Senayan, Jakarta&ndash;Karya cetak dan karya rekam (KCKR) merupakan aset budaya bangsa yang harus terdokumentasi dengan baik. KCKR berperan sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan Iptek, penelitian, pelestarian maupun&nbsp; penyebaran informasi.&nbsp; Sayangnya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang KCKR yang menjadi payung hukum dalam penghimpunan belum terlaksana dengan optimal karena kesadaran penerbit, produsen karya rekam dan masyarakat masih kurang. Usia Undang-undang yang sudah&nbsp;lebih dari 27 tahun dirasa sudah tidak efektif menghimpun segala jenis KCKR apalagi untuk mengakomodasi dinamika masyarakat&nbsp; dan perkembangan Iptek. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan UU KCKR ini harus diganti.
Komisi X DPR-RI bersama Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengembangkan koleksi nasional terus berpacu menyusun draft Rancangan Undang-undang (RUU) Serah Simpan KCKR menggantikan UU KCKR yang lama. RUU Serah Simpan disusun mengikuti perkembangan jaman dimana karya digital/elektronik juga menjadi objek bagi UU. Proses RUU ini dilakukan Perpusnas melalui sejumlah seminar workshop, dan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi, antara lain Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kep. Riau, Yogyakarta, Jawa Tengah. &ldquo;Kami memerlukan pengayaan, masukan serta saran agar UU dapat mencakup semua hal yang berkaitan dengan penerbitan, penghimpunan, pengolahan, pendayagunaan, dan pelestarian semua bentuk terbitan sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama,&rdquo; ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat membuka Seminar Nasional Penguatan UU Serah Simpan di Jakarta, Kamis, (7/12/2017).
Ferdiansyah, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI yang membidani penyusunan RUU Serah Simpan mengatakan RUU KCKR sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dan ini menjadi hak inisiatif dari Dewan. &ldquo;Jika ini sudah selesai, maka draft RUU ini akan dikirim ke Presiden untuk menugaskan perwakilan yang ditunjuk untuk membahas RUU ini lebih lanjut,&rdquo; katanya. Komisi X beranggapan perubahan sosial, budaya dan Iptek menjadi dasar kebutuhan bangsa dan masyarakat. Perubahan itu juga mencakup soal bagaimana kebutuhan informasi apapun bisa dicari lewat media online. Saat ini menurut data yang dipegang pihaknya, sudah ada 140 media online yang aktif. Artinya, secara teknologi informasi, Perpusnas sanggup tapi belum tentu secara SDM. &ldquo;Jika tugas dan fungsi Perpusnas mengikuti yang diamanahkan oleh UNESCO perihal Legal Deposit, dimana seluruh terbitan KCKR harus disimpan, maka saya kira perlu ada restrukturisasi kelembagaan Perpusnas,&rdquo; lanjut Ferdiansyah.
Seminar nasional penguatan RUU Serah Simpan diikuti oleh 150 peserta dari berbagai penerbit, pustakawan, pengusaha rekaman, IKAPI, Lembaga Sensor Film (LSF), asosiasi perfilman, asosiasi penyanyi dan pencipta lagu, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), ASIRI, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Dinas-dinas perpustakaan di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
&nbsp;
Reportase : Hartoyo Darmawan

Seminar Nasional Penguatan UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan KCKR

Salemba, Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando melantik tujuh pejabat fungsional pustakawan di lingkungan Perpusnas. Tujuh pustakawan yang dilantik terdiri dari jenjang penyelia, ahli pertama, ahli muda, hingga ahli utama. 
Dalam sumpah jabatan yang dibacakan Muhammad Syarif Bando, tujuh pustakawan yang dilantik diminta setia dan taat kepada UUD 1945 serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.
â€œMenjalankan tugas jabatan, menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,â€ ucap Syarif Bando saat melantik pejabat fungsional pustakawan di Auditorium Perpusnas, jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2020).
Pengangkatan pustakawan fungsional utama berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Januari 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Sementara pengangkatan jabatan fungsional pustakawan lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Perpustakaan Nasional.
Berikut daftar pejabat fungsional pustakawan yang dilantik:
<ol>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Utama: Hartono</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Muda: Ipuk Wahyu Utami</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Muda: Leonardo Lodewyk Kyveent</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Ratnawati Nurwahyuningsih</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Dewa Ayu Putri Agustini</li>
<li class="p2">Pustakawan Ahli Pertama: Gibran Bima Ghafara</li>
<li class="p2">Pustakawan Penyelia: Cut Jamilah</li>
</ol>
Reporter: Hanna Meinita
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Kepala Perpusnas Lantik Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpusnas   

Salemba, Jakarta â€“ Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kedeputian I, Senin (21/1). Rakernis mengagendakanÂ  arahan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, paparan Kebijakan Deputi IÂ  Ofy Sofiana, Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta, Kepala Direktorat dan Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpusnas serta Sidang Komisi ke dalam tiga kelompok yang membahas dan merumuskan topik tentang evaluasi kegiatan tahun 2018, pemantapan tahun 2019, rencana strategis 2015-2019, persiapan materi renstra 2020-2024, serta tentang penguatan data dan pemetaan tugas fungsi kegiatan yang tumpang tindih di kedeputian Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
Kepala Perpusnas dalam arahannya menyampaikan, bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang penting untuk memastikan dan mengembalikan marwah Perpustakaan Nasional sebagai pusat informasi. â€œKalau perpustakaan difungsikan sebagai pusat informasi pastikan kontennya yang akuntabel, update dan terpercaya serta cukup mudah untuk diakses dan mudah diperoleh tepat waktu,â€ ujar Kepala Perpusnas. Kepala Perpusnas menghendaki seluruh pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional dibuatkan kartu nama yang nantinya bisa dibagikan ke para pengguna perpustakaan.
â€œSetidaknya setiap pustakawan setiap harinya mendapatkan testimoni atas kinerjanya yang tentunya akan membawa dampak terhadap pengakuan atau fakta-fakta kinerja atas institusi Perpustakaan Nasional,â€ tambah Muhammad Syarif. Saat ini perpustakaan tidak terlepas dari pelayanan publik sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. â€œKompetensi inovasi pelayanan publik dilakukan sebagai upaya menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Perpusnasâ€.
Lebih lanjut, Kepala Perpustakaan Nasional juga mendorong dan mengapresiasi seluruh pegawai untuk berani menunjukan kreatifitasnya dalam menciptakan inovasi pengembangan perpustakaan. Pustakawan harus bekerja secara profesional dan menuangkan ide-ide kreatif seperti menganalisis konten bahan pustaka yang Perpusnas miliki. â€œPustakawan dapat membuat kliping berbasis online sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi rujukan,â€ terang Syarif.
Galeri Kepresidenan dan ruang tentang jejak sejarah Indonesia sejak zaman Hindu-Budha, Majapahit, imperialisme, masa persiapan kemerdekaan, pra kemerdekaan hingga eraÂ  Revolusi Industri 4.0, diminta Kepala Perpusnas untuk diselesaikan.
â€œEra Revolusi Industri 4.0 adalah era inovatif.Â  Kemudian dari inovatif meningkat kepada hyper inovatif.Â  Dan muaranya adalahÂ assembling (perakitan). Bagaimana handphone bisa menggantikan kompas, perbankan, radio, kamera dan bagaimana handphone menjadi universitas terbaik karena menyimpan kumpulan buku-buku yang terbaru,â€ jelasnya.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana dalam paparannya menjelaskan peran Perpustakaan Nasional sebagai pusat literasi informasi. â€œKami setuju dengan arahan Kepala Perpusnas bahwa tahun ini adalah tahun konten dan upaya mengembalikan hakikat perpustakaan sebagai pusat informasi,â€ tutur Ofy. Menurut Deputi I, tahun 2019 pihaknya akan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Perpustakaan pada tahun 2019 juga menjadi prioritas nasional, sasarannya yang hendak dicapai adalah pengembangan transformasi layanan, meningkatkan budaya gemar membaca dan meningkatkan pengelolaan kelas dan fisik dan kandungan informasi.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Rakernis Deputi I Perpusnas : Perpustakaan Harus Lakukan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -&nbsp;Perpustakaan Nasional&nbsp;RI&nbsp;(Perpusnas)&nbsp;&nbsp;menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Kolombia di Jakarta pada hari Jumat, 9 Februari 2023. Tamu Kedutaan di terima di Ruang pertemuan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Lantai 5 Medan Merdeka Selatan. Tamu yang hadir adalah&nbsp;&nbsp;Charge d'Affaires dan Cultural Affair yaitu Mrs. Tatiana Rodriguez, Charge d'Affaires a.i. (Kepala Kedutaan Besar Kolombia) dan Mr. Nicolas Montoya, Cultural Affairs. Tamu diterima oleh Suharyanto Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mewakili Kepala Perpustakaan Nasional RI didampingi oleh pustakawan Adhitya&nbsp;Pradana, Agung Kriswanto, dan Aldila Putri Hakmi.&nbsp;
Mrs. Tatiana Rodriguez selaku Kepala Kedutaan Besar Kolombia menyampaiakn terima kasih atas kesediaan Perpustakaan Nasional RI meluangkan waktunya untuk menerima kunjungan sekaligus juga menyampaikan&nbsp;&nbsp;donasi buku dari Kedubes Kolombia untuk Perpustakaan Nasional RI.&nbsp;Dan diserahkan 8 judul buku:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cien anos de soleda karya Grabriel Garcia Marguez
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;El coronel no tiene quien le escribe karya Grabriel Garcia Marguez
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;El amor en los tiempos del colera karya Grabriel Garcia Marguez
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Del amor y otros demonios karya Grabriel Garcia Marguez
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;El otono del patriarca karya Grabriel Garcia Marguez
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vivir para contar&rsquo;a karya Grabriel Garcia Marguez
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gabo karya Oscar Pantoja
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Remendies Against forgetfulness karya Ministeria de Relaciones Exteriores
Dari 8 judul buku, 6 judul merupakan karya Grabriel Garcia Marguez yang nerupakan sastrawan, novelis, jurnalis, penerbit dan juga aktivis politik. Karyanya yang terkenal adalah Cien anos de soleda atau seratus tahun kesunyian diterbitkan pada tahun 1967 dan terjual sebanyak 10 juta eksemplar, karya ini merupakan sebuah novel yang mengisahkan sebuah desa di Amerika Selatan.
Dalam kesempatan pertemuan Suharyanto&nbsp;&nbsp;menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan donasi bukunya dan juga ucapan salam hormat dari Kepala Perpustakaan Nasional RI yang tidak dapat menerima kunjungan secara langsung dikarenakan ada tugas kedinasan yang lainnya.
Suharyanto juga menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional RI memiliki 45 judul koleksi buku tentang Kolombia yang dapat diakses melalui katalog onliner Perpusnas. Tamu Kedutaan Kolombia juga diajak untuk melihat pameran lukisan dengan media kopi yang diselenggarakan oleh Coffee Painter Indonesia di Lantai 4
Sumber:&nbsp;Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)&nbsp; menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Kolombia di Jakarta pada hari Jumat, 9 Februari 2023. Tamu Kedutaan di terima di Ruang pertemuan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Lantai 5 Medan Merdeka Selatan. Tamu yang hadir adalah&nbsp; Charge d'Affaires dan Cultural Affair yaitu Mrs. Tatiana Rodriguez, Charge d'Affaires a.i. (Kepala Kedutaan Besar Kolombia) dan Mr. Nicolas Montoya, Cultural Affairs. Tamu diterima oleh Suharyanto Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mewakili Kepala Perpustakaan Nasional RI didampingi oleh pustakawan Adhitya Pradana, Agung Kriswanto, dan Aldila Putri Hakmi.&nbsp; 
 
Mrs. Tatiana Rodriguez selaku Kepala Kedutaan Besar Kolombia menyampaiakn terima kasih atas kesediaan Perpustakaan Nasional RI meluangkan waktunya untuk menerima kunjungan sekaligus juga menyampaikan&nbsp; donasi buku dari Kedubes Kolombia untuk Perpustakaan Nasional RI. Dan diserahkan 8 judul buku:
 
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cien anos de soleda karya Grabriel Garcia Marguez
 
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El coronel no tiene quien le escribe karya Grabriel Garcia Marguez
 
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El amor en los tiempos del colera karya Grabriel Garcia Marguez
 
4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Del amor y otros demonios karya Grabriel Garcia Marguez
 
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; El otono del patriarca karya Grabriel Garcia Marguez
 
6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vivir para contar&rsquo;a karya Grabriel Garcia Marguez
 
7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gabo karya Oscar Pantoja 
 
8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Remendies Against forgetfulness karya Ministeria de Relaciones Exteriores
 
Dari 8 judul buku, 6 judul merupakan karya Grabriel Garcia Marguez yang nerupakan sastrawan, novelis, jurnalis, penerbit dan juga aktivis politik. Karyanya yang terkenal adalah Cien anos de soleda atau seratus tahun kesunyian diterbitkan pada tahun 1967 dan terjual sebanyak 10 juta eksemplar, karya ini merupakan sebuah novel yang mengisahkan sebuah desa di Amerika Selatan. 
 
Dalam kesempatan pertemuan Suharyanto&nbsp; menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan donasi bukunya dan juga ucapan salam hormat dari Kepala Perpustakaan Nasional RI yang tidak dapat menerima kunjungan secara langsung dikarenakan ada tugas kedinasan yang lainnya. 
 
Suharyanto juga menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional RI memiliki 45 judul koleksi buku tentang Kolombia yang dapat diakses melalui katalog onliner Perpusnas. Tamu Kedutaan Kolombia juga diajak untuk melihat pameran lukisan dengan media kopi yang diselenggarakan oleh Coffee Painter Indonesia di Lantai 4
Sumber:&nbsp;Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpusnas, Suharyanto

Perpustakaan Nasional RI Menerima Kunjungan Duta Besar Kolombia di Jakarta

Distrik Sota, Merauke, Papuaâ€”Perlu memakan waktu sekitar 90 menit untuk kami tiba di Distrik Sota dari pusat Kabupaten Merauke. Daerah yang berada di ujung selatan provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kami melintasi kawasan Taman Nasional Wasor yang sarat dipenuhi pohon Eucalyptus, bahan baku minyak kayu putih. Langit terlihat mulai gelap, mendung menemani hampir di sepanjang perjalanan.
Setibanya di gerbang masuk perbatasan di Distrik Sota, Kab. Merauke, rombongan yang terdiri dari Kepala Perpustakaan Nasional, Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Papua, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Merauke, ditahtakan mahkota bulu kasuari dan selempang Noken oleh pemuka adat setempat. Tidak ketinggalan tarian selamat datang mengiringi derap langkah kami meninjau lokasi akan dibangunnya Pojok Baca Digital (Pocadi) di titik Nol Kilometer Merauke-Sabang.Â 
Kepala Badan Perbatasan Indonesia, Merauke, Elias Mite, menyampaikan dulu daerah ini disebut pos lintas negara (PLN), namun sejak era Presiden Jokowi diganti dengan penyebutan pos lintas batas negara (PLBN).
Semestinya kawasan PLBN ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada April 2020. Pandemi COVID-19 mengubah drastis rencana tersebut. Namun, ikhtiar menebarkan virus kegemaran membaca dan literasi tetap dilanjutkan. Tidak menyerah pada kondisi pandemi.
Di kawasan Distrik Sota, banyak dijumpai potensi ekonomi dari pemanfaatan pohon Eucalyptus yang bisa dijadikan minyak kayu putih. Hanya, pengolahan dan pengemasan yang masih ala kadarnya menyebabkan produk andalan dari masyarakat Sota belum mampu dikenal luas.
Tidak hanya potensi dari minyak kayu putih. Tanaman pemberi rasa, Vanila, juga banyak tumbuh subur disini. Sekali lagi masalah yang sama menjadi kendala. Mereka belum maksimal memasyarakatkan produknya.
Di Distrik Sota, setiap rumah dibekali lahan setengah hektar untuk menanam tanaman vanili. Total ada 20 hektar diperuntukkan untuk tanaman tersebut. Keterbatasan pengetahuan mengakibatkan output dari kedua komoditi andalan dari Distrik Sota kurang dikenal pasar.
Elias Mite berharap kehadiran Pocadi mampu memberikan spirit baru bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan masyarakat perbatasan. Sesuai yang diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa kawasan perbatasanÂ  sebagai zona penunjang bisa menjadi salah satu destinasi wisata perbatasan.
Â 
"Kami harapa keberadaan Pocadi juga dapat memberikan ruang baca bagi anak-anak di kawasan ini. Kami sangat kekurangan bahan bacaan di seluruh distrik perbatasan, baik di darat ataupun laut," ungkap Elias Mite di hadapan Kepala Perpusnas saat meninjau lokasi Pocadi di PLBN Distrik Sota, Kab. Merauke, Rabu, (28/10).
Menanggapi yang disampaikan Kepala Badan Perbatasan, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando bahwa kehadiran kami bukan membawa uang atau proyek. Kami menawarkan aksesibilitas pengetahuan lewat Pocadi di perbatasan. Oleh karena itu, Perpusnas mengajak seluruh stakeholder untuk memikirkan bersama kontribusi apa yang bisa disinergikan agar wawaan, pengetahuan dan keilmuan masyarakat disini berkembang.
"Pocadi bukan sekedar alat baca. Yang terpenting saat ini dan seterusnya adalah berpikir kreatif agar lebih memberikan manfaat. Menghasilkan uang lebih banyak dari potensi ekonomi masyarakat disini. Asal ada kemauan, insya Allah ada jalan. Bahkan, bisa mengekspornya ke sejumlah negara yang membutuhkan minyak kayu putih ataupun vanila," urai Kepala Perpusnas.
Kehadiran perpustakaan dengan paradigma baru, yang bukan lagi sekedar mengelola koleksi bahan bacaan tetapi menyampaikan pengetahuan (transfer knowledge) amat diyakini akan dapat membawa masyarakat lebih sejahtera.
Banyak contoh keberhasilan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dirasakan masyarakat. Dari program ini, perpustakaan memenuhi ruang-ruang kehidupan masyarakat dengan koleksi bacaan ilmu terapan (soft skill) yang dibarengi pendampingan dan pemberian tutorial agar mudah diimplementasikan.
"Di sini (Distrik Sota, red) memiliki lahan yang sangat luas. Dengan pilihan ekonomi yang telah diputuskan, kita akan uji cobakan bersama. Koleksi bacaan yang ada di perpustakaan membuka peluang bagi siapapun untuk berwirausaha," tambah Syarif Bando.
Tidak hanya dari potensi minyak kayu putih ataupun tanaman vanila, masyarakat Distrik Sota bisa memanfaatkan lahan untuk penangkaran hewan-hewan darat atau air. Kepala Perpusnas berkeyakinan dengan ilmu dan cara yang baik, hal itu berpotensi memberikan nilai ekonomi juga.
"Maka itu, mari mulai membiasakan membaca. Dunia berubah dengan cepat karena orang-orang yang aktif membaca. Lewat kebiasaan tersebut, literasi bisa tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat".
Menutup kunjungan di Sota, Kepala Perpusnas didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Provinsi Papua Christian Sohilait, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Merauke, Kapolsek Sota, dan Satgas Pengamanan Daerah Perbatasan, menyerahkan simbolis bantuan sarana dan prasarana Pocadi kepada Kepala Distrik Sota Yuliastri Karim.
Â 
Selepas dari Sota, kunjungan kerja Kepala Perpusnas berlanjut ke Distrik Kurik untuk melihat potret keberhasilan perpustakaan memaksimalkan potensi masyarakat kampung Salor Indah.
Distrik Kurik merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Kab. Merauke. Distrik ini, bersama lima Distrik lain yang diproyeksikan sebagai Kab. Merauke yang baru menggantikan Kab. Merauke yang akan beralih status menjadi Kota. Distrik Kurik digadang-gadang menjadi calon ibu kota baru di Kab. Merauke.
Setiba di Kurik, Kepala Perpusnas disambut Kepala Distrik Prasetyo Adi Cahyo dan Kapolsek Kurik Gatot. Adi Cahyo lantas mengatakan bahwa bangunan perpustakaan/taman pintar ini dulunya adalah bangunan Koperasi Unit Desa (KUD). Laku, kemudian tumbuh menggunakan Dana Desa. Perpustakaan Salor Indah baru memiliki 150 eksemplar buku. Meskipun begitu, Perpustakaan Salor Indah sudah berhasil menciptakan produk jahe merah, keripik, dan embal, walau dikemas dengan amat sederhana.
Keberhasilan ini memantik Kepala Perpusnas, yang lantas memberikan sejumlah bantuan koleksi bahan bacaan dan seperangkat komputer agar aksesibilitas pengetahuan mudah diperoleh.
"Kehadiran perpustakaan adalah untuk menjawab tantangan dunia yang terus berubah. Perpustakaan sampai kapanpun akan terus menjadi jembatan pengetahuan masa lalu, saat ini, dan yang akan datang," ucap Syarif Bando.
Dari manfaat perpustakaan, masyarakat bisa memperoleh beragam referensi dan pencerahan dari buku-buku.
Analoginya, ketika manusia hidup untuk waktu setahun, maka tanamlah palawija. Jika hidup untuk sepuluh tahun, maka tanamlah buah-buahan. Tetapi, jika hidup untuk membangun manusianya, maka bangunlah pengetahuan.
"Ilmu dari sekolah hingga perguruan tinggi tidak lebih dari 15 persen. Sisanya, didapatkan melalui buku-buku dan pengalaman hidup. Kita di masa depan adalah apa yang kita baca hari ini," pungkas Kepala Perpusnas mengakhiri lawatan kerja di Bumi Anim Ha (manusia sejati).
Dan lingkaran pelangi pun muncul menemani derap mesin kendaraan kami kembali ke peraduan.
Â 
Izakod bekai, izakod kai (satu hati, satu tujuan).
Â 
Reportase : Hartoyo Darmawan
Fotografer : Hartoyo Darmawan

Menanam Benih Literasi Di Ufuk Timur Bumi Cendrawasih

Jakarta - Dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional untuk mencapai optimalisasi penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca di masyarakat, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (UU No. 43 Tahun 2007) tentang Perpustakaan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyrakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menggelar rapat pembahasan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Perpustakaan merupakan institusi yang mengembangkan literasi masyarakat untuk menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu, ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan yakni perpustakaan perlu berperan aktif dalam menginternalisasikan kemampuan literasi masyarakat dan perpustakaan menyediakan bahan bacaan yang mendukung kebutuhan literasi masyarakat.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengatakan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dinilai tidak lagi relevan dan mengakomodir kebutuhan di era saat ini. Hal ini menurutnya terjadi karena ada perubahan paradigma perpustakaan.
Tugas perpustakaan tidak hanya terpusat pada manajemen koleksi, melainkan lebih kepada manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan. Manajemen koleksi terbatas pada pengadaan koleksi perpustakaan, sementara manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan adalah peran aktif dalam menginternalisasi kemampuan literasi masyarakat.
&ldquo;Manajemen pengetahuan dan transfer pengetahuan harus dicantumkan di dalam perubahan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan karena keduanya telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat hari ini,&rdquo; ucapnya di Hotel Oria, Senin (17/7/2023).
Lebih lanjut, Kepala Perpusnas juga menyampaikan usulan lainnya yaitu gerakan menulis buku yang berisikan asal usul budaya, potensi sumber daya alam, hingga ilmu terapan. Dengan demikian, harapan atas keragaman bahan bacaan dapat terjamin, sekaligus mampu membentuk masyarakat yang inovatif dan kreatif.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, Riko Bintari Pertamasari mengungkapkan bahwa kelembagaan menjadi permasalahan yang ditemukan pada perpustakaan khusus. Dia berharap agar struktur perpustakaan khusus ada dan memiliki posisi yang kuat pada perubahan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
&ldquo;Permasalahan yang ada yakni masalah kelembagaan. Perpustakaan khusus, tusi dan strukturalisasinya menghilang. Harapannya minimal strukturnya ada, jelas, dan anggarannya tersedia sendiri&rdquo; katanya.
Dia juga menerangkan perpustakaan khusus pasti memiliki kekhususan masing-masing, sehingga literasi tematik perlu diangkat menjadi kegiatan yang dilaksanakan. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sementara itu, Pembina Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, Ihsanudin menyampaikan bahwa keberadaan perpustakaan sekolah masih bersifat abu-abu. Selain itu, baginya kualifikasi dan kompetensi untuk pengelola perpustakaan harus ditegaskan. 
Ihsanudin juga berpendapat ekosistem digital wajib dikembangkan di perpustakaan sekolah. Dan tak kalah penting, sarana dan prasana juga harus menjadi perhatian.
&ldquo;Di era artificial intelegent, hal yang paling esensial untuk dikembangkan di perpustakaan sekolah, bukan lagi koleksinya melainkan ekosistem digitalnya yang harus dibangun. Ruangan yang luas dan nyaman juga wajib diperjuangkan, agar kelak perpustakaan mampu menjadi poros di sekolah,&rdquo; ungkapnya.
Reporter: Basma Sartika
 Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Sudah Tidak Relevan, Perpusnas Susun Perubahan UU No. 43 Tahun 2007

Merdeka Selatan, Jakarta&ndash;Kepala Perpusnas Muh Syarif Bando bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono secara resmi menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi di Jakarta, Jumat, (13/10). Komitmen tolak gratifikasi menjadi bukti bahwa&nbsp; Perpustakaan Nasional bersungguh-sungguh menciptakan iklim kerja yang memuaskan masyarakat, saling mengingatkan, dan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas mengingatkan kembali bahwa Perpustakaan adalah instansi publik yang dibiayai oleh Pajak sehingga harus mengoptimalisasi pelayanan publik. Tugas perpustakaan adalah ikut serta mencerdaskan bangsa, melepaskan rakyat dari belenggu kebodohan. &ldquo;Jadi, integritas sangat diperlukan agar terhindar dari praktek korupsi,&rdquo; tegas Muh Syarif Bando. Langkah berikutnya pasca-komitmen, Perpusnas akan menyempurnakan instrumen yang diperlukan, seperti pemasangan CCTV, penguatan koordinasi, dan upaya akrobatik anggaran.
Direktur Gratifikasi KPK mengatakan salah satu kampanye yang dilakukan menolak gratifikasi adalah berusaha menolak gratifikasi dengan senyum. Korupsi dibangun berdasarkan kebutuhan. &ldquo;Korupsi terjadi karena adanya opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), rasionality (perasaan tidak ada yang dirugikan),&rdquo; imbuh Giri Suprapdiono.
Reportase : Hartoyo Darmawan

Berita

Perpusnas dan KPK Jalin Komitmen Pengendalian Gratifikasi