Jakarta - Berbicara mengenai manuskrip, ada sesuatu yang menarik darinya yakni lebih dari sekadar catatan. Manuskrip tidak hanya berbicara tentang masa lalu, akan tetapi nilai yang terkandung di dalamnya jauh melampaui itu.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Lokakarya Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno Nusantara Tahun 2024 di El Royale Hotel, Selasa (21/5/2024).
&ldquo;Saat ini kita mungkin bicara macam-macam, padahal siapa tahu dulu nenek moyang kita sudah berbicara lebih jauh tentang itu. Mereka mungkin sudah bicara tentang masa kini, tapi kita tidak tahu. Catatan tentang keaktifan manusia zaman dulu tercatat dalam manuskrip. Maka ini menjadi salah satu alasan mengapa manuskrip perlu kita pelajari, lestarikan, dan manfaatkan apa yang ada di dalamnya,&rdquo; jelasnya.
Di Indonesia ada sekitar 82ribu manuskrip yang tersebar, tetapi yang sudah terdokumentasikan dengan rapi di Perpusnas baru sekitar 12ribu. Dari sisanya yakni sekitar 70ribu, baru sekitar 6ribu yang diolah ke dalam bentuk digital.
Melihat masih ada lebih banyak manuskrip yang belum dimanfaatkan, Perpusnas mengembangkan satu program prioritas terkait yaitu pengarusutamaan naskah nusantara. 
&ldquo;Mengapa hal ini penting? Karena dasar pemikiran yang menyatakan bahwa manuskrip menyimpan kekayaan yang sangat besar ke depannya. Kita belajar dari masa lalu, untuk dimanfaatkan di masa kini, dan untuk berkembang di masa yang akan datang,&rdquo; ungkap pria yang akrab disapa Amin.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa percepatan digitalitasi harus dilakukan dengan memulai untuk bekerja menggunakan tempo, kerangka berpikir, dan cara yang berbeda. Itu semua dilakukan menurut Amin guna mencapai tujuan yang lebih baik.
&ldquo;Pergerakan ini saya kawal terus, jangan sampai nanti ada yang &lsquo;meleng&rsquo; atau tidak fokus dan skip beberapa pekerjaan karena ada kepentingan yang jauh lebih besar dari hanya sekadar digitalisasi dan menyimpan,&rdquo; katanya.
Pada beberapa kesempatan, Amin berkisah, dia telah melakukan pembicaraan dengan tim dari perpustakaan-perpustakaan kelas dunia yang menyimpan manuskrip nusantara. Mengetahui nilai kepentingan dari manuskrip yang mereka simpan semakin meningkat, maka mereka mengajak Perpusnas bekerjasama.
&ldquo;Ke depan ada satu platform yang akan dibangun bersama, Indonesia menjadi tempat penampungannya dan nanti setiap perpustakaan maupun pemilik naskah akan terkoneksi satu sama lain. Sehingga ketika ingin mengakses sebuah manuskrip yang berada jauh, kita tinggal klik saja,&rdquo; ujarnya.
Mengenai percepatan digitalisasi manuskrip koleksi Perpusnas, Kepala Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, Made Ayu Wirayati, memaparkan bahwa naskah kuno yang belum dialihmediakan akan diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun.
&ldquo;Jumlah naskah kuno yang disimpan di Perpusnas ada 12.730 judul, jumlah naskah kuno yang sudah dialihmediakan ada 6.066 judul, sedangkan yang belum dialihmediakan ada 6.664 judul. Kami merencanakan untuk menyelesaikan sisanya di tahun 2024 sebanyak 2.000 judul dan 4.664 judul di tahun 2025,&rdquo; ucapnya.
Sementara itu, Ayu mengatakan dibutuhkan strategi untuk melakukan percepatan pelestarian naskah kuno di Indonesia.
&ldquo;Apabila Perpusnas mampu menyelesaikan naskah kuno yang dimiliki, bagaimana dengan naskah kuno di Indonesia? Dari 82.158 eksemplar yang ada, baru 22.712 eksemplar atau sekitar 27% yang terlestarikan. Untuk itu, tentu saja diperlukan strategi seperti melakukan penguatan dasar hukum pelestarian naskah kuno Indonesia (pemetaan, pendataan, identifikasi kerusakan, konservasi, alih media, kerja sama) dan pendataan pelestarian dan pengidentifikasian kerusakan naskah kuno secara masif dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia,&rdquo; paparnya.
Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk situs web Pendataan Pelestarian Naskah Kuno (Penaku), sebuah sistem informasi pendataan kerusakan naskah kuno yang digunakan dalam memetakan dan mengidentifikasi kondisi kerusakan serta tindakan yang telah dilakukan terhadap naskah kuno secara real-time dan terpusat berbasis wilayah.
Di kegiatan tersebut juga ada sesi diskusi panel yang menghadirkan dua narasumber, Kepala Departemen Konservasi Massal, Deputi Institut Konservasi Perpustakaan Nasional Polandia, Jerzy Henryk Manikowski dan Pakar dalam Pemulihan Pasca Bencana dan Perawatan Massal untuk Koleksi Warisan Budaya pada Perpustakaan dan Arsip di Italia, Davide Livi.
Pada kesempatan itu, Jerzy membagikan pengalamannya dalam menggunakan sistem deasidifikasi masal berupa Bookkeeper dan C900 pada koleksi Perpustakaan Nasional Polandia. Masing-masing dari Bookeeper dan C900 memiliki prosedur tersediri dalam proses pengerjaannya, begitu pula dengan keunggulan dan kelemahannya.
&ldquo;Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, berikut adalah saran pribadi yang dapat saya sampaikan antara lain pengerjaan yang dilakukan selama 24 jam, tim yang secara teknis cakap untuk mengerjakannya, mempekerjakan seorang konservator, melakukan komunikasi yang baik dengan penjaga koleksi, serta merecanakan urutan tindakan yang tepat seperti konservasi dan kemasan pelindung,&rdquo; terangnya.
Di sisi lain, Davide mengungkapkan bahwa untuk pemeliharaan rutin terdapat tiga pilar yang harus diperhatikan yaitu pengamatan debu atau jamur, aroma, dan pengukuran suhu. Terkait perawatan khusus, dia menjelaskan bahwa pekerjaan ini dilakukan langsung oleh personil yang terkualifikasi untuk permasalahan yang memerlukan respon segera baik yang disebabkan oleh kejadian yang tidak dapat diprediksi ataupun karena permasalahan yang ada semakin buruk.
&ldquo;Kesiapan tanggap darurat berkaitan dengan pemulihan koleksi yang rusak akibat bencana alam, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk proses pengeringan, pembersihan debu, dan penekanan dengan menggunakan mesin press, sebelum akhirnya dapat diletakkan kembali di tempatnya,&rdquo; pungkasnya.
Kegiatan yang mengangkat tema &ldquo;Penerapan Preservasi di Negara Maju dalam Mendukung Pelestarian Warisan Dokumenter Bangsa&rdquo; ini berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu (21-22/5/2024).
Adapun kegiatan lain yang diselenggarakan ialah penyerahan sertifikat MOWCAP manuskrip Tambo Tuanku Imam Bonjol oleh Plt. Kepala Perpusnas kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
Reporter: Basma Sartika
 Dokumentasi: Andri Tri Kurnia/Prakas Agrestian

Bukan Sekadar Catatan, Manuskrip Mengandung Nilai Tinggi 

Salemba, Jakarta - Sinergi antara perpusda dan bappeda harus terjalin dengan baik agar pengajuan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik. Disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Deni Kurniadi, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI adalah sebuah Lembaga non Kementerian yang memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.
â€œUpaya yang perlu dilakukan untuk mendukung program ini adalah dengan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun komitmen serta dukungan stakeholder untuk tranformasi perpustakaan yang berkelanjutan,â€ jelas Deni.
DAK Fisik Subbidang Perpustakaan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.
â€œAda enam menu yang bisa diajukan pada mengusulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan, salah satunya adalah pembangunan gedung perpustakaan. Untuk menu ini dibutuhkan beberapa dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, Bill of Quantity (BQ), Detailed Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sertifikat tanah harus hak milik Kabupaten, bukan Provinsi,â€ ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Jembrana, IGN Patriana Khrisna, mengungkapkan keinginannya untuk memiliki gedung layanan perpustakaan di daerahnya. Menurutnya perpustakaan adalah sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh daerah karena tidak hanya menyimpan banyak informasi dan ilmu pengetahuan, namun kesejahteraan masyarakatnya juga akan meningkat dengan adanya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
â€œKedatangan kami ke sini adalah untuk meminta dukungan dan bantuan dari pihak Perpusnas agar upaya kami untuk mengajukan usulan pembangunan gedung perpustakaan dapat terlaksana,â€ ucap Patriana Khrisna.
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kabupaten Jembrana Bersiap untuk Usulkan Bangun Gedung Perpustakaan

Salemba, Jakarta - Dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-91, Perpustakaan Nasional menggelar upacara di lapangan parkir Perpusnas, Senin (23/10). Bertindak sebagai pembina upacara yakni Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Woro Titi Haryanti, menyampaikan tentang perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah menempuh proses panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki karena sejatinya keduanya merupakan sumber daya manusia dan potensi yang turut menentukan keberhasilan pembangunan.
â€œHakikat peringatan Hari Ibu setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia,â€ ucap Woro saat membacakan sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Tema utama yang diangkat dalam peringatan Hari Ibu ke-91 ini adalah â€œPerempuan Berdaya Indonesia Majuâ€. Tahun 2019 merupakan titik awal gerakan â€œpercepatanâ€ pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan memberikan perlindungan bagi perempuan untuk mewujudkan arahan Presiden RI, Joko Widodo.
Karenanya, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan perlibatan semua unsur masyarakat dan multistakeholder termasuk peran laki-laki dalam kampanye-kampanye yang mendukung pencegahan kekerasan dan pencapaian kesetaraan gender. Selain itu, keterlibatan laki-laki dalam â€œHe for Sheâ€ menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput.
Sebagai penutup, Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam sambutannya mengajak semua perempuan untuk terus maju, mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan tentunya akan bersama laki-laki menjadi kekuatan besar yang memastikan terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Maju.Â Â 
Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Raden Radityo

Peringatan Hari Ibu ke-91: Perempuan Berdaya Indonesia Maju

Jakarta-Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Nani Suryani menyampaikan program prioritas Bantuan Buku Bermutu untuk Perpustakaan Desa yang beririsan dengan Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial. Saat ini sedang berlangsung dan kini memasuki tahapan penyelenggaraan pendampingan bantuan berupa Bimbingan Teknis secara luring bagi 2.000 tenaga perpustakaan desa/kelurahan/TBM.
 
Hal ini disampaikan dalam Apel Pagi, Senin (20/5/2024). Dia menjelaskan kegiatan ini demi terwujudnya peningkatan kinerja Perpusnas. &ldquo;Bimbingan Teknis secara daring akan diselenggarakan mulai bulan Juni 2024 dan diikuti oleh 8.000 pengelola perpustakaan desa/kelurahan/TBM untuk mendampingi pemanfaatan bantuan buku bacaan guna meningkatkan minat baca Masyarakat,&rdquo; ujarnya.
 
Sementara itu dia juga menjelaskan dalam arahan apel pagi tersebut, Perpusnas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan pada tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2024 lalu dan telah menghasilkan rekomendasi yang mewakili seluruh Perpustakaan di Indonesia sebagai masukan perencanaan kebijakan pemerintah di bidang perpustakaan.
 
Nani menekankan ada 3 isu penting yang menjadi pembahasan khusus pada acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan pertama, Isu Penguatan Budaya Baca dan Literasi, kedua, Isu Pengarusutamaan Naskah Nusantara, dan ketiga, Isu Standarisasi dan Tenaga Perpustakaan. 
 
Ia juga menambahkan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mencanangkan Gerakan Literasi Desa yang menjadi puncak acara Hari Ulang Tahun ke-44 Perpusnas dan Hari Buku Nasional 2024. Dalam arahannya Wapres menyampaikan beberapa hal penting yaitu: pertama, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak serta melibatkan para pegiat literasi. Kedua, memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan literasi informasi sehingga informasi yang didapat tetap relevan dan menghasilkan layanan berkualitas bagi masyarakat desa. ketiga, menghargai budaya dan tradisi desa serta nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini mampu membina masyarakatnya untuk terus belajar dan berpengetahuan dan keempat, mendorong agar memperluas cakupan Gerakan Literasi Desa sebagai pelengkap program pembangunan dan peningkatan kualitas perpustakaan di daerah.
 
&ldquo;Gerakan Literasi Desa diharapkan dapat mengajak partisipasi aktif masyarakat desa untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, terutama dalam membangun desa di Indonesia,&rdquo; tutupnya.
 
&nbsp;
 
Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Ahmad Kemal Nasution

Bantuan Buku Bermutu untuk Perpustakaan Desa Menjadi Program Prioritas 

Senayan, Jakarta--Setelah melalui serangkaian diskusi publik, focus group discussion (FGD) dengan penerbit maupun pengusaha rekaman di sejumlah kota, pembahasan pasal per pasal dengan instansi terkait, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Komisi X DPR-RI sepakat menyetujui revisi RUU Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (30/10). Rapat yang digelar pagi tadi melanjutkan pembahasan yang dilakukan pada hari sebelumnya.Â 
Pada rapat tersebut, Mendikbud didampingi oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Perdagangan, dan Perpustakaan Nasional. Hampir seluruh fraksi yang hadir sudah menyampaikan pandangan dan pernyataan menyetujui RUU KCKR, kecuali fraksi Partai Hanura yang tidak datang. Selanjutnya, RUU KCKR terbaru akan dibawa dan diperdengarkan pada Sidang Paripurna keesokan harinya (Rabu, 31 Oktober).
Revisi RUU KCKR adalah kebutuhan mendesak yang mesti segera ditindaklanjuti mengingat UU sebelumnya, yakni UU KCKR Nomor 4 Tahun 1990, sudah berusia 28 tahun. Usia UU yang sudah lebih dari 20 tahun diyakini sudah tidak sesuai dengan konteks perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Praktek reward and punishment yang diatur pada UU sebelumnya juga tidak berjalan maksimal. Para penerbit maupun pengusaha rekaman belum paham dan sadar sepenuhnya maksud dan tujuan UU KCKR. Perpusnas sebagai pihak yang menjalankan amanah UU sebagai penghimpun, penyimpan, dan pelestari setiap hasil/karya anak bangsa, baik yang tercetak maupun terekam tidak maksimal berbuat sehingga yang terus dilakukan hingga saat ini adalah upaya sosialisasi dari waktu ke waktu.
Kini, di era pertumbuhan teknologi yang pesat, semua pihak diharapkan sudah menyadari urgensi dari RUU KCKR terbaru.Â  Reward and Punishment akan didorong sehingga akan timbul kesadaran bersama bahwa kemajuan peradaban bangsa bisa terlihat dari bukti fisik yang tersimpan baik di Perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap karya yang dihasilkan anak bangsa tidak lantas hilang, punah, dan tidak dikenal oleh generasi selanjutnya.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â

Mendikbud dan Komisi X DPR-RI Sahkan RUU KCKR

Salemba, Jakarta â€“ Guna memenuhi poin penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Tim RB Unit Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melakukan penilaian RB secara mandiri (self assessment). Penilaian tersebut dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Senin, (21/6/2021).
Sekretaris Utama Perpusnas Woro Titi Haryanti menegaskan, kepada seluruh tim RB Unit maupun tim RB Pusat Perpusnas wajib mengisi LKE PMPRB. PMPRB ini merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga.
"Saya instruksikan kepada seluruh tim RB Perpusnas baik unit maupun pusat untuk segera mengisi LKE PMRB ini, silakan berbagi tugas, karena ada anggota tim RB Unit yang masuk dalam tim RB pusat. Dan cemati tenggat waktu yang diberikan dari KemenPANRB," tegasnya.
Inspektur Perpusnas Darmadi mengatakan, pengisian LKE merupakan tahapan yang harus dilalui dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan RB Perpusnas. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi ini, dimulai dari penilaian RB unit yang nantinya akan sangat menentukan penilaian RB Perpusnas pada umumnya.
"Hari ini kita sama-sama mengisi LKE manual terlebih dahulu. Sedangkan batas waktu pengisian LKE serta pemenuhan dokumen fisik pada 30 Juni 2021. Setelah selesai kemudian diserahkan ke Inspektorat untuk kami validasi dan dibuat LKE RB Unit gabungan," katanya.
Lebih lanjut, Darmadi menjelaskan, setelah LKE manual gabungan disetujui oleh pimpinan, maka langkah selanjutnya mengentri ke sistem aplikasi pada 12-16 Juli 2021. Dan mengenteri ke PMPRB dari KemenpanRB dilakukan pada 19-25 Juli 2021.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas Perpusnas Sri Marganingsih berharap dalam waktu dua minggu pengisian LKE bisa segera selesai.
"Harapan dari sekretariat, meski dilakukan secara daring, kita sudah bisa punya gambaran terhadap pengisian LKE PMPRB. Dalam waktu dua minggu harus menyiapkan bukti-bukti yang harus segera diserahkan," ungkapnya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi, lanjut Marganingsih, didasari atas Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. "Sebenarnya RB sudah masuk dalam pekerjaan rutin tiap hari, namun kita belum mensinkronkan hal-hal tersebut. Ini menjadi PR kita untuk senantiasa melakukan perubahan pada diri kita sendiri," lanjutnya.
Marganingsih menjelaskan, pelaksanaan RB ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegrasi, bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adaptif dalam melakukan pekerjaam sehari-hari.
Sedangkan aspek yang menjadi sasaran perubahan dalam RB itu, diantaranya organisasi, peraturan perundangan, SDM aparatur, kewenangan, pelayanan publik, dan pola pikir serta budaya kerja.
Reportase: Wara Merdeka

Tim RB Unit Sekretariat Utama Lakukan Penilaian Reformasi Birokrasi Secara Mandiri

Bandung, Jawa Baratâ€”Di saksikan mantan Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bersama Rektor Institut Teknik Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi Â melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) di Aula Timur kampus ITB, pada Senin, (13/1). Tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi kedua belah pihak.
Ruang lingkup MOU antara Perpusnas dan ITB melingkupi pengembangan sumber daya perpustakaan dan kepustakawan;, pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan Indonesia OneSearch;, pemanfaatan bersama sumber daya koleksi;, pertemuan ilmiah, penelitian, publikasi bersama, dan pengabdian bersama di bidang perpustakaan dan kepustakawanan;, penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR);, serta perluasan jaringan perpustakaan lingkup nasional.Â Penandatanganan MOU dengan ITB merupakan bagian kelanjutan dari MOU Perpusnas dengan sejumlah perguruan tinggi/universitas di Indonesia.
Selain penandatanganan MOU antara Perpusnas dan ITB, dilakukan penandatangan serupa antara ITB dengan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe (ITBK). Acara MoU ini dilakukan setelah orasi ilmiah dan penganugrahan Doktor Kehormatan bagi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Â 
Reportase : Elsa Tuasamu
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

Perpusnas dan ITB Jalin MOU Perpustakaan