<div dir="auto">Salemba, Jakarta - Besar atau kecilnya produktivitas suatu bangsa dapat terlihat dari seberapa unggul sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Perlu diketahui bahwa juga SDM yang kompetitif sangat mempengaruhi kemajuan bangsa. Literasi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat karena lebih menitikberatkan kepada upaya-upaya yang berorientasi pada manfaat, yakni menggabungkan potensi sumber daya alam dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada sehingga menghasilkan suatu kreasi atau produk yang bernilai ekonomis.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dewasa ini, kondisi ekonomi Indonesia secara umum dirasa berat terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang mana telah mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Imbas dari keadaan ini adalah perekomian nasional yang mengalami pelemahan. Perdagangan barang dan jasa secara psikologis tertekan dan neraca perdagangan baik ekspor maupun impor mengalami kelesuan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">"Literasi bukan sekedar memiliki kemampuan baca dan tulis, melainkan kemampuan memahami, mencerna, dan menganalisis suatu teks dan konsep untuk diterjemahkan ke dalam tindakan keseharian," jelas Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, pada kesempatan Webinar â€˜Literasi dalam Membangun Ekonomi Masyarakat', Selasa, (20/10). Menurutnya, literasi yang baik akan membantu masyarakat agar tetap produktif menghasilkan beragam inovasi meskipun saat ini dalam kondisi pandemi.Â </div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Dalam rentang tahun 2020-2035, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Hal ini merupakan fenomena langka dimana usia penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia penduduk yang non-produktif. Demi mendukung bonus demografi yang baik, paradigma perpustakaan harus dirubah. Paradigma perpustakaan harus sejalan dengan perkembangan peradaban dan arus teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan harus bertransformasi.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat selaku pengguna perpustakaan.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Webinar 'Literasi dalam Membangun Ekonomi Masyarakat' yang terselenggara via zoom meeting ini merupakan hasil kerja sama antara Perpusnas dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini menghadirkan narasumber anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Halen Purba, dan Penerima Dampak Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Samidi.</div>
<div dir="auto">Â </div>
<div dir="auto">Reporter: Basma Sartika</div>

Literasi Berperan Penting dalam Perekonomian Masyarakat

Kuningan, Jakarta&mdash;Undang-Undang No. 43 yang mengatur tentang perpustakaan disahkan pada 2007. Dalam rentang waktu 17 tahun sejak peraturan tersebut disahkan, banyak perkembangan yang telah terjadi di dunia dan turut berdampak pada perpustakaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa poin yang perlu diperjelas, bahkan ada pula beberapa hal yang perlu ditambahkan karena masih belum terakomodir.
 
Hal ini kemudian yang melatarbelakangi inisiasi untuk merevisi peraturan tersebut agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Untuk mengidentifikasi dan menginventaris hal-hal terkait revisi tersebut, Perpustakaan Nasional melalui Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun pada Selasa (23/7/2024).
 
17 dinas perpustakaan daerah yang diundang dalam diskusi ini di antaranya, Kota Bekasi, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin. 
 
Dalam diskusi ini diharapkan dinas perpustakaan daerah dapat menyampaikan pengalaman dalam mengimplementasikan undang-undang dan masukan terkait revisi undang-undang tersebut. Masukan tersebut merupakan bahan penyusunan naskah akademik yang menjadi latar belakang revisi undang-undang. Jika perubahan substansi undang-undang di atas 50%, maka undang-undang direvisi dan jika di bawah 50%, maka dibuat perubahan atas undang-undang.
 
Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso, menyambut baik terselenggaranya kegiatan diskusi ini. Ia mengharapkan pada diskusi selanjutnya dapat menghadirkan dinas perpustakaan tiap cluster.
 
Dalam sambutannya ia menjelaskan banyak hal yang terjadi selama kurun waktu 17 tahun sejak 2007, yang baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perpustakaan. Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait naskah kuno, perkembangan teknologi yang pesat dengan munculnya Internet of Things, Artificial Intelligence, kecakapan literasi yang kini semakin signifikan, serta pergeseran perilaku masyarakat yang semakin menyukai kehidupan yang serba digital adalah beberapa hal yang patut menjadi perhatian dan harus dipertimbangkan saat menyusun revisi undang-undang. 
 
&ldquo;Perpustakaan seharusnya seperti Janus yang memiliki dua muka, yang satu memandang masa lalu dan yang satunya lagi memandang masa depan,&rdquo; pesannya.
 
Analogi perpustakaan dan dewa Romawi kuno ini menggambarkan perpustakaan memiliki dua spektrum yang terkait masa lalu dan masa depan, karena perpustakaan menyimpan dan melestarikan khazanah budaya bangsa dari masa lampau serta perpustakaan juga harus menerapkan teknologi agar mampu menghadapi dan mengantisipasi tantangan di masa depan. 
 
Labih lanjut Joko menekankan undang-undang lain yang terkait, seperti undang-undang pemerintahan daerah dan cagar budaya karena peraturan perundang-undangan tersebut bersinggungan dengan beberapa poin dalam undang-undang tentang perpustakaan. 
 
Hadir sebagai narasumber pada diskusi ini, pengajar Departemen Ilmu Komputer IPB, Firman Ardiansyah, yang memaparkan beberapa poin yang perlu dipertegas dalam revisi undang-undang, yaitu terkait definisi karya digital/format digital yang masih belum jelas, perpustakaan digital, privasi dan keamanan data pribadi yang menjadi sorotan terutama karena kasus Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware, layanan perpustakaan yang inklusif dan adaptif, pembelajaran sepanjang hayat, dan usulan poin standar.
 
Firman kemudian mengemukakan keprihatinannya terkait perpustakaan digital, karena terdapat mindset yang salah dalam pengelolaan perpustakaan digital di perguruan tinggi dan sekolah. Banyak sekolah yang mengunggah buku tanpa mengetahui hak cipta buku tersebut sehingga harus menghadapi tuntutan hukum. Selain itu, perguruan tinggi juga belum optimal dalam hal pelestarian karya digital sehingga tidak tertutup kemungkinan kasus serupa PDN dapat terjadi di perguruan tinggi.
 
&ldquo;Pemahaman tentang perpustakaan digital, yang penting saya punya koleksi digitalnya saya tempatkan di Google drive, kemudian selesai. Hal ini sangat rawan,&rdquo; ujarnya.
 
Beberapa poin yang disampaikan dinas perpustakaan daerah mengemuka dalam diskusi ini di antaranya terkait SDM pengelola perpustakaan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, dewan perpustakaan, TBM, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah di tiap level, dan penyiangan koleksi perpustakaan.
 
Ketersediaan dan kesejahteraan SDM pengelola perpustakaan, anggaran perpustakaan sekolah merupakan poin yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena masih menjadi ganjalan di hampir semua dinas perpustakaan daerah.
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Eka Cahyani
 
Fotografer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ahmad Kemal Nasution
 
&nbsp;

Perpustakaan Merangkul Masa Lalu dan Masa Depan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Presiden Joko Widodo menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 di Istana Negara. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melaporkan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini tersebut juga meningkat dari sebelumnya sebanyak 82 entitas di tahun 2018 menjadi 85 entitas di tahun 2019. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada LHP LKPP 2019 berhasil mendapatkan predikat WTP. Â Ini merupakan ke-empat kalinya penghargaan WTP diraih Perpusnas secara berurutan sejak 2016-2019.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya meminta agar hasil pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai parameter perbaikan bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggarannya masing-masing.
Presiden juga mengharapkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan transparan. Selain itu, tata kelola juga harus baik dan tepat sasaran.
â€œSaya minta sederhanakan prosedur, buatlah menjadi ringkas. Anggaran harus cepat disalurkan karena dibutuhkan oleh rakyat, namun tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas,â€ tegas Presiden Jokowi di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin siang, (20/7).
Kepada K/L yang berhasil memperoleh predikat WTP, Presiden meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK ini sebagai parameter perbaikan, reform, dan perubahan dalam pengelolaan anggaran negara.
Sedangkan bagi yang belum meraih predikat WTP, Kepala Negara menginstruksikan untuk secepatnya melakukan perbaikan dan langkah perubahan yang signifikan.
"Saya akan memonitor terus menerus, apa saja langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh para menteri dan lembaga. Langkah perbaikan betul-betul harus konkret dan nyata sehingga setiap uang rakyat yang dikelola pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan uang yang dikeluarkan untuk rakyat juga bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ucapnya.
Dalam kaitannya dengan situasi saat ini di mana anggaran sebesar Rp695,2 triliun dialokasikan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 di Tanah Air, Presiden menekankan bahwa anggaran dengan jumlah yang sangat besar itu harus dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dijalankan secara cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan bantuan dari BPK untuk membantu pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi tersebut dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab.
LHP LKPP 2019 mencakup tujuh komponen laporan penyelenggaran, yakni laporan realisasi anggaran, laporan saldo perubahan Â anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atau laporan pengeluaran.
Pada kesempatan penyerahan LHP LKPP 2019, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bersama seluruh petinggi Pratama dan madya menyaksikan nya secara virtual.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Penyerahan LHP LKPP 2019, Perpusnas Raih 4x WTP Berturut- turut

Sekayu, Musi Banyuasin - Derasnya arus informasi palsu di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, bisa dibendung melalui kecerdasan dalam berliterasi digital. Pemahaman literasi digital menunjukkan kemampuan dalam memilah informasi yang berguna dan diperlukan, atau merugikan. Kecakapan literasi secara digital bermanfaat tidak hanya untuk kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan sosial. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Woro Titi Haryanti dalam Talkshow Interaktif Literasi Digital Kabupaten Musi Banyuasin bersama Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, di Opproom Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sekayu, pada Kamis (12/12/2019).
â€œLiterasi digital bisa menghindarkan kita dari kasus hukum. Dengan kita upload di medsos, tanpa kita sadari kalau upload sesuatu yang tidak cerdas, tidak hati-hati, maka kita akan terkena kasus hukum. Sudah banyak kasus seperti ini. Karenanya kita harus cerdas. Karena banyak informasi berserakan dan kita harus pandai memilih, informasi mana yang kita perlukan,â€ ujar Deputi Woro.
Bahkan Deputi Woro menilai, individu yang bisa mengolah dan memahami informasi dengan baik, akan mendapatkan keuntungan. Informasi yang bermanfaat tersebut bisa diakses secara digital melalui koleksi perpustakaan. "Setelah kita paham, informasi tersebut kita olah atau berinovasi menjadi karya kita. Kemudian kita viralkan hasil kita. Jadi ini sisi positifnya,â€ jelasnya.
Najwa Shihab menilai, tantangan terbesar dunia saat ini adalah menangkal peredaran hoaks. Menurutnya, hoaks â€˜menjangkitiâ€™ seluruh kalangan, dari berbagai latar belakang pendidikan. Yang memprihatinkan, sekira 65 persen orang Indonesia percaya pada hoaks. Karenanya, Najwa menekankan pentingnya kesadaran dalam menerima dan mengolah informasi.
â€œPerhatikan judulnya, biasanya berita hoaks itu judulnya bombasitis, misalnya viralkan, sebarkan. Selain itu, sudah ada banyak tool untuk mengecek informasi yang kita terima. Dan kunci utamanya adalah bersikap skeptis, ini istilahnya mempertanyakan setiap informasi, yang positif sekalipun,â€ urai penyiar â€œMata Najwaâ€ ini.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan diperlukan kearifan dalam literasi digital. Dibutuhkan kecakapan atau kemampuan untuk mengolah sumber informasi dari media digital termasuk menyaring, mengevaluasi, dan menyebarkannya. Dengan adanya internet, warga dunia sudah saling terhubung dan karenanya dibutuhkan penyaring.
â€œData dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebut sekarang 50 persen penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Nah dari 50 persen itu, 74 persen mengakses lewat gawai. Dan usia 16-22 tahun disebut mengecek gawai, dalam sehari bisa lima jam. Jadi kalau ada fitur di gawai yang bisa mengakses ke konten apapun, maka harus disaring,â€ ujarnya.
Bupati Dodi berharap minat baca terus dipupuk sejak usia dini. Jadi ke depannya tidak terjadi kondisi tingkat literasi rendah. â€œSaya berharap ke kepala dinas agar acara ini tidak berhenti di sini,â€ imbaunya. Kepada duta baca pelajar tingkat SMP, Bupati Dodi mengimbau agar menularkan kegemaran membaca kepada sesama pelajar.
Bunda Baca Musi Banyuasin Erini Mutia Yufada mengaku tidak khawatir dengan minat baca di kalangan pelajar dan anak muda. Berdasarkan pengalamannya dengan buah hati, Mutia melihat anaknya betah membaca jika sudah memiliki buku baru.
â€œKegelisahan saya bukan masalah meningkatkan minat baca, tapi memastikan bacaan anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi bagaimana dengan minat baca yang baik ini, tapi bacaannya sesuai dengan usia mereka,â€ jelasnya. Karenanya, mantan penyiar berita ini mengajak orangtua dan para pendidik untuk lebih peka dalam memahami perilaku anak saat menggunakan alat komunikasi.
Selain talkshow, di acara dilakukan penyematan kepada 76 duta baca pelajar tingkat SMP se-Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan Bupati Dodi dan peluncuran aplikasi Perpustakaan Digital i-Muba.
Reporter: Hanna Meinita dan Agus Djoko
Fotografer: Arwan Subakti
Â 
Â

Cerdas dalam Literasi Digital, Memilah Informasi yang Bermanfaat

Cawang, Jakarta - Sebanyak 7.351 pelamar mengikuti Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Perpustakaan Nasional Tahun 2018. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi administrasi terhadap 8.175 pelamar di Perpusnas. Untuk penerimaan CPNS Tahun 2018, Perpusnas membuka 331 formasi yang terdiri dari 20 jabatan untuk penempatan di Perpusnas Jakarta, UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukittinggi.
Tes SKD digelar mulai Jumat, 9 November 2018 hingga Selasa, 13 November 2018Â di Badan Kepegawaian Negara, Jakarta. Tes SKD menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) ysng terdiri dari 100 soal dengan tiga kelompok, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes berlangsung selama 90 menit. Agar lolos ke tahapan berikutnya,Â peserta ujian umum harus meraih nilai ambang batas masing-masing 143,80 dan 75. Peserta yang lulus tes SKD akan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Kepala Bagian Kepegawaian Perpusnas Totok Suprapto menyatakan nilai ambang batas ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 36 Tahun 2018. â€œUntuk lolos SKD ini, kita ambil satu banding tiga. Kalau kita butuh 331 CPNS, yang akan kita saring untuk Tes SKB itu 993,â€ jelasnya saat ditemui di Kantor BKN, Jakarta, Jumat, (9/11).
Untuk menghindari kecurangan, panitia seleksi CPNS Perpusnas memeriksa dengan seksama peserta tes SKD. Peserta dilarang mengenakan barang-barang yang mengandung unsur logam, seperti perhiasan sampai ikat pinggang. Totok menjelaskan, peserta hanya dibolehkan membawa kartu peserta ujian dan KTP atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kondisi asli.
â€œKita periksa antara kartu ujian, KTP dan wajah pelamar itu sama nggak. Kemudian apakah ada alat perekam yang disembunyikan, kita periksa semua. Termasuk jimat-jimat, di media ada itu, jadi kita periksa. Jadi kita pakai metal detector dan secara fisik kita periksa anggota badan dan saku,â€ tuturnya.
Totok berharap para peserta menyiapkan diri agar bisa lolos ke tahapan SKB. Tes SKB juga menggunakan sistem CAT dan rencananya diselenggarakan pada akhir November. Bobot nilai SKD adalah 40 persen sementara bobot nilai tes SKB sebesar 60 persen. â€œKalau harapan saya, kuota 331 CPNS itu terpenuhi. Karena kita dengan gedung baru, yang di jalan Medan Merdeka Selatan, dibutuhkan pegawai. Kita ke depan layanan direncanakankan sampai <a href="x-apple-data-detectors://4">jam 10Â </a>malam, kalau saat ini kan sampai <a href="x-apple-data-detectors://5">jam 6</a> sore,â€ urainya.
Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan peserta seleksi CPNS mencapai 3,5 juta orang dengan 230 ribu formasi di pusat dan daerah. Untuk mendapatkan CPNS yang memiliki kompetensi memadai, tes SKD dinilai tepat menjadi tolak ukur. PNS yang berkualitas secara intelegensia, wawasan kebangsaan, dan memiliki karakteristik melayani sangat dibutuhkan untuk memenuhi tantangan 30 tahun mendatang, termasuk era industri 4.0 yang didominasi mesin dan otomatisasi. â€œJadi antara keinginan smart ASN, dengan Indonesia 4.0 kan harus dipikirkan dari sekarang. Kalau sekarang yang dipilih jelek, 30 tahun mendatang akan lebih jelek kan,â€ urainya.
Menanggapi respons peserta tes SKD dari berbagai kementerian/lemabaga yang mengeluhkan sulitnya soal TKP, Bima Haria memiliki tips tersendiri. Menurutnya, peserta harus melakukan persiapan dengan matang. â€œJadi soalnya memang didesain, peserta harus menyiapkan diri. Masalahnya, mereka hanya menyiapkan diri untuk TIU dan TWK. Karena TKP dianggap kan tidak perlu belajar. Padahal yang dinilai adalah value ketika dia menjadi PNS. Sebagai seorang PNS kan ada prioritasnya, jadi kalau dibilang jawabannya mirip-mirip semua, memang betul. Nah mungkin karena mereka tidak mempersiapkan untuk itu,â€ jelasnya.
Bima Haria menekankan, seorang PNS harus memiliki kemauan untuk melayani. Harus disadari bahwa profesi ini erat dengan pekerjaan yang melayani dan mengabdi kepada masyarakat. â€œKarenanya kalau kita tidak ada kemauan melayani orang, maka dia akan menjadi beban di dalam itu. Makanya TKP itu ingin melihat karakter seorang PNS yang melayani. Jadi kalau gak lolos TKP, maka talent-nya tidak untuk menjadi PNS,â€ pungkasnya.
Â 
Reportase: Hanna Meinita
Â 
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Â </td>
<td>Virus-free. <a href="http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-email&amp;utm_content=webmail">www.avg.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7.351 Pelamar Terdaftar Ikuti Tes SKD Perpustakaan Nasional

TERDAMPAK sangat dalam, hingga -5,3%. Inilah salah satu dampak multi dimensional dari pandemi covid 19 yang hingga kini belum juga dapat diatasi baik nasional; belum lagi secara global banyak negara yang sudah terjebak dalam resesi ekonomi. Data BPNB pada 6 Septermber 2020 ada 194.109 kasus terinfeksi posiitif cobid 19, yang dinyatakan sembuh 138.575orang dan meninggal 8.025 orang, termasuk lebih dari 100 orang dokter meninggal karena virus ini. Sementara itu, di dunia ada 27.042.187 kasus terinfeksi posiitif covid 19, yang dinyatakan sembuh 19.145.359 orang dan meninggal 882.979 orang. Kita harus bersatu-padu untuk bersama-sama mengatasi maslaah tersebut. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan, jangan sok jagoan dan besar kepala gegabah dan abai yang ujungnya dapat merugikan orang lain, termasuk dirinya sendiri. Kalau yang terinfeksi orang yang tidak disiplin pantaslah itu karena perbuatannya; namun kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan meninggal maka sesungguhnya orang yang tidak disiplin itulah yang membunuhnya. Mau sampai kapan pandemi ini menghantui kehidpan ini? Pun, pemerintah telah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan angaran sebesar Rp 87,55 Triliun untuk kesehatan, untuk jaminan sosial mencapai Rp 203,9 Triliun akibat dari berhentinya aktivitas penyerapan tenaga kerja sehingga banyak korban PHK. Untuk pemulihan ekonomi disiapkan sebesar Rp 226,72 Triliun untuk memacu kinerja industry dan pertumbuhan ekonomi. Dan Rp 177,03 Triliun untuk menjaga volatilitas sector keuangan dan pembiayaan UMKM dan koperasi. Ini harus kita kawal agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dikorupsi; terlebih dimasa-masa pilkada serentak tahun ini. Faktanya banyak kepala daerah/wakilnya yang mengkorupsi uang rakyat dan kini menghuni hotal prodeo (jeruji besi) sebagai koruptor. Inilah buah simalakama dari pemilu langsung yang akan selalu berulang 5 tahun sekali. Pilkada serentak tahun ini diikuti oleh 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) dengan anggaran penyelengraan mencapai Rp 15 Triliun, ditambah Rp 5 Triliun untuk protokol kesehatan di TPS-TPS; diluar baya yang disiapkan oleh bakal calon yang maju dalam kontestansi politik lokal ini; antara lain untuk mahar politik dalam mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan pusat parpol, kampanye hingga politik uang.
Influencer menjamur
Kemajuan teknologi informasi dan komuniasi yang berbasis internet dan digital telah menumbuh-suburkan para influencer, endorser maupun buzzer dalam mempengaruhi opini publik di dunia maya. Hal ini juga merambah ke dunia politik, bahkan pemerintah pun disinyalir menggunakan jasa influencer maupun buzzer dengan menyiapkan dana yang cukup besar. Satu sisi ini suatu keniscayaan, namun harus pula diwaspadai penggunaan uang rakyat/negara, jangan sampai dikorupsi serta keberadaan influencer maupun buzzer akan mengancam eksistensi kehumasan yang lambat laun dapat dibubarkan karena tergeser oleh para influencer yang lebih terkenal dan banyak followernya daripada bagian humas. Pun, nilai ekonomi dari pendapatan para influencer sangat fantatis, seperti Keyli Jenner bayarannya mencapai USD 1 juta atau Rp 14,4 miliar sebagai sponsor perusahaan/instansi tertentu melalui instagrammnya yang memiliki 112 juta follower; Selena Gomez bayarannya mencapai USD 800 ribu atau Rp 11,6 miliar dengan 139 juta folower; Christiano Ronaldo bayarannya mencapai USD 750 ribu atau Rp 10,8 miliar dengan 137 juta follower; Justin Bieber bayarannya mencapai USD 650 ribu atau Rp 9,4 miliar dengan 101 juta follower; dan Neymar da Silva bayarannya mencapai USD 600 ribu atau Rp 8,7 miliar dengan 100 juta follower. Sedangkan di Indonesia influencer banyak dimainkan oleh para selebritis atau tokoh masyarakat yang kini mulai menjamur, terlebih di tahun pilkada serentak saat ini. Pilkada yang banyk dimonopoli oleh dinasti-dinasti sehingga rakyat harus cerdas untuk tidak memilihnya, gunakan hati nurani agar suara kita tidak tergadai oleh pencitraan dan politik uang. Sadarlah bahwa republik ini milik kita semua, sehingga jangan sampai dikuasai oleh kelompok dan dinasti tertentu. Ada contoh sangat baik yang patut kita teladani yaitu sikap Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang menolak anaknya (Aditya) untuk ikut seleksi AKABRI matra kepolisian karena beliau menjaga integritasnya supaya tidak terjerembab dalam penyalahgunaan wewenang. Inilah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, bukan sekedar peraturan perundang-undangan; karena norma moral etika sesungguhnya lebih tinggi daripada hanya sekedar aturan-aturan yang dibuat demi kepentingan mereka. Disinilah diperlukan pemimpin yang negarawan berkarakter kebangsaan. Tragis memang, di zaman now, sangatlah sulit menemukan sosok-sosok yang berkarakter negarawan. Umumnya mereka belum selesai dengan urusan dirinya maupun keluarganya sehingga mereka akan mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya (maupun kroni-kroninya).
Disamping influencer, ada juga endorser dan buzzer yang meramaikan jagat maya, dunia digital. Influencer dalam melakukan akktivitasnya seperti promotor yang mempromosikan seseorang maupun produk. Endorser dalam mempromosikan terlebih dahulu mencobanya, kemudian mereview dan mempromosikannya semacam testimoni). Sedangkan buzzer bagaikan informan yang menyampaikan informasi berulang-ulang agar si penerimanya mengerti (aware), tanpa harus mempengaruhinya. Informasi yang diberikan pun tergantung user/pemesannya. Banyak yang menggunakan akun anonim sehingga sulit dilacak oleh orang awam dan sering mengirimkan informasi-informasi yang sesat menyesatkan. Intinya, mereka-mereka adalah penyedia jasa untuk mempengaruhi orang melalui medsos entah bagaimana caranya. Semakin mereka mampu mempengaruhi dan mempromosikan suatu produk, value serta engagement yang mereka miliki semakin besar.
Ekonomi Digital
Di tengah covid 19, ekonomi digital berkembang sangat pesat dipicu adanya protokol kesehatan sehingga komunikasi dan semua transaksi antar personal dilakukan melalui media daring/online yang dilakukan dari rumah masih-masing. Trilogi pencegahan penyebaran covid 19 yang meliouti cuci tangan, pakai masket dan jaga jarak pun harus ditaati demi kemashlahatan bersama. On line system telah menjadi kebutuhan zaman now, namun internet di nusantara baru menjangkau sekitar 47%, sehingga belum ada pemerataan; termasuk pusat bigdata berada di negara Singapura (disini banyak kerawanan dan ancaman bagi keamanan data maupun transaksi-transaksi digital). Masih banyak persoalan menyangkut sistem digital yang harus diselesaikan; seperti UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE belum cukup mengatur transaksi dan ekonomi digital, konektivitas jaringan belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia, akses teknologi dan keuangan bagi pelaku ekonomi digital masih menjadi kendala, Cyber security nasional masih lemah karena kita belum memiliki platform IT nasional sendiri, masih dikuasai oleh asing. Sehingga diperlukan kehadiran dan keberpihakan negara untuk menyiapkan infrastruktur dn regulasi menyangkut ekonomi digital yang pro-rakyat dan pro-kepentingan nasional.
Digitalisasi sudah merambah ke semua gatra kehidupan, bukan hanya sektor ekonomi saja; sebut saja pembelajaran daring/online. Ada kebijakan yang sekedar sporadis belum menyentuh persoalan substansialnya. Bagaimana mungkin, para siswa/peserta didik yang tinggal di kampung-kampung, gunung-gunung, pulau-pulau kecil yang terluar, terdepan dan tertinggal dapat menikmati pelmbelajaran daring ini? Akses internet saja baru menjangkau sekitra 47% di seluruh nusantara. Dihebohkan lagi dengan program subsidi pulsa untuk para dosen, guuru, siswa dan mahasiswa yang jumlahnya mencapai Rp 8,9 triliun. Semestinya kita fokus untuk membangun infrastruktur internet agar terjadi pemerataan dan jangan menganggap bahwa bahwa Indonesia ituÂ  keadaannya sama seperti Jakarta. Di Jakarta saja banyak kelompok rakyat miskin dan korban PHK akibat covid 19 yang terdegradasi pendapatannya sehingga tidak mampu membeli gawai (smartphone). Kini anak-anak mereka harus gigit jari, tidak dapat menikmati merdeka belajar. Disilah diperlukanÂ  afirmative poliicy yang berkesinambungan dan tuntas.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
Â PEN di tengah pandemi covid 19 merupakan langkah re-setting dan transformasi erekonomian di tengah Era Abnormal (yang kebyakan orang menyebutnya era new normal). Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) sangat ditentukan oleh kebijakan sector kesehatan agar menjaga kapasitas pemerintah pusat hingga daerah, penegak hukum dan sector usaha dalam mengawal kebijakan transisi PSBB supaya tidak menimbulkan lonjakan kasus baru covid 19 (second wave) sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Begitu juga, kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus benar-benar sesuai sasaran dan taat azas agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun melanggar hukum, walaupun extra ordinary. Harus dijamin efektivitas paket jaring pengaman sosial dan paket stimulus ekonomi ke sektor-sektor UMKM,Â  koperasi, BUMN, perbankan maupun perusahaan lain. Namun tetap dicermati jangan sampai ada penumpang gelap yangÂ  menangguk keuntungan, terlebih dalam waktu dekat ada pilkada serentak 2020 ditengarai bakal menjamur politik dinasti dan uang. Oleh karena itu rakyat harus cerdas dan berani menolak politik dinasti dan uang agar demokrasi benar-benar berlangsung luber dan jurdil.
Â Â Â Â  Pacu ekonomi di tengah wabah covid 19 di Era Abnormal sangat mutlak diperlukan disiplin tinggi dari setiap orang yang berada di ruang public, tempat , pusat-pusat bisnis, pasar-pasar, perkantoran maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Pun, kita menyaksikan begitu PSBB dilonggarkan terjadi lonjakan kasus terinfeksi positif covid 19 dalam jumlah besar.Â Pertumbuhan ekonomi tidak sekonyong-konyong terwujud tanpa ihtiar kita semua, mulai dari mobilitas masyarakat, modal dan barang. Ketiganya merupakan faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi perlu penguatan baik permodalan, manajerial dan kinerjanya. Ini sangat penting, agar ekonomi nasional segera pulih, kalu berlarut-larut dapat terjadi resesi. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi resesi yaitu terjaganya sector keuangan dan dunia usaha. Â Â  Respon terhadap kebijakan PEN harus mampu mengantisipasi dinamika perubahan baik faktor internal maupun eksternal, setidaknya 2 tahun ke depan. Faktor internal anatara lain a) ketergantungan kepada permintaan dalam negeri sangat tinggi, sementara kita belum akan bisa mulai bekerja optimal hingga Covid-19 dikendalikan secara penuh; b) Ketidakpastian terhadap akses dan distribusi Vaksin, diperkirakan baru teratasi antara 12 bulan hingga 18 bulan ke depan (sampai dengan akhir tahun 2021); c) Utilisasi produksi dan penyediaan lapangan kerja; dan d)Â  permintaan dalam negeri belum akan optimal hingga akhir tahun 2021, dan baru mulai merangkak naik menuju optimal pada tahun 2022.; e) Hasil restrukturisasi yang dilakukan Perbankan pada tahun ini, seperti penundaan pembayaran bunga maupun cicilan utang, diperkirakan sebagian berpotensi menjadi kredit bermasalah di tahun depan. Adapun faktor eksternal antara lain : kondisi perekonomian yang tidak kondusif, perdagangan dunia diperkirakan masih lemah serta kecenderungan semua negara mementingkan diri masing-masing. Pun, kita harus melakukan penguatan terhadap identitas kebangsaan sebagai modal dasar ke-Indonesia-an kita agar senantiasa bersama-sama, bersatu padu melawan covid 19 sambil berdoa agar Allah SWT mengangkat penyakit tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sediakala. Â Aamiin YRA.

Berita

-

Pencarian

Berita Lainnya

Literasi Berperan Penting dalam Perekonomian Masyarakat

Perpustakaan Merangkul Masa Lalu dan Masa Depan

Penyerahan LHP LKPP 2019, Perpusnas Raih 4x WTP Berturut- turut

Cerdas dalam Literasi Digital, Memilah Informasi yang Bermanfaat

7.351 Pelamar Terdaftar Ikuti Tes SKD Perpustakaan Nasional

Influencer dan Ekonomi Digital