Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Beberapa fungsi Perpustakaan Nasional adalah sebagai perpustakaan deposit dan perpustakaan pelestarian karya atau hasil kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, Perpusnas merasa perlu segera disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Melalui RPP, Perpusnas mendorong seluruh pihak untuk melestarikan karyanya ke Perpusnas dan perpustakaan provinsi. Pembahasan dilakukan menggunakan teknologi video conference mengingatÂ pageblukÂ (pandemi) Covid-19 masih terjadi.
Draft RPP sudah beberapa kali dibahas dengan Kemendikbud dan beberapa kementerian. Hari ini, Rabu, (29/4), merupakan pertemuan ke-4 RPP memasuki babak pembahasan tingkat PAK (Panitia Antar Kementerian). PAK dibentuk sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 351/P/2020 tentang Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Pembahasan melalui video conference melibatkan sembilan institusi (K/L) anggota PAK, antara lain Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naâ€™im, mengatakan rancangan yang sedang digodok ini akan menabalkan Perpusnas sebagai Big Deposit di masa depan, meski beberapaÂ locusÂ memerlukan diskusi atau pemahaman yang intens, seperti mana saja yang termasuk ke dalam kategoriÂ private goodsÂ (karya pribadi/rahasia) atauÂ public goods.
â€œPeruntukkan untuk umum harus diperjelas,â€ ujar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Syamsul Hadi menambahkan.
Hal yang serupa diutarakan salah satu panitia RPP, Tubagus Andri. Kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ harus diperjelas karena dapat berpotensi pelanggaran dan pengawasannya akan sulit. â€œSekarang sudah banyak yang menggunakan platform media sosial, seperti kanal YouTube, vlog. Bagaimana pengawasannya?,â€ ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Ofy Sofiana, menjelaskan kalimat â€˜bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologiâ€™ demi mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan. Sedangkan, peruntukkan untuk umum mengacu pada karya rekam yang dikirimkan ke Perpusnas.
â€œUntuk analog dan digital (terkait bentuk, red) diatur dalam PP. Sementara, untuk content (isi) sudah diatur batasannya dalam undang-undang Perpustakaan,â€ terang Ofy.
Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam RPP bertujuan untuk ; 1) mengelola koleksi KCKR sebagai koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir sebagai salah satu tolak ukur kemajuan peradaban bangsa, ; 2) mewujudkan sistem pendataan KCKR untyuk memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat dalam memanfaatkan KCKR,; 3) meningkatkan kesadaran penerbit dan produsen karya rekam tentang pentingnya pelestarian KCKR yang bernilai intelektual dan artistik sebagai hasil karya budaya bangsa melalui pemberian penghargaan,; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan
Pelestarian tidak hanya menyangkut soal karya cetak tetapi termasuk juga karya rekam. Karya rekam terbagi dalam dua bentuk, yaitu karya rekam analog dan digital. Dan karya rekam terdiri atas audio, visual dan audio visual.
â€œUrgensi RPP terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 adalah soal pelestarian budaya bangsa,â€ imbuh Kepala Perpusnas beberapa waktu lalu.
RPP SSKCKR memuat 8 bab dan 40 pasal. Pada pembahasan UU 13/2018 sebelumnya yang melibatkan mitra kerja Komisi X DPR-RI disarankan, RPP yang disusun harus tersinergi terhadap 11 UU lain, antara lain UU Kemajuan Budaya, UU Sistem Perbukuan, UU Perpustakaan, UU Sistem Nasional Iptek, dan UU SSKCKR.
Ada lima poin penting yang akan dimuat dalam RPP. Pertama, mengenai tata cara penyerahan KCKR. Kedua, mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif bagi penerbit dan produsen karya rekam yang tidak taat melaksnakan kewajiban. Ketiga, mekanisme pengelolaan hasil SSKCKR. Keempat, tata cara peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam pelaksanaan SSKCKR. Dan kelima, yakni bentuk penghargaan kepada pelaku SSKCKR dan masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan SSKCKR.
Di sela-sela pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait, Perpusnas terus menerus melakukan dialog yang melibatkan organisasi profesi seperti IKAPI, SPS, ASIRI, LSF, APPTI, KPAI, TV, dan seniman film maupun suara baik dalam naungan label maupun indie. Pada proses dialog tersebut Perpusnas mendengarkan dan menerima seluruh masukan yang disampaikan.
Perpusnas berharap pembahasan RPP pada PAK tidak memakan waktu lama sehingga pada 2020 dapat disetujui Â untuk kemudian diundangkan.
Â 
Reportase :
Hartoyo Darmawan
Â

Perpusnas Terus Bersinergi Sempurnakan RPP UU SSKCKR

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Persoalan pemberantasan narkoba sama seperti persoalan membaca. Berada dalam kondisi darurat. Butuh konsistensi dan keseriusan dari semua pihak agar tumbuh kesadaran sejak dini. Pemimpin juga harus beri contoh dan teladan. Dan peran perpustakaan juga tidak bisa dikesampingkan, karena seseorang yang terjerumus menjadi pecandu narkoba dikarenakan kurangnya pola pengasuhan orang tua dan pemahaman yang baik tentang bahaya akibat narkoba.
Himbauan tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso dihadapan guru-guru dan 750 siswa SD saat menggelar kampanye anak Indonesia Gemar Membaca dan Anti Narkoba bersama Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Perpustakaan Nasional, Senin, (29/1/2018).
Generasi muda berada dalam ancaman kehancuran akibat narkoba. Semuanya diawali karena kekurangpahaman dan ketidaktahuan terhadap informasi bahaya narkoba. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi, maka karakter bangsa bisa terbangun ditengah-tengah maraknya keributan, situasi masyarakat yang mudah tersulut dan sibuk mencari kambing hitam. Saat ini untuk menghancurkan suatu generasi bangsa tidak perlu dengan pamer senjata,.
&ldquo;Tanpa perpustakaan kehidupan akan gelap. Dan generasi Indonesia saat ini dibuat seperti berada dalam masa kegelapan,&rdquo; ujar Kepala BNN Budi Waseso. Sepanjang tahun 2017, BNN mencatat ada 46. 537 kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Dan milyaran rupiah terbuang sia-sia akibat penggunaan narkoba, lanjut Budi Waseso.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN juga meresmikan aplikasi Dialogue 101. Dialogue 101 adalah program milik BNN yang berisi pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan format aplikasi digital ke seluruh media sosial. Aplikasi Dialogue 101 berperan sebagai jembatan informasi kekinian agar generasi muda Indonesia mengetahui dan memahami sejak dini semua hal tentang narkoba.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Perpusnas juga menyambut baik ajakan Budi Waseso untuk bersinergi dalam upaya pemberantasan narkoba dan penggalakkan minat baca di masyarakat.&nbsp;Indonesia bisa mencontoh bagaimana Tiongkok pernah mengalami Perang Candu di masa lalu, dan Thailand yang generasinya sempat hancur dengan narkoba. &ldquo;Saya pastikan ke depan, Perpusnas dan BNN akan bersinergi mengkampanyekan pentingnya kegemaran membaca dan bahaya narkoba sejak dini,&rdquo; kata Kepala Perpusnas.
Kesamaan niat tersebut dituangkan ke dalam bentuk penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) antara Perpusnas dan BNN. Salah satu point penting dalam MOU kedua lembaga tersebut adalah kesediaan BNN memberikan koleksi bukunya yang berisikan bahaya dan pencegahan narkoba kepada Perpustakaan Nasional untuk kembali mendistribusikan buku-buku tersebut ke seluruh perpustakaan hingga ke pelosok, desa/kelurahan sehingga masyarakat bisa lebih cepat menyadari dan paham. &ldquo;Sosialisasi ini penting untuk kelanjutan generasi Indonesia yang bebas dari narkoba,&rdquo; ucap Kepala Perpusnas.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Kepala BNN : Tanpa Perpustakaan Kehidupan Akan Gelap

Jakarta - Duta Baca Indonesia (DBI) sebagai ikon sekaligus ujung tombak dalam kampanye budaya membaca harus berperan aktif untuk membantu meningkatkan indeks literasi masyarakat.
Tak hanya tentang baca dan tulis, dewasa ini, literasi terlibat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Insan yang literat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola, memilah dan menggunakan informasi yang diterima dari berbagai sumber guna menyejahterakan serta meningkatkan kualitas hidup.
Dalam upaya menepis penghakiman dunia tetang rendahnya budaya baca di Indonesia, DBI, Gol A Gong menginisiasi program Safari Literasi yang mengangkat tema Membaca itu Sehat, Menulis itu Hebat. Program ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat dalam bentuk pelatihan menulis agar bermunculan penulis-penulis baru di daerah. Karena sejatinya ketersediaan dan pendistribusian buku lah yang menjadi permasalahan.
â€œProgram ini merespons tagline Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2022 yakni Transformasi Perpustakaan untuk Mewujudkan Ekosistem Digital Nasional. Kelak seluruh kegiatan akan diarahkan ke literasi digital agar cakap dalam menggunakan digital,â€ ucap Gol A Gong pada kegiatan Talkshow dengan tema Membumikan Literasi untuk Kesejahteraan dan Kebahagiaan yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (18/1/2022).
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menanggapi bukti dari tingginya budaya baca masyarakat Indonesia ditandai dengan antusias masyarakat terhadap perpustakaan keliling yang ada di daerah. Lebih lanjut, permasalahan mengenai satu buku yang ditunggu untuk sembilan puluh orang dapat diatasi dengan menyiasati keterbatasan bahan bacaan dengan menyebarkan bentuk digitalnya agar lebih murah dan mudah dijangkau secara luas oleh masyarakat.
â€œSatu peluru memang hanya menembus satu kepala tapi sejatinya menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Namun, satu buku yang didigitalkan akan menembus jutaan kepala sekaligus menumbuhkan miliaran nilai kemanusiaan baru,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Rano Karno, mengatakan program Safari Literasi merupakan sebuah terobosan yang out of the box untuk membuat masyarakat sadar bahwa kegiatan membaca berperan sangat penting dalam kehidupan.
â€œMembaca bisa menjadikan seseorang sukses, minimal bagi dirinya sendiri. Saya yakin masyarakat yang akan dikunjungi oleh DBI akan kembali membaca,â€ tegas Rano dengan optimis.
Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Niken Saptarini Zulkieflimansyah, mengisahkan kegiatan kampanye yang dia lakukan kepada masyarakat salah satunya adalah membumikan literasi dari hilir, melalui keluarga. Menurut Niken, keluarga berperan penting dalam membangun keterikatan anak terhadap buku. Selain keluarga, tambah Niken, institusi pendidikan juga memainkan peran yang sama penting.
â€œPeran keluarga penting untuk membangun keterikatan anak pada bahan bacaan, untuk menunjukkan betapa buku sangat menarik. Selain itu, kami juga akan berusaha untuk meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah,â€ jelas wanita yang juga menyandang predikat Bunda PAUD tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Julie Sutrisno Laiskodat, menjelaskan bahwa ujung tombak pemerintah dalam mengembangkan daerahnya, khususnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terletak di perpustakaan. Bagi Julie, tanpa literasi sebuah daerah tidak akan bisa berkembang.
â€œKita bisa bahagia dan membuka wawasan serta mendapatkan kesejahteraan melalui literasi,â€ pungkas Julie.
Program Safari Literasi ini direncanakan akan berlangsung pada tanggal 18 Januari-2 April 2022 dengan rute perjalanan Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Program ini merupakan kegiatan yang terjalin berkat kerja sama antara DBI dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Forum Taman Baca Masyarakat (Forum TBM), Dinas Perpustakaan, dan Dinas Pendidikan Daerah.
Kegiatan talkshow ini juga dirangkaikan dengan penandatangan nota kesepahaman antara Perpusnas dan DBI. Nota kesepahaman ini merupakan tahun kedua dari penunjukkan Gol A Gong sebagai DBI (2021-2025).
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Duta Baca Indonesia Berperan Penting untuk Membumikan Literasi

Salemba, Jakarta -- Pelestarian bahan perpustakaan memegang peranan penting untuk mempertahanankan media dan informasi agar bertahan pada jangka waktu yang lama, dan dapat diturunkan pada generasi mendatang.
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berdampak pada penyediaan dan pelestarian koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan tidak hanya berupa koleksi tertulis saja tetapi juga koleksi terekam, seperti foto dan film.
Plt Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Made Ayu Wirayati mengatakan, perpustakaan sebagai penyimpan koleksi tentunya dihadapkan pada permasalahan cara merawat dan memelihara koleksi kuno dan langka.
Namun disisi lainnya mulai bermunculan koleksi dan bahan perpustakaan yang beragam. Baik dari segi media, format dan jenis bahkan telah hadir teknologi digital yang perlu dirawat dan dilestarikan.
"Preservasi menjadi sangat kompleks ketika harus mengantisipasi kebutuhan fisik dan informasi berkelanjutan di masa akan datang. Perubahan demografi kebutuhan dan budaya pengguna akan informasi yang semakin canggih dan praktis harus diimbangi dengan pembaharuan metode preservasi pada tiap media penyimpanannya," kata Made Ayu dalam Webinar Preservasi dan Alih Media, dengan tema "Relevansi Pelestarian Bahan Koleksi Pustaka dan Memorabilia pada Era Digital", Rabu (25/5/2022).
Sebagaimana tertuang dalam UU Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 9 butir c, menegaskan bahwa Perpusnas memiliki kewenangan untuk melakukan konservasi dan preservasi berupa alih media terkait koleksi perpustakaan.
Bahkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diminta untuk mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing.
"Perpusnas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat melestarikan koleksi-koleksi yang sudah langka dan bernilai sejarah dalam rangka melestarikan warisan budaya bangsa," ungkapnya.
Peneliti dan Pengelola Digital Repository of Endangered dan Affected Manuscripts in Southeast Asia (DreamSEA), Ilham Nurwansah menyampaikan, banyak naskah kuno yang tersebar di Indonesia, khususnya yang dimiliki oleh masyarakat dengan kondisi yang memprihatinkan.
Sebagai warisan budaya bangsa, naskah tersebut memang perlu diselamatkan. Salah satu Non-Government Organization (NGO) DreamSEA membantu para pemilik untuk melestarikan naskah-naskahnya sekaligus melestarikan keanekaragaman kebudayaan dan agama dengan cara mendigitalkan naskah yang ada di Asia Tenggara.
"Kami bersifat aktif dengan mencari wilayah mana yang memiliki naskah dan kriteria terancam dan terdampak. Naskah tersebut didigitalkan dan dianalisis demi merawat dan melestarikan keragaman budaya. Kami pun bersinergi dengan Perpusnas dalam perawatan fisik naskah atau konservasi," ungkap Ilham.
Sedangkan, Kepala Perpustakaan - Arsip Digital CNN Indonesia, Yogi Hartono menyampaikan aksestabilitas menjadi faktor utama dalam melakukan digitasi. Ini dilakukan agar koleksi karya rekam dapat mudah didistribusikan dan dikelola.
Â 
"Meski begitu digitalisasi bukan pekerjaan akhir dari menyelamatkan karya rekam. Namun, karya rekam yang telah didigitasi ini tetap harus dilakukan preservasi atau yang dikenal dengan preservasi digital," ungkapnya.
Dikatakan, preservasi digital perlu dilakukan untuk mengatasi adanya virus, kerusakan software, keusangan media, data korup maupun kerusakan sistem integrasi.
"Digitalisasi memberikan kemudahan dalam penyebaran dan akses tetapi bukan menjadi pengganti karena daya tahannya terbatas. File digital rentan dengan virus dan lainnya. Justru yang bagus file tekstual karena lebih tahan lama," lanjut Yogi.
Senada, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD)Provinsi D.I. Yogyakarta, Monika NL mengatakan, alih media bahan pustaka bertujuan memperluas pemanfaatan bahan pustaka. Dari sebelumnya berbentuk fisik yang aksesnya terbatas, menjadi bentuk digital yang aksesnya menjadi lebih luas.
"Alih media bahan pustaka ini juga sekaligus menyelamatkan informasi yang terkandung dalam bahan pustaka bentuk analog dari kerusakan. Selain itu, kami juga melakukan alih bahasa dan aksara," katanya.
Monika menjelaskan, keterbatasan anggaran dan sumber daya pelaksana kegiatan menjadi kendala dalam proses alih media bahan pustaka. "Jumlah SDM kami di bidang pelestarian saat ini hanya tiga orang, tetapi Alhamdulillah kami pun mendapat tambahan tenaga PPPK di bidang pelestarian sebanyak empat orang," jelasnya.
Ditambahkan, saat ini DPAD DIY masih fokus dengan bahan pustaka dalam bentuk teks, sedangkan bahan pustaka dalam bentuk video dan audio masih belum tersentuh.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

Pentingnya Pelestarian Bahan Koleksi Pustaka dan Memorabilia di Era Digital

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KCKR) . Tim Panja dimotori oleh 32 orang anggpta Komisi X DPR-RI dan 15 anggota dari perwakilan Pemerintah. Selain itu, Komisi X DPR-RI dan Pemerintah juga sepakat melakukan pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam daftar inventaris masalah (DIM) Perubahan Substansi dan Penambahan Substansi.Â Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis, (30/8).
Dalam pembahasan RUU ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai leading sector didampingiÂ Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Sub Direktorat RUU Ditjen Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada rapat tersebut DPR dan Pemerintah juga menyetujui koreksi terhadap rincian DIM Pemerintah sehingga posisi rekapitulasi DIM menjadi DIM Tetap berjumlah 80 DIM, DIM yang dihapus sejumlah 46 DIM, DIMÂ  yang berubah substansi berjumlah 22 DIM,Â  sedangkan DIM yang bertambah substansi berjumlah 9 DIM, DIM Redaksional berjumlah 8 DIM, sehingga total DIM tidak ada perubahan, yaitu 165 DIM.
Ketua Komisi X DPR-RI Djoko Udjianto menyatakan RUU tentang SS-KCKR merupakan usul inisiatif DPR RI yang terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal. Materi muatan dalam RUU SS-KCKR disusun dan dirumuskan dalam perspektif baru bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan aset budaya bangsa yang memiliki nilai intelektual atau artistik yang perlu dilindungi. â€œSelain itu penghimpunan karya cetak dan karya rekam merupakan alat telusur catatan sejarah, jejak perubahan dan perkembangan bangsa. Sedemikian pentingnya karya cetak dan karya rekam dalam pembangunan dan kepentingan nasional sehingga pengelolaannya perlu diatur dalam bentuk Undang-undang,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kebudayaan Hilmar FaridÂ  yang mewakili pemerintah menyampaikan usulan bahwa pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam DIM Perubahan Substansi dan DIM Penambahan Substansi. Pada akhir pertemuan, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati akan menjadwalkan Rapat Panja RUU SS-KCKR dalam waktu dekat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Jakartaâ€”Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando menantang jajarannya dan pustakawan utama di lingkungan Perpusnas untuk merumuskan ulang butir-butir kegiatan jabatan fungsional pustakawan. Saat ini, menurut Syarif, pekerjaan yang dikerjakan pustakawan, baik tingkat terampil maupun ahli, tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Syarif menilai, perpustakaan sebagai management collection merupakan fungsi pada abad ke-19. Pustakawan Amerika Serikat, Melvil Dewey yang membuat Dewey Decimal Classification (DDC) sebagai pedoman pengklasifikasian koleksi perpustakaan. DDC menjadi pedoman yang banyak digunakan perpustakaan di dunia. Pada era terkini, fungsi perpustakaan tersebut dinilai kurang relevan. Perpustakaan modern adalah perpustakaan yang menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan (transfer knowledge).
â€œMohon jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya tidak dirumuskan pada konteks abad 18, mungkin kalau abad 19 iya, tapi tolong butir-butir kegiatan ini disesuaikan dengan ilmu perpustakaan transfer knowledge yang saat ini relevan,â€ jelasnya saat menjadi pembicara utama dalam Forum Diskusi Kepustakawanan Sesi 1 yang berlangsung secara virtual pada Rabu (3/2/2021).
Syarif menyatakan siap bertanggung jawab dan memimpin tim yang akan merombak ulang butir-butir kegiatan pustakawan tersebut. â€œKarena masalahnya, butir-butir angka kredit ini banyak sekali yang tidak relevan. Karena banyak yang tidak diperlukan. Bahkan sekarang ada butir-butir kegiatan angka kredit untuk pustakawan utama tapi cocok untuk pustakawan penyelia,â€ urainya dalam forum yang dihadiri hampir seribu pustakawan dan pengelola perpustakaan tersebut.
Perpustakaan harus menjadi rumah masyarakat. Karenanya, dia mengajak para pustakawan di Indonesia, khususnya di Perpusnas, agar tidak hanya sibuk bekerja mengurus angka kredit. Perpustakaan harus hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Syarif menyebut peran penting perpustakaan ini bahkan dirasakan oleh sesama institusi pemerintah lainnya. â€œBagi siapapun yang telah diwisuda, putus sekolah adalah perpustakaan yang terakhir dan terpenting untuk menemukan solusi menghapus belenggu kemiskinan dan kebodohan. Makanya dua kali Menteri Sosial ke daerah pinggiran, kita diundang karena Ibu Menteri percaya hanya dengan sedikit keterampilan kita punya kemampuan untuk menciptakan karsa dan tercapai kesejahteraan,â€ ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Pustakawan Utama Perpusnas Dedi Junaedi menyatakan forum diskusi kepustakawanan menjadi tempat sesama pustakawan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan edukasi advokasi di bidang kepustakawanan. Rencananya, forum diskusi kembali diselenggarakan pada bulan depan.
"Mari kita sama-sama untuk menjadi contoh teladan, khususnya kita semua bisa memberikan inspirasi berbagi pengetahuan demi perpustakaan ke depan yang lebih maju lagi,â€ jelasnya.
Pada forum diskusi kepustakawanan seri 1, hadir sebagai narasumber Pustakawan Utama Perpusnas, Sri Sumekar dan Fathmi yang memaparkan hasil kajiannya.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution
Â

Butir Kegiatan Pustakawan Mesti Dirumuskan Ulang

Jakarta, - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) melalui Pusat Preseryasi dan Alih Media Bahan Pustaka membantu upaya penyelamatan koleksi pustaka yang dimiliki dan disimpan di rumah pribadinya Don Hasman, seorang Etnografer Indonesia di Depok, Jawa Barat terancam rusak akibat bencana pada Selasa (5/10/2021).
Don menemukan banyak koleksi dokumen di rumahnya yang terancam rusak imbas musibah angin puting beliung September lalu. Don meminta bantuan Perpusnas agak koleksi dokumen dan berbagai jenis bahan pustaka yang ia miliki dalam diselamatkan dari kerusakan.
â€œSaya Don Hasman sangat merasa terbantu oleh Perpustakaan Nasional yang cepat tanggap menyelamatkan berbagai dokumen beruta foto, negative film, maupun diapositive atau slide, serta naskah-naskah beriku bundel bundel Tabloid Mutiara. Ada Hikina, Teknologi dan Strategi Militer milik PT. Sinar Kasih,â€ ungkapnya.
Don memberikan apresiasi atas upaya Perpusnas yang bekerja profesional mulai dari mendata seluruh koleksinya.
â€œSaya minta semuanya diangkut secepetnya karena sudah 14 hari pasca banjir, harus ditangani, dan juga karena tidak pakai pendingin. Tentu berbahaya untuk semua materi tadi,â€ lanjutnya.
Lebih lanjut dirinya menyebutkan tim dari Perpusnas sudah membantu menyelematkan dan membuat identifikasi seluruh koleksinya. Koleksi tersebut kemuadian akan dibawa ke Perpusnas untuk diintefisikasi lebih cermat lagi.
Don juga menyebutkan tim yang datang dari Perpusnas merupakan orang-orang yang ahli di bidang kepustakawanan dan spesialis penyelematan dokumen.
â€œIni saya hibahkan untuk diselamatkan, semua dokumen berharga ini. Karena banyak diambil dan difoto oleh orang-orang hebat yang karyanya harus dilestarikan,â€ pungkasnya.
Â 
Reporter: Eka Purniawati

Berita

Perpusnas Bantu Selamatkan Bahan Pustaka Akibat Bencana Banjir dan Puting Beliung di Depok