Medan Merdeka Selatan, Jakarta– Perpustakaan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan repositori pengetahuan pertahanan Indonesia di Kementerian Pertahanan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat melakukan audiensi dengan Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kemenhan Mayor Jenderal Heros Paduppai dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Perpustakaan dan Arsip Bagian Data dan Informasi Strategi Pertahanan Letna Kolonel Chb Sulaiman Nur, Selasa (13/2).
Audiensi ini sendiri merupakan tindak lanjut dari MoU Perpusnas dan Kemenhan pada 20 November 2017 untuk merumuskan hal yang lebih detail dan teknis dari kerjasama kedua lembaga tersebut. Pada kesempatan ini Kepala Perpusnas didampingi oleh Kepala Pusat jasa Perpustakaan dan Informasi Titiek Kismiyati, Kepala Bidang Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi Wiratna Tritawirasta, dan Kepala Sub Bidang Kerjasama, Chaerul Umam.
“Langkah awalnya adalah membangun jaringannya terlebih dahulu, untuk mengintegrasikan data koleksi pusat data yang berada di bawah Kemenhan supaya itu menjadi salah satu repositori bidang pertahanan yang bisa dimanfaatkan dan diakses oleh semua anggota yang berada di bawah kementerian pertahanan. Karenanya perlu untuk membuat Katalog Induk Kemenhan dan selanjutnya mendigitalisasi konten informasi yang memiliki nilai informasi dan sejarah tinggi,” ujar Titiek.
Mayjen Heros Padoppai menjelaskan bahwa dari tiga angkatan yang berada di bawah TNI memang masing-masing memiliki lembaga pendidikan dan pusat sejarahnya sendiri. “Kalau Mabes TNI namanya Pusat Sejarah, di Angkatan ada Dinas Sejarah” ujarnya. Selain itu, juga terdapat pusat informasi di tiap daerah melalui perwakilan pelaksana tugas pokok yang merupakan kepanjangan tangan Kemenhan di daerah yang datanya perlu diintegrasi pula,” tambah Heros. Nantinya informasi yang sudah terintegrasi akan dipisahkan berdasarkan klasifikasi informasi yang terbuka dan juga informasi yang bisa diakses secara terbatas.
Kepala Perpusnas menekankan pentingnya untuk mensukseskan MoU kedua lembaga terkait pentingnya peran Kemenhan dan TNI dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menekankan dua hal yang akan dilakukan Perpusnas guna membantu pusat informasi terintegrasi dari Kemenhan. “Pertama adalah program dan sistemnya, dan yang kedua adalah anggaran untuk membangun sistem awal tersebut di Kemenhan,” tegasnya.
Hasil audiensi dengan Kemenhan ini selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama di antara kedua belah pihak yang membagi tugas dan kewajiban masing-masing lembaga. Interoperabilitas dari data yang terintegrasi ini kemudian bisa ditelusur melalui pintu pencarian tunggal semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia, yaitu Indonesia OneSearch. “Konten full teks prioritas yang memiliki nilai sejarah dan sudah didigitalisasi kemudian bisa ditampilkan di aplikasi perpustakaan digital iPusnas dan bisa diakses secara luas oleh masyarakat,” ujar Wira.
“Yang paling diuntungkan dari selain Pusat Penerangan Kemenhan dan TNI, tentunya adalah masyarakat sipil yang bisa mengakses informasi terbuka tentang pertahanan melalui sistem ini,” tutup Syarif Bando.
Reportase: Radhitya
