak 2017, salah satunya dalam FGD di Perpusnas. Hal ini membuktikan adanya perspektif nilai-nilai peradaban universal dalam naskah SSK yang dikategorikan sebagai Ensiklopedi Sunda Kuno.
â€œSSK dapat diartikan sebagai uraian atau risalah tentang pengetahuan sebagai pedoman bagi kaum cendikia,â€ terangnya.
Secara garis besar, teks naskah SSK terdiri dari dua bagian. Bagian pertama disebut Dasakreta yang isinya menekankan ajaran akhlak dan tugas serta kewajiban setiap orang. Bagian kedua disebut Darma Pitutur yang isinya pengetahuan umum yang seyoygyanya diketahui orang banyak.
Naskah SSK berasal dari sebuah koleksi skriptorium kabuyutan Ciburuy Bayongbong, Kabupaten Garut. Disebut sebagian besar berbahasa Sunda Kuno, berjumlah 30 lempir, berbahan nipah, ditulis dengan tinta hitam.
Tercatat, sejak 2003 hingga 2017, sebanyak delapan warisan dokumenter Indonesia ditetapkan sebagai Memori Ingatan Dunia yakni Arsip VOC (2003), I La Galigo (2011), Babad Diponegoro (2013), Negarakertagama (2013), Arsip Konferensi Asia-Afrika (2015), Cerita Rakyat Panji (2017), Arsip Rekonstruksi Candi Borobudur (2017), dan Arsip Tsunami (2017).
Reporter: Hanna Meinita

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Makna Literasi Berubah, Bukan Sekadar Mengenal Melek Huruf

Perpustakaan adalah organisme yang berkembang

Perpusnas Akan Merancang Aplikasi Umum SPBE Bidang Perpustakaan

Pemkab Mojokerto Konsultasikan Draft Perda Perpustakaan

Kunker Pansus DPRD Kab. Semarang : Dorong Pansus Segera Buat Perda Perpustakaan

Naskah Nusantara, Ingatan Bangsa, Ingatan Dunia