Jakarta &ndash; Ketika kecerdasan meningkat, maka yang diharapkan terjadi berikutnya adalah Indonesia mampu menjadi bangsa produsen. Keberdayaan ini nyata didukung dengan sumber daya alam melimpah, namun rupanya belum mampu menopang kemampuan literasi masyarakat. Kehadiran pegiat literasi merupakan jawaban mengatasi persoalan tersebut.
&ldquo;Indonesia merupakan negara kaya tapi masyarakatnya masih perlu disedekahi,&rdquo; urai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando ketika mengawali kegiatan Rapat Koordinasi Asosiasi dan Komunitas Literasi di Hotel Orchardz Jayakarta dan daring, Kamis (7/9/2023).
Pemahaman literasi yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat masih sebatas pintar baca-tulis dan belum sampai pada tahap mengimplementasikan ilmu yang dimiliki. 
&ldquo;Setinggi apa pun pendidikan yang dimiliki seseorang kalau ujungnya tidak mampu memproduksi barang dan jasa, tidak memiliki arti apa-apa,&rdquo; tambah Syarif Bando.
Maka dari itu, seperti yang disampaikan filsuf dunia, manusia tidak bisa mengharapkan hasil yang luar biasa dengan cara yang biasa. Membaca adalah kata kunci untuk terjadinya perubahan. 
&ldquo;Karena membaca adalah proses untuk membentuk struktur berpikir rasional, logis, dan terstruktur,&rdquo; urainya.
Mengelola literasi sama dengan mengelola manusia dan merupakan hal esensial dalam rangka pemajuan bangsa. Berbagai partisipasi masyarakat ditunjukkan dalam urusan literasi dan terasa impresif. 
Kehadiran para pegiat literasi dalam menggerakkan perubahan melalui kegemaran membaca sangat diperlukan karena mereka bergerak di akar rumput. 
&ldquo;Mereka banyak membuat buku-buku ilmu terapan dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa kreativitas dan inovasi bisa dihasilkan meski tanpa ijazah,&rdquo; ungkap Kepala Perpusnas.&nbsp; 
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar menerangkan meski berstatus sukarelawan, pegiat dan komunitas literasi mendapat kedudukan baik di Indonesia. Tinggal bagaimana mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dalam upaya membangun perilaku kegemaran membaca. 
&ldquo;Pegiat literasi adalah pahlawan yang harus diapresiasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat melalui literasi dapat semakin kuat,&rdquo; ucapnya. 
Undang-undang Perpustakaan sudah mengamanahkan hak masyarakat memperoleh layanan literasi. Begitu pun dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah memasukkan penguatan literasi sebagai salah satu prioritas pembangunan. Artinya, harus ada keselarasan program prioritas literasi baik di pemerintah pusat dan daerah. 
&ldquo;Jika sudah selaras, maka upaya pengembangan kegemaran membaca dan literasi bisa dikawal. Kalau tidak dikawal, literasi tidak akan jadi prioritas,&rdquo; tambah Adin. 
Turut hadir secara daring, Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Ismunandar, sependapat dengan Kepala Perpusnas. Dia mengatakan literasi harus diarahkan ke arah yang produktif. Tidak melulu hanya tentang bisa baca-tulis.
&ldquo;Tantangan zaman mengakibatkan pergeseran definisi literasi yang berubah,&rdquo; kata Ismunandar.
Literasi saat ini menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan, terutama ketika kondisi dunia saat ini yang sedang berada pada fase transisi pasca covid-19. 
Pada sesi program baik (best practice), Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bunda Literasi Kabupaten Bandung, sama-sama memaparkan progam literasi yang berhasil diterapkan. 
Kepala Dinas Perpustakaan Sumsel, Fitriana mengakui program Bunda Kece (Bunda Literasi Kecamatan sampai Desa) telah mendapatkan dukungan dan memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat. 
&ldquo;Mereka benar-benar menjadi role model dan influencer,&rdquo; imbuh Fitriana. &nbsp;
Pergerakan literasi di Sumsel sangat masif karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gubernur sangat mendukung program pengembangan perpustakaan dan literasi.
Sedangkan Bunda Literasi Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati memaparkan salah satu program literasi yang revolusioner dilakukan adalah mengukuhkan bunda literasi hingga ke tingkat RW di wilayah Kabupaten Bandung.
Kegiatan ini dihadiri oleh 150 orang peserta yang berasal dari Komunitas dan Asosisasi Literasi, Dinas Perpustakaan Umum Daerah, dan internal Perpusnas.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Andri Tri Kurnia

Pegiat Literasi Dampingi Indonesia Jadi Bangsa Produsen

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Asosiasi Perpustakaan seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia harus bisa melobi penentu kebijakan di Indonesia agar keberadaan perpustakaan diakui dan diberi tempat yang layak di pusat dan daerah. Hal tersebut ditekankan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando dalam paparannya sebagai pembicara kunci pada acara Seminar Nasional yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, Selasa (2/5) di Auditorium Perpustakaan Nasional RI Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Pendekatan kepada pembuat kebijakan sudah dilakukan oleh Perpusnas yang hasilnya bisa dilihat dari berbagai parameter. Parameter yang terlihat jelas dan konkret Â adalah peningkatan anggaran perpustakaanÂ  dan disetujuinya Â alokasi dana desa untukÂ  pengembanganÂ  perpustakaan di desa. Pentingnya lobi terhadap pembuat peraturan dan kebijakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaanÂ  adalah karena sebuah visi dan misi hanya akan menjadi dogma apabila tidak diterjemahkan dalam suatu regulasi yang konkret.
Pengembangan perpustakaan dari tingkat wilayah yang palingÂ  kecil seperti desa ini, memberikan tantangan bagi praktisi perpustakaan di Indonesia, termasuk juga Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.Â  "Perpustakaan di daerah merupakan urusan wajib non dasar di Indonesia.Â  Regulasinya sudah mantap dari pusat sampai ke desa., tetapi ada satu masalahnya. Kepala desa, masyarakat desa, siapa yang akan mendidik? kalau bukan akademisi," ujar Syarif Bando.
Syarif menambahkan, Perpustakaan memiliki Peran pentingÂ  dalam menata dunia. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihatÂ  dari kemampuannya dalam mentransformasi knowledge dari teori menuju praktik. "Hanya ada dua cara untuk transformasi tersebut, yang pertama adalah dengan membaca,dan yang kedua adalah melalui vokasi," terang Syarif. "Siapa yang lebih dulu lebih aktif, lebih cepat berbuatnya dan pergerakannya maka masa itu akan lebih maju. Tidak ada urusaannya dengan sumber daya alamnya. Dengan demikian peran perpustakaan, peran pustakawan menjadi sesuatu hal yang sangat penting," tekan Syarif.
Selain melaksanakan Seminar Nasional, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dan juga Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional RI. Â kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di antara pihak dalam lingkup, pendidikan, penelitian publikasi, pengembangan koleksi, serta pengembangan dan perluasanÂ  jejaring perpustakaan dan kepustakawanan dalam lingkup nasional maupun internasional.
Â 
Reportase : Radhitya Purnama

Seminar Nasional FPPTI, Kaperpusnas: Asosiasi Perpustakaan Harus Bisa Melobi Penentu Kebijakan

Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memberikan penghargaan (reward) kepada pustakawannya yang sudah memberikan layanan profesional dan prima kepada masyarakat. Selain itu, Perpusnas juga memberikan apresiasi kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) terbaik yang telah memanfaatkan layanan Perpusnas.
Pustakawan Muda Perpusnas Agung Dwi Setyo Nurcahyo dan Pustakawan Muda Hety Setiawati terpilih menjadi pustakawan pelaksana pelayanan publik terbaik. Sementara penghargaan pemustaka terbaik diberikan kepada mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Yusuf Rizal Tuloti dan Zubair Hakim Abdul Jabbar yang berusia empat tahun. Pustakawan dan pemustaka terbaik mendapatkan plakat dan suvenir dari Perpusnas.
Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana menyatakan untuk mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berkualitas, netral, dan bersih dari korupsi kolusi nepotisme, pembinaan karier ASN harus dilakukan berdasarkan sistem merit. Pemberian penghargaan kepada pustakawan pelayanan publik, ujar Ofy Sofiana, merupakan salah satu bentuk pembinaan pegawai berdasarkan sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Pemberian penghargaan kepada pustakawan pelayanan publik di Perpustakaan Nasional diharapkan dapat mendorong semangat kerja dan profesionalisme pustakawan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karena esensinya layanan perpustakaan yang diberikan, harus dapat memuaskan pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasinya," ujarnya saat penyerahan penghargaan kepada Pustakawan Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemustaka Terbaik Tahun 2020 yang dilaksanakan di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Rabu (16/12/2020).
Selain menjalankan mandat undang-undang, Ofy Sofiana menjelaskan, pemberian penghargaan ini menunjukkan kesiapan Perpusnas dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noviana Andrina menyatakan apresiasinya kepada Perpusnas yang memberikan penghargaan kepada pustakawan telah yang memberikan layanan terbaik kepada pemustaka.
Dengan layanan dan fasilitas gedung yang lengkap, Perpusnas diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencerdaskan bangsa. â€œBagi yang melihat di perpustakaan karena ini adalah pintu masuk, ketika kita bisa membaca semua literatur yang ada di sini, itu akan menjadi manusia yang unggul,â€ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas Teguh Purwanto menjelaskan dalam pemilihan pustakawan pelaksana pelayanan publik terbaik, penilaian dilakukan berdasarkan kedisiplinan, perilaku kinerja, dan inovasi. Nama-nama pustakawan terbaik dipilih berdasarkan hasil penilaian dari pemustaka yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner, kemudian seleksi presentasi secara virtual.
Usai ditetapkan sebagai pemustaka terbaik, Yusuf Rizal Tuloti, mengapresiasi layanan pustakawan Perpusnas yang baik dan unggul. Mahasiswa jurusan Filsafat ini mengaku rutin berkunjung ke Perpusnas hingga empat hari dalam sepekan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Radhitya Purnama

Apresiasi Pustakawan dan Pemustaka, Perpustakaan Nasional Berikan Penghargaan

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan secara hybrid di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (14/6/2021), Komisi X DPR RI menyetujui pengajuan usulan tambahan anggaran tahun 2022 Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebesar Rp. 1,9 triliun. Hal tersebut merupakan hasil tindaklanjut Rapat Koordinasi Perpusnas dengan Komisi X DPR RI, yang diselenggarakan Sabtu (12/6/2021). Dukungan ini disampaikan mengingat kebutuhan Perpusnas dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia sangat tinggi.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda selaku Pimpinan RDP mengatakan bahwa Komisi X DPR RI akan membantu semaksimal mungkin untuk meyakinkan para anggota dewan lainnya dan dia pun berharap Perpusnas mampu menjalin komunikasi yang intensif dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
â€œNarasi reasoning-nya saya kira sudah mencukupi untuk meyakinkan Kemenkeu dan Bappenas bahwa ini bagian dari percepatan gerakan literasi yang seringkali disampaikan oleh pak Presiden,â€ ujar Fikri.
Perihal narasi senada juga ditambahkan Legislator Fraksi PDI-P, Putra Nababan. â€œKalau mau naiknya besar berarti narasinya harus mantap, meyakinkannya harus jelas,â€ ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah menyampaikan apresiasinya kepada Perpusnas karena telah berupaya untuk selalu memberikan respon yang sangat positif akan semua permintaan maupun saran atau masukan dari Komisi X DPR RI. Lebih dari itu, menurut Hetifah pengusulan penambahan anggaran tahun 2022 yang jumlahnya tiga kali lebih besar tersebut sangat rasional mengingat banyaknya fungsi literasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
â€œMenurut kami anggaran yang tidak rasional itu adalah anggaran yang diberikan sekarang, jadi yang diajukan ini lebih realistis. Justru yang selama ini diterima yang aneh, dengan tuntutan yang begitu besar untuk seluruh Indonesia,â€ papar Hetifah.
Anggota Komisi X DPR RI dari PAN, Dewi Choryati, menekankan bahwa kunci untuk bisa mencapai SDM yang berkualitas terletak pada minat literasi yang cukup baik dan diawali dengan ketersediaan buku yang banyak.
â€œSatu buku saat ini untuk 90 orang, padahal rasionya tiga buku untuk 1 orang. Ini beban berat untuk Kepala Perpusnas beserta jajarannya. Hal inilah yang merasionalisasi untuk meningkatkan anggaran hampir 300% dari pagu indikatif yang ada,â€ tegasnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengucapkan terima kasih untuk semua saran atau masukan terutama dukungan yang diberikan Komisi X DPR RI. Lebih lanjut, Syarif Bando juga menambahkan bahwa usulan penambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1,9 triliun ini sudah melalui perubahan skala prioritas dengan mengakomodir seluruh masukan yang diterima dari Komisi X DPR RI dan menyesuaikan arah serta kebijakan Presiden Joko Widodo terutama kaitannya dengan mencermati dan menindaklanjuti reformasi ekonomi dan sistem pembelajaran jarak jauh di era pandemi Covid-19.
â€œKami sudah merubah total paradigma perpustakaan, dimana sebelumnya perpustakaan dikunjungi menjadi perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Dulu lebih banyak dalam management collection sekarang lebih banyak pada transfer knowledge terutama dalam hal transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ pungkas Syarif Bando.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Wara Merdekawati

Komisi X DPR RI Menyetujui Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2022 Perpusnas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta â€“ Penyediaan gedung fasilitas perpustakaan masih menjadi dambaan beberapa pemerintah daerah guna mendukung peningkatan literasi masyarakat. Seperti halnya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang memprioritaskan pembangunan perpustakaan di tahun 2023.
Wakil Bupati Sumba Barat, John Lado Bora Kabba menyampaikan, pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan gedung perpustakaan melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2021. Namun, karena akibat pandemi Covid-19, maka anggaran untuk pembangunan pun terkena refocusing.
"Kami sudah mengajukan bantuan DAK untuk pembangunan gedung, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, pandemi Covid-19 berdampak pada refocusing dan pengajuan kami terpaksa ditunda," ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Selasa (31/5/2022).
John mengungkapkan, pembangunan gedung perpustakaan sangat dinantikan. Kekurangan sarana dan prasarana ini tentunya menjadi kendala untuk menggugah minat baca masyarakat, padahal fasilitas ini penting untuk meningkatkan literasi masyarakat.
"Selama ini kami belum memiliki fasilitas gedung perpustakaan, kemampuan keuangan juga sangat terbatas. Maka kami berharap pembangunan perpustakaan ini dapat menjadi prioritas di tahun 2023. Maka, dapat mengakomodir target 25 tahun Indonesia emas melalui literasi," lanjutnya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/690WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.51.24 PM.jpeg" border="0" />
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Y. Rembang. Pihaknya juga berharap pembangunan gedung perpustakaan dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan.
"Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Tidak hanya berisi buku-buku saja, tetapi juga gedung sebagai tempat berkegiatan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, dengan membangun minat baca masyarakat, bukan hanya membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual, tetapi juga terampil untuk kesejahterannya.
<img class="content-img" src="../webforms/uploads/images/580WhatsApp Image 2022-05-31 at 3.52.36 PM.jpeg" border="0" />
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi mengatakan, Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, untuk 164.610 perpustakaan. Terdiri dari perpustakaan umum, khusus, sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
Untuk memenuhi fasilitas layanan perpustakaan di daerah, lanjut Deni, pemerintah pusat melalui Perpusnas memiliki program bantuan DAK yang dapat digunakan untuk enam menu. Diantaranya, pembangunan gedung, perluasan, perabot, TIK, dan koleksi.
"Kami menghimbau untuk pemerintah daerah mengajukan permohonan DAK. Tentunya dengan memenuhi beberapa syarat, misalnya untuk pembangunan gedung harus disertakan sertifikat bangunan, serta DED," jelasnya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Raditya P

Guna Dukung Peningkatan Literasi, Pemda Dambakan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Senayan, Jakarta - Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KCKR) . Tim Panja dimotori oleh 32 orang anggpta Komisi X DPR-RI dan 15 anggota dari perwakilan Pemerintah. Selain itu, Komisi X DPR-RI dan Pemerintah juga sepakat melakukan pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam daftar inventaris masalah (DIM) Perubahan Substansi dan Penambahan Substansi.Â Hal ini merupakan kesimpulan Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Kamis, (30/8).
Dalam pembahasan RUU ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai leading sector didampingiÂ Â Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Sub Direktorat RUU Ditjen Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM.
Pada rapat tersebut DPR dan Pemerintah juga menyetujui koreksi terhadap rincian DIM Pemerintah sehingga posisi rekapitulasi DIM menjadi DIM Tetap berjumlah 80 DIM, DIM yang dihapus sejumlah 46 DIM, DIMÂ  yang berubah substansi berjumlah 22 DIM,Â  sedangkan DIM yang bertambah substansi berjumlah 9 DIM, DIM Redaksional berjumlah 8 DIM, sehingga total DIM tidak ada perubahan, yaitu 165 DIM.
Ketua Komisi X DPR-RI Djoko Udjianto menyatakan RUU tentang SS-KCKR merupakan usul inisiatif DPR RI yang terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal. Materi muatan dalam RUU SS-KCKR disusun dan dirumuskan dalam perspektif baru bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan aset budaya bangsa yang memiliki nilai intelektual atau artistik yang perlu dilindungi. â€œSelain itu penghimpunan karya cetak dan karya rekam merupakan alat telusur catatan sejarah, jejak perubahan dan perkembangan bangsa. Sedemikian pentingnya karya cetak dan karya rekam dalam pembangunan dan kepentingan nasional sehingga pengelolaannya perlu diatur dalam bentuk Undang-undang,â€ jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kebudayaan Hilmar FaridÂ  yang mewakili pemerintah menyampaikan usulan bahwa pembahasan terhadap RUU SS-KCKR berdasarkan kluster masalah di dalam DIM Perubahan Substansi dan DIM Penambahan Substansi. Pada akhir pertemuan, Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati akan menjadwalkan Rapat Panja RUU SS-KCKR dalam waktu dekat.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Komisi X DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU SS-KCKR

Bau-Bau, Buton Selatan.&nbsp;&nbsp;Kabupaten Buton Selatan (Busel), &nbsp;dalam tiga tahun kepemimpinan Agus Faisal Hidayat berupaya tidak mau ketinggalan untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca masyarakatnya. &nbsp;Bupati Busel, membuat MoU dengan Kepala Desa se Kabupaten Busel, sebagai penggerak Minat Baca. Yang disaksikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Busel.
Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan Nasional RI mengapresiasi terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah Busel. Ditegaskan Syarif Bando bahwa perpustakaan sangat berkorelasi dalam pencapaian Nawacita sebagai agenda pemerintah melalui kegemaran membaca. &ldquo;Melalui penyediaan sumber bacaan di perpustakaan dapat mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan potensi dirinya sehingga tidak terbelenggu dalam kebodohan dan kemiskinan,&rdquo; ucap Syarif Bando.
Bupati Busel, Agus Faezal Hidayat, menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran Kepala Perpustakaan Nasional RI, terima kasih pemberian 1 (satu) unit Mobil Perpustakaan Keliling yang di berikan secara simbolis pada tanggal 14 September 2017 oleh Bapak Presiden RI.
&nbsp;
Reportase : Sukoyo

Berita

Perpusnas Berikan Satu Unit MPK : Buton Selatan Antusias Galakkan Minat Baca