Senayan, Jakarta--Setelah melalui serangkaian diskusi publik, focus group discussion (FGD) dengan penerbit maupun pengusaha rekaman di sejumlah kota, pembahasan pasal per pasal dengan instansi terkait, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Komisi X DPR-RI sepakat menyetujui revisi RUU Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (30/10). Rapat yang digelar pagi tadi melanjutkan pembahasan yang dilakukan pada hari sebelumnya.Â 
Pada rapat tersebut, Mendikbud didampingi oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Kementerian Perdagangan, dan Perpustakaan Nasional. Hampir seluruh fraksi yang hadir sudah menyampaikan pandangan dan pernyataan menyetujui RUU KCKR, kecuali fraksi Partai Hanura yang tidak datang. Selanjutnya, RUU KCKR terbaru akan dibawa dan diperdengarkan pada Sidang Paripurna keesokan harinya (Rabu, 31 Oktober).
Revisi RUU KCKR adalah kebutuhan mendesak yang mesti segera ditindaklanjuti mengingat UU sebelumnya, yakni UU KCKR Nomor 4 Tahun 1990, sudah berusia 28 tahun. Usia UU yang sudah lebih dari 20 tahun diyakini sudah tidak sesuai dengan konteks perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Praktek reward and punishment yang diatur pada UU sebelumnya juga tidak berjalan maksimal. Para penerbit maupun pengusaha rekaman belum paham dan sadar sepenuhnya maksud dan tujuan UU KCKR. Perpusnas sebagai pihak yang menjalankan amanah UU sebagai penghimpun, penyimpan, dan pelestari setiap hasil/karya anak bangsa, baik yang tercetak maupun terekam tidak maksimal berbuat sehingga yang terus dilakukan hingga saat ini adalah upaya sosialisasi dari waktu ke waktu.
Kini, di era pertumbuhan teknologi yang pesat, semua pihak diharapkan sudah menyadari urgensi dari RUU KCKR terbaru.Â  Reward and Punishment akan didorong sehingga akan timbul kesadaran bersama bahwa kemajuan peradaban bangsa bisa terlihat dari bukti fisik yang tersimpan baik di Perpustakaan. Hal ini dimaksudkan agar setiap karya yang dihasilkan anak bangsa tidak lantas hilang, punah, dan tidak dikenal oleh generasi selanjutnya.Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Â Â

Mendikbud dan Komisi X DPR-RI Sahkan RUU KCKR

Jakarta â€“ Sebagai sosok nasionalis, gagasan serta pemikiran dari pendiri dan bapak bangsa Bung Karno dan Bung Hatta mengenai ekonomi kerakyatan masih sangat relevan untuk diterapkan pada saat ini.
Bung Karno melalui konsep Tri Sakti, mewujudkan kemandirian bangsa di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Bung Hatta melalui Konsep Ekonomi Kerakyatan, yakni Koperasi sebagai sokoguru dan tulang punggung ekonomi.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan dua tokoh bangsa ini mempunyai visi untuk membangun kemandirian politik, budaya, dan ekonomi. Perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta, dirumuskan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Bung Hatta, ujarnya, menegaskan bahwa ekosistem ekonomi berasaskan kekeluargaan wujudnya adalah koperasi.
Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompetitif, dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi harus melakukan inovasi dan transformasi. Karena itu, UMKM dan koperasi harus mengembangkan model bisnisnya dengan asupan informasi yang memadai. Dia menjelaskan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI memiliki kontribusi dalam mengembangkan UMKM dan koperasi di Indonesia tersebut, melalui konten informasi yang dimiliki.
Â 
â€œKarena itu penting akses informasi, akses terhadap pengembangan usaha, termasuk vokasi. Dengan peran Perpusnas yang bisa memberikan akses bagi pengembangan kewirausahaan di Indonesia,â€ jelasnya dalam talkshow Internalisasi Pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta dengan tema "Literasi Kebangsaan Memperkokoh Nasionalisme dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Berbasis Koperasi", yang digelar secara daring pada Senin (23/8/2021).
Â 
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando menyampaikan, perpustakaan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan buku-buku terapan yang ada di perpustakaan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill atau keterampilan.
"SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan income per kapita masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif menjelaskan, Perpusnas telah menggagas program Perpustakaan Transformasi Berbasis Inklusi Sosial untuk masyarakat termajinalkan. Pendampingan ini telah membuahkan hasil, masyarakat yang mengikuti program ini telah membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Ini sebagai bentuk dukungan penuh Perpusnas dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk pemulihan ekonomi di era pandemi," jelasnya.
Sementara itu, Pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif mengatakan, bicara mengenai Bung Karno dan Bung Hatta keduanya bagaikan sepasang sayap Garuda Indonesia yang saling melengkapi. Meski keduanya berbeda karakter namun dalam hal fundamental keduanya memiliki titik temu. Salah satunya, ekonomi dengan semangat kekeluargaan.
Yudi menceritakan, di tahun 1945 bung Hatta sempat menjadi bahan tertawaan karena menggagas konsep demokrasi ekonomi, banyak yang tidak percaya mengenai konsep tersebut. Namun barulah 40 tahun kemudian, konsep tersebut dilirik dan dilakukan kajiannya.
â€œDemokrasi ekonomi ini sebuah gagasan ekonomi untuk melahirkan kemakmuran dan keadilan yang inklusif " ungkapnya.â€
Oleh karena itu, lanjut Yudi, konsep koperasi yang digagas oleh Bung Hatta yakni membangun satu ruang komunitas yang memungkinkan terjadinya semangat demokrasi, semangat partisipasi dan menambah rasa percaya diri. Dengan membangun kekuatan bersama, melakukan kolaborasi dengan seluruh kemampuan-kemampuan yang ada.
"Koperasi itu hakikatnya adalah ekonomi komunitas. Jadi kalau yang kecil-kecil ini tidak bisa mengumpulkan modal, maka harus berjejaring membentuk satu kekuatan kolektif yang dengan itu bisa menjadi satu agen atau satu kekuatan ekonomi komunitas," lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan Putri bungsu Bung Hatta halida Nuriah Hatta bahwa dalam mengisi kemerdekaan Bung Hatta mulai mencoba untuk menyediakan fasilitas ekonomi bagi rakyatnya melalui koperasi, yang dikelola dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.
"Setiap individu yang menjadi anggota koperasi itu mempunyai hak bicara dalam kegiatan ekonomi. Sehingga para anggota memiliki andil dalam memajukan koperasi, sebagai sebuah organisasi untuk mengangkat harkat martabat kehidupan mereka," katanya.
Sementara itu, Wartawan Senior Hasril Channiago mengatakan, bahwa pemikiran bung Hatta khususnya dalam membangun ekonomi kemandirian yang berbasis kerakyatan yaitu koperasi masih sangat relevan dan dibutuhkan. Hanya saja, harus ada kemampuan politik dan kemauan negara untuk melaksanakannya.
Menurut Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusat Kebudaya Minangkabau (PKM) ini perlu adanya keberpihakan untuk membangun koperasi dan UKM, salah satunya pembatasan atau pengaturan jaringan ritel raksasa.
"Jadi sekarang yang kita perlukan adalah kemauan kita untuk mengimplementasikan pondasi landasan-pemikiran yang sudah dirumuskan oleh Bapak bangsa kita khususnya Bung Karno dan Bung Hatta," terangnya.
Reportase: Wara Merdeka / Hanna Meinita
Screenshot: Syifa

Memahami Konsep Pemikiran Proklamator Bangsa Untuk Memperkokoh Nasionalisme dan Pemulihan Ekonomi

Jakarta - Berbeda dengan kegiatan apel sebelumnya, pagi ini Senin (29/11/2021), Perpusnas turut merangkaikan peringatan 50 Tahun KORPRI. Peringatan KORPRI tahun 2021 mengangkat tema ASN Bersatu, KORPRI Tangguh dan Indonesia Tumbuh.
â€œSaya bermimpi di Perpusnas ada kelompok meja bundar yang bisa menyelesaikan masalah, berdiskusi, bertukar pikiran dan bisa menunjukkan ASN Bersatu. Jangan hanya simbolik saja. KORPRI tangguh, ukurannya ada di masyarakat.Â  Bagaimana pengabdian kita secara berkelompok dalam masyarakat,â€ terang Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam sambutannya.
Sejak pertama kali berdiri KORPRI senantiasa berupaya meneguhkan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan berkomitmen mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan pesan dan harapan melalui Syarif.
â€œPertama, perkuat soliditas dan solidaritas korps;kedua, cari terobosan yang positif, cara kerja yang lebih cepat mudah, birokrasi singkat;ketiga, perkokoh integritas aparatur dan keempat, mari menjadi pionir untuk mewujudkan pemerintahan digital,â€ pesannya.
Bersamaan dengan peringatan HUT KORPRI tahun ini, sebagai penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, diserahkan pula penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI kepada para pegawai di lingkungan Perpusnas.
Pegawai penerima penghargaan tersebut pada tahun 2021 berjumlah 93 orang. Berdasarkan jenis tanda kehormatan, penerima tanda kehormatan 30 tahun sebanyak 16 orang, penerima tanda penghormatan 20 tahun sebanyak 15 orang dan penerima tanda kehormatan 10 tahun sebanyak 62 orang.
â€œIni merupakan bukti nyata bahwa selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ASN yang berjumlah 93 orang ini telah menunjukkan dedikasinya, integritasnya kemudian pengabdiannya tanpa cacat kepada bangsa dan negara,â€ tutur Syarif.
Selain penyampaian tanda penghargaan secara simbolis, disampaikan pula pemenang lomba menulis esai/artikel dengan tema â€œCore Value ASN dalam rangka HUT ke-50 KORPRI.
Juara pertama diraih oleh Ilsa Nurul Oktaviani dari Pusat Analisis dan Pengembangan Budaya Baca, juara kedua oleh Syahrul dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara dan juara ketiga oleh Dede Gumilar dari Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara.
Sebagai penutup, Syarif juga menyampaikan pesan tersediri bagi para pegawai di lingkungan Perpusnas. â€œSaya berharap seluruh anggota KORPRI di Perpusnas dapat berperan aktif sesuai tugas dan bidangnya dan berupaya untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara utamanya di situasi pandemi saat ini,â€ tutupnya
KORPRI merupakan wadah bagi seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tertanggal 29 November 1971.
Reporter: Anastasia Linawati
Editor: Basma Sartika

50 Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia: Lanjutkan Pengabdian dan Karya Terbaik bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Jakarta,Salemba-Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso menerima kunjungan kerja Ketua Tim Pelestarian dan Pengolahan Bahan Pustaka Sugiri didampingi oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati Suhartono di Ruang Rapat Pimpinan Perpusnas, Rabu (24/4/2024). 
 
Dalam pertemuan ini, &nbsp;Sugiri mengatakan tujuan kunjungan kerja ke Perpusnas untuk melakukan konsultasi dalam mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan.
 
&ldquo;Kemarin memang kami tidak mengajukan gedung baru karena berkaitan dengan lahan yang memang strategis itu sulit. Karena itu kami mengajukan bagaimana gedung yang dibuat di tahun 1084 itu bisa direhab," katanya.
 
Suhartono menambahkan gedung fasilitas layanan perpustakaan ini terletak di lokasi yang sangat strategis. Jika direlokasi ke lokasi yang baru, lanjutnya, maka timbul kekhawatiran antusiasme masyarakat untuk datang ke perpustakaan akan berkurang.
 
Menanggapi hal tersebut Sestama Joko Santoso menjelaskan beberapa alasan penting diantaranya adalah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan, memperbesar kapasitas dinas perpustakaan kabupaten sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan literasi dan budaya baca di masyarakat. 
 
&ldquo;Bukan persoalan fisik semata tetapi sesuatu yang jauh lebih penting ada tiga hal, pertama penguatan budaya baca dan literasi, koordinasi dan pembinaaan perpustakaan di kabupaten, khususnya di Pati ini seperti perpustakaan sekolah dan perpustakaan pondok pesantren serta Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS),&rdquo; jelasnya.
 
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pengajuan DAK bukan hanya berdasarkan keinginan saja melainkan pada kebutuhan.
 
Sebagai penutup, Sestama memberi arahan agar pihak perpustakaan kabupaten Pati memberi kepastian terkait menu DAK yang akan diusulkan serta memastikan bahwa semua kelengkapan dokumen terpenuhi dalam proses pengajuan tersebut.
 
&nbsp;
 
Reporter: Anastasia Lily
 
&nbsp;

Optimalisasi Pelayanan Perpustakaan, Komisi A DPRD Kabupaten Pati Kunjungi Perpusnas

Cilandak, Jakartaâ€”Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) secara khusus melakukan kunjungan kerja ke Arsip Nasional RI (ANRI) pada Senin, (11/11). Pada kunjungan kerja (kunker) kali ini, kedua pihak melakukan sejumlah agenda terkait arsip statis dan pedoman kearsipan.
Agenda Sinergi Kolaborasi ANRI dan Perpusnas di bidang kearsipan dan literasi diawali dengan penyematan selendang dari Pelaksana Tugas (Plt) ANRI M. Taufik kepada Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebagai simbol persaudaraan. Lalu, kedua pihak melakukan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Draft Pedoman Kearsipan Perpusnas dan Berita Acara Serah Terima Arsip Statis. Kemudian, pihak ANRI menyerahkan sertifikat penghargaan atas peran serta Perpustakaan Nasional dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di akhir agenda, (Plt) Kepala ANRI menyerahkan hasil penilaian kearsipan eksternal ke Perpusnas. â€œPerpusnas mendapatkan grade A, dengan nilai 80,19 yang artinya memuaskan,â€ terang M. Taufik.
Dalam sambutan singkatnya, (Plt) Kepala ANRI mengatakan bahwa arsip dan perpustakaan sama-sama memegang peran penting dalam peradaban bangsa. Â Tanpa arsip dan perpustakaan, negara tidak akan dibanggakan. Dan sebuah bangsa tidak akan ada tanpa arsip, Taufik mengistilahkan.
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Raden Radityo

Hasil Penilaian Kearsipan, Perpusnas Dapat Nilai Memuaskan Dari ANRI

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Mengunjungi Perpustakaan Nasional merubah kesan Hani Anung Pramono, penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Kabinet, terhadap perpustakaan yang suram, dan membosankan. Menurutnya, perpustakaan saat ini tidak hanya menyediakan buku tetapi juga ada beragam fasilitas lainnya yang bisa dimanfaatkan.` Â  "Datang ke sini mengbah kesan saya terhadap perpustakaan. Biasanya perpustakaan terlihat suram dan bukunya terlihat tidak terawat, tapi disini berbeda. Gedung perpustakaanya bagus, dan juga nyaman," ungkapnya disela-sela kegiatan DWP Sekretariat Kabinet, di Executive Lounge Lt. 24 Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat (26/7). Â  Sejak dibuka, Perpustakaan Nasional terus memfasilitasi kegiatan instansi dan kegiatan masyarakat, termasuk acara penyerahan beasiswa siswa berprestasi bagi putra-putri pegawai Sekretariat Kabinet RI (Setkab) oleh DWP Setkab. Â  Hani mengatakan, pihaknya sengaja menggelar acara di Perpusnas untuk mengenalkan perpustakaan kepada putra-putri pegawai Setkab. "Perpustakaan merupakan pusat ilmu, banyak buku bacaan yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk menambah pengetahuannya," lanjutnya. Â  Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, menjelaskan bahwa gedung fasilitas layanan perpustakaan yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi, adalah perpustakaan yang dapat menjangkau masyarakat sehingga dalam tempo tiga tahun terakhir, sejak diresmikan pada 14 September 2017, Perpusnas sudah bisa mentransformasi seluruh koleksi yang ada. Â  "Perpustakaan Nasional ditetapkan sebagai perpustakaan terbaik dunia dalam open access karya ilmiah dengan jumlah jurnal 2,3 milyar. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga satu-satunya perpustakaan yang memiliki aplikasi Indonesia OneSearch yang terkoneksi dengan kurang lebih tiga ribu perpustakaan," jelasnya. Â  Reportase : Wara Merdekawati
Fotografer : Raden Raditya

DWP Sekretariat Kabinet Kagumi Fasilitas Layanan Perpusnas

Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Kepala Perpusnas Muh Syarif Bando bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono secara resmi menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di Jakarta, Jumat, (13/10). Komitmen tolak gratifikasi menjadi bukti bahwa&nbsp; Perpustakaan Nasional bersungguh-sungguh menciptakan iklim kerja yang memuaskan masyarakat, saling mengingatkan, dan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas mengingatkan kembali bahwa Perpustakaan adalah instansi publik yang dibiayai oleh Pajak sehingga harus mengoptimalisasi pelayanan publik. Tugas perpustakaan adalah ikut serta mencerdaskan bangsa, melepaskan rakyat dari belenggu kebodohan. &ldquo;Jadi, integritas sangat diperlukan agar terhindar dari praktek korupsi,&rdquo; tegas Muh Syarif Bando. Langkah berikutnya pasca-komitmen, Perpusnas akan menyempurnakan instrumen yang diperlukan, seperti pemasangan CCTV, penguatan koordinasi, dan upaya akrobatik anggaran.
Direktur Gratifikasi KPK mengatakan salah satu kampanye yang dilakukan menolak gratifikasi adalah berusaha menolak gratifikasi dengan senyum. Korupsi dibangun berdasarkan kebutuhan. &ldquo;Korupsi terjadi karena adanya opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), rasionality (perasaan tidak ada yang dirugikan),&rdquo; imbuh Giri Suprapdiono.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Perpusnas dan KPK Jalin Komitmen Pengendalian Gratifikasi