Salemba, Jakarta -Â  Sebanyak 150 dus dan 10 karungÂ  atau 309 mililiter arsip milik Perpustakaan Nasional akan dimusnahkan. Arsip yang akan dimusnahkanÂ  meliputi arsip Keuangan (periode 1981 s/d 2009 ), arsip Hukum dan Humas (periode 1994 s/d 2008), dan sebagian arsip kepegawaian. Pemusnahan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, didampingi Deputi, Inspektur, Kepala Biro Umum, Kasubdit Akuisisi Arsip I dari Arsip Nasional RI (ANRI), dan arsiparis, di Jakarta, Senin, (8/4). Nantinya mobilisasi keseluruhan arsip yang akan dimusnahkan dilakukan pada 22 April mendatang di Gudang Arsip Indoarsip, Karawang.Â  Â  Dalam laporannya, Kepala Biro Umum Perpusnas, Joko Budi Santoso mengatakan Pemusnahan Arsip merupakan salah satu kegiatan Penyusutan Arsip sebagaimana diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 tentang Kearsipan. Proses pemusnahan arsip pun sudah dimulai sejak 4 Februari 2019 dengan beberapa tahapan, diantaranya pemilahan, pengelompokan, pendataan, reviu serta verifikasi lapangan oleh tim internal Perpusnas, ANRI dan juga mitra mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) Nomor 2 Tahun 2015 tentangÂ Â Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, danÂ Perka Nomor 4Â  Tahun 2015 tentang JRA Fasilitatif di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.Â  Â  Namun, berdasarkan hasil verifikasi fisik , sebagian Arsip Kepegawaian dinyatakan belum layak untuk diusulkan musnah dengan pertimbangan arsip tersebut merupakan Arsip Inaktif Asli berupa Berkas Perorangan dari tahun 1992-2007Â sehingga direkomendasikan oleh ANRI agar dikembalikan ke bagian Kepegawaian untuk ditata dan disimpan kembali. Selain itu,Â  arsip lain yang belum bisa diusulkan musnah, yaitu Arsip Inaktif Keuangan terkait Proses Pembangunan Gedung Blok E, Arsip Statis Asli berupa Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI, serta arsip berbentuk buku dan majalah sebanyak 1792 eksemplar dari tahun 1990 sampai dengan 2010 ). "Terhadap arsip- arsip yang tidak jadi dimusnahkan tersebut, kami akan kembalikan kepada unit kerja terkait untuk didayagunakan serta ditata dan disimpan kembali," terang Kepala Biro Umum.
Kasubdit Akuisisi Arsip I ANRI, Tato Pujiarto, mengatakan, pemusnahan arsip sudah menjadi kebutuhan setiap lembaga karena sudah ada UU Kearsipan yang nengatur mekanisme pemusnahan arsip. Sejatinya pemusnahan arsip tidak hanya menghilangkan, tapi dengan cara tersebut maka arsip lainnya bisa terselamatkan sehingga berguna bagi efisiensi dan efektivitas ruangan penyimpanan arsip. "Pemusnahan arsip ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan pemusnahan arsip di lingkungan Perpustakaan Nasional sudah melalui prosedur UU Kearsipan," terangnya.Â  Â  Sementara itu, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan,Â  saat ini Perpusnas terus menyempurnakan aturan (regulasi) perihal kearsipan seperti, JRA Substantif, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD), Pedoman Pengelolaan Arsip Aktif/Inaktif/Vital, Pedoman Penyusutan Arsip, dan Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan.Â Â  Â  "Perpusnas berkomitmen untuk menyelenggarakan dan mengelola kearsipan ini sebaik-baiknya pada semua lini, karena saat ini sudah mulai dipahami tahapan dalam mengurus kearsipan. Sehingga kedepannya, Perpusnas dan ANRI bisa terus bersinergi dan bekerjasama dalam pengelolaan arsip di lingkungan Perpusnas," kata Perpusnas sebelum melakukan simbolis pemusnahan. Â  Â  Reportase : Wara/Tika Fotografer : Hartoyo Darmawan Â

Disaksikan ANRI, Secara Simbolis Perpusnas Musnahkan 150 Dus dan 10 Karung Arsip 

Serdang Bedagai, Sumatra Utara&mdash;Di era informasi, perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan.
 
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional, Mariana Ginting, saat memberikan keynote speech-nya dalam acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, yang diselenggarakan di Aula Sultan Serdang Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Senin (20/11/2023).
 
Sebagai penerang dalam perkembangan intelektual masyarakat, perpustakaan kini telah bertransformasi.
 
Paradigma baru perpustakaan mengarahkan sumber daya dan upaya perpustakaan dengan proporsi 10 persen untuk manajemen koleksi (collection management); 20 persen untuk manajemen pengetahuan (knowledge management); dan 70 persen untuk transfer pengetahuan (transfer knowledge).
 
&ldquo;Kami menyebut pengaturan proporsi ini sebagai perpustakaan menjangkau masyarakat,&rdquo; ujar Mariana.
 
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), lanjutnya, adalah salah satu kontribusi aktif Perpusnas dalam mendorong perpustakaan untuk menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan.&nbsp;
 
&ldquo;Jutaan orang telah merasakan manfaat dari perpustakaan baik di provinsi, kabupaten/kota, maupun desa/kelurahan sehingga menjadi bagian dari program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020 &ndash; 2024,&rdquo; ungkap Mariana.&nbsp;
 
Mariana juga mengingatkan bahwa untuk menjadi bangsa yang sejahtera, kecerdasan bangsa perlu ditumbuhkan dengan menebar benih kegemaran membaca dan penguatan budaya literasi. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan kali ini mengambil tema &ldquo;Transformasi Perpustakaan untuk Serdang Bedagai Mandiri, Terampil, Asri, dan Berkualitas (MANTAB)&rdquo;.
 
Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, mengatakan MANTAB merupakan salah satu program RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026, yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Serdang Bedagai mandiri sejahtera religious.
 
&ldquo;Tema MANTAB ini mencerminkan tekad kita untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat transformasi yang mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Serdang Bedagai,&rdquo; ungkap Darma.
 
Darma melanjutkan, perlunya meningkatkan kemudahan dalam mengakses layanan perpustakaan karena literasi merupakan kunci utama menuju kesejahteraan individu dan komunitas.
 
&ldquo;Saya mengajak semua pihak terkait untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat komunitas, tempat di mana setiap warga dapat dengan mudah mengakses sumber daya pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri,&rdquo; ungkap Darma.
 
Pada sesi talkshow, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, Dwi Endah Purwanti, menjelaskan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Sumatra Utara pada tahun 2023 mencapai 63,58.
 
&ldquo;Kita perlu bangga pada kategori ini artinya masyarakat di Sumatra Utara sebenarnya ada potensi untuk gemar membaca,&rdquo; ujar Endah.
 
Endah juga mengatakan, jika menggunakan indikator dari UNESCO, rasio jumlah penduduk dengan jumlah buku atau bahan pustaka yang ideal adalah 1:2.
 
&ldquo;Jumlah penduduk di Sumatra Utara yang mencapai lebih dari 15 juta penduduk, seharusnya membutuhkan 30 juta bahan bacaan. Namun kondisi saat ini masih jauh dari yang diharapkan,&rdquo; imbuh Endah.
 
Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatra Utara terus melakukan upaya pemerataan perpustakaan dengan melakukan pendataan perpustakaan dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan dan mengoptimalkan layanan perpustakaan desa melalui program TPBIS.
 
Selain itu, dinas perpustakaan provinsi Sumatera Utara terus melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga, perguruan tinggi, sekolah untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, hingga membangun pocok baga di kabupaten/kota.
 
Reporter: Gilang Arwin Saputri
 
Dokumentasi: Aditya Irfan F/Ahmad Kemal N

Transformasi Perpustakaan, Pusat Akses dan Pengetahuan Terbuka untuk Masyarakat di Serdang Bedagai 

Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan RB dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 kepada tim evaluator Kementerian PAN_RB, Jumat (3/9/21).
Dalam rangka mewujudkan lembaga yang adaptif dalam melayani masyarakat, pelaksanaan reformasi birokrasi di Perpusnas dilakukan melalui 8 area perubahan. Yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Utama Perpusnas, Woro Titi Haryanti mengatakan indikator kinerja Perpustakaan Nasional adalah indeks pembangunan literasi masyarakat. Maka dari itu Perpusnas berupaya melibatkan banyak pemangku kepentingan dari Gubernur, Bupati/Walikota, Anggota DPR, Anggota DPRD, tokoh masyarakat salah satunya dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan indeks literasi masyarakat.
&ldquo;Literasi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan jangka menengah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Perpusnas berkontribusi dalam hal peningkatan literasi melalui membangun lingkungan yang mendukung peningkatan literasi,&rdquo; ungkapnya.
Hal tersebut dilakukan melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan memfasilitasi, mendorong, dan mengembangkan perpustakaan di seluruh Indonesia menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk memberikan keterampilan guna peningkatan kesejahteraan.
Ketua RB Perpusnas Adin Bondar menyebutkan pada tahun 2020 nilai RB Perpusnas sebesar 74,1 (kategori BB) dan SAKIP 68,94. Upaya perbaikan akan terus dilakukan sehingga Perpusnas menghadirkan pelayanan publik yang prima sebagai hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
&ldquo;Dalam penguatan SAKIP, Renstra Perpusnas 2020-2024 telah mengadopsi visi misi bapak Presiden Joko Widodo dan juga RPJMNnya. Kemudian menurunkan target-target roadmap reformasi birokrasi itu menjadi indikator dalam program teknis kami. Semua di formulasikan dan diturunkan sampai kepada indikator-indikator yang terukur dan target yang ditentukan ini semua adalah perbaikan-perbaikan yang kami lakukan,&rdquo; sebutnya.
Di sisi lain, Kemenpan RB yang diwakili Penanggung Jawab Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dan RB di Perpustakaan Nasional, Raka Pamungkas menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk membandingkan keadaan sebelum dan sesudah dilakukan perubahan.
&ldquo;Evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk menggali informasi, dan yang didapatkan akan menjadi bahan laporan bahwa Perpusnas sudah melakukan perubahan,&rdquo; jelasnya. Selain itu, pemaparan dan penjelasan juga perlu menunjukkan apakah rekomendasi yang diberikan kepada instansi telah dijalankan.
Reporter: Eka Purniawati

Evaluasi Pelaksanaan RB dan SAKIP Perpusnas Tahun 2021 oleh KemenPAN RB

Salemba, Jakarta-Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan literasi, Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya memperkuat infrastuktur literasi. Salah satunya melalui pembangunan gedung layanan perpustakaan.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengakui bahwa peningkatan literasi adalah kunci untuk membawa masyarakat menuju asa depan yang lebih maju.
"Jika literasi tinggi maka masyarakat akan maju," ujarnya dalam Audiensi yang diterima Sekretaris Utama (Sestama) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Joko Santoso, di Ruang Sidang Pimpinan, Senin (15/7/2024).
Dia mengatakan Kabupaten Serang tengah mengajukan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 untuk pembangunan Gedung perpustakaan. Dijelaskan bahwa konsep Gedung perpustakaan yang diusung yakni perpustakaan rekreatif dan edukatif.
"Konsep ini untuk menarik minat muda datang ke perpustakaan, sehingga perpustakaan harus menyediakan lingkungan yang menarik dan relevan bagi mereka," tambahnya.
Sementara itu, Sestama Joko Santoso menyampaikan saat ini perpustakaan menjadi pusat pengetahuan yang tidak lagi eksklusif tetapi inklusif, terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
"Perpustakaan harus menjadi tempat yang inklusif bagi siapa pun yang ingin mengakses informasi dan pengetahuan," katanya.
Dalam pembangunan gedung perpustakaan baru, lanjutnya, agar bangunan didesain ramah lingkungan dan mempertimbangkan aksesbilitas bagi semua termasuk kaum disabilitas.
"Konsepnya harus dapat mengintegrasikan fungsi literasi dengan fasilitas seperti cafe, ruang pertemuan, dan ruang terbuka," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sestama mengatakan selain DAK Fisik saat ini ada pula program DAK Non Fisik, yang digunakan untuk kegiatan penguatan budaya baca dan literasi. Misalnya, dengan menyelenggarakan festival literasi.
"Di era digital saat ini, di mana hoaks banyak menyebar, pustakawan harus bekerja keras untuk menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya," tambahnya.
Selain itu, dia memaparkan Perpusnas memiliki program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang sukses karena program tersebut langsung mengena ke masyarakat.&nbsp;
"Tahun ini untuk penguatan literasi kami akan membagikan bantuan 1.000 buku. Di Kabupaten Serang ada sekitar 27 desa yang akan mendapat bantuan. Tidak hanya buku, kami pun membekali&nbsp; &nbsp;tenaga pengelola perpustakaan melalui pelatihan," paparnya.
&nbsp;
Reporter : Wara Merdeka
Dokumentasi : Aji Anwar / Deni
&nbsp;
&nbsp;

Tingkatkan Literasi Melalui Pembangunan Perpustakaan 

Jakarta - Pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga masing-masing. Tentunya seringkali hal ini hanya ditafsirkan secara sederhana, di mana perpustakaan ini memberikan pelayanan perpustakaan hanya kepada pejabat atau staf lembaga tersebut. Namun, sesungguhnya penafsiran layanan di lingkungan lembaga masing-masing dapat diartikan secara luas dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan atau stakeholder lembaga induknya masing-masing, dengan demikian diharapkan keberadaan perpustakaan dapat menjadi bagian solusi masalah bagi semua lapisan masyarakat.
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyelenggarakan Seminar Nasional Perpustakaan 2021 dengan mengangkat tema â€œInovasi Mendukung Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosialâ€ di The Westin Jakarta pada Rabu (7/4/2021) bertujuan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta mengenai paradigma baru perpustakaan yang bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, memperoleh arahan dan gambaran secara jelas mengenai tahapan pengembangan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial, mendiseminasi praktik baik (good practices) pengembangan perpustakaan berbasis inklusis sosial,
Salah satu misi Kementerian Pertanian (Kementan) RI adalah mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi 270 jiwa juta jiwa masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang tentunya menjadi target utama Kementan. Misi lain yang juga harus berjalan berdampingan dan seimbang dari Kementan adalah mewujudkan kesejahteraan petani.
Perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas pada tahun 2018. Program ini memandang perpustakaan sebagai subsistem sosial dalam kemasyarakatan sehingga layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah layanan perpustakaan dengan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, misi utama Kementan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki keterkaitan yang erat. â€œDapat terlihat benang merah antara misi Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan masyarakat petani dengan tujuan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial,â€ ungkap Momon.
â€œDengan demikian apabila perpustakaan konvensional telah bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial maka perpustakaan tersebut akan dicirikan oleh adanya beberapa hal sebagai berikut diantaranya koleksi perpustakaan merupakan wahana rujukan informasi untuk mencari solusi permasalahan, perpustakaan merupakan fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan, perpustakaan menjadi market space atau tempat masyarakat mengembangkan potensi dirinya, perpustakaan harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat, pustakawan merupakan agen informasi yang menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan,â€ lanjutnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, selaku keynote speaker pada kegiatan ini mengatakan bahwa disebutkan pertanian di Thailand dan Vietnam lebih unggul dari pertanian Indonesia dalam hal pemanfaatan lahan pertanian. Padahal seperti diketahui bersama, luas wilayah negara Vietnam jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. â€œVietnam dalam mengolah sumber daya alam contohnya singkong bisa menghasilkan berton-ton untuk pakan ternak ke Eropa sedangkan di Indonesia tidak seperti itu, padahal di Indonesia lebih banyak profesor, doktor dan master dalam bidang pertanian dibandingkan di Vietnam. Apa masalahnya? Semua profesor, doktor dan master di sini pintar, yang tidak pintar adalah petaninya,â€ jelasnya.
Lebih lanjut, Syarif Bando juga mengatakan bahwa bersadarkan data Bappenas hanya 10% penduduk Indonesia yang tembus perguruan tinggi, sedangkan sisanya yakni 90% terjun ke masyarakat hanya bermodalkan ijazah SD dan SMP. Menurutnya, mereka adalah lahan yang paling potensial untuk diedukasi mengenai perpustakaan, untuk itu paradigma perpustakaan harus diubah.
â€œKalau kita mau merubah bangsa ini, kita harus merubah paradigma perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada abad ke-18, perpustakaan tugasnya adalah me-manage collection, lalu pada abad ke-19 teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat adalah management of knowledge. Saat ini, teori yang relevan adalah transfer of knowledge, perpustakaan harus mampu men-transfer pengetahuan kepada stakeholdernya dalam hal ini petani. Dengan demikian, para petani dapat menggunakan ilmu yang didapat dan menjelma seperti penyuluh pertanian dalam mengolah lahan pertanian yang ada,â€ ujar Syarif Bando.
Menanggapi yang disampaikan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko, berpendapat bahwa sebenarnya perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah dilakukan oleh Kementan dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah mensinergikan sumber daya yang ada di kementerian. Dia pun berharap agar literasi bisa menjadi basis baik untuk penyuluh, petani, maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga koleksi perpustakaan dan penyuluh bisa benar-benar membantu dalam pembangunan pedesaan.
â€œDi dalam visi Indonesia 2045 ini kita mempunyai cita-cita ingin agar manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dan berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan maupun teknologi, kemudian juga memiliki pembangunan yang merata dan inklusif jadi dapat dilakukan dan diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan juga ekonomi yang maju dan berkelanjutan dan menjadi negara yang demokratis yang kuat dan negara yang bersih. Ada empat pilar untuk mendukung cita-cita ini yaitu kita harus membangun manusia yang menguasai iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,â€ ucap Subandi.
Reporter: Basma Sartika

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Harus Bisa Mengawal Perkembangan Pengetahuan Petani Indonesia

Senayan, Jakarta â€“ Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional memperkuat kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga Negara lain, terutama dengan Kemendes PDTT, Kemenkominfo, dan Kemendikbud menjadi bagian dari strategi kebijakan Perpustakaan Nasional ke depan. Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, Selasa (22/9).
Â â€œMisalnya, kolaborasi yang intensif antara Perpusnas dengan Kemendikbud sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Pendidikan akan maju jika didukung perpustakaan yang memadai terutama di daerah. Di tempat lain begitu mudahnya masyarakat mengakses melalui sistem online, nah ini perlu dikembangkan. Seperti kerjasama Perpusnas dengan Kominfo sehingga semua informasi bisa terintegrasi,â€ ucapnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia mendorong Perpustaakaan Nasional bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terkait pemanfaatan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Perpustakaan Prokolamator Bung Karno sebagai bagian dari paket wisata edukatif di daerah.
â€œHal penting yang bisa dikembangkan terutama untuk dua UPT yang mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat dimana orang mencari ilmu pengetahuan tetapi menjadi wisata edukatif yang dilengkapi sajian menarik,â€ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyetujui dengan pengembangan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Bung Karno untuk menjadi wisata sejarah yang edukatif.
Selain itu, perpustakaan juga berperan dalam mendukung program Kemenparekraf yakni 10 destinasi wisata prioritas. â€œSaat ini kami tengah menyusun folklore dari 10 tujuan wisata yang ditetapkan pemerintah. Perpustakaan Nasional juga akan menerbitkan tokoh-tokoh biografi nasional dari kemerdekaan sampai saat ini,â€ ungkapnya.
Â 
Reportase : Wara Merdeka
Fotografer : Ahmad Kemal Nasution
Â

Komisi X DPR RI Dorong Perpusnas Lakukan Kolaborasi

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sentul, Bogor- <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terus mendorong pengarusutamaan naskah kuno sebagai melalui berbagai upaya. Salah satunya dalam penetapan naskah kuno sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) tahun 2024.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Sebanyak tujuh usulan naskah kuno dari berbagai daerah diusulkan untuk dinilai oleh komite IKON bersama dengan para Dewan Pakar IKON di Sentul, Jawa Barat pada Jumat (23/8/2024).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Ketujuh naskah kuno tersebut yaitu: Pustaha Laklak Tambar ni Hulit (Provinsi Sumatera Utara), Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya (Sumatera Selatan), Lontar Sri Tanjung (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Kidung Bwana Winasa Karya Padanda Ngurah (Kabupaten Badung, Provinsi Bali), Bo&rsquo; Sangaji Kai (Kota Bima), Lontara Attoriolong Bone (Provinsi Sulawesi Selatan), dan Lontar Primbon Suku Tengger (Provinsi Jawa Timur).
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), E. Aminudin Aziz dalam kesempatan tersebut mengatakan upaya yang dilakukan dalam proses penetapan IKON adalah hal yang luar biasa.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&ldquo;Kolaborasi yang dilakukan Perpusnas bersama para pengusul, dan komunitas untuk mewujudkan jejaring ini dapat menguatkan seluruh ekosistem pernaskahan nusantara. Memang harus diciptakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran membentuk jejaring sehingga naskah nusantara ini tidak hanya menjadi milik sendiri dan bersifat eksklusif,&rdquo; tegasnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Namun disisi lain kebermanfaatan dan dampak atas penetapan naskah kuno menjadi IKON juga menjadi hal yang sangat tidak boleh dilupakan. &ldquo;Padahal upaya yang dilakukan oleh tim internal IKON dan pengusul sangat luar biasa. Harus meneliti terlebih dahulu terkait dengan naskah yang akan diusulkan. Prosesnya panjang. Namun, apresiasi orang terhadap hal ini dirasa belum sebanding,&rdquo; imbuhnya.
<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Menurutnya, penggalian informasi oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan review oleh Dewan Pakar seperti upaya menemukan mutiara dalam sebuah naskah kuno. &ldquo; Tantangannya adalah bagaimana kegiatan ini juga dalam rangka menemukan substansi naskah kuno itu sendiri yang dapat disebarkan kepada masyarakat. Harus ada sesuatu yang besar yang berguna bagi masyarakat luas,&rdquo; tuturnya.

<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Reporter: Eka Purniawati<span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-size: 11pt; font-family: Arial,sans-serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Fotografer: Aditya Irfan&nbsp;

Berita

Perpusnas Dorong Pengarusutamaan Naskah Kuno Melalui Penetapan Ingatan Kolektif Nasional