Jakarta, Perpustakaan sekolah/madrasah merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran. Oleh karenanya diperlukan komitmen, sinergi dan kolaborasi antara stakeholder dalam pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah. Hal ini agar perpustakaan di sekolah dapat dikelola secara profesional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Seperti yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DI. Yogyakarta (DIY) dalam melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah/madrasah di wilayahnya.
Kepala Dispusip Provinsi DIY, Monika Nur Lastiyani menyampaikan, pihaknya memiliki komitmen untuk dapat melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah khususnya perpustakaan sekolah yang ada di wilayah DIY.
"Saat kita melakukan pembinaan ke perpustakaan sekolah, maupun pengembangan untuk perpustakaan sekolah, maka harus dilihat juga potensi dari tiap sekolah. Karena, setiap sekolah memiliki potensi yang berbeda, dan juga memiliki konten lokal yang juga berbeda. Untuk itu, perlu strategi tersendiri," ungkap Monika dalam Webinar Tematik: Kiat Sukses Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah di Wilayah Provinsi DIY, Senin (30/5/2022).
Monika menjelaskan, ada beberapa strategi pembinaan yang dilakukan Dispusip Provinsi DIY. Diantaranya, penguatan pembinaan perpustakaan melalui penguatan regulasi.
Pemprov DIY telah memiliki dua perda penyelenggaraan perpustakaan, yakni Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah.
"Regulasi disusun untuk menjamin keberlanjutan kebijakan pengelolaan perpustakaan. Regulasi disusun berdasarkan kekhasan lingkungan perpustakaan di DIY," jelasnya.
Lebih lanjut Monika memaparkan, perlu dilakukan kolaborasi kerjasama dengan organisasi kepustakawanan dilakukan untuk pembinaan pepustakaan. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan advokasi mempengaruhi pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah.
"Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan dapat memprioritaskan perpustakaan. Tentu saja ini tidak mudah perlu adanya pendekatan, dan kita juga harus melakukan kolaborasi dan sinergi," lanjutnya.
Melalui pembinaan yang telah dilakukan, membawa Provinsi DIY menjadi salah satu daerah yang memiliki prestasi di bidang perpustakaan. Diantaranya, penghargaan sebagai provinsi dengan nilai tingkat kegemaran membaca tertinggi 1 tahun 2021.
Selain itu, berdasar catatan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selama periode lomba 2014-2021 perwakilan Provinsi DIY menjadi juara pertama sebanyak 4 kali dan juara dua 3 kali lomba Perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional yang diselenggarakan Perpusnas.
"Ketika bicara perpustakaan, adalah sebuah perpustakaan yang melayani civitas warga sekolah. Maka kunci utamanya hanya satu, yang dibutuhkan oleh meraka itu apa. Dari kebutuhan itulah maka dapat dijabarkan program seperti apa yang akan dibuat. Tidak semuanya butuh anggaran, tetapi yang diperlukan adalah kreativitas dan inovasi," tambahnya.
Kepala Perpustakaan Sekolah Amarta SMA N 1 Bantul, Sutrisno mengatakan, perpustakaan sekolah harus menghadirkan suasana yang nyaman untuk para siswa. Sehingga anak-anak atau bahkan masyarakat sekitar akan merasa tertarik untuk datang ke perpustakaan sekolah sebagai pusta informasi dan rekreasi.
"Jadi perpustakaan sekolah juga harus berperan sebagai pusat informasi dan rekreasi. Artinya segala informasi yang terkait dengan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah tersedia. Penataan perpustakaan harus betul-betuk mearik perhatian dan membuat orang lain merasa ketagihan untuk datang ke perpustakaan," katanya.
Berkat, sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, lanjut Sutrisno, membawa Perpustakaan Sekolah Amarta SMA N 1 Bantul sebagai juara 1 pada lomba Perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional pada tahun 2021.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, bahwa salah satu tugas Perpustakaan Nasional melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan diantaranya pembinaan terhadap perpustakaan sekolah/madrasah.
Dikatakan, saat ini jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah terakreditasi per Desember 2021 sebanyak 8.662 perpustakaan atau baru mencapai 7,63 persen dari 113.541 perpustakaan.
"Artinya masih ada 104.879 atau 92,3 persen perpustakaan sekolah/madrasah yang belum terakreditasi sehingga masih harus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Tak hanya itu, eksistensi dan status pustakawan perpustakaan sekolah yang masih belum jelas, serta lemahnya implementasi regulasi. Tentu saja dengan kondisi ini tugas pembinaan juga semakin bertambah," ungkapnya
Lebih lanjut, Deni mengatakan Perpusnas telah menyusun strategi pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan kegiatan. Diantaranya, penyusunan dan penetapan regulasi pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah, dan advokasi penyelenggara perpustakaan sekolah.
"Keberhasilan pembangunan perpustakaan pastinya tidak terlepas dari kepedulian, sinergi, komitmen, dan peran serta pimpinan baik di tingkat nasional, provinsi ataupun kabupaten kota," pungkasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

Salemba, Jakarta - Pelantikan dalam sebuah jabatan bukan sebuah runitas melainkan sebuah seremoni sekali seumur hidup.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, saat memberi sambutan pada Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpusnas, Selasa (9/11/2021).
Lebih lanjut, Syarif Bando, menyampaikan ucapan selamat sekaligus berpesan kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik untuk tidak membuang waktu yang ada dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara.
"Kita harus bekerja," ujarnya.
Menurut Syarif Bando, kemiskinan dilandasi oleh empat faktor yakni (1) penguasaan ilmu pengetahuan, (2) skill, inovasi, kreativitas, (3) akses terhadap permodalan, dan (4) culture (budaya malas). Dalam hal ini, Perpusnas mengambil bagian untuk mengisi konten positif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di media.
"Kita harus penuh inovasi dan kreativitas, mari berikan contoh yang baik," ajak Syarif Bando.
Kegiatan pelantikan yang berlangsung secara virtual ini dimaksudkan untuk mengisi formasi jabatan fungsional yang masih jauh dari jumlah yang diharapkan. Dengan harapan agar tugas-tugas pemerintahan dalam hal pelayanan publik tetap berjalan, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Perpusnas.
Adapun Pejabat Struktural dan Fungsional yang dilantik kali ini sebanyak 14 (empat belas) orang yang terdiri dari:
<ol>
<li>Pustakawan Ahli Utama: 1 orang</li>
<li>Pustakawan Ahli Madya: 4 orang</li>
<li>Pustakawan Ahli Muda: 4 orang</li>
<li>Pranata Komputer Ahli Pertama: 4 orang</li>
<li>Auditor Ahli Muda: 1 orang</li>
</ol>
Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Alfian Tarih Alfatih

Pelantikan Bukan Rutinitas, Namun Sekali Seumur Hidup

Cirebon, Jawa Barat â€“ Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik bidang perpustakaan yang dilaksanakan pada Jumat (22/1) serentak di tiga lokasi diantaranya Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Provinsi Banten. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana mendampingi Komisi X DPR RI di Kota Cirebon sekaligus memberikan bantuan secara simbolis Pojok Baca Digital (Pocadi) ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon dan bantuan buku siap layan kepada perpustakaan komunitas Rumah Baca Sahabat Jiwa.
Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon Jaja Sulaeman, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Irawan Wahyono, Perwakilan Perpustakaan Komunitas, Organisasi Profesi Perpustakaan, Komunitas Literasi, Pustakawan dan Pemustaka di Kota Cirebon, serta Instansi terkait yang membidangi perpustakaan.
Ofy merasa bangga dengan adanya keberadaan perpustakaan komunitas yang dapat menjadi penggerak literasi di Indonesia. Deputi Perpusnas tersebut juga menerangkan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selain memberikan bantuan buku siap layan ke perpustakan komunitas juga ditujukan ke perpustakaan lembaga pemasyarakatan (Lapas), perpustakaan provinsi/kabupaten/kota, perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya, dll.Â 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2045 dengan capaian ekonomi modern dan tingkat kesejahteraan berkualitas maka dituntut SDM yang produktif, inovatif dan menguasai IPTEK. â€œPerpustakaan berperan penting dalam membangun masyarakat berpengetahuan melalui usaha menumbuhkan tradisi dan budaya baca,â€ ujarnya.
Fikri mengakui bahwa Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat. Namun demikian perpustakaan diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, kebersihan lingkungan dan sarana prasarana layanan. â€œKita berharap dengan adanya pandemi ini, ada hikmah yang kita peroleh dengan adanya kreatifitas pelayanan perpustakaan,â€ terangnya.
Ofy menerangkan Perpusnas terus mengembangkan inovasi berupa Pocadi dalam meningkatkan literasi masyarakat, â€œAdapun fasilitas yang tersedia adalah buku siap layan, komputer, digital library station, smart TV LED, android tablet, UPS dan prasarana lainnya. Diharapkan kehadirannya dapat meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat,â€ ujarnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon Jaja Sulaeman menjelaskan Pelayanan untuk tahun 2021 disesuaikan dengan perkembangan covid-19 di Kota Cirebon. Layanan Literasi Kreatif mulai dibuka dengan jumlah peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. â€œWalaupun dengan keterbatasan yang ada, kami meningkatkan kegiatan melalui peningkatan penggunaan pemanfaatan TIK seperti menambah koleksi ebook, pertemuan dan rapat rapat secara daring, lomba bercerita secara virtual, alih media koleksi nasional dan naskah kuno, pengembangan perpustakaan digital (I-Cirebon), kerjasama dengan PERPUSNAS RI dan Perpustakaan Daerah lainnya,â€ imbuh Jaja.
Â 
Reporter: Nurazizah
Fotografer: Nurazizah

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI di Kota Cirebon

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menghadiri Tasyakuran dan Peluncuran 8 buku Azyumardi Azra "Politik Global dengan Islam Wasathiyah", 'Mencegah Ekstrimisme dan Terorisme' di Ruang Teater Lantai 2 Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Rabu, (4/3). Pada kesempatan tersebut Azyumardi Azra menyerahkan bukunya secara khusus kepada Wapres Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla.Â  Peluncuran bukuÂ  juga dihadiri olehÂ  sejumlah mantan menteri Kabinet Kerja.
"Islam Wasathiyah sudah jadi perbincangan dimana-mana. Islam Wasathiyah adalah islam yang rahmatan lil alamin. Merupakan cara berpikir dan bergerak. Islam yang moderat. Bukan liberal. Tidak kasar. Tidak galak. Mengajak orang dengan sukarela. Tidak memaksa. Tidak saling membenci. Toleran. Sesuai yang dijalankan Nabi Muhammad SAW," jelas Wapres Ma'ruf Amin.
Wapres juga menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia sudah menjadi contoh atau model bagi dunia internasional. Maka itu, Indonesia akan melakukan pertemuan dengan para tokoh Islam dunia untuk merukunkan umat beragama.
Upaya ini penting dilakukan demi mencegah paham radikalisme agar tidak meluas. Adanya kelompok-kelompok radikali terjadi karena politik global atau ketidaksukaan.
"Dalam politik global punya tidak ada penyelesaian tunggal dalam memecahkan masalah," tambah Jusuf Kalla.
Â 
Reporter/fotografer : Hartoyo Darmawan

Wapres KH Ma\'ruf Amin Hadiri Tasyakuran dan Peluncuran Buku Azyumardi Azra di Perpusnas

Tasikmalaya, Jawa Barat - Banyak kalangan termasuk para ahli komunikasi meyakini bahwa peradaban masa depan adalah masyarakat informasi (information society), yaitu peradaban di mana informasi antarmanusia sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, kemudahan ini membuat masyarakat gamang dalam memilih informasi mana yang dapat dipercaya, atau siapa sumber yang layak dikutip. "Maka itu, perkembangan literasi patut diperhatikan karena dengan kemampuan tersebut masyarakat tidak mudah terpapar hoaks," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando ketika menghadiri kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kota Tasikmalaya, Sabtu, (4/12/2021).Tasikmalaya, Jawa Barat - Banyak kalangan termasuk para ahli komunikasi meyakini bahwa peradaban masa depan adalah masyarakat informasi (information society), yaitu peradaban di mana informasi antarmanusia sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, kemudahan ini membuat masyarakat gamang dalam memilih informasi mana yang dapat dipercaya, atau siapa sumber yang layak dikutip. "Maka itu, perkembangan literasi patut diperhatikan karena dengan kemampuan tersebut masyarakat tidak mudah terpapar hoaks," terang Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando ketika menghadiri kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Kota Tasikmalaya, Sabtu, (4/12/2021).
 Terlebih di masa pandemi, dimana lanjut Kepala Perpusnas, keberadaan perpustakaan telah jelas membantu masyarakat untuk mandiri dengan kehadiran kelas-kelas keterampilan dan ruang berlatih sehingga mereka menjadi berdaya guna secara ekonomi dan kesejahteraan.
Perpustakaan tidak melihat status sosial orang yang ingin mendapatkan manfaatnya. Perpustakaan adalah bangku pendidikan yang sangat demokratis bagi siapapun termasuk bagi yang putus sekolah. Mengomentari maraknya penilaian budaya baca, Syarif Bando menandaskan persoalan yang terjadi adalah kurangnya bahan bacaan, bukan pada budaya bacanya. Sekedar informasi, rasio buku dengan penduduk Indonesia 1:90, artinya 1 buku ditunggui 90 orang. "Ini masalah yang mesti disolusikan bersama karena UNESCO menetapkan standar rasio buku satu berbanding tiga buku baru yang harus dibaca orang tiap tahun, " urai Syarif Bando.
Senada dengan Kepala Perpusnas, anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah juga menegaskan lembaga perpustakaan bukan hanya untuk pelaku pendidikan formal tetapi juga non formal. Undang undang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. "Nah, disinilah peran perpustakaan memainkan peran memajukan literasi pada konteks tatanan non formal, seperti keluarga dan masyarakat," ucap Ferdiansyah.
Ferdiansyah juga menyarankan Perpusnas bisa melakukan sejumlah kajian atau diskusi yang mengupas korelasi UU Perpustakaan dengan UU yang terkait perpustakaan, seperti UU Perbukuan, UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR), UU Kemajuan Budaya, dan sebagainya. "Hasilnya, secara kuantitatif dan kualitatif dipublikasikan untuk diketahui. Artinya, masyarakat jangan sekedar dikampanyekan wujudkan sadar membaca saja," kata Ferdiansyah.
Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer (STMIK) DCI Kota Tasikmalaya, Aneu Yulianeu mengatakan selain literasi dasar, di era disrupsi saat ini literasi data juga amat penting untuk dipahami. "Sebagai bentuk literasi baru, literasi data adalah soal kemampuan menggunakan dan menganalisis data. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar selalu melindungi memberikan data-data penting, apalagi data pribadi yang rentan disalahgunakan dan bisa berakibat kerugian," ungkap Aneu.
Reporter: Hartoyo DarmawanFotografer: Prakas Agrestian

Perpusnas Gelar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kota Tasikmalaya

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini sedang menggiatkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sejumlah komunitas disasar sebagai target market perpustakaan keliling. Ini dilakukan sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Perpustakaan Nasional. Fakta itu disampaikan Singgih Riyadi, mewakili Dinas Perpustakaan Provinsi Yogyakarta saat bertemu dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi, Senin, (29/7).
 Saat ini Kab. Bantul memiliki 1.920 titik layanan perpustakaan keliling yang dijangkau dengan lima mobil keliling. Dua mobil diantaranya merupakan bantuan mobil pustaka keliling dari Perpusnas pada tahun 2005 dan 2017 lalu. â€œPerpustakaan keliling di Bantul kami gerakkan untuk menjangkau komunitas-komunitas, misalnya ke wilayah pengrajin. Kami hadirkan buku tentang pengembangan usaha kerajinan. Kami harap dengan langkah tersebut perpustakaan dapat membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bantul,â€ jelas Singgih.
Namun, kendala yang dialami Dinas Perpustakaan Kab Bantul adalah kurangnya buku-buku. Ini menjadi hambatan dari program pengembangan literasi yang dijalankan sehingga belum sesuai seperti harapan. Belum memenuhi kebutuhan masyarakat. â€œKami mohon Perpustakaan Nasional mau membantu,â€ tambah Heru Sudibyo, Ketua Komisi A DPRD Kab. Bantul.
Menanggapi hambatan yang dialami Kab. Bantul, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, mengatakan perpustakaan memang harus berkembang tidak lagi menunggu untuk dikunjungi. â€œKami apresiasi atas upaya yang dijalankan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul,â€ ungkapnya.
 Lebih lanjut, Deni menjelaskan, sebagai instansi pembina perpustakaan, Perpusnas mendukung perpustakaan daerah melalui beberapa program. Salah satunya adalah program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Perpustakaan. â€œPada tahun 2019 ini Kabupaten Bantul menerima DAK sebesar 440 jutaâ€, imbuhnya.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Diperlukan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pelantikan Bukan Rutinitas, Namun Sekali Seumur Hidup

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI di Kota Cirebon

Wapres KH Ma\'ruf Amin Hadiri Tasyakuran dan Peluncuran Buku Azyumardi Azra di Perpusnas

Perpusnas Gelar Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kota Tasikmalaya

Bantul Kembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Lewat Perpustakaan Keliling