Tugu Tani, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI menggelar final Lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Madrasah Aliyah Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2019. Ajang kompetisi tahunan ini digelar untuk mengukur kinerja perpustakaan SLTA/MA serta perpustakaan umum di desa dan kelurahan.
Pada tahap final, sebanyak 18 perpustakaan desa/kelurahan yang mewakili provinsi masing-masing akan bersaing untuk menjadi yang terbaik dari tiga klaster yakni Klaster A, B, dan C. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Deni Kurniadi selaku ketua panitia menyatakan setiap perwakilan perpustakaan desa/kelurahan akan memaparkan presentasinya di hadapan juri untuk menjadi tiga terbaik dari setiap klaster. Para juri terdiri dari berbagai unsur mewakili Perpusnas, Kementerian Dalam Negeri, para pakar perpustakaan, dan Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia dipimpin Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia, T. Syamsul Bahri.
Sementara itu, lomba perpustakaan SLTA/MA diikuti 15 sekolah yang mewakili setiap provinsi untuk dipilih tiga terbaik secara nasional. Tahun ini, lomba perpustakaan sekolah diikuti perwakilan dari 30 sekolah dari setiap provinsi, di mana Maluku, Sulawesi Barat, Kalimatan Utara, dan Sulawesi Utara tidak ikut karena tidak mengirimkan berkas hingga tahap akhir penilaian.
â€œIni merupakan puncak dari rangkaian acara yang sudah dilaksanakan seleksi di tingkat kabupaten/kota, penentuan pemenang tingkat provinsi, pengiriman berkas ke tingkat nasional, penyeleksian berkas, hingga visitasi lapangan oleh para juri,â€ jelas Deni Kurniadi saat pembukaan final lomba di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, pada Rabu (14/8/2019).
Deni menjelaskan, lomba berlangsung mulai 14 Agustus 2019 hingga 17 Agustus 2019. Pada 16 Agustus 2019, para peserta lomba akan menghadiri pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo.
Reportase: Hanna Meinita/Fotografer: Raden Radityo
Â

Final Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan SLTA/MA Terbaik Tingkat Nasional Dimulai

Salemba, Jakarta - Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atas tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR) kembali diplenokan pada Kamis, (3/9). Pembahasan secara virtual ini diikuti oleh Perpustakaan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
UU SSKCKR lebih banyak mengatur tentang penyerahan koleksi rekam. Sedangkan, dalam pembahasan RPP akan mengatur tentang mekanisme pengadaan, penyerahan, penghimpunan, pengelolaan, dan penerimaan koleksi KCKR, termasuk pengenaan sanksi dan penghargaan bagi penerbit dan produsen karya rekam yang telah menyerahkan hasil karya kepada Perpusnas maupun perpustakaan daerah (provinsi). Perpusnas dan perpustakaan daerahÂ  wajib membuat sistem permintaan karya cetak maupun karya rekam.
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I KemenkumhamÂ Bunyamin di awal pembahasan menyampaikan sejumlah masukan RPP yang telah dibuat oleh Perpusnas, antara lain perihal konsistensi dalam penggunaan kata. Apabila sudah dijelaskan secara rinci idealnya tidak perlu dijelaskan kembali. Bunyamin menegaskanÂ selama PP terbaru ini belum ditetapkan,Â maka PP Nomor 70 Tahun 1991 dan PP NomorÂ 41 Tahun 1999 masih berlaku untuk menghindari kekosongan hukum.
Mengomentari pernyataan Bunyamin, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif BandoÂ memastikan bahwa koreksi yang diberikan akan segera ditindaklanjuti. â€œAkan segera kami susun dan dikirim kembali untuk direview dalam waktu dekat,â€ ucap Syarif Bando.
Yang tidak kalah penting, RPP ini juga mengatur tentang kewajiban warga negara Indonesia (WNI) ketika melakukan penelitian/riset di luar negeri tentang Indonesia dan kemudian diterbitkan di luar negeri, maka wajib diserahkan ke Perpusnas.Â Jika tidak menyerahkan, Perpusnas berwajiban melakukan pengadaan melalui mekanisme pembelian. Hal yang sama juga berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan penelitian tentang Indonesia.
Dalam RPP turut dinyatakan pelibatan masyarakat untuk aktif serta menyukseskan pelaksanaan SSKCKR. â€œRPP ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pendayagunaan koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang ada di Perpusnas dan Perpustakaan Provinsi,â€ jelas Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana.
Â 
Reporter: Basma Sartika Fotografer: Hartoyo Darmawan
Â 
Â 
Â 
Â  Â Â Â

Harmonisasi RPP Serah Simpan KCKR Masuki Babak Akhir

Jakarta - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) kembali raih kualifikasi Menuju Informatif dengan nilai 80,08 untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
Penghargaan ini diterima pada kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan secara hibrida, Rabu (20/12/2023).
Ketua Komisi Publik Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa KIP berkomitmen senantiasa mendampingi seluruh Badan Publik untuk menjadi informatif.
&ldquo;Saya menekankan hari ini aksesibilitas kami dibuka seluas-luasnya kepada Badan Publik. Kami akan mendampingi, sehingga tahun depan Badan Publik yang informatif akan semakin banyak,&rdquo; ucapnya.
Lebih lanjut, Donny juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang dapat dilihat secara aktual, namun dengan seluruh upaya yang telah dilakukan bersama melalui kolaborasi dan sinergi hingga saat ini pasti akan memberikan hasil di kemudian hari.
&ldquo;Komisi Informasi Pusat akan terus berupaya agar Badan Publik dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik yang pada akhirnya dapat mendukung ketahanan informasi nasional dan mewujudkan masyarkat informatif,&rdquo; tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Kelembagaan KIP, Handoko Agung Saputro memaparkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tahun 2023 memiliki beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti guna pelaksanaan yang lebih baik di tahun selanjutnya.
&ldquo;Bapak/Ibu sekalian dalam catatan kritis ini, kami akan membagi dua catatan tersebut. Pertama adalah catatan atas prosedur dan kedua adalah catatan atas substansi,&rdquo; tuturnya.
Dalam hal ini, Handoko menerangkan KIP memiliki mimpi dan harapan untuk meningkatkan kualitas layanan dalam menyediakan data kepada masyarakat.
Adapun yang dimaksud dengan catatan atas prosedur meliputi tahapan kuesioner, tahapan verifikasi data, dan tahapan presentasi. Sedangkan catatan atas substansi meliputi informasi pengadaan barang dan jasa, aspek pelayanan informasi, dan aspek inovasi dan digitalisasi.
Tahun 2023, monev dilakukan kepada 369 Badan Publik yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.
Dari jumlah tersebut, terdapat 139 Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif. Meskipun demikian, masih terdapat 174 Badan Publik yang dinilai belum mematuhi tata kelola keterbukaan informasi sehingga diberikan predikat kurang dan tidak informatif.
 Reporter: Basma Sartika
Fotografer: Eka Cahyani

Perpunas Kembali Raih Kualifikasi Menuju Informatif di Kategori LNLPNK

Medan Merdeka Selatan, Jakarta-Di era keterbukaan informasi dan kebebasan informasi, blogger menjadi sebuah aktivitas yang cukup populer. Tak hanya penulis, tetapi masyarakat umum pun mulai menulis blog dengan memanfaatkan beragam platform. Namun, sebagai seorang blogger tidak hanya sekedar menulis, tetapi juga harus menjadi juru kunci informasi untuk masyarakat.
Hal ini diungkapkan Founder dan Markom Blogger Mungil (BloMil), Kiki Handriyani, pada Talkshow Blogger dan Writing yang digelar Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan Komunitas Blogger Mungil (BloMil) pada event Perpusnas Expo 2019, Kamis (5/9).
"Semua orang bisa menulis, tetapi jika menulis di media sosial, harus diperhatikan rambu-rambunya. Saat ini ada Undang Undang ITE yang mengaturnya dan tidak bisa dilanggar. Maka dari itu menjadi blogger tidak hanya sekedar menulis," ungkapnya.
Kiki mencontohkan, dalam menyampaikan sebuah saran maupun emosi itu dalam bentuk yang sopan dan baik. Menurutnya blogger maupun penulis menjadi juru kunci untuk menyampaikan informasi untuk masyarakat. "Jika seorang bloger atau penulis salah menulis bisa berdampak bagi pembacanya. Cara masyarakat menerima infornasi itu kan berbeda, dampaknya seringkali tersebar berita hoax. Berita hoax ini muncul karena kurangnya literasi. Literasi bukan sekedar menulis tetapi juga memahami apa yang dibaca," jelasnya.
Kiki mengaku, kegiatan blogging ini kian populer. Banyak pekerja yang awalnya blogging hanya sekedar pekerjaan sampingan, menjadi pekerjaan penuh (full-time).
"Blogger bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Banyak blogger yang saat ini sudah menerbitkan buku. Selain itu, banyak corporate yang membutuhkan jasa kerjasama dengan para blogger," imbuhnya.
Talk showÂ juga menghadirkan narasumber Todo Ricky (Blogger), Slamet Riyanto (Kepala Operasional Republika Online), M Iqbal Damawi (Penulis dan Blogger).
 Reportase: Wara Merdekawati
Fotografer : Muhammad Andhika Pratama

Blogger, Tidak Hanya Sekedar Menulis

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

Jakartaâ€”Pada masa pandemi Covid-19, penguatan literasi bisa memainkan perannya untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat. Perpustakaan di instansi kesehatan diminta agar memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat dan mengantisipasi ancaman penyakit.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyatakan perpustakaan yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memang merupakan perpustakaan khusus yang pengelolaannya untuk bidang kesehatan. Sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. Meski begitu, dia menegaskan, perpustakaan khusus harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
â€œJadi mestinya perpustakaan Kementerian Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang pada saat ini dunia menghadapi ancaman global pandemi, dan tidak hanya Covid-19 saya rasa. Tapi juga semua, ancaman-ancaman penyakit itu, harus menjadi pengetahuan sehingga nanti seluruh masyarakat Indonesia harus menjadi dokter terbaik bagi dirinya sendiri,â€ jelasnya dalam Pertemuan Nasional Perpustakaan Tahun 2021 yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Siwabessy Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Selasa (13/4/2021). Pertemuan Nasional mengambil tema â€œPenguatan Literasi dalam Pemulihan Kesehatan Masyarakat di Era Pandemiâ€.
Saat ini, perpustakaan mengalami transformasi menjadi tempat untuk berbagi ilmu pengetahuan. Dia mendukung perpustakaan di lingkungan Kemenkes agar turut berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat dan memilah asupan bernutrisi.
â€œYang semestinya Indonesia dengan jumlah tanaman herbal terbaik dunia terbanyak di dunia, mestinya Indonesia menjadi raksasa farmasi dunia satu sisi, dan di sisi yang lain dengan daerah tropis dengan segala macam tanaman yang ada mestinya Indonesia tidak boleh ada stunting karena makanan berlimpah di sekitar kita. Nah ini semua adalah menjadi tugas kita untuk bisa mengajarkan generasi di usia pendidikan dasar agar mereka mengerti berapa kalori dibutuhkan setiap hari, dan sumber-sumber itu semua ada di sekitar kita,â€ urainya.
Sejauh ini, Perpusnas sudah memberikan bantuan hibah buku untuk perpustakaan rumah sakit dan politeknik kesehatan. Pada masa mendatang, dia menginginkan adanya kerja sama pengembangan digital perpustakaan di bidang kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Perpusnas menjalin nota kesepahaman di bidang perpustakaan dengan Kemenkes. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perpusnas dengan Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi.
Kepala Perpusnas juga menyerahkan sertifikat akreditasi untuk Perpustakaan Kemenkes yang meraih akreditasi A. Ini menandakan Kemenkes merupakan salah satu kementerian dengan pengelolaan perpustakaan terbaik di Indonesia.
Sementara itu, Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menyatakan sertifikat akreditasi perpustakaan Kemenkes merupakan pengakuan dari Perpusnas atas kinerja instansinya. Pihaknya berusaha memanfaatkan teknologi informasi digital untuk pelayanan perpustakaan. Kemenkes sendiri sudah melanggan jurnal elektronik ilmiah internasional. Saat ini, Kemenkes telah memiliki katalog induk nasional kesehatan yang dirangkum dalam laman kink.onesearch.id.
â€œSaya yakin berkat teknologi, berkat jejaring kita bangun ini, tentunya kita mempunyai kekayaan yang tidak kecil. Tinggal mampukah kita, mau nggak kita memanfaatkan itu semua. Karena ini kembali lagi kepada tema kali ini bahwa penguatan literasi amat sangat penting, artinya dalam rangka kita melihat dan membangun kesehatan masyarakat, apalagi di era pandemi seperti ini,â€ pungkasnya.
Ruang lingkup nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Kemenkes meliputi pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepustakawanan, pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi, serta pengembangan sumber daya perpustakaan.
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Arwan Subakti

Perpusnas Dukung Perpustakaan Khusus Turut Andil Memulihkan Kesehatan Masyarakat

Bandung, Jawa Baratâ€”Di saksikan mantan Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando bersama Rektor Institut Teknik Bandung (ITB) Kadarsah Suryadi Â melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MOU) di Aula Timur kampus ITB, pada Senin, (13/1). Tujuan penandatanganan MoU adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi kedua belah pihak.
Ruang lingkup MOU antara Perpusnas dan ITB melingkupi pengembangan sumber daya perpustakaan dan kepustakawan;, pengembangan pangkalan data katalog induk nasional (KIN) dan Indonesia OneSearch;, pemanfaatan bersama sumber daya koleksi;, pertemuan ilmiah, penelitian, publikasi bersama, dan pengabdian bersama di bidang perpustakaan dan kepustakawanan;, penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR);, serta perluasan jaringan perpustakaan lingkup nasional.Â Penandatanganan MOU dengan ITB merupakan bagian kelanjutan dari MOU Perpusnas dengan sejumlah perguruan tinggi/universitas di Indonesia.
Selain penandatanganan MOU antara Perpusnas dan ITB, dilakukan penandatangan serupa antara ITB dengan Institut Teknologi dan Bisnis Kalbe (ITBK). Acara MoU ini dilakukan setelah orasi ilmiah dan penganugrahan Doktor Kehormatan bagi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Â 
Reportase : Elsa Tuasamu
Fotografer : Hartoyo Darmawan
Â

Berita

Perpusnas dan ITB Jalin MOU Perpustakaan

Pencarian

Berita Lainnya

Final Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan SLTA/MA Terbaik Tingkat Nasional Dimulai

Harmonisasi RPP Serah Simpan KCKR Masuki Babak Akhir

Perpunas Kembali Raih Kualifikasi Menuju Informatif di Kategori LNLPNK

Blogger, Tidak Hanya Sekedar Menulis

FGD Pemantauan dan Evaluasi Terpadu DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, Program Akreditasi dan Pendataan Perpustakaan Serta Inklusi Sosial Tahun 2023

Perpusnas Dukung Perpustakaan Khusus Turut Andil Memulihkan Kesehatan Masyarakat