Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Sumatera Utara dikenal sebagai daerah multi etnik dengan banyak kerajaan dan pastinya memiliki sejarah sendiri. Akan tetapi, sejarah yang seharusnya menjadi kebanggaan belum menjadi bahan bacaan favorit di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan bangsa luar. Dengan tujuan kunjungan untuk berkonsultasi dan melaporkan perkembangan progam studi ilmu perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (9/6), Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU, Budi Agustono, mengungkapkan keinginan USU untuk bisa menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional guna meningkatkan literasi masyarakat Sumatera Utara.
"Akreditasi A sudah didapatkan oleh prodi ilmu perpustakaan USU dan kedepannya kami sangat berharap dapat berperan aktif dalam perkembangan perpustakaan di Sumatera Utara," jelas Budi. "Akan tetapi akreditasi tersebut tidak dapat berfungsi secara maksimal tanpa adanya kerjasama yang dibangun dengan Perpustakaan Nasional," lanjut Dekan Fakultas Ilmu Budaya USU itu.
Harapan Budi, dengan dibangunnya kerjasama dengan Perpustakaan Nasional dapat meningkatkan literasi masyarakat Sumatera Utara. Misalnya mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti event duta baca atau cara membuat tulisan. Karena menurutnya, literasi tidak sebatas membaca tapi juga menulis. Selain itu, Budi juga berharap agar program studi ilmu perpustakaan dapat lebih berkembang lagi kedepannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando merasa diuntungkan dengan adanya program studi ilmu perpustakaan di USU karena dapat mencetak pustakawan muda berkualitas di masa mendatang. Namun, hal itu harus didukung dengan bagaimana cara merubah paradigma mahasiswa terhadap masyarakat. Karena sejarah tidak hanya tentang melihat catatan perjalanan, tetapi juga tentang bagaimana nantinya para mahasiswa ini mengubah dunia dan melalui perpustakaan lah paradigma tersebut diciptakan.
"Perlu diketahui bahwa tingkatan literasi ada empat, yakni ketersediaan akses dan bahan bacaan, memahami yang tersirat dari yang tersurat dari bahan bacaan, menciptakan ide dan gagasan, serta mampu memproduksi barang dan jasa berkualitas untuk bersaing di dunia global. Jadi literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan itu lah yang harus ditanamkan kepada masyarakat," ungkap Syarif Bando.
Lebih lanjut, Kepala Perpustakaan Nasional, menegaskan bahwa selama masa pandemi Covid-19 dimana seluruh masyarakat diminta untuk beraktifitas secara mandiri dan melalui gawai pribadi, Perpustakaan Nasional terus melakukan upaya terbaiknya untuk mengelompokkan sumber bahan bacaan sesuai dengan subjeknya agar lebih memudahkan pemustaka yang sedang mencari referensi melalui perpustakaan digital milik Perpustakaan Nasional, terlebih kepada mahasiswa. "Kami berharap setelah pertemuan ini, seluruh mahasiswa USU dapat direkomendasikan untuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Karena kami terus berproses untuk memudahkan pemustaka dalam mencari bahan referensi," tutupnya.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â

USU Jajaki Kerjasama Perpustakaan Nasional Guna Tingkatkan Literasi di Sumatera Utara

Senen, Jakarta&mdash;Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan perubahan dan perbaikan birkorasi yang lebih baik sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Reformasi Birokrasi bermakna sebagai perubahan besar dalam paradigm dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
Sehubungan telah terbitnya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU&nbsp; Perpustakaan&nbsp; serta UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU KCKR), maka Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional memerlukan penyelarasan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Perpusnas sesuai amanah peraturan di bidang perpustakaan.
Kajian naskah akademik usulan perubahan organisasi dan tata kerja Perpusnas merupakan bagian dari evaluasi dan reorganisasi struktur dan manajemen organisasi kelembagaan secara keseluruhan agar tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran&nbsp;(right sizing).&nbsp;&ldquo;Organisasi tidak statis. Selalu ada kedinamisan. Tapi harus dilihat juga apakah perubahan itu hanya cukup di aspek struktur, ataukah di bisnis proses, atau di aspek sumber daya manusianya. Proses kunci inilah yang mesti dikaji,&rdquo; ujar Asisten Deputi Bidang Tata Laksana dan Kelembagaan KemenPAN-RB, Roro Vera Yuliantany, di Jakarta, Rabu, (18/10).
Reportase : Hartoyo Darmawan

Workshop Naskah Akademik Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpusnas

Salemba, Jakarta â€“ Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menyebutkan bahwa pembudayaan gemar membaca dilaksanakan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan, TBM, dan pojok baca. Hal ini dikarenakan perpustakaan memiliki peranan dalam mewujudkan manusia cerdas yang memiliki kebiasaan membaca sebagai usaha belajar sepanjang hayat.
â€œBerbagai program kreatif, inovatif dan visioner dilaksanakan dalam upaya perpustakaan memberikan layanan yang berkualitas kepada pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,â€ kata Deputi Pengembangan Sumber Daya, Deni Kurniadi dalam Seminar Nasional GPMB dengan tema â€™Sejarah Gerakan, Peta dan Paradigma Literasi Indonesia: Perkembangan dan Pencapaianâ€™, Senin (26/10).
Lebih lanjut Deni menjelaskan, kegiatan ini untuk menjawab beberapa penilaian lembaga internasional yang masih menganggap minat dan kegemaran membaca di Indonesia masih rendah. Padahal untuk mengetahui hal tersebut perlu pengukuran secara kuantitaif dan kualitatif yang ditinjau secara komprehensif.
Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemdikbud, Restu Gunawan mengatakan, penguatan literasi diperlukan untuk pemajuan budaya. Memasuki revolusi industri 4.0 seluruh bidang mengalami gelombang besar, tak terkecuali perpustakaan. Penguatan literasi menjadi pemikiran bersama dengan konteks 4.0.
â€œPerlu adanya ketersediaan daya dukung untuk mengubah budaya bertutur untuk beralih ke budaya baca tulis. Di era digital saat ini sebenarnya sudah tidak ada hambatan lagi, semua orang sudah bisa mengakses. Dengan bantuan teknologi kita diuntungkan untuk mempercepat proses literasi ini,â€ jelasnya.
Menurutnya, perlu adanya mengubah paradigma mengenai kebudayaan yang bukan hanya bicara tentang masa lalu, tetapi juga harus dituangkan dalam bentuk visual. â€œKendala kita belum mampu memahami literasi budaya. Padahal kebudayaan memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita dapat belajar berdiplomasi, dan pembentukan karakter,â€ urainya.
Narasumber lainnya Gol A Gong, menyebutkan, gempa literasi yakni gempa yang mengubah paradigma baru yakni gempa yang menghancurkan kebodohan dan gempa yang membangun peradaban baru. Menurutnya, Â di era digital ini kita harus dapat beradaptasi. GPMB sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan literasi baca dan tulis juga harus memiliki strategi untuk memasyarakatkan minat baca di era literasi digital.
Seperti pengalaman yang sudah dia lakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital diantaranya youtube, instagram, dan facebook. Salah satunya membuka kelas menulis online, mengedukasi masyarakat melalui video.
Â â€œKita harus cepat beradaptasi di era digital ini, karena literasi digital dapat memberikan nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan,â€ tuurnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Tjahjo Suprajogo menjelaskan, bangsa Indonesia sudah mengenal dunia literasi sejak zaman kuno, seperti adanya peninggalan gambar dan tulisan di goa-goa pra sejarah atau jejak tulisan dalam berbagai prasasti serta candi di jaman kerajaan nusantara. â€œIndonesia sejatinya merupakan negara dengan sejarah literasi yang cukup tua,â€ tuturnya.
Apabila ditelusuri dari naskah-naskah nusantara yang ditulis dengan tangan dan menggunakan aksara lama setidaknya telah mengindikasikan adanya kegiatan menulis. Hampir semua wilayah di Indonesia mempunyai bahasa dan aksara daerah merupakan tempat asal naskah. Hal ini ditunjukkan oleh naskah yang ditulis dalam bahasa daerah dengan menggunakan aksara atau tulisan asli daerah itu. Seperti naskah Aceh, batak, Rejang, Kerinci, Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Bima, Banjar, Bugis dan Makassar.
â€œBerangkat dari paradigma ini, maka implementasi literasi dalam konteks Indonesia harus menyesuaikan dengan tingkatan sosial budaya, dan pengetahuan masyarakat, keanekaragaman budaya local dan kondisi yang dialami masyarakat,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter : Wara Merdeka
Â

Seminar Nasional Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Perlunya Mengubah Paradigma Literasi 

<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia melalui Inspektorat menyelenggarakan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Perpusnas, Selasa (9/5/2023).
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dalam sambutannya, Sekretaris Utama Perpusnas, Ofy Sofiana mengatakan bahwa 3 unit kerja di Perpusnas telah memperoleh predikat WBK. Unit kerja tersebut antara lain UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, UPT Perpustakaan Bung Hatta, dan Pusat Jasa Informasi dan Pengolahan Naskah Nusantara.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ofy berharap melalui sosialisasi ini Perpusnas dapat menentukan langkah-langkah ke depan untuk membangun integritas sehingga seluruh unit kerja yang ada di Perpusnas mendapatkan predikat baik WBK maupun WBBM.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Bagaimana pun tuntutan reformasi birokrasi ini harus kita tindak lanjuti karena ini terkait juga dengan kinerja kita sebagai lembaga pemerintah&rdquo;, imbuh Ofy.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir sebagai narasumber, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kamaruddin mengatakan bahwa Zona Integritas merupakan bagian dari percepatan Reformasi Birokrasi.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Esensinya adalah bagaimana kita memulai reformasi itu di tingkat unit atau satuan kerja, sehingga muncul praktik-praktik baik yang bisa diterapkan atau direplikasi unit-unit lainnya&rdquo;, ujar Kamaruddin.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kamaruddin menjelaskan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM terdapat nilai komponen pengungkit sebesar 60 persen dan komponen hasil 40 persen.&nbsp;
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Adapun komponen pengungkit, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sedangkan komponen hasil, diantaranya dilakukannya survei persepsi anti-korupsi, capaian kinerja, dan survei persepsi pelayanan publik.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Semua komponen tersebut harus terpenuhi untuk mencapai predikat WBK dan WBBM&rdquo;, imbuh Kamaruddin.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Hadir dalam kesempatan yang sama, Pengelola Akuntabilitas Kementerian PANRB, Rheza Yustian Dwi Cahya Agustin berharap bahwa dalam melaksanakan survei tidak hanya seputar layanan saja, namun dapat memotret persepsi masyarakat terkait dengan integritas pegawai dan pelayanan di unit kerjanya.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Survei bisa saja terkait dengan diskriminasi pelayanan, pungutan liar, atau adanya jalur pelayanan melalui pintu tidak resmi&rdquo;, ungkap Rheza.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Rheza menambahkan, bahwa pada tahun 2023 ini tidak ada pembatasan jumlah unit kerja dalam satu instansi dalam pengusulan ZI. 
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Seluruh unit kerja pada tahun 2023 bisa mengusulkan, selama memenuhi persyaratan dan kriteria&rdquo;, imbuh Rheza.
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Gilang Arwin Saputri
&nbsp;
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Aji Anwar
<span style="font-size: 11pt; font-family: 'Trebuchet MS'; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Jakarta - Berbeda dengan kegiatan apel sebelumnya, pagi ini Senin (29/11/2021), Perpusnas turut merangkaikan peringatan 50 Tahun KORPRI. Peringatan KORPRI tahun 2021 mengangkat tema ASN Bersatu, KORPRI Tangguh dan Indonesia Tumbuh.
â€œSaya bermimpi di Perpusnas ada kelompok meja bundar yang bisa menyelesaikan masalah, berdiskusi, bertukar pikiran dan bisa menunjukkan ASN Bersatu. Jangan hanya simbolik saja. KORPRI tangguh, ukurannya ada di masyarakat.Â  Bagaimana pengabdian kita secara berkelompok dalam masyarakat,â€ terang Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya.
Sejak pertama kali berdiri KORPRI senantiasa berupaya meneguhkan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan berkomitmen mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan pesan dan harapan melalui Syarif.
â€œPertama, perkuat soliditas dan solidaritas korps;kedua, cari terobosan yang positif, cara kerja yang lebih cepat mudah, birokrasi singkat;ketiga, perkokoh integritas aparatur dan keempat, mari menjadi pionir untuk mewujudkan pemerintahan digital,â€ pesannya.
Bersamaan dengan peringatan HUT KORPRI tahun ini, sebagai penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, diserahkan pula penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI kepada para pegawai di lingkungan Perpusnas.
Pegawai penerima penghargaan tersebut pada tahun 2021 berjumlah 93 orang. Berdasarkan jenis tanda kehormatan, penerima tanda kehormatan 30 tahun sebanyak 16 orang, penerima tanda penghormatan 20 tahun sebanyak 15 orang dan penerima tanda kehormatan 10 tahun sebanyak 62 orang.
â€œIni merupakan bukti nyata bahwa selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ASN yang berjumlah 93 orang ini telah menunjukkan dedikasinya, integritasnya kemudian pengabdiannya tanpa cacat kepada bangsa dan negara,â€ tutur Syarif.
Selain penyampaian tanda penghargaan secara simbolis, disampaikan pula pemenang lomba menulis esai/artikel dengan tema â€œCore Value ASN dalam rangka HUT ke-50 KORPRI.
Juara pertama diraih oleh Ilsa Nurul Oktaviani dari Pusat Analisis dan Pengembangan Budaya Baca, juara kedua oleh Syahrul dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan juara ketiga oleh Dede Gumilar dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.
Sebagai penutup, Syarif juga menyampaikan pesan tersediri bagi para pegawai di lingkungan Perpusnas. â€œSaya berharap seluruh anggota KORPRI di Perpusnas dapat berperan aktif sesuai tugas dan bidangnya dan berupaya untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara utamanya di situasi pandemi saat ini,â€ tutupnya
KORPRI merupakan wadah bagi seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tertanggal 29 November 1971.
Reporter: Anastasia Linawati
Editor: Basma Sartika

50 Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia: Lanjutkan Pengabdian dan Karya Terbaik bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Â 
Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Ada ungkapan bilang bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sejumlah capaian keberhasilan yang diraih Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menunjukkan hal tersebut. Pelayanan publik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memperoleh angka 3,65, atau pada kategori baik. Perbaikan peringkat pada aspek pelayanan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dinilai sebagai kesungguhan Perpusnas.
Perpusnas secara khusus menempati peringkat lima dari 18 Kementerian/Lembaga yang dinilai oleh KemenPAN-RB. Aspek evaluasi meliputi kebijakan pelayanan, professional SDM, inovasi, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), serta konsultasi dan pengaduan.
â€œSecara keseluruhan indeks kepuasan pemustaka Perpusnas meningkat 0,08 poin dibandingkan periode sebelumnya. Dari 4,31 menjadi 4,39. Sudah mencapai skala 5. Jika merujuk skala minimal 4 yang mengacu pada PermenPAN-RB nomor 14/2017, maka indeks kepuasan pemustaka Perpusnas yakni sebesar 3,51 (baik),â€ urai Deputi I Perpusnas Ofy Sofiana pada arahan Rakernis Kedeputian I Perpusnas di Aula Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, pada Selasa, (21/1).
Di samping raihan positif di bidang pelayanan perpustakaan, kedeputian 1 juga mendapatkan pengakuan/penghargaan karena telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu untuk unit kerja Pusjasa, Deposit Bahan Pustaka, UPT Proklamator Bung Karno (Blitar), dan UPT Bung Hatta (Bukittinggi). Lalu sertifikat ISO/IEC 27001:2013 perihal Information Security Management System, serta sertifikat Memory of the World (MOW) dari UNESCO untuk koleksi Negarakretagama, Babad Dipanegara, dan Cerita Panji.
Selain catatan keberhasilan, Deputi Ofi Sofiana meminta kepada jajarannya agar (1) pengadaan koleksi harus didasari oleh hasil kajian kebutuhan masyarakat; (2) sosialisasi e-resources akan lebih difokuskan cara pemanfaatannya; (3) perlunya pelatihan etika layanan secara berkala; (4) workshop keterampilan berbasis inklusi sosial; dan (5) penyediaan co-working space dan pusat informasi layanan di BCB perlu diwujudkan.
Â 
Reportase : Nia Purniawati
Fotografer : Ahmad KemalÂ

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

USU Jajaki Kerjasama Perpustakaan Nasional Guna Tingkatkan Literasi di Sumatera Utara

Workshop Naskah Akademik Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perpusnas

Seminar Nasional Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Perlunya Mengubah Paradigma Literasi

Perpusnas Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

50 Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia: Lanjutkan Pengabdian dan Karya Terbaik bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Rakernis Deputi I Perpusnas : Aspek Pelayanan dan Indeks Kepuasan Pemustaka Tempati Kategori Baik