Medan Merdeka Selatan, Jakartaâ€”Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini sedang menggiatkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sejumlah komunitas disasar sebagai target market perpustakaan keliling. Ini dilakukan sesuai arahan dan kebijakan dari Kepala Perpustakaan Nasional. Fakta itu disampaikan Singgih Riyadi, mewakili Dinas Perpustakaan Provinsi Yogyakarta saat bertemu dengan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Minat Baca (P3MB) Perpusnas, Deni Kurniadi, Senin, (29/7).
 Saat ini Kab. Bantul memiliki 1.920 titik layanan perpustakaan keliling yang dijangkau dengan lima mobil keliling. Dua mobil diantaranya merupakan bantuan mobil pustaka keliling dari Perpusnas pada tahun 2005 dan 2017 lalu. â€œPerpustakaan keliling di Bantul kami gerakkan untuk menjangkau komunitas-komunitas, misalnya ke wilayah pengrajin. Kami hadirkan buku tentang pengembangan usaha kerajinan. Kami harap dengan langkah tersebut perpustakaan dapat membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bantul,â€ jelas Singgih.
Namun, kendala yang dialami Dinas Perpustakaan Kab Bantul adalah kurangnya buku-buku. Ini menjadi hambatan dari program pengembangan literasi yang dijalankan sehingga belum sesuai seperti harapan. Belum memenuhi kebutuhan masyarakat. â€œKami mohon Perpustakaan Nasional mau membantu,â€ tambah Heru Sudibyo, Ketua Komisi A DPRD Kab. Bantul.
Menanggapi hambatan yang dialami Kab. Bantul, Kapus P3MB, Deni Kurniadi, mengatakan perpustakaan memang harus berkembang tidak lagi menunggu untuk dikunjungi. â€œKami apresiasi atas upaya yang dijalankan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bantul,â€ ungkapnya.
 Lebih lanjut, Deni menjelaskan, sebagai instansi pembina perpustakaan, Perpusnas mendukung perpustakaan daerah melalui beberapa program. Salah satunya adalah program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Perpustakaan. â€œPada tahun 2019 ini Kabupaten Bantul menerima DAK sebesar 440 jutaâ€, imbuhnya.
Reportase: Eka Purniawati
Fotografer: Ahmad Kemal Nasution

Bantul Kembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Lewat Perpustakaan Keliling

Jakarta- Upaya mengaktualisasikan makna nilai dan perjuangan sejarah Bangsa Indonesia dalam perjuangan di masa lampu dapat dilakukan dengan menggali isi yang terkandung dalam naskah kuno Nusantara.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando saat memberikan sambutan dalam webinar â€œMempertahanankan Indentitas Bangsa Melalui Koleksi Bersejarah dan Warisan Budayaâ€ yang digelar secara daring (31/8/2021). Menurutnya, Indonesia harus berbangga dengan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam naskah-naskah kuno koleksinya dan mampu mengaktualisasikan kedalam kehidupan saat ini.
Lebih lanjut Syarif menegaskan, naskah kuno juga bisa menjelaskan kepada masyarakat khususnya generasi muda kita bahwa Indonesia memiliki kejayaan yang pernah dicapai ribuan tahun sebelum kita terkumpul sebagai sebuah bangsa.
â€œKita ingin menghimbau dan mengharapkan sekali kepada para pustakawan betapa penting perjalanan sejarah ini diaktualisasikan dalam konteks kekinian. Apa yang kita bisa angkat dari perjuangan perjuangan para raja-raja di masa kejayaannyaâ€, ungkapnya.
Pustakawan sekaligus Suubkoordinator Perawatan dan Perbaikan Bahan Perpustakaan Terekam dan Naskah Kuno Perpusnas, Aris Riyadi menjelaskan dalam rangka pelestarian koleksi telah dilakukan Perpusnas dengan berbagai cara. Sebagai seorang konservator naskah, Aris menjelaskan banyak sekali bahan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Nasional mulai dari kertas, karya rekam, dan naskah kuno yang memiliki karakter dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda dalam upaya pelestariannya.
â€œSaya melihat sebuah fenomena bahwa memang banyak lembaga dalam dan luar negeri yang tertarik dengan konten warisan budaya kita. Sehingga program digitalisasi koleksi atau dokumen bersejarah atau dengan nilai budaya tinggi menjadi gencar dilakukan untuk mendapatkan informasinya. Namun sayangnya hal ini kadang-kadang tidak berimbang dengan sasaran fisik yang cenderung diabaikan,â€ terangnya.
Aris mengibaratkan naskah kuno seperti sebuah koin emas yang memiliki dua satu sisi berharga. Naskah kuno baik nilai fisiknya maupun nilai informasinya merupakan sebuah warisan budayanya yang sama- sama penting.
Dalam kegiatan ini Perpusnas juga menghadirkan dua Peneliti Naskah Koleksi Indonesiana dari Staat Bibliotek zu Berlin, Jerman Yonnes Dehghani dan Thoralf Hanstein. Di jerman menurut Yonnes saat ini ada lebih dari 20 institusi di jerman yang memiliki koleksi manuskrip oriental dan Asia yang di dalamnya termasuk naskah kuno yang berasal dari Indonesia.
â€œJika seorang peneliti ingin menemukan beberapa naskah kuno, hal tersebut membuat mereka sulit menemukan naskah-naskah yang mereka cari,â€ paparnya. Naskah Nusantara Indonesia yang ada di Jerman nantinya akan tergabung dalam sebuah katalog gabungan atau terpadu yang disebut Union Calaloge yang tersaji dalam bentuk portal.
Di sisi lain Thoralf Hanstein menyebutkan bahwa secara keseluruhan koleksi naskah nusantara di Staat Bibliotek zu Berlin kini memuat hampir 700 objek. Sepertiganya sudah di digitalisasi dan dilayankan secara online dalam kualitas gambar tinggi secara gratis baik untuk kepentingan pribadi, ilmiah, maupun bisnis.
â€œProses katalogisasi Naskah Nusantara di seluruh Jerman menurut saya sebenarnya sangat penting sekali. Karena ternyata banyak sekali koleksi-koleksi kecil yang tersembunyi dalam arsip daerah yang eksistensinya tidak diketahui sebelumnya,â€ pungkasnya.
Hal ini menurut Thoralf merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi mengingat banyak rakyat Jerman bekerja di Indonesia pada zaman kolonialisasi Belanda dan kemudian kembali dengan membawa naskah yang disimpan sebagai koleksi pribadi maupun arsip daerah.
Reporter: Eka Purniawati

Aktualisasi Nilai Perjuangan Bangsa Melalui Naskah Kuno Nusantara

Salemba, Jakarta &ndash; Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengambil sumpah jabatan serta melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perpusnas pada Rabu (19/10/2022).
Adapun pejabat yang dilantik, diantaranya Nani Suryani sebagai Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Dewi Kartikasari sebagai Kepala Bagian Umum, Rosy Ardriyati sebagai Kepala Tata Usaha Pimpinan, Kearsipan dan Protokoler (TUPKP).
Selain itu, Hendriyanto sebagai Pustakawan Ahli Madya, Nina Kristiana sebagai Pustakawan Ahli Madya, Nanang Yudhi Kurniawan sebagai Pustakawan Ahli Madya, Nur Karim sebagai Pustakawan Ahli Muda, dan Ika Fenny Kurniawaty sebagai Perencana Ahli Muda.
Dalam arahannya, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa Perpusnas merupakan salah satu insitusi pemerintah yang memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Indonesia serta meningkatkan indeks literasi masyarakat.
"Hal ini untuk memenuhi tugas kita seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan anak bangsa, mensejahterakan anak bangsa serta kita juga menjadi lem perekat persatuan di tengah perpecahan hoax," ungkap Syarif.
Syarif Bando mengatakan, kepada pejabat yang baru bahwa pelantikan ini menandakan tugas dan tanggungjawab yang melekat semakin berat. Pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terbaik dan kredibel untuk mengisi jabatan yang kosong ini.
"Maka saya berharap ada perubahan dari bapak/ibu yang menempati jabatan baru. Dengan cara bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder baik di internal maupun eksternal," katanya.
&nbsp;
Reportase: Wara Merdeka
Fotografer: Aji

Salemba, Jakarta &ndash; Head of the National Library (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando took the oath of office and appointed Primary High Leadership Officers, Administrators, Supervisors, and Functional Officers within the National Library of Indonesia on Wednesday (19/10/2022).
The officials who were appointed included Nani Suryani as Head of the Center for Development of Public and Special Libraries, Dewi Kartikasari as Head of the General Section, Rosy Ardriyati as Head of Administration, Archives and Protocol (TUPKP).
In addition, Hendriyanto as Associate Expert Librarian, Nina Kristiana as Associate Expert Librarian, Nanang Yudhi Kurniawan as Associate Expert Librarian, Nur Karim as Junior Expert Librarian, and Ika Fenny Kurniawaty as Junior Expert Planner.
In his direction, the Head of National Library Muhammad Syarif Bando emphasized that National Library is a government institution that has the same goal, namely how to increase the reading habit of the Indonesian people and increase the community literacy index.
"This is to fulfill our duties as stated in the 1945 Constitution, namely to educate the nation's children, prosper the nation's children and we are also the glue that holds unity in the midst of hoax divisions," said Syarif.
Syarif Bando said, to the new officials that this inauguration signifies that the inherent duties and responsibilities are getting heavier. The appointed officials are the best and credible people to fill this vacant position.
"So I hope that there will be changes from those of you who occupy new positions. By synergizing and collaborating with stakeholders both internally and externally," he said.
&nbsp;
Reportage: Wara Merdeka
Photographer: Aji

 Pejabat Baru Diharapkan Mampu Berkolaborasi dan Bersinergi

Jakarta &ndash; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menerima penghargaan Digital Government Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk kategori Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya).
Tahun 2023, Perpusnas mengalami peningkatan indeks SPBE sebesar 0,05 poin dari tahun 2022. Indeks SPBE Perpusnas tahun 2023 sebesar 3,56 poin dari sebelumnya 3,51 poin di tahun 2022. 
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz untuk menerima penghargaan. &nbsp;&nbsp;
Digital Government Award merupakan hasil penerapan SPBE yang telah dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah oleh tim independen dan tim koordinasi SPBE nasional.
Penghargaaan ini diberikan kepada 65 instansi pusat dan pemerintah daerah dengan enam kategori berdasarkan tingkat kematangan instansi pemerintah untuk penerapan SPBE.
Adapun enam kategori yang dimaksud antara lain Kementerian, Lembaga (LPNK, LNS, dan Instansi Pemerintah Lainnya), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, IPPD dengan Indeks SPBE Meningkat Signifikan.
Kementerian PANRB menggelar acara penghargaan itu bersamaan dengan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Senin (27/5/2024).
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya menekankan bahwa kehadiran birokrasi harusnya melayani bukan mempersulit dan memperlambat. Sehingga dalam hal ini kepuasan, manfaat yang diterima, dan kemudahan urusan masyarakat menjadi tolok ukur.
&ldquo;Di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi/platform yang berjalan sendiri-sendiri. Ga akan mungkin jadi bisa mempermudah atau mempercepat,&rdquo; katanya.
Untuk itu Presiden menyampaikan agar tidak membuat aplikasi/platform baru, namun memperkuat digital public infrastructure dan transformasi GovTech Indonesia. Hal ini menurutnya mampu meningkatkan daya saing Indonesia. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Di akhir sambutan, Presiden Joko Widodo berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi dan data mereka.
&ldquo;Tidak akan maju kita kalau sifat egosentris masih kita pelihara. Jadi sekali lagi tinggalkan praktik-praktik dan mindset-mindset lama,&rdquo; ujarnya.
Selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menegaskan dalam laporannya kehadiran GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan.
&ldquo;Kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform/aplikasi melainkan menyelenggarakan keterpaduan ekosistem digital pemerintah. Dalam jangka pendek, tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 sistem prioritas secara terpadu, selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan. Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi,&rdquo; jelasnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menambahkan bahwa GovTech dipastikan untuk bisa mengedepankan fitur-fitur yang user friendly guna memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. Selain itu juga menjadi perbaikan dari proses bisnis terpadu, transparan, dan terukur. Serta kelak diharapkan mampu mengintegrasikan infrastuktur antara data center dan government cloud.
&ldquo;Peluncuran ini merupakan langkah awal untuk membuktikan layanan publik pemerintah kepada masyarakat nyata. Dengan kata lain tidak hanya slogan, melainkan sesuatu yang bisa diimplikasikan,&rdquo; ungkapnya.
 Reporter: Basma Sartika

Perpusnas Masuk 15 Besar Terbaik Digital Government Award 2024

Ambon, Maluku - Bunda Literasi dan perguruan tinggi memainkan peran yang luar biasa penting dalam upaya mencerdaskan anak bangsa sebagai pengejawantahan implementasi dari visi dan misi Presiden Joko Widodo tahun 2020-2024 tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando menyatakan harus ada sinergi baik yang terjalin antara Perpusnas dengan Bunda Literasi dan perguruan tinggi guna menghasilkan penerus bangsa yang mampu bersaing dalam kompetisi global.
Syarif Bando menegaskan bahwa dewasa ini literasi ada dalam percaturan global dengan kata kunci yang tidak lagi tentang sebatas kemampuan dalam mengenal huruf, kata, kalimat serta kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan hubungan sebab akibat. Melainkan kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu serta dapat digunakan dalam kompetsisi global.
â€œBunda Literasi yang juga merupakan ibu Gubernur memiliki ruang gerak yang melingkupi seluruh wilayah kerja bapak Gubernur. Dalam kapasitasnya sebagai ibu bangsa, beliau memiliki andil untuk menginspirasi semua jajaran perempuan mulai dari ibu-ibu PKK hingga pejabat. karena itu adalah ruang yang beliau gunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat mengenai literasi dan kecerdasan,â€ jelasnya dalam gelar wicara dengan tema â€œPeningkatan Indeks Literasi Masyarakat di Provinsi Maluku dan Pengukuhan Bunda Literasi Provinsi Maluku serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Perpustakaan Nasional RI dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Perguruan Tinggi Se-Provinsi Malukuâ€ yang diselenggarakan di Gedung Islamic Center Ambon, Maluku, pada Selasa (27/4/2021). Â Â 
Pada sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, disebutkan bahwa tahun 2020, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Provinsi Maluku adalah 52,90 atau masuk dalam kategori sedang dan berada pada peringkat 26 dari 34 provinsi. Hal ini menurutnya menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan nilai kegemaran membaca dan literasi masyarakat.
Adapun upaya yang dilakukan agar indeks kegemaran membaca dan literasi masyarakat di Provinsi Maluku dapat meningkat antara lain dengan melakukan pengukuhan Bunda Literasi dan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta sejumlah perguruan tinggi yang ada di Maluku.
â€œPengukuhan Bunda Literasi yang dilakukan ini patut dimaknai sebagai sebuah kebutuhan daerah agar seluruh arah program dan kebijakan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dan kepada para pimpinan perguruan tinggi agar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada semaksimal mungkin agar kebutuhan bahan bacaan bagi mahasiswa serta pengembangan kualitas perpustakaan perguruan tinggi di Provinsi Maluku dapat terpenuhi,â€ ungkap Kasrul Selang.
Bunda Literasi yang baru saja dilantik, Widya Pratiwi Murad, menjelaskan literasi adalah kemampuan seseorang untuk memahami informasi guna mengembangkan kecakapan hidup. Anak yang memiliki kecakapan literasi yang baik akan memahami bahasa lsisan dengan baik, berbicara dengan jelas dan runtut, dan memahami isi bacaan dengan baik.
Menurutnya faktor penyebab rendahnya minat baca dan literasi masyarakat di Provinsi Maluku selain karena terbatasnya sarana atau fasilitas membaca dan harga buku yang relatif tinggi, namun juga belum dibiasakannya kebiasaan membaca di rumah oleh orang tua khususnya ibu.
â€œPeran ibu dapat mengatasi masalah literasi di lingkungan rumah. Karena ibu adalah penggerak budaya literasi dan penggerak peradaban untuk mewariskan generasi yang cerdas dan sukses. Literasi dasar ada di keluarga,â€ jelasnya.
Sependapat dengan hal itu, Rektor Universitas Pattimura, M.J. Saptenno, mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan dan dilanjutkan di masa mendatang, terlebih sudah ada penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Perpusnas dan beberapa peruguruan tinggi negeri dan swasta di Maluku.
â€œPerpustakaan menjadi urat nadi pada proses pendidikan, oleh karena itu perpustakaan harus dibenahi menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat generasi muda ataupun generasi lanjut usia agar mereka terdorong untuk membaca. Caranya adalah dengan mengatur secara baik konten-konten yang menarik, misalnya dengan menginformasikan ilmu pengetahuan maupun teknologi secara offline dan online,â€ ujar Saptenno.
Penandatanganan nota kesepahaman terjalin antara Perpusnas dengan sejumlah pihak yakni Pemerintah Provinsi Maluku dan delapan perguruan tinggi diantaranya Universitas Patimura, Institut Agama Islam Negeri, Politeknik Negeri Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, STIKES Pasapua Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Politeknik Perikanan Negeri Tual, Universitas Darusallam Ambon.
Selain itu, Kepala Perpusnas juga memberikan bantuan dua unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) kepada Gubernur Provinsi Maluku yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dan Bupati Maluku Barat Daya.
Reportase: Basma Sartika
Fotografer: Radhitya PurnamaÂ

Bunda Literasi dan Perguruan Tinggi Berperan Besar dalam Mencerdaskan Anak Bangsa

Salemba, Jakarta -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui program transformasi berbasis inklusi sosial merupakan upaya pemerintah dalam penguatan literasi di masyarakat dan pemerataan informasi untuk peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha.
Tahun ini, sebanyak 450 perpustakaan desa di 159 kabupaten di 32 provinsi di Indonesia masuk dalam program transformasi berbasis inklusi sosial.
"Transformasi perpustakaan bebasis inklusi sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan penggunanaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan," ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi pada Sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 2021 dengan tema 'Perpustakaan Bertransformasi, Solusi untuk Masyarakat Desa Berdaya di Masa Pandemi', Senin (15/3/2021).
Dikatakan, strategi transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial mendesain perpustakaan dan koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat seoptimal mungkin. Hal ini menjadikan perpustakaan sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan perpustakaan, ruang untuk belajar kontekstual dan perpustakaan sebagai ruang berlatih keterampilan kerja. Indikator yang diharapkan adalah peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan maupun peningkatan jumlah kemitraan perpustakaan dengan berbagai lembaga.
"Kami berharap melalui program transformasi berbasis inklusi sosial ini dapat menghasilkan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Perpustakaan berperan bukan hanya mencerdaskan masyarakat tetapi juga mensejahterakan masyarakat baik di tingkat keluarga maupun masyarakat secara luas," harapnya.
Sementara itu, Team Leader Konsultan Pendamping Program, erlyn Sulistyaningsih menyampaikan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini banyak hal yang terdampak terutama pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perpustakaan yang menjadi pusat literasi masyarakat harus bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat bangkit dari kesulitan.
"Literasi bukan hanya sebatas kemampuan mengenal huruf dan angka namun dimaknai lebih luas sebagai proses dimana kita dimampukan menerima informasi, mengolah, menganalisa dan mengaplikasikannya dalam hidup. Apalagi di masa pandemi perpustakaan harus mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat," ujarnya.
Erlyn mencontohkan, seperti halnya di Provinsi Bali dimana sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan sangat dirasakan dampaknya pada masa pandemi saat ini. Banyak usaha usaha yang terkait sektor ini tutup sehingga PHK pun tidak terelakkan. Namun, ada seorang chef dari Bali bernama Made Suwardika yang mampu membangkitkan ekonomi keluarganya dengan membuka usaha bumbu dan ternak lele. Keberhasilannya ini tidak lepas dari peran perpustakaan.
"Karena di PHK, pak Made kemudian mencari bahan bacaan di perpustakaan sesuai dengan keahliannya. Dari sinilah muncul inspirasi untuk membuka usaha bumbu Bali," lanjutnya.
Â 
Dalam penerapan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, lanjut Erlyn, perpustakaan desa dapat melakukan variasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang mereka miliki.
"Pada pelaksanaan program transformasi berbasis inklusi sosial ini diperlukan dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu juga komitmen perpustakaan harus siap memberikan layanan prima, agar tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Tim Pakar Menteri Desa dan PDTT RI, Haryono Suyono mengatakan, untuk meyakinkan pemerintah desa bahwa keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan masyarakat, maka perpustakaan desa harus bekerja sama dengan pemerintah desa setempat.
"Harus meyakinkan dan membuktikan kepada pemerintah desa dan masyarakat bahwa perpustakaan desa membantu menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih membutuhkan informasi tepat guna, seperti bagaimana mengelola desa dengan beragam potensi yang mereka miliki," katanya.
Â 
Reportase: Wara Merdeka

450 Desa Masuk Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Medan Merdeka Selatan, Jakarta- Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia. Sayangnya fasilitas perpustakaan di Prov. Lampung ini belum dibarengi sarana layanan perpustakaan yang memadai. Hingga kini gedung layanan yang baru belum juga selesai dibangun sejak 2008 silam. Perpustakaan Nasional mendukung penuh agar program pembangunan fasilitas ini dapat segera diselesaikan.
Demi memenuhi kebutuhan 9,2 juta masyarakatnya akan sarana perpustakaan yang memadai, Pemerintah Prov. Lampung menggelontorkan dana sebesar 88 milyar untuk membangun perpustakaan berkonsep modern dengan tinggi 4 lantai. Dana tersebut diperoleh dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dan 2019. Sayangnya pandemi Covid-19 pada 2020 membuat penyelesaiaan pembangunan gedung perpustakaan baru ini tidak dapat dapat dilanjutkan karena keterbatasan anggaran.
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando mengatakan ini merupakan kewajiban semua pihak untuk bersama-sama berjuang agar program pembangunan perpustakaan modern ini dapat terwujud. â€œJika ini sudah sudah selesai pasti memberikan banyak manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,â€ ungkapnya saat menerima Kunjungan Pemerintah Prov. Lampung di Jakarta, (27/5).
Syarif Bando meminta agar jajarannya dapat membantu Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perpustakaan yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan penyelesaian pembangunan gedung tersebut. â€œPada saat pengajuan harap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pengajuan DAK. Perpusnas akan membantu untuk berkoordinasi dengan Bappenas juga Kementerian Keuangan mengenai permasalahan dihadapi Prov. Lampung,â€ imbuhnya.
Sekretaris Daerah Prov. Lampung Fahrizal Darminto mengatakan Fahrizal berharap dengan adanya perpustakaan modern di Prov. Lampung akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan juga kebutuhan riset. â€œSaat ini baru gedungnya saja. Itupun masih banyak yang belum dilengkapi. Termasuk sarana prasarana, furniture, kebutuhan perangkat IT, dan koleksi juga masih perlu ditambah,â€ ungkapnya.
Fahrizal menambahkan masyarakatnya sudah sangat menunggu kapan perpustakaan baru ini akan dibuka dan bisa mereka gunakan. â€œKami berharap dengan bantuan pemerintah pusat khususnya Perpusnas harapan masyarakat kami segera terwujud,â€ pungkasnya.
Reportase: Eka Purniawati

Berita

Perpusnas Dukung Pengembangan Perpustakaan Modern Provinsi Lampung