Jakarta -&nbsp;Penting hukumnya bagi perpustakaan khusus di Indonesia untuk mampu menyebarkan konten yang mudah dimengerti dan diakses oleh pemustaka.
&ldquo;Konten yang dibangun harus bisa menyebar dan mudah untuk diakses. Sehingga dibutuhkan portal web yang mampu mengakomodir konten-konten tersebut,&rdquo; ujar Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando pada kegiatan Pendataan Perpustakaan Khusus, di The Acacia Jakarta Hotel, Senin (17/10/2022).
Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi perhatian utama. Kepala Perpusnas mengajak seluruh pustakawan dan pengelola perpustakaan khusus yang hadir untuk memainkan perannya dengan baik.
&ldquo;Sudah menjadi tugas perpustakaan untuk mengumpulkan informasi yang berserakan dan menyebarkannya kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhan mereka,&rdquo; tambahnya. &nbsp;
Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Disebutkan oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi bahwa Pasal 15 Ayat (3) huruf e UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan agar pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberitahukan keberadaannya kepada Perpusnas.
&ldquo;Salah satu upaya Perpusnas sebagai perpustakaan pembina yakni dengan melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan serta mengeluarkan kode unik berupa Nomor Pokok Perpustakaan (NPP),&rdquo; ucap Deni.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Perpusnas, Taufiq A. Gani menjelaskan bahwa Perpusnas menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai&nbsp;enabler&nbsp;untuk penataan tata kelola dan peningkatan mutu layanan perpustakaan.
Sebagai program nasional, Perpusnas saat ini sedang ikut mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perpres No. 95 Tahun 2018 dan Satu Data Indonesia pada Perpres No. 39 Tahun 2019.
&ldquo;Pemanfaatan SPBE dan Satu Data Indonesia tidak hanya terbatas pada internal antar instansi tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan layanan dan data publik bagi masyarakat,&rdquo; jelasnya.
Menurut Peraturan Perpusnas No. 10 Tahun 2021, Satu Data Perpusnas merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah lingkup Perpusnas yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah.
Ketua Umum FPKI Periode 2022-2025, Riko Bentari Pertamasari memaparkan peran strategis Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) dalam pendataan perpustakaan khusus mendukung satu data perpustakaan adalah dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan advokasi kepada anggota FPKI tentang pentingnya pendataan perpustakaan.
&ldquo;Pendampingan kepada anggota FPKI dalam membangun repositori institusi sebagai simpul data mendukung satu data perpustakaan khusus Indonesia,&rdquo; paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Ahli Muda dari Perpustakaan Kemendikbudristek, Chaidir Amir mengingatkan pada Pasal 14 UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan tertulis layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.
&ldquo;Adapun manfaat yang didapatkan dari jejaring dan kerja sama perpustakaan tersebut diantara meningkatkan kualitas layanan, berbagi sumber daya, berbagi pengalaman dan praktik baik, serta meningkatkan nilai akreditasi,&rdquo; ungkap Amir.
Pustakawan Ahli Pertama Perpusnas, Rizqi Amelia Putri, menyosialisasikan bahwa NPP merupakan kode identitas yang dipakai untuk melakukan pendataan seluruh jenis perpustakaan yang tersebar di wilayah NKRI.
Amel mengatakan manfaat dari NPP antara lain untuk mengidentifikasi keberadaan perustakaan, perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui pemutakhiran data, perpustakaan yang memiliki NPP akan menjadi prioritas program penerima pembinaan dan pengembangan urusan perpustakaan, serta berhak memasang NPP pada papan nama perpustakaan.
&ldquo;Untuk pengajuan NPP, persyaratan yang harus dipenuhi yakni memiliki SK Pendirian Perpustakaan atau Surat Keterangan Domisili atau Keberadaan Perpustakaan yang disahkan oleh minimal Kepala Lembaga atau Pejabat Daerah Setempat,&rdquo; pungkas Amel.
Kegiatan ini juga dirangkaian dengan Pengukuhan Pengurus Pusat FPKI Periode 2022-2025 dan&nbsp;Soft-Launching&nbsp;Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe) milik Kementerian Pertanian.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Aditya Irfan Fakhruddin
&nbsp;

Jakarta - It is legally important for special libraries in Indonesia to be able to disseminate content that is easily understood and accessed by users.
&ldquo;Content that is built must be able to spread and be easy to access. So a web portal is needed that is able to accommodate this content," said the Head of the National Library of Indonesia, Muhammad Syarif Bando at the Special Library Data Collection activity, at The Acacia Jakarta Hotel, Monday (17/10/2022).
In an effort to make Indonesia a producing country, the quality of Human Resources (HR) must be a major concern. The Head of National Library of Indonesia invited all librarians and special library managers who were present to play their roles well.
"It is the duty of the library to collect scattered information and disseminate it to users according to their needs," he added.
A special library is a library that is limited to users in government institutions, community organizations, religious educational institutions, houses of worship, or other organizations.
Mentioned by Plt. Deputy for Development of National Library Resources, Deni Kurniadi that Article 15 Paragraph (3) letter e of Law no. 43 of 2007 concerning Libraries mandates that the establishment of libraries located in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) notify their existence to National Library.
"One of the National Library of Indonesia's efforts as a library supervisor is to collect data on all types of libraries and issue a unique code in the form of a Library Identification Number (NPP)," said Deni.
Meanwhile, Head of National Library of Indonesia's Data and Information Center, Taufiq A. Gani explained that National Library has made Information and Communication Technology (ICT) an enabler for structuring governance and improving the quality of library services.
As a national program, National Library of Indonesia is currently participating in developing an Electronic-Based Government System (SPBE) in Presidential Decree no. 95 of 2018 and One Indonesian Data on Presidential Decree No. 39 of 2019.
"The use of SPBE and One Data Indonesia is not only limited internally between agencies but also as a form of fulfilling the need for services and public data for the community," he explained.
According to National Library Regulation No. 10 of 2021, One National Library of Data is a government data management policy within the National Library of Indonesia which aims to create quality data, easily accessible, and can be shared between Central and Regional Agencies.
The Chairperson of the FPKI for the 2022-2025 period, Riko Bentari Pertamasari explained the strategic role of the Indonesian Special Library Forum (FPKI) in collecting library data specifically to support one library data by conducting outreach, mentoring, and advocating to FPKI members about the importance of library data collection.
"Assistance to FPKI members in building institutional repositories as data nodes to support one Indonesian special library data," he explained.
On the same occasion, the Young Expert Librarian from the Ministry of Education and Culture Library, Chaidir Amir reminded of Article 14 of Law no. 43 of 2007 concerning written libraries, integrated library services are realized through collaboration between libraries. Integrated library services as referred to in Paragraph (6) are carried out through telematics networks.
"The benefits derived from the library network and collaboration include improving service quality, sharing resources, sharing experiences and good practices, and increasing the value of accreditation," said Amir.
National Library of Indonesia's First Expert Librarian, Rizqi Amelia Putri, socialized that NPP is an identity code used to collect data on all types of libraries spread across the territory of the Republic of Indonesia.
Amel said the benefits of the NPP included identifying the existence of a library, libraries could report their progress through updating data, libraries that had NPPs would become priority programs for recipients of guidance and development of library affairs, and had the right to put NPPs on library nameplates.
"For submitting an NPP, the requirements that must be met are having a Library Establishment Decree or a Certificate of Domicile or Library Existence that is legalized by at least the Head of an Institution or Local Regional Official," concluded Amel.
This activity was also part of the inauguration of the Central Board of FPKI for the 2022-2025 period and the Ministry of Agriculture's Soft-Launching Agricultural Knowledge Center (AGRIKeCe).
&nbsp;
Reporter: Basma Sartika
Photographer: Aditya Irfan Fakhruddin

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Salemba, Jakarta- Provinsi Riau menjadi salah satu tujuan pertama Perpustakaan Nasional dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat di awal 2021 ini. Â Hal tersebut dimulai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru serta 14 Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Riau.
Acara yang dilaksanakan pada Selasa (26/1) bertempat di Auditorium Universitas Lancang Kuning tersebut dihadiri langsung Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy, Walikota Pekanbaru Firdaus, Rektor Universitas Lancang Kuning Junaidi, dan Perwakilan Universitas se-Provinsi Riau.
Menurut Syarif Bando Nota Kesepahaman ini merupakan wujud komitmen bersama dari berbagai pihak dalam mendukung visi dan misi presiden Joko Widodo tentang pembangunan sumber daya manusia sesuai RPJMN 2020-2024. â€œSiapapun kita, baik pemerintah sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,â€ terang Syarif Bando.
Namun selanjutnya Syarif menjelaskan adanya upaya ini terganjal oleh masalah rendahnya kegemaran membaca yang berdampak rendahnya indeks literasi masyarakat. Hal tersebut tidak lain yang menjadi penyebab sulitnya bersaing dalam indeks persaingan global. Segala masalah ini menurut Syarif merupakan masalah nyata yang muncul pada sisi hilir dari budaya literasi dan kegemaran membaca.
â€œAda juga di sisi lain bagaimana peran negara dan pemerintah menyiapkan regulasi, anggaran, serta memastikan jumlah buku sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan buku yang hanya ada di kota-kota besar dapat terdistribusi ke masyarakat di daerah,â€ jelasnya sebagai persoalan di sisi hulu.
Maka dari itu Syarif mengajak suluruh pengelola Perguruan Tinggi di Provinsi Riau untuk dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan di sisi hulu dengan modal yang dimiliki. Yaitu dengan mendukung upaya Perpusnas dalam memastikan buku dapat digitalisasi dan dibaca secara gratis oleh masyarakat dimanapun.
Pemerintah Provinsi Riau yang diwaliki Plh. Sekretaris Daerah, Masrul Kasmy juga mengungkapkan apresiasi pada kegiatan ini sebagai sebuah awal kebangkitan literasi di daerahnya. â€œIndonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai syarat kecakapan hidup. Perpustakaan berperan penting dalam menciptakan manusia berkualitas dan berdaya saing dengan membangun eksosistem berpengetahuan,â€ ungkapnya.
Masrul menambahkan, penguatan gerakan literasi yang saat ini digalakkan oleh Perpustakaan Nasional membutuhkan peran kolektif masyarakat untuk menghidupkan budaya literasi bangsa. Dan perpustakaan sebagai sarana pelayanan publik harus dapat mengembangkan koleksi dan dan kualitas layanan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: A. Kemal Nasution

Awali 2021, Perpusnas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Daerah dan 14 Perguruan Tinggi di Riau

Salemba, Jakartaâ€”DuaÂ dari tujuh agenda pembangunan sesuai Rencana Pemerintah Jangka Pendek dan Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 adalah pembentukan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. RPJMN 2020-2024 memuat 41 proyek prioritas nasional (major project). Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sangat diharapkan perannya untuk mendukung literasi pada Major Project.
Demikian disampaikan oleh Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas Erwin Dimas pada kesempatan Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) Perpusnas 2020 pada Selasa, (28/1/2020). Major Project merupakan proyek strategis yang terintegrasi baik dari K/L pusat, daerah, BUMN, dan masyarakat.
â€œPeran perpustakaan bisa dioptimalkan pada sektor peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan industri, literasi untuk gizi keluarga dalam upaya penanganan stunting dan pengembangan implementasi teknologi tepat guna di masyarakat, seperti rencana pembangunan science techno park di empat universitas,â€ beber Erwin Dimas dihadapan peserta Rakerpus. Â 
Namun, untuk sumber pendanaan karena kebutuhan yang tinggi, tambah Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Perpusnas perlu mengembangkan inovasi demi meningkatkan kualitas dan kapasitas penganggaran, seperti memanfaatkan sumber non rupiah murni, menyelaraskan program/kegiatan antar K/L, optimalisasi dana alokasi khusus (DAK), serta peran serta masyarakat (CSR) untuk sarana dan prasarana perpustakaan.
Â 
Reporter : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Rd Radityo

Rapat Kerja Pusat Perpusnas 2020 :  Perpustakaan Diharapkan Dukung Literasi Major Project  Â 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta--Berita palsu atau hoaks bukanlah barang baru. Sejak manusia diciptakan, virus hoaks sudah ada dan terus berkembang seiring zaman. Banjir bandang informasi menyebabkan masyarakat sulit membedakan informasi mana yang benar dan bohong. Ini tantangan dalam mengelola informasi. "Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang suka ngobrol. Lebih-lebih di media sosial, dimana pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia menyentuh angka puluhan juta," beber Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, pada Webinar Perpusnas 'Mencegah Hoax Dengan Membaca', pada Jumat siang (26/6).
Najwa mengakui ada beberapa alasan kenapa hoaks bisa beredar cepat. Pertama karakter masyarakat Indonesia yang suka ngobrol, sehingga lebih rentan terkena hoaks. Kedua, masyarakat Indonesia juga lebih percaya jika mendapatkan informasi dari orang-orang terdekat. Ketiga, situasi yang mempengaruhi terlebih di saat pandemi. "Ini yang membuat hoaks tumbuh subur karena masyarakat masih sulit mencari referensi Covid-19 yang terhitung baru," tambah Najwa.
Najwa berpesan agar berhati-hati dengan judul berita yang provokatif, cermati alamat situs, abal-abal atau tidak. Lalu, cek keaslian foto. Saat ini sudah banyak aplikasi yang disediakan untuk mengecek keaslian sumber informasi, gambar, dan foto-foto.
Mewabahnya hoaks di Indonesia salah satu sebabnya adalah belum ajegnya budaya baca secara fisik dengan buku-buku, lalu dengan cepat beralih ke budaya baca digital.
Budaya baca digital memerlukan kemampuan literasi yang kuat. Dan masyarakat Indonesia masih rentan karena belum mampu memilih serta memilah informasi yang tepat dan sesuai kebutuhan.
"Membaca buku secara fisik akan membawa karakter yang tidak mudah percaya dengan kiriman informasi. Punya rasa penasaran, berhati hati dalam mengambil keputusan, dan terbiasa mencari benang merah dari yang dibacanya. Tidak mudah dibohongi. Sedangkan membaca buku secara digital, biasanya yang dibaca hanya poin-poin atau sepotong-potong," urai Nana, sapaan akrab Najwa Shihab.
Reporter: Hartoyo Darmawan
Fotografer: Raden Radhityo

Webinar Mencegah Hoaks Dengan Membaca : Karakter Masyarakat Jadi Faktor Hoaks Tumbuh Subur

Pandeglang, Jawa Barat - Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni mengapresiasi bantuan mobil perpustakaan keliling yang diberikan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI untuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Jawa Barat.
Bantuan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan literasi atau budaya kegemaran membaca di masyarakat.
"Alhamdulillah Kabupaten Pandeglang sekarang punya mobil perpustakaan keliling. Mobil ini sesuai kebutuhan masyarakat, karena apabila dilihat dari demografisnya," ungkap Ali Zamroni dalam gelar wicara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema "Penguatan Peran Sisi Hulu Guna Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat Indonesia", di Kabupaten Pandeglang pada Kamis (21/10/2021).
Berdasarkan data dari Perpusnas, lanjut Ali Zamroni, bahwa indeks kegemaran membaca di Provinsi Banten menempati posisi kelima dari 34 Provinsi di Indonesia. Mneurutnya, di masa pandemi angka kegemaran membaca menjadi meningkat. Terlebih di era digital saat ini, yang membuat masyarakat dapat mengakses buku melalui gawai sehingga membaca dapat dilakukan kapan dan dimana saja.
"Di era digitalisasi ini kaitannya dengan teknologi 4.0, berpengaruh terhadap budaya membaca. Harus saya sampaikan, banyak daerah blankspot yang hampir 50 persen di Kabupaten Pandeglang. Tentunya ini menjadi masalah bagi wilayah yang tidak ada sinyal tidak dapat mengakses internet untuk membaca," lanjutnya.
Maka, Ali berharap ini perpustakaan bisa menjangkau masyarakat. Dengan mendatangi kelompok-kelompok pegiat literasi di kampung, desa maupun kecamatan.
"Perlu diperbanyak sarana dan prasaranya. Misalnya, motor perputakaan keliling yang dapat menjangkau masyarakat sampai pelosok. Hal ini menjadi penting karena membudayakan membaca menjadi tanggung jawab kita semua," harapnya.
Dikatakan, pada tahun 2023 Kabupaten Pandeglang kan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan. "Saya harap perpustakaan yang akan dibangun nanti, dibuat nyaman sehingga masyarakat dapat betah berlama-lama di perpustakaan," tutupnya.
Â 
Reporter : Wara Merdeka
Fotografer : Hanna Meinita

Komisi X DPR RI: Perpustakaan Harus Dapat Menjangkau Masyarakat Pelosok

Budaya Baca Cegah Pengaruh Judol

Jakarta-Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyemarakkan puncak peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun ini dengan menandatangani kerja sama di bidang perpustakaan. Kegiatan diadakan di hotel Shangri La, jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat pada hari Rabu. (12/06/2024) Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia telah ditetapkan pada tanggal 26 April oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Kemenkumham mengusung tema &ldquo;Kekayaan Intelektual dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Membangun Masa Depan dengan Inovasi dan Kreatifitas&rdquo;. Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri Kemenkumham, Yasonna H. Laoly, dihadiri para pemangku jabatan dan tamu undangan terkait dari seluruh Indonesia. &ldquo;Salah satu tujuan kegiatan ini sebagai mendorong seluruh elemen dari ekosistem Kekayaan Intelektual untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai pendorong ekonomi nasional. Nantinya kita juga akan menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,&rdquo; lapor Min Usihen, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dalam laporan sambutan. Joko Santoso, selaku Sekretaris Utama Perpusnas hadir untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS berisi tentang Pengembangan, Pemanfaatan dan Optimalisasi Perpustakaan di Bidang Kekayaan Intelektual. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani terlebih dahulu pada tahun 2019. Perpusnas sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan, sangat mendukung perpustakaan Kemenkumham dalam meningkatkan layanan dan koleksi digital perpustakaan. Ruang lingkup PKS antara lain tentang peningkatan pengetahuan kekayaan intelektual bidang perpustakaan, fasilitasi pendaftaran keanggotaan Perpusnas, sinkronisasi pangkalan data perpustakaan elektronik DJKI dan integrasi data katalog perpustakaan elektronik DJKI. 
Reporter : Anastasia Linawati 
Dokumentasi : Prakas Agrestian

Berita

Penguatan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual

Pencarian

Berita Lainnya

Perpustakaan Khusus Harus Inovatif dan Kreatif dalam Memainkan Peran

Awali 2021, Perpusnas Tanda Tangani MoU dengan Pemerintah Daerah dan 14 Perguruan Tinggi di Riau

Rapat Kerja Pusat Perpusnas 2020 : Perpustakaan Diharapkan Dukung Literasi Major Project Â

Webinar Mencegah Hoaks Dengan Membaca : Karakter Masyarakat Jadi Faktor Hoaks Tumbuh Subur

Komisi X DPR RI: Perpustakaan Harus Dapat Menjangkau Masyarakat Pelosok

Budaya Baca Cegah Pengaruh Judol