Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo menyambangi Perpustakaan Nasional dan disambut langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Ruang Rapat Pimpinan lantai 5 Perpusnas Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta (8/5). Adapun maksud kunjungan Bupati adalah bersilaturahmi dan berkonsultasi mengenai pembangunan perpustakaan di daerahnya.
Adnan menjelaskan Pemerintah Kabupaten Gowa sangat perhatian dalam meningkatkan literasi dan pengembangan perpustakaan. â€œkami satu-satunya di Sulawesi Selatan yang memiliki Sanggar Pendidikan Anak Saleh (SPAS) yang tersebar di 167 desa/kelurahan di 18 kecamatan,â€ terang Bupati muda tersebut. Adnan menceritakan gedung SPAS tersebut didalamnya sudah terdapat fasilitas perpustakaan.
Bupati Gowa juga mengutarakan bercita-cita membangun perpustakaan modern dekat kantor bupati yang memiliki letak strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional terkait teknis perencanaan pembangunan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus bidang Perpustakaan.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam pertemuan tersebut sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan Adnan dalam pengembangan perpustakaan di daerahnya. Syarif juga meminta Pemerintah Kabupaten Gowa menyiapkan berkas-berkas administrasi yang diperlukan untuk pembangunan gedung perpustakaan yang nantinya diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Perpustakaan.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Kab. Gowa Bercita-cita Bangun Perpustakaan Modern 

<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jakarta-Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz mengukuhkan Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia&nbsp; (FPPTI) Periode 2023-2026 pada Selasa (21/5/2024).
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Plt. Kepala Perpusnas dalam sambutannya berharap, komunikasi antar para pengurus FPPTI dapat terjalin dengan baik dan menghasilkan program-program kegiatan yang dapat membawa kemajuan bagi forum.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Ketika membuat program konsultasikan dengan para anggota dan kemudian menjadi komitmen bersama untuk memajukan forum. Lakukanlah komunikasi secara rutin berkala sehingga apa yang menjadi kebijakan dari organisasi itu betul-betul tersampaikan kepada para anggota dan menjadi pengetahuan para anggota untuk kemudian dikerjakan bersama-sama,&rdquo; pesannya.
Acara Pengukuhan Pengurus Pusat FPPTI ini juga dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk &ldquo;Library Performance Measurement: Metrics and Evaluation in the Digital Era&rdquo;.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Lebih lanjut Plt. Kepala Perpusnas berpesan bahwa dalam pengukuran kinerja organisasi, khususnya perpustakaan, tidak hanya menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa angka dan bersifat matematis . Namun unsur pendekatan yang bersifat humanis perlu dipertimbangkan.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia yang juga Ketua Umum FPPTI Periode 2020-2023, Mariyah kembali dilantik sebagai Ketua Umum FPPTI dan melanjutkan tugas hingga 2026 mendatang.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mariyah berharap melalui kegiatan seminar ini akan membantu para wisatawan dan pengelola perpustakaan perguruan tinggi dalam memahami dan mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja yang efektif.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Terima kasih Perpusnas yang senantiasa menjalin kolaborasi dengan FPPTI. Serta dukungan yang selama ini telah diberikan dalam pelaksanaan program kerja FPPTI,&rdquo; terangnya.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Mariyah juga menyebut, FPPTI yang dibentuk pada 12 Oktober 2000, hingga saat ini telah memiliki 1.267 anggota yang terdiri dari perpustakaan perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di 29 wilayah kerja FPPTI.
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'trebuchet ms', geneva; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Sesuai dengan hasil musyawarah nasional FPPTI tahun 2023 lalu bahwa akan ada 5 program utama yang akan menjadi fokus kerja FPPTI yaitu mewujudkan SDM yang unggu dan andal, melakukan kolaborasi efektif dan berdaya guna, mendukung literasi informasi perguruan tinggi yang berkualitas, advokasi dan pemberdayaan pengguna yang berkelanjutan, serta modernisasi infrastruktur perpustakaan yang berkualitas,&rdquo; imbuhnya.

Seminar Nasional yang digelar secara hibrid tersebut menghadirkan Kepala Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Agus Rifai sebagai narasumber. Menurut Rifai pengukuran kinerja perpustakaan dinilai penting untuk meningkatkan layanan, inovasi, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. &ldquo;Dengan pengukuran yang efektif, perpustakaan dapat beradaptasi&nbsp; dengan era digital dan memberikan nilai lebih besar bagi komunitas mereka,&rdquo; pungkasnya. Reporter: Eka Purniawati Fotografer: Robby

Plt. Kepala Perpusnas Kukuhkan Pengurus Pusat FPPTI Periode 2023-2026

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Lontar di Ubud diberlakukan sebagai benda sakral sehingga tenget (magis). Karena sering hanya diberlakukan sebagai benda sakral, lontar-lontar ini tidak dibuka atau dirawat bahkan dibiarkan dimakan rengat. Namun, di keluarga-keluarga yang hidup dengan tradisi nyastra lontar justru sering dibuka, dibaca, dan dipakai sebagai bahan rembug sastra. Untungnya Bali memiliki perhatian terhadap kelangsungan bahasa dan aksara Bali dengan dibuatnya Perda yang mewajibkan penulisan aksara Bali di ruang-ruang publik serta diangkatnya penyuluh bahasa Bali di setiap kecamatan.
Narasumber kedua yakni Koordinator Staf Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, A.A.G.N Ari Dwipayana, pada acara pada acara bertema â€œ1 Data Digital Naskah Nusantaraâ€ yang diselenggarakan secara daring, Kamis (4/3/2021) menuturkan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang mempunyai harta karun luar biasa, tidak hanya sumber daya alamnya namun juga kekayaan naskah nusantara (lontar) yang sesungguhnya masih tersimpan di keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Puri Kauhan Ubud dalam 34 tahun terakhir ini berupaya untuk mengusung satu pendekatan yang berbasis pada keluarga di dalam perlindungan, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan. â€œKita tidak bisa memajukan kebudayaan kalau tidak menyentuh keluarga, maka salah satu strategi besar yang harus dilakukan untuk melindungi warisan bangsa ini adalah dengan menggunakan keluarga,â€ tuturnya.
Ari juga menjelaskan Puri Kauhan Ubud adalah pewaris kekayaan budaya Bali berlokasi di desa Ubud, Gianyar, Bali. Bukan hanya pertemuan dua sungai yakni Sungai Wos Lanang dan Sungai Wos Wadon, Ubud juga merupakan tempat pertemuan (campuan) tradisi-adat budaya dengan modernitas. Puri Kauhan Ubud didirikan oleh Cokorda Ketut Rai kemudian dilanjutkan oleh Anak Agung Gde Oka Kerebek yang merupakan seorang sastrawan, Jaksa Ubud, juru bahasa dan juga sedahan (bendahara Puri).
Anak Agung Gde Oka Kerebek mewarisi lontar-lontar mulai dari babad, tutur, kakawin, Usadha dan sebagainya. Dia menyusun semacam katalog lontar yang dimiliki oleh Puri dan Grya di sekitar Ubud. Demi menjaga lontar-lontar tersebut, pada momen saniscara (Sabtu) umanis wuku watugung, lontar dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk diselenggarakan upacara Saraswati sebanyak dua kali setahun. Â Â Â Â 
Keluarga Puri Kauhan menjaga agar lembaran naskah-naksah yang tercecer tetap utuh dengan membuatkan penyangga dari kayu, yang bernama Penapes atau Takepan. Setelah tahapan konservasi selesai, kemudian masuk ke tahap digitalisasi dengan teknis yang sederhana antara lain dengan memberikan kode agar mudah untuk dikenali dan melibatkan beberapa penyuluh untuk ikut belajar. Setelah â€œvirusâ€ konservasi dan digitalisasi lontar ini menular, mulai banyak Puri dan Grya yang terbuka untuk dilakukan konservasi oleh para penyuluh.
Reporter: Basma Sartika

Keluarga adalah Tonggak untuk Lestarikan Kekayaan Lontar di Ubud

TERDAMPAK sangat dalam, hingga -5,3%. Inilah salah satu dampak multi dimensional dari pandemi covid 19 yang hingga kini belum juga dapat diatasi baik nasional; belum lagi secara global banyak negara yang sudah terjebak dalam resesi ekonomi. Data BPNB pada 6 Septermber 2020 ada 194.109 kasus terinfeksi posiitif cobid 19, yang dinyatakan sembuh 138.575orang dan meninggal 8.025 orang, termasuk lebih dari 100 orang dokter meninggal karena virus ini. Sementara itu, di dunia ada 27.042.187 kasus terinfeksi posiitif covid 19, yang dinyatakan sembuh 19.145.359 orang dan meninggal 882.979 orang. Kita harus bersatu-padu untuk bersama-sama mengatasi maslaah tersebut. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan, jangan sok jagoan dan besar kepala gegabah dan abai yang ujungnya dapat merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kalau yang terinfeksi orang yang tidak disiplin pantaslah itu karena perbuatannya; namun kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan meninggal maka sesungguhnya orang yang tidak disiplin itulah yang membunuhnya. Mau sampai kapan pandemi ini menghantui kehidpan ini? Pun, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi; terlebih dimasa-masa pilkada serentak tahun ini. Faktanya banyak kepala daerah/wakilnya yang mengkorupsi uang rakyat dan kini menghuni hotal prodeo (jeruji besi) sebagai koruptor. Inilah buah simalakama dari pemilu langsung yang akan selalu berulang 5 tahun sekali. Pilkada serentak tahun ini diikuti oleh 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) dengan anggaran penyelengraan mencapai Rp 15 Triliun, ditambah Rp 5 Triliun untuk protokol kesehatan di TPS-TPS; diluar baya yang disiapkan oleh bakal calon yang maju dalam kontestansi politik lokal ini; antara lain untuk mahar politik dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan pusat parpol, kampanye hingga politik uang.
Influencer menjamur
Kemajuan teknologi informasi dan komuniasi yang berbasis internet dan digital telah menumbuh-suburkan para influencer, endorser maupun buzzer dalam mempengaruhi opini publik di dunia maya. Hal ini juga merambah ke dunia politik, bahkan pemerintah pun disinyalir menggunakan jasa influencer maupun buzzer dengan menyiapkan dana yang cukup besar. Satu sisi ini suatu keniscayaan, namun harus pula diwaspadai penggunaan uang rakyat/negara, jangan sampai dikorupsi serta keberadaan influencer maupun buzzer akan mengancam eksistensi kehumasan yang lambat laun dapat dibubarkan karena tergeser oleh para influencer yang lebih terkenal dan banyak followernya daripada bagian humas. Pun, nilai ekonomi dari pendapatan para influencer sangat fantatis, seperti Keyli Jenner bayarannya mencapai USD 1 juta atau Rp 14,4 miliar sebagai sponsor perusahaan/instansi tertentu melalui instagrammnya yang memiliki 112 juta follower; Selena Gomez bayarannya mencapai USD 800 ribu atau Rp 11,6 miliar dengan 139 juta folower; Christiano Ronaldo bayarannya mencapai USD 750 ribu atau Rp 10,8 miliar dengan 137 juta follower; Justin Bieber bayarannya mencapai USD 650 ribu atau Rp 9,4 miliar dengan 101 juta follower; dan Neymar da Silva bayarannya mencapai USD 600 ribu atau Rp 8,7 miliar dengan 100 juta follower. Sedangkan di Indonesia influencer banyak dimainkan oleh para selebritis atau tokoh masyarakat yang kini mulai menjamur, terlebih di tahun pilkada serentak saat ini. Pilkada yang banyk dimonopoli oleh dinasti-dinasti sehingga rakyat harus cerdas untuk tidak memilihnya, gunakan hati nurani agar suara kita tidak tergadai oleh pencitraan dan politik uang. Sadarlah bahwa republik ini milik kita semua, sehingga jangan sampai dikuasai oleh kelompok dan dinasti tertentu. Ada contoh sangat baik yang patut kita teladani yaitu sikap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang menolak anaknya (Aditya) untuk ikut seleksi AKABRI matra kepolisian karena beliau menjaga integritasnya supaya tidak terjerembab dalam penyalahgunaan wewenang. Inilah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, bukan sekedar peraturan perundang-undangan; karena norma moral etika sesungguhnya lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan mereka. Disinilah diperlukan pemimpin yang negarawan berkarakter kebangsaan. Tragis memang, di zaman now, sangatlah sulit menemukan sosok-sosok yang berkarakter negarawan. Umumnya mereka belum selesai dengan urusan dirinya maupun keluarganya sehingga mereka akan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya (maupun kroni-kroninya).
Disamping influencer, ada juga endorser dan buzzer yang meramaikan jagat maya, dunia digital. Influencer dalam melakukan akktivitasnya seperti promotor yang mempromosikan seseorang maupun produk. Endorser dalam mempromosikan terlebih dahulu mencobanya, kemudian mereview dan mempromosikannya semacam testimoni). Sedangkan buzzer bagaikan informan yang menyampaikan informasi berulang-ulang agar si penerimanya mengerti (aware), tanpa harus mempengaruhinya. Informasi yang diberikan pun tergantung user/pemesannya. Banyak yang menggunakan akun anonim sehingga sulit dilacak oleh orang awam dan sering mengirimkan informasi-informasi yang sesat menyesatkan. Intinya, mereka-mereka adalah penyedia jasa untuk mempengaruhi orang melalui medsos entah bagaimana caranya. Semakin mereka mampu mempengaruhi dan mempromosikan suatu produk, value serta engagement yang mereka miliki semakin besar.
Ekonomi Digital
Di tengah covid 19, ekonomi digital berkembang sangat pesat dipicu adanya protokol kesehatan sehingga komunikasi dan semua transaksi antar personal dilakukan melalui media daring/online yang dilakukan dari rumah masih-masing. Trilogi pencegahan penyebaran covid 19 yang meliouti cuci tangan, pakai masket dan jaga jarak pun harus ditaati demi kemashlahatan bersama. On line system telah menjadi kebutuhan zaman now, namun internet di nusantara baru menjangkau sekitar 47%, sehingga belum ada pemerataan; termasuk pusat bigdata berada di negara Singapura (disini banyak kerawanan dan ancaman bagi keamanan data maupun transaksi-transaksi digital). Masih banyak persoalan menyangkut sistem digital yang harus diselesaikan; seperti UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup mengatur transaksi dan ekonomi digital, konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akses teknologi dan keuangan bagi pelaku ekonomi digital masih menjadi kendala, Cyber security nasional masih lemah karena kita belum memiliki platform IT nasional sendiri, masih dikuasai oleh asing. Sehingga diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara untuk menyiapkan infrastruktur dn regulasi menyangkut ekonomi digital yang pro-rakyat dan pro-kepentingan nasional.
Digitalisasi sudah merambah ke semua gatra kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi saja; sebut saja pembelajaran daring/online. Ada kebijakan yang sekedar sporadis belum menyentuh persoalan substansialnya. Bagaimana mungkin, para siswa/peserta didik yang tinggal di kampung-kampung, gunung-gunung, pulau-pulau kecil yang terluar, terdepan dan tertinggal dapat menikmati pelmbelajaran daring ini? Akses internet saja baru menjangkau sekitra 47% di seluruh nusantara. Dihebohkan lagi dengan program subsidi pulsa untuk para dosen, guuru, siswa dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai Rp 8,9 triliun. Semestinya kita fokus untuk membangun infrastruktur internet agar terjadi pemerataan dan jangan menganggap bahwa bahwa Indonesia ituÂ  keadaannya sama seperti Jakarta. Di Jakarta saja banyak kelompok rakyat miskin dan korban PHK akibat covid 19 yang terdegradasi pendapatannya sehingga tidak mampu membeli gawai (smartphone). Kini anak-anak mereka harus gigit jari, tidak dapat menikmati merdeka belajar. Disilah diperlukanÂ  afirmative poliicy yang berkesinambungan dan tuntas.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Â PEN di tengah pandemi covid 19 merupakan langkah re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal (yang kebyakan orang menyebutnya era new normal). Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jaring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar.Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha. Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal antara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Pun, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Allah SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Aamiin YRA.

Influencer dan Ekonomi Digital

Cawang, Jakarta - Sebanyak 7.351 pelamar mengikuti Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Perpustakaan Nasional Tahun 2018. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi administrasi terhadap 8.175 pelamar di Perpusnas. Untuk penerimaan CPNS Tahun 2018, Perpusnas membuka 331 formasi yang terdiri dari 20 jabatan untuk penempatan di Perpusnas Jakarta, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukittinggi.
Tes SKD digelar mulai Jumat, 9 November 2018 hingga Selasa, 13 November 2018Â di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta. Tes SKD menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) ysng terdiri dari 100 soal dengan tiga kelompok, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes berlangsung selama 90 menit. Agar lolos ke tahapan berikutnya,Â peserta ujian umum harus meraih nilai ambang batas masing-masing 143,80 dan 75. Peserta yang lulus tes SKD akan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Kepala Bagian Kepegawaian Perpusnas Totok Suprapto menyatakan nilai ambang batas ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 36 Tahun 2018. â€œUntuk lolos SKD ini, kita ambil satu banding tiga. Kalau kita butuh 331 CPNS, yang akan kita saring untuk Tes SKB itu 993,â€ jelasnya saat ditemui di Kantor BKN, Jakarta, Jumat, (9/11).
Untuk menghindari kecurangan, panitia seleksi CPNS Perpusnas memeriksa dengan seksama peserta tes SKD. Peserta dilarang mengenakan barang-barang yang mengandung unsur logam, seperti perhiasan sampai ikat pinggang. Totok menjelaskan, peserta hanya dibolehkan membawa kartu peserta ujian dan KTP atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kondisi asli.
â€œKita periksa antara kartu ujian, KTP dan wajah pelamar itu sama nggak. Kemudian apakah ada alat perekam yang disembunyikan, kita periksa semua. Termasuk jimat-jimat, di media ada itu, jadi kita periksa. Jadi kita pakai metal detector dan secara fisik kita periksa anggota badan dan saku,â€ tuturnya.
Totok berharap para peserta menyiapkan diri agar bisa lolos ke tahapan SKB. Tes SKB juga menggunakan sistem CAT dan rencananya diselenggarakan pada akhir November. Bobot nilai SKD adalah 40 persen sementara bobot nilai tes SKB sebesar 60 persen. â€œKalau harapan saya, kuota 331 CPNS itu terpenuhi. Karena kita dengan gedung baru, yang di jalan Medan Merdeka Selatan, dibutuhkan pegawai. Kita ke depan layanan direncanakankan sampai <a href="x-apple-data-detectors://4">jam 10Â </a>malam, kalau saat ini kan sampai <a href="x-apple-data-detectors://5">jam 6</a> sore,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan peserta seleksi CPNS mencapai 3,5 juta orang dengan 230 ribu formasi di pusat dan daerah. Untuk mendapatkan CPNS yang memiliki kompetensi memadai, tes SKD dinilai tepat menjadi tolak ukur. PNS yang berkualitas secara intelegensia, wawasan kebangsaan, dan memiliki karakteristik melayani sangat dibutuhkan untuk memenuhi tantangan 30 tahun mendatang, termasuk era industri 4.0 yang didominasi mesin dan otomatisasi. â€œJadi antara keinginan smart ASN, dengan Indonesia 4.0 kan harus dipikirkan dari sekarang. Kalau sekarang yang dipilih jelek, 30 tahun mendatang akan lebih jelek kan,â€ urainya.
Menanggapi respons peserta tes SKD dari berbagai kementerian/lemabaga yang mengeluhkan sulitnya soal TKP, Bima Haria memiliki tips tersendiri. Menurutnya, peserta harus melakukan persiapan dengan matang. â€œJadi soalnya memang didesain, peserta harus menyiapkan diri. Masalahnya, mereka hanya menyiapkan diri untuk TIU dan TWK. Karena TKP dianggap kan tidak perlu belajar. Padahal yang dinilai adalah value ketika dia menjadi PNS. Sebagai seorang PNS kan ada prioritasnya, jadi kalau dibilang jawabannya mirip-mirip semua, memang betul. Nah mungkin karena mereka tidak mempersiapkan untuk itu,â€ jelasnya.
Bima Haria menekankan, seorang PNS harus memiliki kemauan untuk melayani. Harus disadari bahwa profesi ini erat dengan pekerjaan yang melayani dan mengabdi kepada masyarakat. â€œKarenanya kalau kita tidak ada kemauan melayani orang, maka dia akan menjadi beban di dalam itu. Makanya TKP itu ingin melihat karakter seorang PNS yang melayani. Jadi kalau gak lolos TKP, maka talent-nya tidak untuk menjadi PNS,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Hanna Meinita
Â 
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Â </td>
<td>Virus-free. <a href="http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-email&amp;utm_content=webmail">www.avg.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7.351 Pelamar Terdaftar Ikuti Tes SKD Perpustakaan Nasional

Salemba, Jakarta - Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, upacara ziarah nasional yang diikuti dari Ruang Teater Perpusnas Salemba berlangsung secara khidmat.
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Woro Titi Haryanti, bersama seluruh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Perpusnas mengikuti upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 secara virtual, Rabu (10/11/2021).
Upacara ziarah nasional ini diselenggarkan secara langsung di dua tempat yakni Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dan KRI Semarang, Perairan Teluk Jakarta. Presiden Joko Widodo hadir selaku inspektur upacara dan didampingi oleh Wakil Presiden Maâ€™ruf Amin.
Setelah penghormatan terakhir kepada arwah pahlawan, upacara ditutup dengan tabur bunga yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dengan diikuti oleh Wakil Presiden Maâ€™ruf Amin beserta para pejabat negara, Panglima TNI Kapolri dan Kepala Staf Angkatan.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Prakas Agrestian

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Kab. Gowa Bercita-cita Bangun Perpustakaan Modern

Plt. Kepala Perpusnas Kukuhkan Pengurus Pusat FPPTI Periode 2023-2026

Keluarga adalah Tonggak untuk Lestarikan Kekayaan Lontar di Ubud

Influencer dan Ekonomi Digital

7.351 Pelamar Terdaftar Ikuti Tes SKD Perpustakaan Nasional

Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan di Perpusnas Berlangsung Khidmat