Jakarta -Â Â Sesuai dengan tagline Perpustakaan Nasional pada tahun 2022 â€œTransformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasionalâ€, perpusnas berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima bagi pemustaka. Hal ini merupakan salah satu aspek yang menjadi target capaian Perpustakaan Nasional guna memberikan kemudahan aksesbilitas bagi pemustaka.
Bertindak sebagai pimpinan apel pada hari Senin (24/1/2022) <a href="../organisasi.php?id=1808181248357YsuqxUO5A">Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi</a>,Â Ofy Sofiana. Pada kesempatan hari ini, beliau menjelaskan bahwa betapa pentingnya aparatur negara selalu memberikan pelayanan prima agar dapat mengoptimalkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pelayanan publik.
â€œIntinya, pelayanan publik prima akan memberikan kepuasan kepada warga masyarakat. Dan, dari kepuasaan masyarakat ini, akan menumbuhkembangkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Inilah yang selama ini seperti tergerus. Padahal kepercayaan publik kepada pemerintah penting sekali agar semua regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah diapresiasi dan dipatuhi warga masyarakatnya.â€ terang Ofy.
Dalam mewujudkan pelayanan prima di perpusnas maka terdapat beberapa syarat yang dibutuhkan diantara lainnya adalah; Pemenuhan standar pelayanan, pelayanan yang diberikan harus memberikan kepastian hukum, Pustakawan yang memberikan pelayanan harus kompeten, sikap bersahabat, ramah dan adanya keterbukaan baik antara pustakawan dengan pemustaka/pengguna layanan, pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan janji layanan dan informasi yang disampaikan harus jelas, akurat dan dipahami para pemustaka.
â€œSaya yakin dan percaya, Perpustakaan Nasional sudah menerapkan semua elemen penting pelayanan yang terselenggara, terbukti dengan banyaknya apresiasi yang diberikan baik oleh instansi/Lembaga eksternal maupun masyarakat pengguna perpustakaan, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman pustakawan, berkat kerjakeras teman-teman, saat ini, Perpusnas tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi semua mata memandang Perpusnas.â€ tambah Ofy
Reportase: Fauzan Abdi

Perpusnas Berkomitmen Penuh Dalam Memberikan Pelayanan Prima Bagi Pemustaka

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Naskah merupakan hasil peradaban dunia yang patut dibanggakan. Tanpa adanya naskah-naskah di masa lampau, peradaban dunia tidak akan berwarna. Salah satu naskah Nusantara yang mendunia adalah Cerita Panji. Epos naskah/cerita Panji mirip dengan epos cerita Mahabarata dari India. Kepopuleran Cerita Panji dengan menarik perhatian para peneliti internasional, khususnya dari Eropa.
Cerita Panji merupakan cerita roman yang memiliki nilai universal. Cerita Panji terjadi pada masa Kerajaan Kediri di Jawa Timur. Tokoh utama dalam Cerita Panji tersebut adalah Raden Panji Inu Kertapati dan Dewi Candrakirana.
Kisah Panji/Inao yang terkenal pertama kali muncul pada abad ke-14 di Jawa Timur, tepatnya di Kediri, lalu menjadi sangat populer dan menyebar ke pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Bali, Lombok, Kalimantan, dan Jawa. Kisah Panji menginspirasi perkembangan seni pertunjukan, seperti tarian, teater, wayang dan topeng. Literatur dan seni pertunjukan yang kemudian menyeberangi lautan ke negara lain di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam.
Direktur Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wijaya mengatakan Cerita Panji adalah warisan kekayaan luar biasa dari Indonesia. Cerita Panji Â layaknya epos Mahabharata dan Ramayana merupakan pahlawan diplomasi dan bisa menjadi cerita sukses dan viral dimana-mana dari generasi ke generasi.
Pascadiakui sebagai Ingatan Dunia (memory of the world) oleh UNESCO tugas bersama selanjutnya, khususnya pemerintah adalah melakukan pembinaan dan merevitalisasi Cerita Panji agar pas dengan generasi milenial. Orang tua perlu mengenalkan cerita rakyat kepada anak-anak agar diketahui. â€œNamun, perlu kreativitas bagaimana mengemas kandungan Cerita Panji agar tidak sekedar diketahui generasi muda saat ini tapi mampu dipahami dan diaplikasikan dalam keseharian,â€ terang Wijaya.
Sekedar informasi, berdasarkan sertifikat Memory of the World (MoW) UNESCO tanggal 30 Oktober 2017, ditetapkan bahwa Naskah Cerita Panji (Panji Tales Manuscripts) yang merupakan joint nomination dari beberapa Perpustakaan Nasional (Indonesia, Malaysia, Kamboja, Belanda, serta dukungan dari British Library), sebagai Memory of the World (Ingatan Dunia). Cerita Panji melengkapi deretan warisan dokumenter Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan serupa dari UNESCO, seperti Negarakertagama, Babad Dipanegara, dan I La Galigo.
Seminar Internasional Cerita Panji adalah bagian dari Festival Panji yang digelar secara gotong royong oleh Kemendikbud, Perpustakaan Nasional, Pemprov Jawa Timur, Pemprov DI Yogyakarta, dan Pemprov Bali di delapan kota, antara lain Denpasar, Surabaya, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Yogyakarta, dan Jakarta.
Perpustakaan Nasional secara khusus telah menyimpan ratusan ribu naskah Panji dengan berbagai aksara dari berbagai daerah. Secara khusus Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengaku bangga sosialisasi ataupun pembahasan mengenai Cerita Panji sudah berlangsung berkesinambungan. Â Â Â 
Kepala Perpusnas menambahkan bukan sesuatu hal yang aneh jika Indonesia sebagai bangsa yang besar banyak memiliki kebudayaan yang hebat dan bernilai tinggi. Contohnya, Candi Borobudur dan Prambanan yang sudah dikenal sebagai salah satu identitas nusantara yang mendunia.
â€œCerita Panji, meski berlatar belakang budaya Jawa, tepatnya di wilayah Kediri pada abad ke-12 tapi mampu memberikan pengetahuan tentang negara, sistem pemerintahan dan sebagainya selain kisah cintanya yang sarat emosional,â€ tambah Muhammad Syarif.
Seminar Internasional Panji digelar Perpusnas selama dua hari (10/7-11/7), menghadirkan sepuluh nara sumber, diantaranya Wardiman Djojonegoro (Indonesia), Nooriah Mohamed (Malaysia), Roger Tol (Belanda), Lydia Kieven (Jerman), dan Rujaya Abikhom (Thailand). Seminar internasional diikuti lebih dari 200 peserta dari K/L, kalangan dosen dan mahasiswa ilmu budaya, para peneliti, atase kebudayaan di sebagian negara ASEAN dan Eropa.Â Â 
Selain seminar internasional juga diselenggarakan pameran lukisan Panji sepanjang 60 meter tanpa putus, kedai buku, workshop preservasi, lomba mewarnai Cerita Panji di tingkat Jabodetabek.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Seminar Internasional Cerita Panji 2018 : Ingatan Dunia yang Perlu Dikemas Agar Digemari Masyarakat Milenial

Luwu Timur, Sulawesi Selatan - Kekayaan alam yang terkandung di bawah tanah Kabupaten Luwu Timur harus ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas unggul.
Baik atau tidaknya kualitas pendidikan sebuah daerah bergantung kepada sarana pendidikan yang menunjang, salah satunya perpustakaan. Perpustakaan yang merupakan tempat untuk menemukan bahan pustaka dengan sumber informasi valid diharap mampu meningkatkan kualitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Luwu Timur, Budiman, usai meresmikan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Timur secara hybrid di Gedung Simpursiang, Malili dan melalui Zoom Meeting, Selasa (23/8/2022).
â€œKeberadaan perpustakaan megah ini menjadi hal yang luar biasa di Kabupaten Luwu Timur. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat,â€ ucapnya.
Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur senilai Rp. 10 Miliar ini bersumber dari DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan, Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2021.
Apresiasi juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Moh. Hasan. Melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Perpustakaan, Yulianto, Hasan menyatakan bentuk dan tampilan dari Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur sangat artistik dan modern. Kehadiran gedung ini diharap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Luwu Timur untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraaan.
â€œSebuah bangsa atau daerah yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak, melainkan ditandai dengan masyarakatnya yang literat sehingga mampu memiliki kecakapan hidup untuk bersaing dan bersanding dengan daerah lain,â€ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa telah diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Upaya ini merupakan langkah yang strategis dan menjadi keniscayaan. Hidup bangsa yang sejahtera hanya akan diwujudkan apabila setiap warga negara memiliki hidup yang cerdas.
â€œPemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya. Oleh sebab itu, tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab mutlak pemerintah,â€ ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando menambahkan literasi sangat dibutuhkan agar Indonesia tidak lagi menjadi pasar dari negara-negara maju, namun sudah harus berani mengeksplorasi segala potensi dari kekayaan alam yang dimiliki untuk dijadikan suatu produk barang atau jasa yang berdaya saing di pasar global.
â€œMerupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah pusat untuk memberikan apreasiasi atas apa yang telah dicapai sampai detik ini. Komitmen ini masih panjang ke depan. Mari bersama kita tingkatkan fasilitas bagi masyarakat Luwu Timur agar semakin cerdas dan lebih sejahtera,â€ pungkasnya.
Kegiatan peresmian ini dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Luwu Timur, Sufriaty, Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kesepakatan antara Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta Akademi Teknik Soroako, dan juga pemberian secara simbolis 1 unit mobil perpustakaan keliling oleh Kepala Perpusnas kepada Bupati Luwu Timur.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hanna Meinita

Ciptakan Manusia Unggul, Perpustakaan Megah di Kabupaten Luwu Timur Diresmikan

Medan Merdeka Selatan - Jakarta, Perpustakaan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Perpustakaan secara de facto juga menjadi satu-satunya yang didukung setidaknya tujuh Undang-Undang seperti tentang Perpustakaan, Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pemerintahan Daerah, Desa, Pendidikan Tinggi, Pemajuan Kebudayaan, Informasi dan Transaksi Elektronik. "Namun belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang perpustakaan," ujar Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat menerima kunjungan DPRD Kota Mataram, Kamis (17/1).
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menjelaskan hanya Indonesia yang memiliki Undang-Undang Perpustakaan dimana Perpustakaan Nasional diberikan wewenang membina perpustakaan dari pusat hingga ke desa di seluruh Indonesia. Muhammad Syarif juga menerangkan bahwa dalam Undang-Undang 43 Tahun 2007 pasal 48, 49, 50, 51 mengamanatkan pemerintah dan masyarakat memfasilitasi tumbuh kembangnya pembudayaan kegemaran membaca. Jika dulu paradigma perpustakaan adalah tempat mengumpulkan buku-buku dan masyarakat datang untuk membaca buku. Kini, paradigma tersebut sudah berubah. Tidak lagi masyarakat harus datang ke perpustakaan tapi perpustakaan lah yang menjangkau masyarakat. "Perpustakaan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pengangguran, pengemis ataupun pemulung dapat menjadi pengusaha yang dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan perpustakaan," jelas Syarif.
Ketua Pansus DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengatakan pihaknya ingin berkonsultasi mengenai regulasi teknis terkait pengelolaan perpustakaan berbasis TIK, khususnya batasan dalam mengembangkan perpustakaan digital, prosedur digitalisasi buku cetak ke elektronik, perlindungan hak cipta dan bagaimana memperoleh buku elektronik secara sah dan bagaimana implementasi digital terkait manajemen teknologi maupun kebijakan. OLeh karena itu, DPRD mengaku tujuan dari perda yang akan dibuat adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menumbuhkan kegemaran membaca.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang juga berada di pertemuan tersebut mengapresiasi Kepala Perpustakaan Nasional menciptakan inovasi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui lembaga perpustakaan. Selain itu Bahtiar juga mengapresiasi DPRD Kota Mataram yang melakukan inovasi melalui penyusunan perda perpustakaan. "Jangan terlalu rigid untuk membuat perda. Pokoknya saja yang diatur dalam peraturan daerah masalah teknis dapat diatur lebih lanjut," ujar Bahtiar.
Kapuspen Kemendagri sepaham dengan Kepala Perpusnas bahwa perpustakaan harus dapat menyediakan dan memproduksi buku-buku yang disesuaikan dan kondisi alam dan profesi yang ada di masing-masing daerah. "Buku yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat misalkan di Lombok Utara kaya akan minyak maka disediakan buku-buku mengenai minyak, selain itu juga buku-buku tentang penanggulangan bencana," ujar Bahtiar.
 Reportase : Arwan Subakti

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan

Jakartaâ€”Reformasi birokrasi di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI harus ditingkatkan untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Indeks RB Perpusnas pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,96 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020, Indeks RB Perpusnas adalah 74,01 sementara pada 2019 yaitu 73,05. Indeks RB Perpusnas masuk kategori BB atau Sangat Baik.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Akhmad Hasmy menyatakan meski indeks RB mengalami kenaikan yang tidak signifikan, terjadi peningkatan kualitas reformasi. Kualitas implementasi RB Perpusnas secara substansial menunjukkan perkembangan yang positif karena sudah dilakukan reformasi pada seluruh unit kerja.
"Kalau dulu padaÂ  pathun 2016, 2017, kami memotret reform yang dilakukan pada permukaan. Tapi pada tahun 2019, 2020, kami memastikan reform juga terjadi di unit-unit kerja instansi. Ini yang sebetulnya secara substansi naik, kualitas reform-nya baik,â€ paparnya dalam kegiatan â€œPelaksanaan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik Perpustakaan Nasionalâ€ yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (5/8/2021).
Ada beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti Perpusnas untuk meningkatkan evaluasi RB pada tahun ini. Di antaranya peningkatan peran agen perubahan dalam memiliki dan menjalankan rencana aksi dan tindak lanjut penyederhanaan birokrasi di pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT), serta penguatan pembinaan dan kerja sama dengan perpustakaan daerah untuk mencapai sasaran strategis Perpusnas.
Akhmad Hasmy menekankan, di dalam proses penilaian, hal yang harus diperhatikan adalah adanya perbaikan yang dilakukan berkelanjutan. Karenanya, setiap perubahan atau inovasi yang dilakukan, mesti diperhatikan siklusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga perbaikan. Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mendapatkan kondisi akurat mengenai perbaikan berkelanjutan yang dilakukan.
â€œDan bicara dokumentasi, ini persoalan sederhana, klasik, tapi kadang-kadang mempengaruhi hasil penilaian. Kemudian, pembuktian oleh stakeholder baik melalui survei maupun eksternal, tentunya tergambar pengakuan reform yang dilakuan instansi pemerintah,â€ jelasnya.
Meski ada area perubahan RB yang nilainya sudah baik, tetap harus ada perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Pasalnya, persepsi masyarakat bisa berubah ketika pihaknya melakukan evaluasi pada masa mendatang.
â€œBicara kualitas pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Perpusnas itu, kualitasnya baik ya. Tetapi masyarakat sekarang kan sudah mulai sadar haknya. Sehingga ketika melakukan evaluasi atau survei, di tahun tertentu, bisa jadi berubah seiring dengan pemahaman akan hak-hak publik,â€ urainya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengungkapkan faktanya, indeks RB Perpusnas memang meningkat. Namun dia menegaskan agar pegawai Perpusnas tidak terpatok pada angka dan tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, terjadi perubahan sehingga instansi pemerintah dituntut untuk mempercepat reformasi birokrasi dan struktural.
â€œSatu kata kunci yang penting dan harus dipahami adalah tidak ada cara lain kecuali meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita, untuk memastikan kemampuan kita merespon seluruh perubahan dan tuntutan yang timbul dari situasi yang sangat cepat ini,â€ ungkapnya.
Dalam kondisi pandemi, beliau meminta para pegawai supaya dapat mengoptimalkan layanan daring sehingga kebutuhan informasi masyarakat tetap terpenuhi.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam Lima Prioritas Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terkait dengan RB, instansi pemerintah didorong agar cepat dalam memberikan pelayanan, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman, serta adaptif, produktif, inovatif, kompetitif.
Reporter: Hanna Meinita

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan  Â 

Blitar, Jawa Timur- Perpustakaan Proklamator Bung Karno (PP Bung Karno) dalam upaya melaksanakan program pengembangan pembudayaan gemar membaca dan pemasyarakatan koleksi Bung Karno melalui layanan ekstensi dengan mobil perpustakaan keliling melaksanakanÂ  kegiatan literasi sejarah Bung Karno dengan mengenalkan anak-anak dan masyarakat tentang koleksi yang berkaitan dengan Bung Karno bersama anak-anak desa Bendosari Kademangan Blitar, Kamis (1/8/2019) dalam pengelolaan informasi dan perpustakaan keliling guna meningkatkan kegemaran membaca anak-anak desa dan masyarakat secara umum di wilayah Blitar Raya.Â 
Kegiatan layanan mobil perpustakaan keliling bertujuan untuk mendekatkan layanan ekstensi PP Bung Karno pada masyarakat agar masyarakat yang tinggal jauh dari kabupaten maupun kota tetap dapat terlayani secara maksimal serta untuk menjangkauÂ  masyarakat terpencil. Desa Bendosari yang merupakanÂ  bagian dari wilayah kecamatan Kademangan itu merupakan desa peternakan ayam dan penghasil telur yang lumayan tersohor di seputaran Blitar, dan tak kalah menariknya desa ini berbatasan langsungÂ  dengan wilayah pesisir pantai Tambakrejo yang ramai dengan wisata pantai pasir putihnya dan kuliner ikan bakar yang langsung dari nelayan dan tempat pelelangan ikan.
Saat ini PP Bung Karno dalam melaksanakan kegiatan layanan ekstensi dengan mobil perpustakaan keliling dan bulk loan ada 40 titik layanan dengan 1 mobil perpusling yang setiap harinya menyapa dan melayani masyarakat Blitar Raya yang melingkupi wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Mobil Perpusling berada di SD Bendosari I Kademangan. Kedatangan tim Perpusling untuk layanan perpustakaan klelilingÂ  ternyata sudah dinanti oleh para siswa, warga sekolah, kepala sekolah, dan komite sekolah pun aktif dalam menggerakkan siswanyaÂ  memanfaatkan layanan perpustakaan keliling untuk meningkatkan kegemaran membaca siswa sekolah tersebut dan juga melalui pemutaran film dokumenter tentang tokoh proklamator Bung Karno.
Menurut Kepala Sekolah SDN Bendosari I Ibu Hargriyanti yang didampingi Komite Sekolah Bapak Basyir, SDN Bendosari IÂ  mempunyai visi terwujudnya sumber daya manusia, bertaqwa, cerdas, terampil, berkualitas dan berkarakter yang berwawasan lingkungan, menyambut baik keberadaan layanan perpustakaan keliling yang dilaksanakan oleh PP Bung Karno yang sekaligus membawa bulk loan, program bantuan buku yang dipinjamkan untuk perpustakaan sekolah tersebut.Â  Kepala Sekolah juga sudah merencanakan program studi tur ke Perpustakaan Bung Karno dengan mengajak seluruh siswa-siswinya dan juga didampingi oleh orangtua siswa dan komite sekolah. "Nyuwunsewu, maaf namun kalau boleh usul anak-anak juga diperkenalkan dengan perpustakaan digital, agar melek informasinya melalui pemahaman teknologi informasi, setahu saya Perpustakaan Nasional mempunyai perpustakaan elektronik keliling, mungkinkah perpustakaan elektronik keliling ini juga beroperasi di Blitar?," ujarnya dengan bersemangat dan penuh harap.
Sementara Pustakawan Madya PP Bung Karno Purwodarsono yang mendampingi Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama Agus Sutoyo serta Pustakawan Tim Perpusling mengatakanÂ  dengan peran aktifnya para pustakawan PP Bung Karno, bergerak dan berkarya dalam berliterasi ini dengan sistem jemput bola merupakan bagian dari mekanisme yang sudah ditetapkan pimpinan Perpusnas dalam menjalankan literasi berbasisis inkulusi sosial. Hal ini mampu menarik perhatian dunia pendidikan dan masyarakat sekitarnya untuk datang ke perpustakaan Bung Karno. "Melalui mobil perpustakaan keliling, literasi tentang sejarah tokoh proklamator mampu menjembatani pengetahuan dan informasi kepada masyarakat di desa-desa terpencil.
Dan nampaknya mobil elektronik keliling pun menjadi mimpi lain untuk bisa berselancar didunia perpustakaan digital. Suatu harapan ke depan. Semoga Perpusnas melalui PP Bung Karno mampu merealisasikannya. Pusteling berinklusi sosial sebuah harapan besar dariÂ  ujung selatan Kabupaten Blitar. Salam Literasi. Salam Merdeka!!**
Reportase: Agus Sutoyo

Semangat Anak-anak Desa Bendosari Berliterasi

Cikini, Jakarta&mdash;Laporan Akuntabilitras Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP merupakan produk akhir Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama setahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah selama satu tahun anggaran. &ldquo;Report yang diberikan kepada KemenPAN-RB harus sama antara tujuan dan maksud,&rdquo; pesan Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat memberikan arahan penyusunan LAKIP di Jakarta, Rabu, (17/1).
Isi LAKIP harus meng-cover&nbsp;seluruh kejadian yang terkait Perpustakaan Nasional di Indonesia. Tidak hanya dokumen saja. Tapi juga memberikan pengaruh atau dampak. Ada&nbsp;outcome (impact)&nbsp;yang diberikan dari dampak kehadiran Perpusnas di masyarakat. LAKIP. Harus bisa menjelaskan atau menguraikan yang terjadi tentang peran Perpusnas sebagai regulator, pembina, dan inovator ,&rdquo; lanjut Syarif.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Penyusunan LAKIP Perpusnas 2017 : Jangan Sekedar Dokumen Tapi Uraikan Jelas

Pencarian

Berita Lainnya

Perpusnas Berkomitmen Penuh Dalam Memberikan Pelayanan Prima Bagi Pemustaka

Seminar Internasional Cerita Panji 2018 : Ingatan Dunia yang Perlu Dikemas Agar Digemari Masyarakat Milenial

Ciptakan Manusia Unggul, Perpustakaan Megah di Kabupaten Luwu Timur Diresmikan

DPRD Kota Mataram Inisiasi Pembuatan Perda Perpustakaan

Indeks RB Perpusnas Mengalami Kenaikan, Kementerian PANRB Berikan Catatan Â

Semangat Anak-anak Desa Bendosari Berliterasi