Salemba, Jakarta - Peringatan Hari Ibu (PHI) bagi bangsa Indonesia bukanlah "mother's day". Pasalnya PHI didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta.
Kongres tersebut merupakan sebuah titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial.
Demikian disampaikan Plt Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Ofy Sofiana dalam amanat upacara Peringatan Hari Ibu yang diikuti seluruh pegawai pada Jumat (22/12/2023).
Sestama mengatakan momentum bersejarah ini ditetapkan sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur.
"Maka, PHI di Indonesia esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu, yang tentunya juga sungguh istimewa, namun lebih dari itu, untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara," katanya.
Dengan diperingatinya Hari Ibu, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, agar memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
"PHI mengingatkan kita semua bahwa keadilan, kesejahteraan dan perdamaian yang kita dambakan tidak akan pernah tercapai tanpa pean serta perempuan," lanjutnya.
Dia menuturkan di Indonesia, telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis yang awalnya terkesan mustahil dilakukan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan, apabila diberi peluang dan kesempatan, mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri.
"Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan atau agent of change," tuturnya.
Pergerakan perempuan dalam pembangunan, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, semua upaya dan langkah diharapkan mampu berjalan sesuai dengan prinsip "equal partnership”.
Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia bersama kaum laki-laki berperan membangun bangsa, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan menjalin hubungan yang erat dengan berbagai bangsa, baik di tingkat regional maupun internasional.
"Saya ingin mengajak semua masyarakat, khususnya kaum perempuan Indonesia untuk terus berkarya, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya. Marilah kita sebagai sesama perempuan saling mendorong, saling menginspirasi dan saling membantu," pungkasnya.
Reporter: Wara Merdeka
Dokumentasi: Andri TK/Aditya Irfan
