Medan Merdeka, Jakarta-Sinergitas adalah kata kunci bagaimana sebuah pembangunan bisa terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Kabupaten Sinjai, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, kini sedang mendesain pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang berdampak bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan melalui dana alokasi khusus merupakan bagian yang ditempuh Kab. Sinjai agar terwujud. Â 
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah / Bapemperda Kab. Sinjai, A. Zaenal Iskandar ketika melakukan dialog dengan Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Deni Kurniadi, pada Kamis, 31/7.
"Sejak musibah banjir bandang di Sinjai, kami saat ini terus melakukan upaya perbaikan ulang infrastruktur. Perpustakaan tidak lagi sekedar tempat baca melainkan sarana rekreasi," terangnya.
Paham akan kebutuhan tersebut, pihaknya juga menginginkan sumber daya manusia, baik pustakawan atau tenaga perpustakaan yang Â profesional terhadap pelayanan sehingga mampu mendorong literasi di masyarakat.
Kab. Sinjai mengakui alokasi dana untuk aktivitas perpustakaan masih minim. Hanya berkisar Rp 1 miliar per tahunnya. Oleh karena itu, seluruh mitra pemerintah daerah Kab. Sinjai, seperti BUMN, BUMD, dan swasta bersinergi memikirkan solusi dari permasalahan perpustakaan dan literasi. "Kami memberikan bantuan buku yang sesuai kebutuhan pengetahuan dan profesi masyarakat dimana mereka tinggal sehingga tepat sasaran," tambah Zaenal. Â 
Menanggapi keinginan Kab. Sinjai, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, menyarankan agar Kab. Sinjai mencermati segala bentuk bantuan yang disediakan pemerintah lewat DAK perpustakaan, antara lain untuk pembangunan gedung perpustakaan baru, renovasi/rehabilitasi gedung, sarana TIK, perabot, dan bantuan koleksi.
Pengajuan perluasan gedung juga memerlukan Detail Engineering Design atau DED dan Kab. Sinjai juga wajib menyertakan dalam persyaratan yang diminta. Namun, usulan DAK Kab. Sinjai diproyeksikan masuk di 2021 mengingat untuk DAK 2020 sudah ditutup.
"Matangkan dulu apa yang menjadi kebutuhan prioritas pembangunan perpustakaan. Koordinasikan dengan pihak Bappeda. Kalau tidak akur dengan Bappeda rasanya agak sulit dibantu," jelas Deni Kurniadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Sinjai, Lababa Faisal, menambahkan untuk peraturan daerah tentang perpustakaan dijadwalkan rampung tahun ini. Karena perpustakaan berkaitan dengan pendidikan, Perpusnas menyarankan perlunya sedikit pemaksaan agar kualitas pendidikan daerah berkembang. Atau didalam penyusunan APBD berikutnya bisa dimasukkan program perpustakaan.
Perlu diingat, perpustakaan sudah menjadi urusan wajib non dasar sehingga perlu dianggarkan. "Kuncinya adalah sinergi dan meyakinkan DPRD karena di dalam fungsi pendidikan yang memakan anggaran hingga 20 persen didalamnya termasuk perpustakaan," lanjut Deni.
Saat ini Pemda Sinjai bersama-sama 13 kab/kota di Sulawesi Selatan tengah fokus pengembangan layanan perpustakaan untuk ibu dan anak sesuai instruksi Gubernur. "Sejauh ini animo masyarakat yang datang berkunjung cukup besar. Per hari bisa mencapai 200-300 pengunjung. namun tidak diimbangi dengan koleksi yang masih belum memadai," imbuh Faisal.
Reportase/Fotografer: Hartoyo Darmawan

Perpusnas Minta Kab. Sinjai Sinergi DAK Dengan Bappeda 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta - Pemerhati lingkungan Darhamsyah meluncurkan buku tentang kehidupan dan peduli kepada lingkungan bertajuk â€œEnjoy Life with Eco-Lifeâ€. Peluncuran buku dibarengi dengan bedah buku yang dirangkaikan dengan Perpusnas Expo 2019.
Darhamsyah menjelaskan, frasa eco-life dipilih menjadi judul untuk mengimbangi ego-life. â€œKetika ego-life besar, maka eco-life akan mengecilkan ego tersebut,â€ jelasnya di Panggung Utama Perpusnas Expo, Plaza Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta, pada Selasa (17/9/2019).
Buku diselesaikan dalam waktu satu bulan namun bahan sudah dikumpulkan bertahun-tahun lamanya. â€œSemakin kita terhubung dengan alam maka itu akan mengasah kita dalam emosional dan kesejahteraan hidup, jika ingin hidup enjoy cintai lingkungan dan baca buku ini,â€ tuturnya.
Darhamsyah mengaku bukunya terinspirasi oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim yang menyatakan hidup harus mempunyai tujuan yang jelas. Bedah buku dibuka dengan penampilan penyanyi Ully Sigar Rusady dengan petikan gitarnya yang bernyanyi tentang ajakan menjaga lingkungan.
Reporter: Aninda Ernest/Fotografer: Andika Prasetyo Â Â 
Â 
Â

Ajakan Mencintai Lingkungan melalui Buku

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK) mengadakan sosialisasi Grand Design, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Pedoman Perpustakaan Khusus secara virtual pada hari Selasa. (23/05/2023)
Dra. Nani Suryani, M.Si. selaku Kepala Pusat PPUK menggandeng tiga narasumber dan satu moderator, antara lain Drs. Tisyo Haryono, M.L.S., Assesor Perpusnas, Farli Elmuneri, S.S., M.Hum., Pustakawan Daniel S. Lev., Eka Meifrina Suminarsih, S.S,. M.M., Pustakawan Perpustakaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sebagai moderator Hariyah, M.Hum., Pustakawan perpustakaaan Kementerian Agama (Kemenag).
&ldquo;Grand Design Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Khusus adalah sebuah pedoman tentang bagaimana konsep pengembangan perpustakaan khusus masa depan dan segala permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana bertransformasi menuju perpustakaan yang berkualitas&rdquo;, jelas Nani.
Perpusnas telah melakukan pembinaan ke perpustakaan khusus. &ldquo;Kami telah memfasilitasi pertemuan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia setiap tahun untuk penguatan penyelenggaraan perpustakaan khusus dari segi penguatan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, pun kami juga melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga perpustakaan khusus di seluruh Indonesia&rdquo;, lanjut Nani.
Tisyo Haryono, salah satu narasumber menyampaikan tentang grand design yang memuat gambaran umum, transformasi, analisis lingkungan strategis, arah kebijakan dan strategi, prioritas program dan roadmap.
&ldquo;Diharapkan grand design yang telah disusun ini menjadi acuan dalam rangka pengembangan perpustakaan khusus&rdquo;, kata Tisyo.
Kondisi perpustakaan khusus saat ini, menurut Tisyo, antara lain dasar pembentukan yang tidak ada keberlanjutan, statusnya tergantung pada lembaga induk, tupoksinya melayani pemustaka pada lembaga induk, indikator kinerja dilihat dari jumlah koleksi dan pelayanan prima.
Perlu ada transformasi untuk mengatasi kondisi tersebut di atas.
&ldquo;Perlu membangun koleksi khusus, menyediakan konten digital, layanan prima, layanan eksistensi, konvergensi layanan (menyatukan perpustakaan dengan layanan lain misalnya layanan museum, layanan anak), resource sharing, the feel good library, recognition dan perbaikan yang berkelanjutan&rdquo;, lanjut Tisyo.
Setiap penyelenggara perpustakaan memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan yang merata dan menjamin ketersediaan koleksi.
Narasumber kedua diisi oleh Farli Elnumeri yang menjelaskan tentang NSPK.&nbsp;
&ldquo;NSPK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan khusus sesuai dengan NSP perpustakaan khusus dan penguatan layanan prima dengan tujuan untuk memberikan arah penyatuan dan kesepahaman dalam menciptakan kesesuaian gerak dan strategi perpustakaan khusus&rdquo;, terang Firli.
Perpusnas menerbitkan buku berjudul Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Khusus. Pedoman tersebut memuat tentang pembinaan, koleksi, sarana prasarana, layanan, sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan khusus.
Eka Meifrina Suminarsih selaku salah satu narasumber mengungkapkan bahwa masing - masing outline dibedah dalam pedoman. 
&ldquo;Pembinaan perpustakaan memuat perihal kebijakan dan kondisi umum perpustakaan dan tugas fungsi lembaga induk. Perpustakaan khusus tidak bisa lepas dari lembaga induknya. Karena lembaga induk berfungsi sebagai representasi kepentingan pemustaka dan fasilitator&rdquo;, jelas Eka.
Sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat 7, Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
Reportase &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Anastasia Linawati
Dokumentasi : Anastasia Linawati

Menuju Perpustakaan Khusus yang Lebih Modern dan Berkualitas

Medan Merdeka Selatan, Jakarta -- â€œMenjadi perempuan bukanlah pilihan tetapi memang sudah ditakdirkan, tapi menjadi perempuan berkarakter, perempuan tangguh, perempuan kuat, itu adalah pilihan.â€ Demikian pesan Loeke Larasati Agoestina, mantan Jamdatun Kejaksaan Agung RI pada talk show peringatan Hari Kartini bertema â€œCerita Sukses Perempuan Indonesia Menggapai Citaâ€ yang diselenggarakan di teater Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, Jumat (23/4/2021).
Loeke menceritakan pengalaman pribadinya semasa bekerja di Kejaksaan Agung, di mana ia harus berpindah tugas beberapa kali karena tuntutan pekerjaan. Menurutnya, keputusan untuk menyanggupi berpindah-pindah lokasi tugas merupakan konsekuensi atas pilihannya untuk berkarir di lembaga pemerintah tersebut.
Ia menyadari keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat dirinya telah berkeluarga. Namun demikian, ia selalu berkeyakinan bahwa kesulitan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya.
â€œAnggaplah kesulitan itu sebagai tantangan. Kesulitan adalah sebagai suatu tantangan yang harus kita hadapi dan kita cari jalan keluarnya seperti apa itu,â€ tegasnya.
Selain itu, dukungan keluarga, yaitu izin dari suami, turut berperan penting dalam menjalankan tugasnya dan meniti karir di Kejaksaan Agung. Diakuinya bahwa jalan menuju puncak pimpinan harus melalui banyak tantangan dan pada saat menjabat harus menghadapi tantangan yang berbeda. Apalagi secara faktual di lingkungan daerah tempat ia menjabat, masyarakatnya masih terheran-heran dengan perempuan yang menjadi pemimpin.
Oleh karena itu, ia berpesan kepada para perempuan Indonesia agar tidak boleh menyerah seperti yang disampaikan Kartini dalam surat-suratnya.
â€œKita bisa melakukan apabila kita mau. Jangan menyerah, aku mau. Aku mau tapi aku juga bisa. Jangan aku mau aja, tapi aku enggak bisa atau aku bisa tapi aku enggak mau,â€ urainya.
Â 
Reportase: Eka Cahyani
Â

Kita Bisa Apabila Kita Mau

Salemba, Jakarta â€“ Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kedeputian I, Senin (21/1). Rakernis mengagendakanÂ  arahan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, paparan Kebijakan Deputi IÂ  Ofy Sofiana, Kepala UPT Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta, Kepala Direktorat dan Kepala Pusat Jasa dan Informasi Perpusnas serta Sidang Komisi ke dalam tiga kelompok yang membahas dan merumuskan topik tentang evaluasi kegiatan tahun 2018, pemantapan tahun 2019, rencana strategis 2015-2019, persiapan materi renstra 2020-2024, serta tentang penguatan data dan pemetaan tugas fungsi kegiatan yang tumpang tindih di kedeputian Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi.
Kepala Perpusnas dalam arahannya menyampaikan, bahwa tahun 2019 merupakan tahun yang penting untuk memastikan dan mengembalikan marwah Perpustakaan Nasional sebagai pusat informasi. â€œKalau perpustakaan difungsikan sebagai pusat informasi pastikan kontennya yang akuntabel, update dan terpercaya serta cukup mudah untuk diakses dan mudah diperoleh tepat waktu,â€ ujar Kepala Perpusnas. Kepala Perpusnas menghendaki seluruh pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional dibuatkan kartu nama yang nantinya bisa dibagikan ke para pengguna perpustakaan.
â€œSetidaknya setiap pustakawan setiap harinya mendapatkan testimoni atas kinerjanya yang tentunya akan membawa dampak terhadap pengakuan atau fakta-fakta kinerja atas institusi Perpustakaan Nasional,â€ tambah Muhammad Syarif. Saat ini perpustakaan tidak terlepas dari pelayanan publik sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. â€œKompetensi inovasi pelayanan publik dilakukan sebagai upaya menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Perpusnasâ€.
Lebih lanjut, Kepala Perpustakaan Nasional juga mendorong dan mengapresiasi seluruh pegawai untuk berani menunjukan kreatifitasnya dalam menciptakan inovasi pengembangan perpustakaan. Pustakawan harus bekerja secara profesional dan menuangkan ide-ide kreatif seperti menganalisis konten bahan pustaka yang Perpusnas miliki. â€œPustakawan dapat membuat kliping berbasis online sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi rujukan,â€ terang Syarif.
Galeri Kepresidenan dan ruang tentang jejak sejarah Indonesia sejak zaman Hindu-Budha, Majapahit, imperialisme, masa persiapan kemerdekaan, pra kemerdekaan hingga eraÂ  Revolusi Industri 4.0, diminta Kepala Perpusnas untuk diselesaikan.
â€œEra Revolusi Industri 4.0 adalah era inovatif.Â  Kemudian dari inovatif meningkat kepada hyper inovatif.Â  Dan muaranya adalahÂ assembling (perakitan). Bagaimana handphone bisa menggantikan kompas, perbankan, radio, kamera dan bagaimana handphone menjadi universitas terbaik karena menyimpan kumpulan buku-buku yang terbaru,â€ jelasnya.
Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Ofy Sofiana dalam paparannya menjelaskan peran Perpustakaan Nasional sebagai pusat literasi informasi. â€œKami setuju dengan arahan Kepala Perpusnas bahwa tahun ini adalah tahun konten dan upaya mengembalikan hakikat perpustakaan sebagai pusat informasi,â€ tutur Ofy. Menurut Deputi I, tahun 2019 pihaknya akan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Perpustakaan pada tahun 2019 juga menjadi prioritas nasional, sasarannya yang hendak dicapai adalah pengembangan transformasi layanan, meningkatkan budaya gemar membaca dan meningkatkan pengelolaan kelas dan fisik dan kandungan informasi.
Â 
Reportase : Arwan Subakti

Rakernis Deputi I Perpusnas : Perpustakaan Harus Lakukan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik

EKONOMI Pancasila? Ini tantangan besar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam perekonomian nasional di tengah kepungan kapitalisme dan globalisasi. Menurut Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan;b) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; c) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga, diperlukan negara untuk mengatur agar perekonomian nasional berdasarkan nilai-nilai dan moral Pancasila. Disisi lain, universalitas yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila harus terus diinternalisasikan secara benar untuk kepentingan berbangsa, bernegara maupun pergaulan dunia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang berlaku umum (universal) menunjukkan wawasan yang integral- integratif dan sebagai ideologi modern mampu memberikan gairah dan semangatÂ Â  yangÂ  Â tinggi. Para pendiri (founding fathers/mothers) Bangsa Indonesia telah bersusah payah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan sekaligus bersepakat untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 75 tahun lalu. Kini, kita segenap anak bangsa dituntut harus mampu mewarisi nilai-nilai kejuangan dalam memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikannya, termasuk Pancasila. 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan hari libur nasional (ref. Keppres No 24 Tahun 2016) hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan refleksi yang benar atas sejarah panjang mengenai Pancasila dan usaha-usaha merongrongnya baik oleh golongan ekstrim kiri (EKI) maupun ekstrim kanan (EKA). Kita bersama-sama harus meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menghancurkan bangsa dan negara. Terlebih saat ini kita dan dunia sedang menghadapi masa-masa sangat sulit dan rumit menghadapi pandemik covid-19 yang tak kunjung usai.
Â Â Â Â  Empat Konsensus Dasar Bangsa
Â Â Â Â  Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan empat konsensus dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia. Harus dipahami, dihayati, diamalkan dan dilestarikan sepanjang masa. Â Kemudian, penyebutan empat pilar dasar kebangsaan tidak boleh digunakan lagi sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Â  dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014, karena PancasilaÂ  merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur seluruh bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara, falsafah dan ideologi nasional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menjiwai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah falsafah hidup serta ideologi bangsa dan negara yang mencerminkan moral dan akhlak manusia lndonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang hidup dan berinteraksi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada hakekatnya merupakan nilai nilai instrinsik Pancasila, yakni sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengembangkan Â nilaiÂ  keseimbangan,Â  keserasian,Â  dan Â keselarasan sertaÂ  persatuan Â danÂ  kesatuan Â bangsa Â untuk Â menjagaÂ  tetapÂ  tegak utuhnya NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote-Ndau yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945
Â Â Â Â  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber pokok dan sumber hukum nasional dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, teknis pengaturannya dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum bangsa lndonesia yang mendasari hukum dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu mengedepankan nilai-nilai hidup yang sudah mengakar dan menjiwai dari seluruh aspek kehidupan sehingga dapat mencapai tujuan nasional. UntukÂ  mewujudkanÂ  tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka bangsa Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kehidupan melalui sistem kehidupan nasional yang mencerminkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional dan dasar negara.
Â Â Â Â  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat,budaya, suku dan keyakinan. Memiliki tujuan nasional untuk a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang intinya mencakup kepentingan nasional yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).
Â Â Â Â  Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda, tetap satu) merupakan semboyan bangsa Indonesia yang harus terus dijunjung tinggi oleh setiap warganegara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Janganlah perberdaan-perbedaan suku, ras dan agama (SARA) dijadikan sumber konflik yang dapat mengakibatkan pertentangan dan permusuhan. Kita harus selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Â Â Â Â  Pelestarian Pancasila
Â Â Â Â  Nilai-nilai dalam Pancasila harus dipahami, dihayati, diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, kemudian melestarikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Internalisasi nilai-nilai harus dimulai dari usia dini di dalam keluarga (pendidikan informal), berlanjut dan bertingkat secara formal sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun secara non-formal di masyarakat. Internalisasi nilai-nilai dilakukan secara terus-menerus sejak usia dini agar timbul rasa empati yang berkembang menjadi altruistik (rasa ikhlas, tanpa pamrih) sehingga terbangun empati bagi lingkungannya. Juga dapat dilakukan melalui Â Â Â Â Â Â Â Â  pendekatan seperti pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, dan keteladanan. Sejalan dengan teori perubahan sosial Prof. Selo Soemardjan bahwa yang menekankan adanya perubahan lembaga sosial kemasyarakatan yang berlangsung dalam komunitas tertentu yang memberi pengaruh pada perubahan sistem nilai, sikap dan tingkah laku antar hubungan individu dan kelompok masyarakat.Â  Mencakup semua aspek kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam cara berpikir, cara berinteraksi, cari hidup bermasyarakat, termasuk perubahan orientasi tentang hakikat kehidupan. Dimensi perubahan sosial dapat mempengaruhi semua gatra kehidupan ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Dimana keterbukaan dan demokrasi menjadi faktor penyebab perubahan kehidupan sosial berbasis digital teknologi yang cenderung dehumanisasi.
Â Â Â Â  Oleh kareba itu, perlu semacam â€rambu-rambuâ€ yang sama agar tidak terjadi multi tafsir atas nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan kegaduhan sosial yang ujung-ujungnya dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi maupun kroni-kroninya. Rambu-rambu itu penting agar setiap warga negara (terutama penyelenggara negara) memahami, menghayati, mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila demi kepentingan nasional. Dalam prakteknya, pengamalan Pancasila harus dimulai dari para pemimpin negara, aparat penyelenggara negara, para tokoh masyarakat dari pusat hingga pelosok negeri. Pun, Lemhannas R.I sebagai lembaga negara yang menyiapkan para calon pemimpin strategis tingkat nasional (national strategic leaders) senantiasa berkhidmadÂ  demi kepentingan dan ketahanan nasional, satu diantaranya melestarikan empat konsensus dasar kebangsaan.
Â Â Â Â  Berbicara ketahanan nasional tidak terlepas dari kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala AHGT (Ancaman Hambatan, Gangguan dan Tantangan) yang datang dari luar maupun dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia harus dijaga agar kuat oleh semua komponen bangsa. Meliputi aspek alamiah (trigatra) ketahanan nasional meliputi, a) letak geografis, b) Kekayaan alam, c) keadaan dan kemampuan penduduk haru dikelola secara cermat dan benar menjadi satu kesatuan yang utuh dengan aspek sosial (pancagatra) yang mencakup ipoleksosbud hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Gabungan trigatra dan pancagatra merupakan astagatra yang merupakan satu kesatuan utuh dan saling memengaruhi. Juga harus diprioritaskan meningkatkan ketahanan nasional secara sinergi antar Kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya terutama menyangkut faktor-faktor: a) anggaran pertahanan, b) jumlah penduduk suatu negara, c) ancaman konvensional dan non-konvensional, d) anggaran pertahanan negara lain, e) kemampuan keuangan pemerintah, f) harga alutsista/alat utama sistem persenjataan, dan g) jumlah personel sistem pertahanan.
Di era globalisasi sekarang ini tantangan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat pengaruh kemajuan teknologi informatika dapat menggerus sikap dan perilaku, terutama di kalangan milenial. Misalnya, sikap sopan santun yang dirasakan mulai memudar.
Â Â Â Â  Ekonomi Pancasila
Â Â Â Â  Menurut Bung Hatta Bapak Proklamator, Wakil Presiden ke-1 dan Bapak Koperasi IndonesiaÂ Â Â  bahwa perekonomian nasional yang sesuai adalah usaha bersama berazaskan kekeluargaan dan telah tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Intinya ekonomi berdasarkan Pancasila yang didalamnya dikedepankan nilai-nilai dan moral dari kelima, yang memiliki karakteristik a) etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian, b) kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan, c) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, d) pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, e) cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, f) kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, g) hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, h) daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum dan i) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kondisi yang ada dirasakan belum memuaskan dan masih perlu effort lebih untuk meningkatkan agar perekonomian nasional benar-benar berdasarkan Pancasila. Misalnya, perkembangan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional cukup memprihatinkan, telah dibubarkan sebanyak 81.686 koperasi selama 4 tahun terakhir dan sekarang tinggal sekitar 126 ribu.Â  Perlu redefinisi,Â  reaktualisasi mauoun proteksi terhadap koperasi agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu mensejahterakan.
Â Â Â Â  Akhirnya, Selamat memperingati hari lahir Pancasila sekaligus bersama-sama membumikannya di semua gatra kehidupan/ipoleksosbud. (E-mail : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>; <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>, <a href="http://www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com">www.suharyonoshadinagoro.wordpress.com</a>).
Oleh : K.R.A.T. Suharyono S. Hadinagoro, M.M.
(Pemerhati Ketenaga kerjaan &amp; Ekonomi Kerakyatan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti,Â  Alumni PPRA LIX Lemhannas RI. Email : <a href="mailto:harysmwt@gmail.com">harysmwt@gmail.com</a>, <a href="http://www.webkita.net">www.webkita.net</a>)

MEMBUMIKAN EKONOMI PANCASILA 

Medan Merdeka Selatan, Jakarta&nbsp;&ndash; Perpustakaan Nasional mendukung Kabupaten Lembata yang sedang giat mengkampanyekan gerakan literasi. Dukungan ini diberikan melalui peluncuran Festival Saya Baca Satu Lembata untuk Indonesia yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Perpusnas, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Selasa (12/10/2017).
Peluncuran ini dihadiri Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando, Bupati Lembata Eliaser Yantje Sunur, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lembata Paulus Makarius Dolu, pelopor Gerakan Saya Baca Kabupaten Lembata Julie S Laiskodat, dan masyarakat dari Lembata.
Bupati Sunur mengapresiasi kepedulian Perpusnas dalam memfasilitasi peluncuran gerakan yang bertujuan meningkatkan minat baca. Dia berharap Perpusnas menjadikan Kabupaten Lembata sebagai pintu masuk program kegiatan literasi nasional. &ldquo;Sesuai dengan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Dan Lembata adalah salah satu kabupaten di daerah pinggiran Indonesia,&rdquo; jelasnya.
Sunur menjelaskan literasi merupakan prioritas utama dalam pembangunan di daerahnya. Ini dibuktikan dengan pencanangan Lembata sebagai Kabupaten Literasi pada Agustus lalu. &ldquo;Literasi adalah rumah pengetahuan dalam mengintegrasikan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Harmonisasi dari tiga kecerdasan dimaksud, itulah derajat martabat bangsa Indonesia. Itulah peradaban bangsa Indonesia. Perpustakaan adalah garis lurus literasi, garis lurus peradaban bangsa. perpustakaan harus diposisikan sebagai jendela pertama dalam pengembangan manusia dan kebudayaan,&rdquo; urainya.
Untuk mendukung kegiatan ini, Kabupaten Lembata akan membangun taman baca di 144 desa dan tujuh kelurahan. Taman baca diharapkan bisa menjadi pemicu dalam membangun membangun minat baca di kabupaten yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur tersebut.
Dia menambahkan, kegiatan meningkatkan budaya baca bisa terlaksana dengan baik selama ada sinergitas dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Perpusnas dan swasta. Karenanya, dia meminta bantuan dari Perpusnas untuk memberikan Mobil Perpustakaan Keliling dan melatih tenaga perpustakaan yang ada di Kabupaten Lembata.
Kepala Perpusnas Syarif menyambut baik gerakan ini. Menurutnya, Kabupaten Lembata merupakan daerah dengan kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan dan literasi. Syarif berjanji akan memberikan Mobil Perpustakaan Keliling untuk Kabupaten Lembata. &ldquo;Saya sangat mengapresasi antusiasme bapak Bupati dan masyarakat yang datang ke sini,&rdquo; jelasnya.
Reportase: Hanna Meinita

Berita

Perpusnas Dukung Kabupaten Lembata dalam Gerakan Literasi Saya Baca